Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN Pangestika, Elza Qorina
Wacana Hukum Vol 24, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2018.24.2.2718

AbstractThe purpose of this writing is to find suitability of breast-feeding rights regulated in Act No. 13 of 2003 on Labour with the philosophy of woman’s reproductive rights. This writing is a writing normative laws. This writing is done by means of literature study to obtain secondary data in the field of law. From the result of study it can be concluded that first, in general provisions concerning of breast-feeding rights in Act No. 13 of 2003 on Labour was already conformed the philosophy of woman’s reproductive rights. Second, in specifically provisions concerning of breast-feeding rights in Article 83 of Act No. 13 of 2003 on Labour still has not been entirely conformed with the philosophy of woman’s reproductive rights, because it has not guaranteed full rights to female workers who breastfeed their babies.AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui adanya kesesuaian antara hak menyusui yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan nilai-nilai hak reproduksi perempuan. Penulisan ini merupakan penulisan hukum yang bersifat normatif. Penulisan ini dilakukan dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama, secara umum ketentuan mengenai hak menyusui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan nilai-nilai hak reproduksi perempuan. Kedua, secara khusus ketentuan mengenai hak menyusui dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai hak reproduksi perempuan, karena belum memberikan jaminan hak sepenuhnya pada pekerja perempuan yang menyusui bayinya.

IMPLEMENTASI PERATURAN HAK CUTI HAID PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH YOGYAKARTA Pangestika, Elza Qorina
Justitia et Pax Vol 36, No 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v36i2.3542

Issues related to the elimination of menstrual leave rights for women workers is one form of modern oppression that often occurs in the work environment. Through menstruation leave, the authority of the body of women workers that they should have is transferred to the hands of the power holders in the work environment. The body is accustomed to be obedient to certain interests. Departing from the assumption that many female workers do not get menstrual leave rights, this study will propose how the implementation of the menstrual leave entitlement regulations at work time in labor law in the Yogyakarta region. The subjects of this study were female workers of working age who worked in the Yogyakarta region. The research method used is a qualitative method with data collection techniques with observation and in-depth interviews. Qualitative data analysis techniques with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. This research is expected to be useful as input for the government, employers, and workers in formulating and implementing regulations concerning menstrual leave rights.

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN Elza Qorina Pangestika
Wacana Hukum Vol 24 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2018.24.2.2718

The purpose of this writing is to find suitability of breast-feeding rights regulated in Act No. 13 of 2003 on Labour with the philosophy of woman’s reproductive rights. This writing is a writing normative laws. This writing is done by means of literature study to obtain secondary data in the field of law. From the result of study it can be concluded that first, in general provisions concerning of breast-feeding rights in Act No. 13 of 2003 on Labour was already conformed the philosophy of woman’s reproductive rights. Second, in specifically provisions concerning of breast-feeding rights in Article 83 of Act No. 13 of 2003 on Labour still has not been entirely conformed with the philosophy of woman’s reproductive rights, because it has not guaranteed full rights to female workers who breastfeed their babies.

IMPLEMENTASI PERATURAN HAK CUTI HAID PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH YOGYAKARTA Elza Qorina Pangestika
Justitia et Pax Vol. 36 No. 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v36i2.3542

Issues related to the elimination of menstrual leave rights for women workers is one form of modern oppression that often occurs in the work environment. Through menstruation leave, the authority of the body of women workers that they should have is transferred to the hands of the power holders in the work environment. The body is accustomed to be obedient to certain interests. Departing from the assumption that many female workers do not get menstrual leave rights, this study will propose how the implementation of the menstrual leave entitlement regulations at work time in labor law in the Yogyakarta region. The subjects of this study were female workers of working age who worked in the Yogyakarta region. The research method used is a qualitative method with data collection techniques with observation and in-depth interviews. Qualitative data analysis techniques with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. This research is expected to be useful as input for the government, employers, and workers in formulating and implementing regulations concerning menstrual leave rights.

Peran Otoritas Jasa Keuangan pada Kredit Perbankan di Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Nasional melalui Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah Elza Qorina Pangestika
Jurnal Justiciabelen Vol 2 No 1 (2019): Justicabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Bank adalah lembaga keuangan yang oleh Pemerintah diharapkan dapat menjadi roda penggerak perekonomian negara terutama terkait dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional melalui pengembangan potensi pariwisata daerah. Bank menyalurkan kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan mekanisme pemberian sanksi.

Implementasi Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Pembangunan Perumahan di Wilayah DIY Elza Qorina Pangestika
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.1245

Proyek konstruksi pembangunan perumahan tidak hanya bergantung dari manajemen waktu, biaya, mutu yang baik, tetapi pelaksanaannya juga perlu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan proyek. Pembangunan perumahan merupakan kegiatan yang cukup banyak menggunakan berbagai peralatan, baik canggih maupun manual. Peralatan tersebut digunakan di lahan yang luas dengan berbagai jenis kegiatan sehingga menyebabkan resiko tinggi terhadap kecelakaan. Pada dasarnya proses pembangunan perumahan merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Permasalahan kecelakaan kerja yang berdampak pada pekerja pembangunan perumahan merupakan isu yang cukup menarik, mengingat papan merupakan salah satu kebutuhan primer menusia, dan kegiatan pembangunan perumahan merupakan hal yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita.

PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENERAPAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI BAGI ANAK USIA DINI Elza Qorina Pangestika; Tommy Satriadi Nur Arifin
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.15970

Pendidikan untuk anak usia dini sangatlah penting, karena nantinya merekalah yang akan membawa Indonesia pada masa depan yang lebih gemilang. Salah satu pendidikan yang penting untuk diberikan sejak usia dini adalah pendidikan karakter, khususnya adalah penerapan Pancasila. Penerapan Pancasila terhadap anak usia dini dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan cara : mengajarkan anak untuk beribadah bersama (Sila Pertama), berkumpul bersama sanak saudara (Sila Kedua), bermain bersama (Sila Ketiga), berdiskusi bersama (Sila Keempat), serta berbagi dengan orang lain (Sila Kelima). Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bagi anak usia dini. Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode bermain bersama, simulasi, dan diskusi perihal penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan berupa liputan berita di website kampus dan LLDikti, serta artikel pada jurnal nasional.

Application of the Law in the Crime of Murder With Premeditation of the Death of Women and Children in the Womb Sukadana Sukadana; Elza Qorina Pangestika
At-Tasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam Vol. 9 No. 2 (2023): At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam
Publisher : P3M IAI Nusantara Batang Hari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/attasyrih.v9i2.194

Indonesian positive law, the form of guilt for the crime of taking the life of another person can be intentional and unintentional (negligence). Intentionality is an act that can occur with premeditation or unplanned, but what is important from an event is the existence of "intention" which is realized through the actions carried out to completion. The nature and type of this research is empirical juridical, which is a concrete explanation of the object of the problem regarding the application of the law on the crime of premeditated murder which results in leaving women and children in the womb in the Kulon Progo Police area, based on facts that occur in the field, used empirical research is research that requires objects directly in the field which are then used in the form of narratives, then empirical research is research on social reality in society. Based on the descriptions that have been explained at length in the chapters, the final conclusions are as follows The application of the law with Article 340 of the Criminal Code in the crime of premeditated murder which resulted in the death of women and children in the womb "Deliberately," meaning that the act must be intentional and the intent must arise immediately, because the intent (opzet / dolus) referred to in Article 338 is an intentional act in Article 340 is an intentional act to eliminate the lives of others formed with prior intent. The obstacles faced by investigators in the search for evidence of premeditated murder cases that resulted in the death of women and children in the womb in the Kulon Progo Police area. Keywords: Application, Murder, Premeditated

Sosialisasi tentang cyber crime dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inf Elza Qorina Pangestika
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 02 (2023): APRIL 2023
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Isu terkait cyber crime sedang menjadi tren yang marak di Indonesia saat ini. Semakin meningkat dan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi dapat membawa dampak positif sekaligus negatif bagi lapisan masyarakat. Efek negative dari teknologi informasi dan komunikasipun menjadi hal yang tak bisa dihindari. Konsekuensi berupa cyber crime seakan menjadi permasalahan yang terus mengikuti di belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah setelah mengikuti sosialisasi yang telah dilaksanakan masyarakat dalam hal ini pemuda-pemudi usia remaja dari kampung Nitiprayan menjadi tahu tentang cyber crime dan dapat mencegah atau terhindar dari cyber crime dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, simulasi, dan diskusi tanya jawab perihal cyber crime.

PENERAPAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SIBER DAN SERANGAN SIBER Elza Qorina Pangestika; Nining Suningrat; Herwantono Herwantono; Widyastuti Andriyani; Rifky Lana Rahardian
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.28359

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip hukum internasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber dan serangan siber. Kejahatan siber dan serangan siber merupakan ancaman serius yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengkaji berbagai sumber, termasuk jurnal akademik, buku, dokumen kebijakan, dan laporan organisasi internasional, untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional seperti kedaulatan, non-intervensi, dan kerja sama internasional diterapkan dalam konteks ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber memainkan peran penting dalam membentuk kerangka hukum internasional untuk penanganan kejahatan siber. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, termasuk kesenjangan kapasitas antara negara maju dan berkembang, perbedaan regulasi, dan kepentingan nasional yang beragam. Penelitian ini juga menemukan bahwa kerja sama internasional yang lebih erat dan harmonisasi hukum dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum siber. Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerja sama internasional melalui perjanjian bilateral dan multilateral, pengembangan kapasitas teknologi di negara berkembang, dan partisipasi aktif sektor swasta. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memperkuat respons global terhadap ancaman siber dan memastikan keamanan siber yang lebih baik.

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search