Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) PROGRESIF: Jurnal Hukum Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Fakta Hukum (JFH) Jurnal Legalitas
Robuwan, Rahmat
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN DARAT KABUPATEN BANGKA robuwan, rahmat
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7241

Abstract

Sumber daya ikan sendiri memiliki pengertian bahwa potensi semua jenis ikan. Ketentuan ini dilaksanakan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikana. Yang dilaksanakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 dan diatur dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Konservasi. Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 belum maksimal. Adanya konservasi daerah yang masih belum diatur lebih lanjut dengan peraturan dibawahnya. Kabupaten Bangka keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah dijabarkan dalam Perda Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, namun belum mengatur mengenai sumber daya ikan di perairan darat. Padahal Kabupaten Bangka memiliki potensi besar dari wilayah sungai dan mata air yang dapat menjadi sumber daya ikan yang signifikan. Arah penelitian difokuskan pada analisis problematika hukum yang dihadapi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Bangka. Melalui pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis, jurnal ini bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai pentingnya regulasi hukum dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan di wilayah tersebut
Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Robuwan, Rahmat; Zulkifli, Muhamad Aziz
Jurnal Fakta Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): September
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i1.124

Abstract

Penelitian ini berjudul “Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-undang sebagai uraian dari Undang-Undang Dasar yang lebih konkret sudah semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Akan tetapi potret produk undang-undang yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan Pancasila. Bahkan Pancasila hanya dianggap bingkai pemanis dalam Pembukaan Undang-undang yang terdiri dari kata-kata indah yang hanya menjadi cita-cita tanpa adanya dorongan menuju cita-cita tersebut. Dalam penulisan ini penulis berusaha untuk menjelaskan Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-undang. Pencarian data dilakukan dengan mengkaji hukum mengenai Aktualisasi Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aturan mengenai Pembentukan Undang-undang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan meninjau dari sisi peraturan perundang-undangannya.Hasil dalam penelitian ini antara lain terbentuknya peraturan perundang-undangan sesuai dengan pancasila. Rekomendasi yang diberikan dalam penulisan ini ialah undang-undang yang terbentuk adalah undang-undang yang tetap tegak berdiri di atas dasar negara yang kokoh yakni Pancasila.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa Balunijuk (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Pgp) Munte, Hanni Nurhazizah; Manik, Jeanne Darc Noviayanti; Robuwan, Rahmat
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i01.1347

Abstract

Criminal liability is defined as the continuation of objective blame that exists in a criminal act and subjectively meets the requirements to be punished for the act. Corruption is regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Legal certainty is the basis for a State in implementing applicable laws or regulations. Judges impose sentences based on the principles of justice, legal certainty, and benefit. The study aims to determine and analyze criminal liability and the basis for the judge's considerations in Decision Number 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp. The legal research method in this study is normative legal research. The results of the study showed that M met the elements of criminal liability. The basis of the judge's consideration is that there are aggravating and mitigating reasons. This study concludes that M committed the crime of corruption by fulfilling the elements of error and elements of illegality.
PERLINDUNGAN KEKERASAN PADA ANAK DALAM ASPEK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Adha, Muhammad Yogie; Suntara, Reza Adriantika; Agustian, Rio Armanda; Robuwan, Rahmat
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan pada anak merupakan isu serius yang mencakup berbagai bentuk tindakan seperti kekerasan fisik, psikis, verbal, pengabaian, hingga pelecehan seksual. Fenomena ini seringkali melibatkan pelaku yang justru memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak. Dalam konteks hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum dan HAM, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggambarkan bagaimana hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan menekankan pentingnya peran negara, masyarakat, keluarga, serta kebijakan yang mendukung perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari upaya preventif hingga rehabilitatif, serta penerapan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, anak sebagai korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang dialaminya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena kekerasan pada anak dan upaya penanganannya, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
PERLINDUNGAN KEKERASAN PADA ANAK DALAM ASPEK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Adha, Muhammad Yogie; Suntara, Reza Adriantika; Agustian, Rio Armanda; Robuwan, Rahmat
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan pada anak merupakan isu serius yang mencakup berbagai bentuk tindakan seperti kekerasan fisik, psikis, verbal, pengabaian, hingga pelecehan seksual. Fenomena ini seringkali melibatkan pelaku yang justru memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak. Dalam konteks hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum dan HAM, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggambarkan bagaimana hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan menekankan pentingnya peran negara, masyarakat, keluarga, serta kebijakan yang mendukung perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari upaya preventif hingga rehabilitatif, serta penerapan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, anak sebagai korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang dialaminya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena kekerasan pada anak dan upaya penanganannya, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
Implikasi Hukum Administrasi Negara Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Robuwan, Rahmat; Agustian, Rio Armanda; Daviska, Donis
Jurnal Fakta Hukum Vol 4 No 1 (2025): September
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v4i1.181

