Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kajian Moral dan Kewarganegaraan Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan
Rahmanu Wijaya
Universitas Negeri Surabaya
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERAN ORANG TUA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PADA MASA BELAJAR DARI RUMAH Oksiana Jatiningsih; Siti Maizul Habibah; Rahmanu Wijaya; Maya Mustika Kartika Sari
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 10 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v10i1.29943

Abstract

Pandemi COVID-19 berdampak pada keharusan dilakukannya pembelajaran dari rumah. Hal ini berdampak pada perubahan cara anak dalam belajar dan peran orang tua untuk melakukan pendampingan dalam belajar. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah peran orang tua dalam melakukan pendampingan belajar terhadap anaknya. Penelitian ini dirancang untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Surabaya, pada keluarga yang memiliki anak dengan usia sekolah dasar. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sembilan orang diambil dengan menggunakan teknik purposive, berdasarkan kriteria memiliki anak yang sedang bersekolah di jenjang sekolah dasar. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Selanjutnya, data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara naratif kualitatif dengan menggunakan teknik interaktif dari Miles dan Huberman. Adapun peran orang tua dalam pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan adalah mendampingi anak dalam belajar, menyediakan fasilitas belajar anak, dan memotivasi anak. Sedangkan pembagian peran orang tua dalam pendampingan belajar anak, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar peran itu dijalankan oleh ibu. Sesuai dengan konstruksi gender patriarkhi, ayah berperan mencari nafkah, sehingga kegiatan pendampingan anak tanpa disadari telah disepakati dikerjakan oleh ibu. Temuan ini menunjukkan kuatnya nilai gender patriarkhi berlaku di masyarakat. 
Policy Synergy between The Provincial Government of East Java and The Central Government on Health Quarantine in The Treatment of Covid-19 Iman Pasu Marganda Hardianto Purba; I Made Suwanda; Agus Satmoko Adi; Rahmanu Wijaya
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 5 No. 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1042.856 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v5n2.p43-51

Abstract

ABSTRACTThis study aims to examine the policy synergy between the Provincial Government of East Java and the Central Government in dealing with Covid-19. The urgency of this study is to explain to what extent policies between the Local Governments and the Central Government are in sync. This research uses legal research methods. Primary data includes statutory regulations, especially the Law on Health quarantine and secondary data such as previous research, expert opinion, and other relevant document data. This study concludes that the East Java Provincial Government and the Central Government have a synergy in dealing with Covid-19 in Indonesia. However, neither the legal products that are produced nor policies that are political in nature do not conflict with one another.  ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Pusat dan dalam menghadapi Covid-19. Urgensi penelitian ini adalah menjelaskan sejauhmana kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sinkron. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang tentang karantina Kesehatan dan data sekunder seperti penelitian terdahulu, pendapat para pakar, dan data dokumen lain yang relevan. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat memiliki sinergi dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Baik produk hukum yang dihasilkan maupun kebijakan yang bersifat politis, tidak bertentangan satu sama lain. 
PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA MASYARAKAT DESA WIDODAREN KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI SEBAGAI RINTISAN DESA PANCASILA Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba; Bambang Sigit Widodo; Mi’rojul Huda; Rahmanu Wijaya
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.8088

Abstract

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, falsafah bangsa dan ideologi negara hal yang sangat penting secara konsisten dilakukan. Radikalisme, terorisme, fanatisme agama, praktik politik identitas, hoax, konflik atas nama suku dan ras, ujaran kebencian, arus globalisasi dan tantangan lainnya akan teratasi, jika nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dengan baik. Penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di Desa Widodaren menjadi penting mengingat desa ini secara sosio-kultural sangat beragam dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa yang inklusif dan maju. Terkait dengan Gerakan Nasional Revolusi mental khususnya poros Gerakan Indonesia Bersatu, Gerakan Indonesia melayani, dan Gerakan Indonesia mandiri diaktualisasi di desa ini melalui Kemah Pancasila, Penguatan Layanan Prima Administrasi dan Pelatihan Branding Produk Lokal. Kegiatan ini difasilitasi oleh kader Komunitas Anti Intoleransi dan Radikalisme (KANIRA) yang terlebih dahulu diperlengkapi sebelum diterjunkan kelapangan. Kegiatan ini berjalan dengan baik dihadiri oleh warga desa dan perangkat desa yang akan ditindaklanjuti sebagai rintisan desa Pancasila.
Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jabontegal Pungging Mojokerto Dalam Memiliki Kartu Identitas Anak Serly Dwi Marlisa; Rahmanu Wijaya
Kajian Moral dan Kewarganegaraan Vol 10 No 2 (2022): Kajian Moral dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Negeri Surabaya (Unesa)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.722 KB) | DOI: 10.26740/kmkn.v10n2.p382-396

