Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Implikasi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 terhadap Perjanjian Kerja dan Kontrak Bisnis di PT Bahana Mitra Pratama Elza Qorina Pangestika; Arvita Hastarini; Kelik Endro Suryono; Said Munawar
Journal on Education Vol 3 No 4 (2021): Journal on Education: Volume 3 Nomor 4 Tahun 2021
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v3i4.6086

Abstract

The decline in economic growth in Indonesia amidst the Covid-19 outbreak has resulted in a drop in income in various industrial, tourism and service sectors, resulting in layoffs. Apart from layoffs, the impact of Covid-19 also caused delays in several payment contracts, even ending in cancellation. Some of the contracts affected by Covid-19 are business contracts that are related to and depend on human movement, such as hospitality, transportation, tourism and manufacturing. Apart from that, there are also contracts in the financing sector such as leasing which are also affected by the downturn in the economy which results in delays in payments by debtors. One of the government's policies to save the national economy is by issuing a policy regarding the Designation of Non-Natural Disasters from the Spread of Covid-19 as National Disasters through Presidential Decree (Keppres) Number 12 of 2020.
Dampak Pandemi Covid-19 dalam Hukum Ketenagakerjaan di Wilayah Yogyakarta Elza Qorina Pangestika; Fifink Praiseda Alviolit; Hartanto Hartanto; Bagus Anwar Hidayatulloh
Journal on Education Vol 4 No 4 (2022): Journal on Education: Volume 4 Nomor 4 Tahun 2022
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v4i4.6087

Abstract

At the end of 2019, the world was shocked by the existence of a new condition, namely the Covid-19 pandemic. In almost two years, the Indonesian government has issued various policies during the Covid-19 pandemic. One of these policies is a prohibition on people gathering and doing activities outside the home, and a recommendation to stay at home. This government policy of course also has an impact on wider sectors, one of which is the employment sector. The employment sector is one of the sectors affected by government policies during the pandemic, because employment is closely related to the economy and industry, many entrepreneurs have had their income reduced because people's consumption power has decreased, and this has a more serious impact on their workers. This research aims to find out the impact of the Covid-19 pandemic on employment law in the Yogyakarta area. The subjects of this research are workers who were affected during the Covid-19 pandemic in the Yogyakarta area and resource persons who are experts in labor law. After this research was carried out, we now know the impact of the Covid-19 pandemic on employment law in the Yogyakarta area.
PERLINDUNGAN HAK KERJA PEKERJA KONTRAK DENGAN PERUSAHAAN SAAT PANDEMI COVID19 Pangestika, Elza Qorina
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v1i2.9

Abstract

Landasan Hukum Pemutusan Pekerja di PT. X berpedoman pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dimana Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja ini berdasarkan sifat dan sikap dari pekerja saat melakukan pekerjaan dan berdasarkan kondisi dari pekerja itu sendiri sehingga adanya pemutusan hubungan hubungan kerja tergantung pada dua kemungkinan yaitu dari pekerja itu sendiri atau dari PT. X, Hak  dan kewajiban yang  diperoleh  Pekerja  Kontrak  jika  tidak  menyelesaikan  masa kontraknya adalah sebuah tanggung jawab dan hak yang harus diterima oleh pekerja jika pekerja Kerja tersebut melakukan sebuah pelanggaran yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, selain itu PT. X memberikan sebuah denda atau pinalti bagi pekerja yang tidak menyelesaikan kontrak tetapi PT. X juga bisa meberikan sebuah keringanan bagi pekerja yang mungkin dari segi ekonomi dan kesehatan terganggu dan bisa juga PT. X memberikan sebuah despensasi bagi pekerja yang keluar/resign dengan cara baik-baik. Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak di PT. X pada saat pandemi masih sama dengan perlindungan hukum sebelum pandemi hanya saja ada beberapa perubahan yaitu dari segi gaji, tunjangan, bonus (berubah angka nominal) dan lebih menekankan pada kesehatan supaya tetap mematuhi protokol kesehatan. Motode yang digunakan adalah metode kualitatif yang memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, dimana peneliti melakukan sebuah observasi dan wawancara langsung oleh Human Resources Development (HRD) PT. X. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa PT. X dalam penerapannya berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hanya ada beberapa sebuah peraturan yang dibuat oleh PT. X, seperti peraturan cara berpakaian, etika berbicara, cara melayani coustemer. Kata kunci : pekerja kontrak; pandemi covid-19; pekerja
Restorative Justice Model through the Imposition of Compensation Punishment as the Main Punishment in Crimes Against Property Yudhatama, Chandra Firmasyah; Pangestika, Elza Qorina
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i2.712

Abstract

Background. Efforts to resolve cases of crimes against property that have been carried out by imposing imprisonment have turned out to be unable to recover the losses suffered by victims. Purpose. Through restorative justice approach, the judge should be given the option to impose compensation to the victim as a main punishment which has not been regulated either in the Criminal Code or Criminal Code Bill. Method. The research method used is normative juridical with the approach of legislation, concept, and comparison. Results. The result of this research discussion provides an alternative solution or law enforcement of crimes against property by proposing the imposition of compensation to the victim as the main punishment that must be imposed by the judge as a new mechanism in the Indonesian legal system. Conclusion. This concept is different from the application of restorative justice that has been applied in Indonesia or abroad which applies it at the level of investigation and prosecution.
History of Customary Law Putra, Naufal Thariq Eka; Pangestika, Elza Qorina
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i1.738