Abstract

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan birokrasi yang profesional. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga integritas, keadilan, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan penerapan prinsip netralitas ASN dalam perspektif Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai netralitas ASN telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 42 Tahun 2004, serta berbagai kebijakan teknis lainnya, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Di antaranya adalah ambiguitas regulasi, intervensi politik, lemahnya penegakan sanksi, serta kurangnya pemahaman ASN terhadap etika dan hukum administrasi negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan reformasi regulasi, penguatan kelembagaan pengawasan seperti KASN dan BKN, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, edukasi ASN secara berkelanjutan, serta perlindungan hukum bagi ASN dari tekanan politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam menegakkan prinsip netralitas ASN, dan penguatan instrumen hukumnya menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Optimalisasi Patroli Sat Lantas Polres Bangka Guna Meminimalisir Terjadinya Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Robuwan, Rahmat; Zulkifli, Muhamad Aziz
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.139

Abstract

Peningkatan mobilitas dan jumlah kendaraan di jalan raya menimbulkan tantangan yang signifikan terkait dengan peningkatan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan patroli Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Bangka guna meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Metode penelitian melibatkan analisis data historis kecelakaan, pelanggaran, dan pola lalu lintas, serta wawancara dengan personel Sat Lantas. Temuan penelitian menunjukkan adanya pola tertentu dalam kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut. Dengan menerapkan strategi patroli yang lebih cerdas, termasuk penggunaan teknologi canggih seperti sistem pemantauan lalu lintas berbasis sensor dan analisis prediktif, Sat Lantas dapat meningkatkan efektivitas patroli mereka. Selain itu, pelatihan personel terkait keterampilan interaksi sosial dan penanganan konflik dapat meningkatkan hubungan antara polisi lalu lintas dan masyarakat, yang dapat membantu dalam pencegahan pelanggaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi Sat Lantas Polres Bangka dalam mengembangkan strategi patroli yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi penurunan tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta peningkatan keselamatan jalan raya secara keseluruhan di wilayah tersebut Abstrak berisi tentang tujuan, metode analisis, serta kesimpulan.
REDISTRIBUSI KEKUASAAN NEGARA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA Robuwan, Rahmat
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 12 No 1 (2018): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v12i1.957

Abstract

The relationship between state agencies basically can not be separated from the system used by the state government itself. Indonesia as a country that adopts a presidential government certainly has a pattern of distribution of power, although theoretically the presidential government system power state agency separate (separation of power), but the relationship between institutions is not a relative. The mechanism of checks and balances of power destribusi state institutions. Before the amendment, the agency is the State Supreme People's Representative Council (DPR), the President, the Supreme Audit Agency CPC, the Supreme Advisory Council (DPA) and the Supreme Court with the vertical power distribution. Following the amendment to the state institutions teridir of the President, the People's Consultative Assembly (MPR), House of Representatives (DPR), the Regional Representatives Council (DPD), the Supreme Audit Agency (BPK), the Supreme Court (MA), and the Constitutional Court (MK) with distribution horizontal power - functional. The distribution of power still has a problem among others, the discontinuity in the distribution of state agencies ranging from the overlapping powers of the president in participating deliberating the bill with the House, the confusion related to the division between the authority of the Supreme Court and the Constitutional Court in the perspective of the state administration, the inconsistency of the parliamentary system that it wants to apply and the lack of authority DPD in parliament.
KONSEP HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN DENGAN CORAK OTONOMI LUAS Robuwan, Rahmat; Wirazilmustaan, Wirazilmustaan; Agustian, Rio Armanda
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2018): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v12i2.976

Abstract

State of Indonesia is a very large country. It can be seen from many tribes, nations, cultures, languages, and others who are in Indonesia. As a unitary state with extensive autonomy, takes the concept of the relationship of authority between the central government and local governments. Administratively, the pattern of the relationship of authority between the central government and regional governments born of the delegation of authority. Who was born on the theory of delegation, supervision concept embraced by local governments in Indonesia are more inclined to form Hybrid variations (supervision), transfer of power from central to local government could be said to embrace open-end arrangement or general competence. therefore, a new paradigm in central and local relations should be established with the pattern of center-periphery relations towards a more harmonious, it's time developed progressive thinking that is based on relations that are complementary and interdependent.
Urgensi Pembentukan Lembaga Adat Urang Lom Guna Memberikan Perlindungan Suku Lom Wirazilmustaan, Wirazilmustaan; Robuwan, Rahmat; Agustian, Rio Armanda
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v15i2.1983

Abstract

Bangka Belitung Province have a community called a native population known as the Lom or Urang Lom. Legal recognition of the Urang Lom community in the formation of the Village Customary Institution where Urang Lom still lives is a very important part of the perspective of legal protection. The form of legal protection against the existence of Urang Lom is only limited to the recognition of a traditional institution called Mapur Customary Institution which is under the auspices of the Malay Customary Institution of Bangka. The formal and material legality problem in the formation of the Urang Lom Customary Institution in Gunung Muda and Gunung Pelawan Villages is related to the synergy of the Mapur Customary Institution that has been formed with the Village Customary Institutions based on the Village Law. Gunung Muda Village, and Gunung Pelawan Village made the formation of the Village Customary Institution be difficult because it clashed with the village territorial area.
Co-Authors Adha, Muhammad Yogie Daviska, Donis MANIK, JEANNE DARC NOVIAYANTI Munte, Hanni Nurhazizah Rio Armanda Agustian Suntara, Reza Adriantika Wirazilmustaan, Wirazilmustaan Zulkifli, Muhamad Aziz