Abstract

Kebijakan nasional mengenai penerbitan kartu identitas anak (KIA) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan ini menyatakan bahwa penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Banyak sekali hambatan bagi pemerintah dalam penerbitan kartu ini yaitu disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dalam memiliki KIA dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Seperti teori yang disampaikan oleh Berl Kutchinsky menjelaskan tentang kesadaran hukum bahwa aturan-aturan hukum dengan pola perilaku terjadi adanya keterkaitan, dalam hal ini kaitannya dengan fungsi hukum dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam memiliki KIA. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengacu pendapat Miles dan Huberman dengan mensandingkan perspektif teori kesadaran hukum Berl Kutchinsky. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 5 warga Desa Jabontegal Pungging Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesadaran hukum yang cukup baik dari warga Desa Jabontegal, yang menumbuhkan motivasi untuk segera memiliki kartu identitas anak, meskipun motivasi mereka untuk memiliki kartu tersebut beragam dan masih jauh dari makna penting memilikinya. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, KIA, Masyarakat The national policy regarding the issuance of child identity cards (KIA) is regulated in the Minister of home affairs regulation number 2 of 2016. In accordance with article 2 of this regulation, it is stated that the issuance of KIA aims to improve data collection, protection and fulfillment of the constitutional rights of citizens. There are many obstacles for the government in issuing this card, that is due to the lack of legal awareness owned by the community Public legal in having KIA is influenced by interrelated internal and external factors. As the theory presented by Berl Kutchinsky explains that the rule of law with poal behavior occurs in connection, in this case it relates to the function of law in society. The purpose of this study is to illustrate how the legal awareness of the community in owning KIA. Data collection techniques used are interviews and observation. The data collected was analyzed by referring to the opinios of Miles and Huberman by juxtaposing the perspective of Berl Kutchinsky’s legal awareness theory. This study uses qualitative research design with the number of informants as many as 5 residents of Jabontegal Pungging Mojokerto Village. The results of the study indicate that there is a fairly good legal awareness of the residents of Jabontegal village, which fosters the motivation to immediately have a child’s identity card, even thought their motivation to have the card is varied and is still far from the importance of having it. Keywords: awareness of the law, identity cards of children, the society
Kompetensi Guru PPKn Dalam Mengembangkan Karakter Disiplin dan Sopan Santun (Civic Teacher Competence In Developing Disciplined And Politeness Characters) Yanuar Adi Prakoso; Rahmanu Wijaya
Kajian Moral dan Kewarganegaraan Vol 10 No 2 (2022): Kajian Moral dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Negeri Surabaya (Unesa)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.838 KB) | DOI: 10.26740/kmkn.v10n2.p459-475

Abstract

Pendidikan kewarganegaraan dalam materinya memuat tentang pendidikan karakter yang bertujuan untuk mengembangkan siswa menjadi warga negara yang berkarakter sesuai Pancasila. Maka dari sini guru PPKn harus memiliki kompetensi dalam usaha mewujudkan itu semua. Kompetensi guru diartikan sebagai sebuah tugas profesionalitas yang harus dimiliki oleh guru dan didalamnya terdapat sebuah aturan bagaimana dan apa yang harus ada dalam diri seorang guru. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru PPKn dengan menggunakan metode kajian pustaka atau literature review yang berisi mengenai teori-teori atau hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya setelah itu dilakukan proses mengkaji dan menganalisis konsep-konsep dan teori-teori berdasarkan sumber literatur yang diperoleh baik melalui jurnal, internet, ataupun website. Dapat disimpulkan bahwa karakter yang positif atau baik disini dimulai dari memahami informasi-informasi tentang kebaikan, kemudian membuat niatan untuk berbuat kebaikan, dan yang terakhir benar-benar berbuat (melakukan sebuah tindakan dan perilaku kebaikan). Selaras dengan yang dilakukan guru PPKn dalam usahanya mengembangkan keempat kompetensinya itu. Untuk menyukseskan itu semua baik dari karakter disiplin dan sopan santun, maka perlunya seorang guru PPKn untuk memiliki keempat pencapaian kompetensi sehingga ketika dalam meningkatkan mutu pendidikan bisa secara tepat dan efektif, serta dilakukan interaksi yang edukatif antara guru dengan siswa bertujuan agar dapat merubah perilaku siswa yang sebelumnya. Civic education in its material contains character education which aims to develop students into citizens with character according to Pancasila. So from here PPKn teachers must have competence in an effort to make it all happen. Teacher competence is defined as a professional task that must be owned by a teacher and in it there are rules of how and what to have in a teacher. This article aims to describe the four competencies that must be possessed by a Civics teacher by using the literature review method or literature review which contains relevant theories or previous research results. After that, the process of reviewing and analyzing concepts and theories is carried out based on literature sources obtained either through journals, the internet, or websites. It can be concluded that a positive or good character here starts from understanding information about goodness, then makes an intention to do good, and finally actually does something (performs an act and behavior of kindness). In line with what the Civics teacher does in his efforts to develop the four competencies. To make it all successful, both from the character of discipline and courtesy, it is necessary for a Civics teacher to have the four competencies attainment so that when improving the quality of education it can be appropriate and effective, as well as educative interactions between teachers and students aimed at changing student behavior previously.
Penguatan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Siswa Kelas VII di SMP Negeri 1 Sidoarjo Nanda Aprilia Ningrum; Rahmanu Wijaya
Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Medan Resource Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57251/ped.v3i1.1031

