Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT JIWASRAYA TERHADAP NASABAH Suryono, Kelik Endro; Alfin Rahadat, Brandon
Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.5860

Pengaturan Hukum penyelesaian sengketa PT Jiwasraya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undanganÂ setidaknya ada delapan (8) undang-undang. Hal ini di lakukan sebagai upaya perlindungan atas nasabah dalam menjaminÂ hak konstitusional dan Undang-undang. Penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) difokuskan pada upaya pengembalian uang nasabah pengembalian ganti rugi dapat di lakukan menyita setiap person yang terlibat guna mengembalikan kerugian tersebut kepada nasabah dan negara. Selain itu fungsi dari pengawasan yang dilakukan oleh lembaga OJK tidak berjalan efektif dan dianggap telah lalai dalam proses pengawasannya. Hal ini dapat di lihat pada tahun 2018 dan 2019 PT Jiwasraya telah mengumumkan gagal bayar atas nasabahnya dan telah melakukan kerugian bagi uang negara. Namun dalam kelalaian yang dilakukan oleh OJK itu sendiri tidak ada sanksi atau hukuman bagi OJK, dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang belum mengaturnya. Negara dalam hal ini di harapkan dapat menyikapi persoalaan tersebut, denganÂ melakukan pembaharuan hukum guna menetapkan undang-undang yang mengikat bagi OJK atas kelalaianÂ yang dilakukan oleh OJK agar tercapainya suatu pengintegrasian dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan tercapainya suatu keadilan dalam suatu kepastian hukum.

Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Objek Jaminan Fidusia Suryono, Kelik Endro
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v2i2.264

Manusia dalam memenuhi kebutuhan secara alamiah akan selalu mencari peluabg/celah, dalah suatu hal untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan atau keinginan tersebut untuk memiliki sesuatu untuk yang bersifat konsumtif ataupun sebagai sarana/ modal usaha, maka kemudian kebutuhan dan/ peluang bisnis di bidang leasing. Perusahaan pembiayaan ini menghadapi dilemma ketika konsumen/nasabah nya wanprestasi atau telat atau gagal bayar (bad debt). Perusahaan leasing akan berupaya mengembalikan hak nya yaitu baran yang telah menjadi jaminan fidusia, sepintas Nampak hubungan keperdataan, tapi kita ketahui bersama seringkali upaya untuk mengembalikan hak perusahaan leasing ini kesulitan, akhirnya beberapa dari perusahaan ini menggunakan jasa debt collector eksternal, atau karyawan perusahaan yang bertugas menjadi debt collector, disini akan menimpulkan implikasi hukum yang kompleks yaitu perdata dan kemungkinan pidana terkait upaya/ tindaka dari debt collector, terhap eksekusi jaminan fidusia secara sepihak. Maka pemerintah menerbitkan berbagai regulasi untuk melindungi para pihak, yaitu konsumen/nasabah yang acapkali menjadi pihak yang dirugikan/ subordinat, disisi lain keberlangsungan perushaan leasing (atau perusahaan apapun) adalah unsur penggerak perekonomian nasional. Maka penulis melakukan penelitian normative yang komprehensif dari sudut pandang perdata maupun pidana.Â

Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Objek Jaminan Fidusia Kelik Endro Suryono
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v2i2.264

Manusia dalam memenuhi kebutuhan secara alamiah akan selalu mencari peluabg/celah, dalah suatu hal untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan atau keinginan tersebut untuk memiliki sesuatu untuk yang bersifat konsumtif ataupun sebagai sarana/ modal usaha, maka kemudian kebutuhan dan/ peluang bisnis di bidang leasing. Perusahaan pembiayaan ini menghadapi dilemma ketika konsumen/nasabah nya wanprestasi atau telat atau gagal bayar (bad debt). Perusahaan leasing akan berupaya mengembalikan hak nya yaitu baran yang telah menjadi jaminan fidusia, sepintas Nampak hubungan keperdataan, tapi kita ketahui bersama seringkali upaya untuk mengembalikan hak perusahaan leasing ini kesulitan, akhirnya beberapa dari perusahaan ini menggunakan jasa debt collector eksternal, atau karyawan perusahaan yang bertugas menjadi debt collector, disini akan menimpulkan implikasi hukum yang kompleks yaitu perdata dan kemungkinan pidana terkait upaya/ tindaka dari debt collector, terhap eksekusi jaminan fidusia secara sepihak. Maka pemerintah menerbitkan berbagai regulasi untuk melindungi para pihak, yaitu konsumen/nasabah yang acapkali menjadi pihak yang dirugikan/ subordinat, disisi lain keberlangsungan perushaan leasing (atau perusahaan apapun) adalah unsur penggerak perekonomian nasional. Maka penulis melakukan penelitian normative yang komprehensif dari sudut pandang perdata maupun pidana.Â

