Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan yang Mengalami Kekerasan Seksual di Tempat Kerja dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ivan Daffa Darmawan; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.10663

Fenomena kekerasan seksual akhir-akhir ini menjadi isu yang penting, Korban tindak kekerasan seksual kebanyakan adalah perempuan dan sebagian adalah anak-anak. Terkhusus pada kekerasan seksual di tempat kerja, belakangan ini menjadi salah satu isu problematika bagi para pekerja khususnya pekerja perempuan. Perlindungan terhadap perempuan dan pekerja, merupakan hak asasi yang harus diperoleh, pentingnya hak asasi manusia (HAM) bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi diantaranya melalui berbagai produk perundang-undangan. Namun berdasarkan catatan Komnas Perempuan kasus Kekerasan Seksual ditempat kerja pada tahun 2021 terdapat 398 kasus, pada tahun 2022 terdapat 324 kasus, dan sampai Mei 2023 telah terjadi 123 kasus, Kekerasan Seksual merupakan sikap, pernyataan, tindakan yang merendahkan martabat manusia. Oleh sebab itu, bisa berdampak negatif baik pada Korban maupun lingkungan kerjanya. Penulisan ini membahas tentang kewajiban perusahaan melindungi hak pekerja perempuan dan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang menjadi korban kekerasan sesksual di Tempat Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni dengan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, serta metode analisis data yang digunakan yaitu analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian, berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menyebutkan bahwa perusahaan tempat kerja wajib memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan yang mencakup kesejahteraan, dan keselamatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Pekerja Perempuan korban tindak kekerasan seksual di tempat kerja berhak mendapatkan perlindungan berupa dapat melakukan pelaporan, pendampingan, penanganan, dan tindakan pemulihan dari perusahaan tempat kerja serta pemerintah. The phenomenon of sexual violence has recently become an important issue. Most victims of sexual violence are women and some are children. Especially regarding sexual violence in the workplace, recently it has become a problematic issue for workers, especially female workers. Protection of women and workers is a human right that must be obtained, the importance of human rights (HAM) for every individual so that their existence must always be recognized, respected and protected, including through various legislative products. However, based on the records of the National Commission on Violence Against Women, there were 398 cases of sexual violence in the workplace in 2021, in 2022 there were 324 cases, and as of May 2023 there had been 123 cases. Sexual violence is an attitude, statement or action that demeans human dignity. Therefore, it can have a negative impact on both the victim and his work environment. This article discusses the company's obligation to protect the rights of female workers and legal protection efforts for female workers who are victims of sexual violence in the workplace based on Decree of the Minister of Manpower Number 88 of 2023 concerning Guidelines for Preventing and Handling Sexual Violence in the Workplace and Law Number 13 of 2023. 2003 concerning Employment. The research method used is a normative juridical approach, research specifications that are descriptive analysis, data collection methods in the form of library research, and the data analysis method used is qualitative juridical analysis. The research results are based on the provisions of Minister of Manpower Decree Number 88 of 2023 concerning Guidelines for Preventing and Handling Sexual Violence in the Workplace and Law Number 13 of 2003 concerning Employment. States that workplace companies are obliged to provide protection for female workers which includes the welfare and safety, both mental and physical, of the workforce. Female workers who are victims of sexual violence in the workplace have the right to receive protection in the form of reporting, assistance, treatment and recovery from the company where they work and the government.

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Akibat Tindak Kelalaian yang Dilakukan oleh Perawat atas Tertukarnya Bayi yang Baru Lahir Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Vira Marcela; Muhammad Faiz Mufidi; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12591

Abstract. Hospitals are a type of health service facility that has health human resources who have scientific disciplines under their profession to provide health services according to patient needs. Hospitals carry out health efforts in the form of primary, preventive, curative, and rehabilitative measures carried out by the central government, regional government, and/or the community. Good, safe, and quality service is something that is essential for hospitals to provide to patients. This can be realized by improving hospital performance optimally and professionally. In 2022, there was an incident where a nurse at a hospital identified a patient because they gave the wrong identity bracelet, causing the baby to be confused. This research aims to find out the standard of nursing services for newborn babies about the implementation that occurs at Hospital X. The hospital's civil liability is known due to acts of negligence committed by nurses according to Law Number 17 of 2023 concerning Health. The method used is normative juridical, the research specifications in this study are descriptive. The data collection technique in this research is library research and the analysis method in this research uses qualitative analysis methods. The results of this research explain that hospitals are responsible for negligence committed by nurses. Abstrak. Rumah sakit merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sumber daya manusia kesehatan yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan profesinya untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Rumah Sakit menyelenggarakan upaya kesehatan berupa pomotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif dilakukan oleh yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pelayanan baik aman dan bermutu merupakan hal yang mutlak diberikan oleh Rumah Sakit kepada pasien. Hal tersebut dapat terealisasi dengan meningkatkan kinerja Rumah Sakit secara optimal dan profesional. Pada Tahun 2022 terdapat peristiwa yang dilakukan oleh perawat di Rumah Sakit dalam mengidentifikasi pasien karena salah memberikan gelang identitas menyebabkan bayi tersebut tertukar. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya Standar Pelayanan Keperawatan terhadap bayi yang baru lahir dihubungkan dengan pelaksanaan yang terjadi di Rumah Sakit X. Diketahuinya tanggung jawab perdata Rumah Sakit akibat tindak kelalaian yang dilakukan oleh perawat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif bersifat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi keperpustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif .Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya Rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh perawat.