Abstract

This study aims to describe the strengthening of anti-corruption values in Civics learning at SMP Negeri 1 Sidoarjo. The type of research used in this study is descriptive-qualitative. The data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The research results of strengthening anti-corruption values in Pancasila and Citizenship Education learning for seventh grade students at SMP Negeri 1 Sidoarjo show that there are four ways carried out by teachers, namely by providing knowledge related to anti-corruption values, providing moral direction in form of advice and stories of real events that contain anti-corruption values, providing role models to students related to anti-corruption values, and providing rewards and sanctions to students. Furthermore, the evaluation carried out by Civics teachers in strengthening anti-corruption values is conducted through an attitude assessment. In strengthening anti-corruption values, teachers experience obstacles, namely the lack of awareness among students. The solution is to give advice to students continuously.
Peran Orang Tua dalam Membentuk Karakter Disiplin Anak Usia SD di Sumput Asri Kabupaten Gresik Elda Oktaviani; Rahmanu Wijaya
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang peran orang tua dalam membentuk karakter disiplin anak usia Sekolah Dasar di Sumput Asri Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran orang tua dalam membentuk karakter disiplin anak usia Sekolah Dasar. Penelitian menggunakan teori peran dari Biddle dan Thomas. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data penelitian adalah wawancara terstruktur. Informan penelitian sebanyak tiga orang tua. Data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa peran orang tua telah memberikan pendampingan karakter disiplin selama di rumah selama pandemi Covid-19 walaupun dengan kondisi orang tua sedang bekerja tetapi bahu-membahu mewujudkan empat karakter disiplin yang diharapkan. Faktor pendukung adalah kebiasaan dan perilaku yang dilakukan secara konsisten oleh orang tua. Faktor penghambat adalah pemilihan teman bermain yang kurang tepat. Kesimpulan bahwa peran dari orang tua sangat penting dalam membentuk karakter disiplin anak usia SD pada masa pandemi Covid-19.
Strategi Pembentukan Karakter Disiplin Anak Remaja dengan Orangtua Tunggal Akibat Perceraian di Desa Tranjang Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Indria Widayana; Rahmanu Wijaya
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan strategi orang tua tunggal dalam membentuk karakter disiplin anak remaja di Desa Tranjang Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori operant conditioning dari B.F.Skinner. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa strategi pembentukan karakter disiplin anak remaja dengan orang tua tunggal akibat perceraian adalah memberikan peraturan- peraturan, memberikan keteladanan, hukuman, dan penghargaan. Kendala yang berpengaruh terhadap strategi orang tua tunggal meliputi kendala intern dan kendala ekstern. Keterkaitan dengan teori operant conditioning pada penelitian ini yakni adanya penguatan dalam pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh orang tua tunggal terkait dengan karakter anak. Penghargaan (reward) yang telah ditautkan dengan aturan yang telah diberikan oleh orang tua tunggal pada anak. Hukuman (punishment) yang telah ditautkan dengan perbuatan nyata dari orang tua tunggal dalam melaksanakan segala aturan sehingga anak dapat menghasilkan perilaku yang sesuai dengan karakter yang dapat diharapkan.
Co-Authors Agus Satmoko Adi Bambang Sigit Widodo Elda Oktaviani I Made Suwanda Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba Iman Pasu Marganda Hardianto Purba Indria Widayana MAYA MUSTIKA KARTIKA SARI, MAYA Mi’rojul Huda Nanda Aprilia Ningrum Oksiana Jatiningsih Serly Dwi Marlisa Siti Maizul Habibah Yanuar Adi Prakoso