PERAN PPNS DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN DI KABUPATEN SLEMAN Wantara Wantara; Hartanto Hartanto; Kelik Endro Suryono
Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v4i1.2730

The problems examined in this study are based on problems that occur in the storage, distribution, and sale of alcoholic beverages and the prohibition of unlicensed mixed drinks in the Sleman Regency area. Even though the Sleman Regency Government has just Regulated the Regional Regulation of Sleman Regency Number 8 Year 2019 regarding Control and Supervision of Alcoholic Beverages and Prohibition of Mixed Beverages. This study is to determine the role and constraints of Civil Servants' Discipline in law enforcement against violations of the law reaching the Court. The study was conducted with empirical juridical research methods. The results showed that the only regional apparatus that was authorized to enforce the Regional Regulation was the Sleman District Civil Service Police Unit, whereas for law enforcement against criminal offenses the authorities other than the National Police Investigators were the Civil Servant Investigators (PPNS). PPNS actions in handling this case refer to the Criminal Procedure Code and in its filing use the Quick Examination Program which is intended for Light Criminal Acts (Tipiring) Keywords: Violation, Regional Regulation, Beverage, Alcoholic

EKSISTENSI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS NON SUMBER DAYA ALAM Kelik Endro Suryono
Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v6i1.3752

Eksistensi hukum yang kuat dalam memberikan jaminan kesejahteraan dan menjaga keutuhan lingkungan hidup melahirkan regulasi yang memberikan tanggung jawab pada korporasi guna memberikan kontribusi nyata, kepada masyarakat di daerah lingkungan sekitarnya berdirinya korporasi. Jika berkaitan dengan lingkungan regulasi ini mungkin akan dianggap relevan di jika penerapaanya kepda korporasi yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam karena korporasi memiliki objek yang jelas serta dampak yang di timbulkan, akan tetapi jika di berlakukan kepada setiap perseroan terbatas maka ini tidak relevan dan tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab itu sendiri. Untuk itu ratio legis lahirnya regulasi ini lebih menitik beratkan pada tanggung jawab korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam atau kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya alam. Polemic Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap Perseroan Terbatas Non Sumber Daya Alam adalah adanya penerapan regulasi yang sama terhadap setiap korporasi baik itu korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam maupun korporasi non sumber daya alam yang mengatur mengenai Corporate Social Responsbility dan dan tanggung jawab lingkungan Terbatas dimana dalam penguraiannya menimbulkan ketidakpastian, diskriminatif serta menyebabkan iklim usaha tidak efisiein dan tidak berkeadilan, padahal jika di gali lebih dalam Konsekuensi Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial akan bermakna sebatas upaya pencegahan dari dampak negatif atas keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya sebab tidak akan berdampak apapun terhadap lingkungan kegiatan usaha perseroan terbatas non sumber daya alam. Kata Kunci: Eksistensi, Tanggung Jawab, SDA.

BIMBINGAN TEKNIS LPM KELURAHAN DAN DESA MENINGKATKAN TUGAS DAN FUNGSI LPM DALAM MENYERAP ASPIRASI DAN MENGGERAKKAN MASYARAKAT BERBASIS WILAYAH (DPD LPM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) Kelik Endro Suryono
Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada LPM Kelurahan dan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakatnya dengan dipimpin oleh pemerintah. Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok masyarakat agar mereka memiliki aksebilitasi terhadap sumber daya, yang berupa; modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan lain-lain. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan Pola Recruitment dari perwakilan masing-masing DPD LPM Kabupaten dan Kota. Pemaparan dengan pendekatan Workshop dan FGD tentang proses mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, peningkatan tugas dan fungsi LPM dalam menyerap aspirasi dan menggerakkan masyarakat berbasis wilayah dan faktor-faktor yang memengaruhi tugas dan fungsi LPM dalam menyerap aspirasi dan menggerakkan masyarakat berbasis wilayah.