Abstract

Background. This article discusses the history of customary law, emphasizing its role in shaping community behavior. Human beings, from birth, have an instinct to understand the phenomena in social life, which form customs and manners. Purpose. Customs, including customary law, reflect the deposits of morality in society. Method. This study includes historical analysis and highlights the influence of Hinduism in the Hindu Age as well as the influence of Malaio Polynesia in other areas. Results. Customary law, with specificities such as its religio magical/religious aspects, is recognized as the result of acculturation between the customary rules of the Pre-Hindu era and Hindu, Islamic and Christian cultures. This article provides a brief understanding of the role of customary law in the historical context and discusses its influence on community life. The social and cultural implications of the continuation of adat law are also discussed in the context of contemporary society. Conclusion. This study provides a concise view of the historical dynamics of customary law, enhancing our understanding of the relationship between custom, historicity and social development.
HUKUM TANGGUNG JAWAB ANAK DALAM SISTEM KEADILAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA Aditama, Fikri Ilham; Kurniawan, Guntur; Pangestika, Elza Qorina
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 6 (2024): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i6.5009

Abstract

Dengan adanya sistem peradilan terhadap tindak pidana remaja diharapkan ada kemajuan dalam memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak sebagai aset bangsa dan negara. Mungkin saja hal itu benar. Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Tanggung jawab pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum tertuang dalam KUHP. Sistem peradilan pidana anak dibahas. Hukum pidana mengatur ancaman pidana kepada anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, dan ancaman pidana ditentukan oleh KUHP, dimana ancaman pidana tersebut setengah dari ancaman maksimum ancaman pidana untuk orang dewasa.
HUKUM PIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PENGGUNA BARANG NARKOBA DI POLDA D.I. YOGYAKARTA Pangestika, Elza Qorina; Eryanto, Raden Setyawan Merry; Syahida, Fatkhulwafda
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 6 (2024): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i6.5055

Abstract

Upaya penanggulangan kejahatan narkoba di Polda D.I. Yogyakarta. engetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dan pelakunya sebagaimana tercantum pada Undang-undang Narkotika dan Psikotropika di Polda D.I. Yogyakarta. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika bahwa pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika diancam pidana penjara yang sama dengan orang yang melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan Undang-Undang Narkotika ini. Upaya pencegahan kejahatan non-penal lebih dari sekedar upaya pencegahan terjadinya kejahatan, sehingga sasaran utamanya yaitu faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan tersebut.
The Role of Responsive and Progressive Law In Addressing Legal Issues From A Sociological Perspective Daryoko; Pangestika, Elza Qorina
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v6i2.1612

Abstract

As a State of law, the State of Indonesia as listed in article 1, paragraph 3, UUD 1945, whereas the law itself has three purposes: the certainty of law, the righteousness of law and the use of law, But of the three purposes of the law, justice is the primary purpose, rather than the use of law and the certainty of law. There are factors that have to be addressed in law enforcement in Indonesia, including weak substance of legislation, unprofessional law-enforcement machinery and moral deficits, as well as limited means and facilities. In dealing with the above legal problems, responsive legal theory and progressive law theory are expected to be able to provide the solution.
Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional Rafael Satria Perdana Widyatma; Elza Qorina Pangestika
Journal on Education Vol. 7 No. 2 (2025): Journal on Education: Volume 7 Nomor 2 Tahun 2025 In Progress (Januari-Februari
Publisher : Mathematics Education Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v7i2.8092

Abstract

National law has its own meaning for each nation in the scope of world regulations and universal society. International law is one part of the law that regulates the implementation of international law, international law itself regulates relations between nations, regulates conditions that are in dispute or communication, and provides rights and obligations to each nation. International law has two sources of law, namely formal legal sources and material legal sources. The agreement of national law on Universal Law means that National Law must be in harmony with Universal Law. Based on the importance of international relations, it is very important to have a law that is expected to be able to resolve all problems arising from international relations.
Penyuluhan Peraturan Hukum terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja Bangunan Pangestika, Elza Qorina
Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara Vol. 2 No. 1 (2023): Maret : Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara
Publisher : STIPAS Tahasak Danum Pambelum Keuskupan Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58374/jmmn.v2i1.124

Abstract

Basically the housing construction process is an activity that contains many elements of danger. Occupational safety and health (K3) knowledge is important for construction workers to avoid work accidents caused by human and equipment negligence. The result of this community service activity is that after participating in socialization that has been carried out by the community, in this case the construction workers in the construction project for the Kailila Urban Houses housing development which is located at Jalan Kesejahteraan Sosial No.6 Ngestiharjo Village, Kasihan District, Bantul Regency, their knowledge has increased mainly regarding regulations law on occupational safety and health (K3). The implementation method in this community service activity uses the conversation method regarding occupational safety and health (K3).