Perlindungan Hukum terhadap Mitra Gojek atas Tindakan Konsumen yang Melakukan Pemesanan Fiktif pada Fitur Go-Food Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ryan Ardiansyah; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15006

Abstract, In the era of electronic systems that continue to grow, Gojek as one of the main actors in the e-commerce industry, namely as a platform provider for online motorcycle taxi services with anyone can partner or cooperate by becoming an online motorcycle taxi driver. However, in the process of performing services, the risk of deception can occur. As done by Gojek Consumers, namely making fictitious orders on the GoFood feature. The problem in this study is how the legal protection of Gojek Partners for consumer actions that make fictitious Go-Food orders based on the Civil Code and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and how the liability of the company PT Gojek Indonesia against Gojek Partners for consumer actions that make fictitious Go-Food orders based on the Civil Code Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. This research method uses normative juridical by conducting literature studies to find primary and secondary data. The results of the study are regarding the liability of the company PT Gojek Indonesia against Gojek Partners, namely the company's liability is in accordance with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Government Regulation Number 80 concerning Trading Through Electronic Systems, but in this case the Consumer is not responsible. The legal protection for Gojek Partners as Gojek drivers is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, PT Gojek Indonesia as the organiser of electronic transactions has an obligation to organise Electronic Systems reliably and safely and is responsible for the operation of the Electronic System as it should. Dispute resolution carried out in this case is out of court or non-litigation dispute resolution. Abstrak. Di era sistem elektronik yang terus berkembang, Gojek sebagai salah satu pelaku utama dalam industri e-commerce, yaitu sebagai penyedia platform layanan ojek online di mana siapa pun dapat bermitra atau bekerja sama dengan menjadi pengemudi ojek online. Namun, dalam proses memberikan layanan, risiko penipuan bisa terjadi. Seperti yang dilakukan oleh konsumen Gojek, yaitu dengan membuat pesanan fiktif pada fitur GoFood. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi Mitra Gojek terhadap tindakan konsumen yang membuat pesanan GoFood fiktif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana tanggung jawab perusahaan PT Gojek Indonesia terhadap Mitra Gojek atas tindakan konsumen yang membuat pesanan GoFood fiktif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan melakukan studi literatur untuk mencari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan PT Gojek Indonesia terhadap Mitra Gojek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, namun dalam kasus ini konsumen tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum bagi Mitra Gojek sebagai pengemudi Gojek diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PT Gojek Indonesia sebagai penyelenggara transaksi elektronik memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam kasus ini adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau penyelesaian sengketa non-litigasi.

Aspek Hukum Pembayaran Royalti oleh Pemilik Kafe kepada Pencipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik Fellisa Shafa Azzahra; Imaniyati, Neni Sri; Supriatna, Rimba
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15767

Abstract. This research analyses the legal aspects related to royalty payments by café owners to creators for music performances, with a focus on the application of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Royalties. The case study was conducted at Kohi Coffee Cafe in Bandung City. This research explores the legal protection for creators in the context of royalty payments and the responsibility of café owners in using unauthorised music. The findings show that many business owners have not fully understood and complied with royalty payment obligations, resulting in less than optimal copyright protection. In conclusion, further efforts are needed in socialisation and enforcement of relevant regulations to ensure better compliance in this sector. Abstrak. Penelitian ini menganalisis aspek hukum terkait pembayaran royalti oleh pemilik kafe kepada pencipta atas pertunjukan musik, dengan fokus pada penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Studi kasus dilakukan pada Kafe Kopi Kohi di Kota Bandung. Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hukum bagi pencipta dalam konteks pembayaran royalti dan tanggung jawab pemilik kafe dalam menggunakan musik tanpa izin. Temuan menunjukkan bahwa banyak pemilik usaha belum sepenuhnya memahami dan mematuhi kewajiban pembayaran royalti, yang mengakibatkan perlindungan hak cipta belum maksimal. Kesimpulannya, diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan penegakan regulasi terkait untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik di sektor ini.

The Evolution of E-Sports in Indonesia: Between Opportunities and the Need for Regulation Supriatna, Rimba
Syiar Hukum Volume 22, No 2 (2024) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v22i2.14456

The dynamics of E-Sports rapidly has shown the implication to system of regulation that could possibly arrange the way and the shape E-Sport Industry should be running. Shortly, such as condition will automatically disrupt the legal system. E-Sports in this article, concern on a fundamental set of legal issues as an integral to E-Sports ecosystem which has been more attractive and challenging regarding the strategic impact not only in the field of economical aspect but also the other multidimensional aspect. This expanding industry seems poised to bring in new era of digital economic industry, but it also needs to be aware of the myriad legal concerns.

Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan Mochamad Nur Arsyi Rivaldi; Rimba Supriatna
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 2, Desember 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i2.2999

Abstract. This research describes a land sale and purchase transaction through a Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), a preliminary agreement prior to the making of a land sale and purchase deed. The PPJB's compliance with housing and settlement regulations has been confirmed by the parties, although some contents are not included in it. Nevertheless, the PPJB remains valid and binding. However, in practice, there are home sellers who make defaults by not delivering the object of sale and purchase. The impact of this default allows buyers to demand the fulfillment of achievements. In this context, this research has two main objectives: understanding the suitability of the PPJB with housing and settlement regulations and understanding the legal consequences of an individual house sale and purchase agreement when the seller does not hand over the object of sale and purchase after making a PPJB.The research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive specifications. Data was collected through literature study using primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was conducted using a qualitative juridical approach. The results show that the PPJB fulfills the legal requirements of the agreement and its content is in accordance with housing and settlement regulations. However, the seller's default action that refuses to hand over the object of sale and purchase after the PPJB remains a violation. Abstrak. Penelitian ini menjelaskan transaksi jual beli tanah melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), sebuah perjanjian pendahuluan sebelum pembuatan Akta Jual Beli tanah. Kesesuaian PPJB dengan peraturan perumahan dan permukiman telah dipastikan oleh para pihak, meskipun beberapa muatan tidak tercantum di dalamnya. Meskipun demikian, PPJB tetap sah dan mengikat. Namun, dalam praktiknya, terdapat penjual rumah yang melakukan wanprestasi dengan tidak menyerahkan objek jual beli. Dampak dari wanprestasi ini memungkinkan pembeli untuk menuntut pemenuhan prestasi. Dalam konteks ini, penelitian ini memiliki dua tujuan utama: memahami kesesuaian PPJB dengan peraturan perumahan dan permukiman serta memahami konsekuensi hukum dari perjanjian jual beli rumah perseorangan ketika penjual tidak menyerahkan objek jual beli setelah membuat PPJB. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB memenuhi syarat sah perjanjian dan muatannya sesuai dengan peraturan perumahan dan permukiman. Namun, tindakan wanprestasi penjual yang menolak menyerahkan objek jual beli setelah PPJB tetap merupakan pelanggaran..

Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Google Play Billing Nazwa Putri Utama; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies 1241 - 1248
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26115

Abstract. The expansion of Indonesia’s digital economy has placed Google LLC in a dominant position through its control over the Android ecosystem and Google Play Store. Since June 2022, the mandatory use of Google Play Billing (GPB) with a 15%–30% commission rate eliminated domestic payment gateways and harmed local developers. This practice was adjudicated by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Decision No. 3/KPPU-I/2024. This normative legal study utilizes statute, case, and conceptual approaches to examine KPPU’s jurisdiction over foreign entities and the legal consequences of its sanction. Findings indicate that KPPU’s extraterritorial jurisdiction over Google LLC is valid under the effects doctrine, as the policy created tangible anti-competitive impacts in Indonesia despite Google’s lack of physical presence. Substantively, Google LLC was proven to have violated Article 17 (monopolistic practices) and Article 25(1)(b) (abuse of dominant position) of Law No. 5/1999. Conversely, alleged violations of Article 19(a) and (b) were not established. KPPU imposed an administrative fine of IDR 202.5 billion and required the implementation of User Choice Billing (UCB). However, UCB remains substantively ineffective due to accumulative fee structures and dark pattern designs in the Alternative Billing API, rendering compliance merely formal (paper compliance). Abstrak. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia menempatkan Google LLC dalam posisi dominan melalui ekosistem Android dan Google Play Store. Kebijakan wajib penggunaan tunggal Google Play Billing (GPB) sejak Juni 2022 dengan komisi 15%–30% menyingkirkan payment gateway domestik dan merugikan pengembang lokal. Praktik ini diadili Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 3/KPPU-I/2024. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual ini bertujuan menganalisis keabsahan yurisdiksi persaingan usaha terhadap pelaku usaha asing serta akibat hukum sanksinya. Hasil penelitian menunjukkan yurisdiksi KPPU atas Google LLC sah berdasarkan asas ekstrateritorial melalui effects doctrine, sebab kebijakan tersebut berdampak antipersaingan nyata di Indonesia meski tanpa kehadiran fisik. Secara substansi, Google LLC terbukti melanggar Pasal 17 (praktik monopoli) dan Pasal 25 ayat (1) huruf b (penyalahgunaan posisi dominan) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebaliknya, dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf a dan b tidak terbukti karena Google bukan pesaing pada pasar bersangkutan. Atas pelanggaran tersebut, Google LLC dijatuhi denda administratif sebesar Rp202,5 miliar dan diwajibkan menerapkan skema User Choice Billing (UCB). Namun, penelitian menemukan bahwa skema UCB belum efektif akibat struktur biaya akumulatif dan desain dark patterns pada Alternative Billing API, sehingga kepatuhan Google LLC masih sebatas formalitas (paper compliance).

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search