Pengawasan Pemilihan Umum Indonesia di Era Kemajuan Teknologi Informasi Fuad Fuad; Ontran Sumantri Riyanto; Kelik Endro Suryono
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakCiri paling mendasar dari sebuah demokrasi adalah adanya hak pilih yang transparan dan demokratis secara universal. Seiring waktu, pelaksanaan pemilihan umum harus dipantau. Penting untuk membahas masalah penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pemilihan umum, karena hampir setiap negara modern telah memakai teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilu untuk mencapai pemilihan yang berkualitas. Oleh karena itu, teknologi informasi harus digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui penelusuran pustaka, menelaah bahan-bahan yang diambil dari literatur yaitu undang-undang, jurnal, buku dan berita online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong optimalisasi pemantauan pemilu umum dengan menggunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pemilu umum menjadi isu penting, terutama terkait pengawasan. Penyelenggaraan pemilu legislatif di era kemajuan teknologi informasi yang berkembang saat ini diperlukan sumber daya manusia yang profesional dalam hal untuk mempermudah kinerja penyelenggara pemilu umum dan meminimalisir kesalahan data baik di tingkat daerah maupun pusat. Proses pengawasan pemilu saat ini sudah berjalan baik, namun karena keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan yang luas dari lembaga pemantau pemilu, berbagai upaya kecurangan, dan kurangnya sosialisasi yang optimal dalam penggunaan dan pemantauan teknologi informasi hal tersebut menjadi merupakan kelemahan dalam pengawasan.Kata Kunci: Pemilihan Umum, Pengawasan, Teknologi InformasiÂ AbstractThe most fundamental feature of a democracy is the existence of universally transparent and democratic suffrage. Over time, the conduct of elections should be monitored. It is necessary to discuss the issue of using information technology in conducting elections, because almost every modern country has used information technology in the conduct of elections to achieve quality elections. Therefore, information technology must be used to support supervisory functions in the holding of general elections. This research uses normative juridical methods by using secondary data collection techniques through literature searches, examining materials taken from literature, namely laws, journals, books and online news. The purpose of this study is to encourage the optimization of general election monitoring using information technology. The use of information technology in general elections is an important issue, especially related to supervision. The implementation of legislative elections in the era of advances in information technology that is developing today requires professional human resources in terms of facilitating the performance of general election organizers and minimizing data errors both at the regional and central levels. The election supervision process is currently running well, but due to limited human resources, the wide reach of election monitoring agencies, various fraud efforts, and the lack of optimal socialization in the use and monitoring of information technology, these are weaknesses in supervision.Keywords: Elections, Surveillance, Information Technology

Implementation of Supervision of Over Dimension Over Load Violations in Kulon Progo Regency Vicki Dwi Purnomo; Kelik Endro Suryono
Jurnal Multidisiplin Madani Vol. 2 No. 12 (2022): December 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/mudima.v2i12.2034

Transportation or communication problems are problems that are always faced by developing countries as well as developed countries. And one of the problems currently experienced in Indonesia is the violation of Over Dimension and Over Loading. This study aims to determine the implementation of supervision and the efforts made by the Kulon Progo Regency Transportation Service in supervising vehicles that are Over Dimension Over Loading. The type of research conducted was qualitative research using interview, observation and questionnaire methods. The results of the study showed that the supervision was carried out by using indicators. Setting standard measuring instruments to obtain results with indicators of being maintained. Performing assessment or evaluation actions with the data obtained that 50% of respondents stated that they were in the maintained category. and take corrective action. Efforts made by the Kulon Progo Regency Transportation Service in dealing with Over Dimension Over Loading vehicles are: Implementation of regulations, Increasing the implementation of supervision, Improving UPPKB Infrastructure, Collaborating with various parties (Police, Denpom, DIY Provincial Transportation Agency and Satpol PP

The Collapse of the New Orde Regime Resulted in Changes in Indonesia's Economic Policy Vicki Dwi Purnomo; Kelik Endro Suryono
Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa Vol. 1 No. 5 (2022): December 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmf.v1i5.2230

The reform era or the post-Suharto era in Indonesia began in 1998, to be precise when President Soeharto resigned on May 21 1998 and was replaced by the then vice president, BJ Habibie. This period was founded bya more open socio-political environment. Issues during this period included the push for democracy and a stronger civilian government, elements of the military trying to maintain influence, growing Islamism in politics and society in general, and demands for greater regional autonomy . The reform process resulted in a higher degree of freedom of speech , in contrast to the widespread censorship during the New Order . As a result, political debate has become more open in the mass media and artistic expression has increased. Events that have shaped Indonesia in this period include a series of terrorist incidents (including the 2002 Bali bombings ) and the 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami . Using the knife of deconstruction of critical legal theory and socio-legal methodology with statutory, historical, conceptual and legal political economy approaches, three questions are raised, firstly the role of law in the market reform agenda which underlies the idea of limiting the role of the state in the economy; second, how is the role of the state in the economy being debated in the MPR and; third, what are the implications of the market reform agenda for the results of changes to the economic constitution.

A Sociological Review of Law Against the Exploitation of Street Children by Parents in the City of Yogyakarta Vicki Dwi Purnomo; Kelik Endro Suryono
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 2 (2023): February 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/eajmr.v2i2.2630

The aims are to find out what are the factors that influence the exploitation of street children by parents in the city of Makassar, to find out how the government's efforts to prevent and resolve acts of exploitation of street children by parents in the city of Yogyakarta. This qualitative study uses research methods to produce descriptive data. The research location is located in the city of Yogyakarta. Data collection was carried out using observation, interviews and documentation techniques. The results of the study show that there are 4 factors behind the exploitation of street children by parents in the city of Makassar, namely: economic factors (poverty), environmental factors, and cultural factors. The research results are expected to provide benefits and contributions to scientific thinking and add new knowledge to authors, to provide useful information about street children in the city of Yogyakarta and further research is needed.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search