Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal di kota palembang Sri Wahyuningsih; Yuwono Yuwono; Andries Lionardo
JURNAL KEDOKTERAN DAN KESEHATAN Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.137 KB) | DOI: 10.32539/JKK.v5i2.6131

Abstract

Kinerja tenaga kesehatan yang baik akan berdampak pada kualitas pelayanan pemeriksaan pada ibu hamil, termasuk kinerja bidan sebagai penyedia pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.. Apabila proses kehamilan, persalinan dan nifas dapat dilalui oleh seorang perempuan dengan aman, maka Angka Kematian Ibu di Indonesia dapat ditekan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang memoengaruhi kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan Antenatal diKota Palembang. Penelitian menggunakan rancangan data cross sectional dengan populasi bidan di Kota Palembang sebanyak 270 orang sedangkan sampelnya menggunakan proportional stratified random sampling jumlah sampel 126 bidan di kota palembang. Pengumpulan data dengan kuesioner dan ceklis tentang standar pelayanan Antenatal. Data dianalisis dengan uji regresi logistik. Hasil penelitian dengan uji regresi linier berganda variabel yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan Antenatal  adalah usia dan masa kerja. Kekuatan hubungan dapat dilihat dari nilai OR (Exp B). Kekuatan hubungan yang terbesar ke yang terkecil adalah usia (OR = 9,270), masa kerja (OR = 6,387)., persamaan regresi didapatkan bahwa probabilitas terhadap ketidakpatuhan bidan dalam standar pelayanan ANC adalah 70,72%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara pengetahuan, sikap, motivasi usia dan amasa kerja terhadap standar pelayanan Antenatal dan tidak ada hubungan antara pelatihan dengan standar pelayanan antenatal. Saran dalam penelitian ini adalah agar dapat digunakan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang pelaksanaan standar pelayanan Antenatal.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG KOLABORASI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN Dwi Diansari; Sriati Sriati; Andries Lionardo
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 2 No 2 (2015): Vol 2, No 2, Januari 2015
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) Provinsi Lampung secara kolaboratif dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah yang ada di dalam kawasan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan Tahura secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama. Lambannya implementasi kebijakan kolaborasi pengelolaan Tahura WAR menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Penelitian tesis ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi Perda Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2012 tentang kolaborasi pengelolaan Tahura WAR. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif kualitatif dengan unit analisis Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui UPTD Tahura WAR. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan materi audio visual. Hasil tesis menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan adalah menetapkan tata cara dan persyaratan untuk menjadi Tim Kolaborasi Pengelolaan Tahura WAR, menetapkan panitia seleksi dan jadual pelaksanaan seleksi calon anggota Tim Kolaborasi, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat sekitar hutan, menyusun Rencana Pengelolaan dan melakukan upaya untuk mengkaji ulang isi Perda No. 3 Tahun 2012. Perbedaan pemahaman diantara para pihak baik mengenai konsep kolaborasi maupun isi kebijakan yang dianggap bertentangan, kurangnya komunikasi, ketiadaan anggaran dan fasilitas, biasnya kewenangan antara UPTD Tahura WAR dan Tim Kolaborasi menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi Perda No. 3 Tahun 2012. Berdasarkan hasil tesis tersebut, diperlukan adanya klarifikasi terhadap isi Perda No. 3 Tahun 2012 dan penyamaan persepsi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan Tahura WAR.
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN PADA KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN DI KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN Lismiana Lismiana; Didik Susetyo; Andries Lionardo
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 2 No 2 (2015): Vol 2, No 2, Januari 2015
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan pada kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Banyuasin 1 Kecamatan Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan materi audio visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PNPM Perdesaan pada kegiatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Banyuasin I belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh kegiatan bantuan kepada kelompok sasaran setelah dana pinjaman yang disalurkan belum terlaksana dengan baik, terutama bantuan pada pengembangan institusi belum tercapai seperti yang diharapkan, tetapi sosialisasi dan pelatihan telah berjalan dengan baik. Manfaat dari program ini belum semuanya tercapai, pelaksana koordinasi tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, proses verifikasi tidak dilakukan secara langsung masing-masing kepada setiap anggota kelompok sesuai dengan SOP, dana pencairan pinjaman disetujui oleh Persetujuan Pinjaman Tim sama dengan yang diterima oleh grup. Namun, tersdapat tenggat waktu penundaan untuk pencairan dana, pengembangan kemajuan kelompok belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan UPK sendiri jarang melakukan pembinaan, serta pemantauan dan pelaporan belum berjalan sesuai SOP. Administrasi dan pelaporan manajemen dokumen dilakukan sepenuhnya oleh UPK. Namun, manajemen dokumen dan administrasi oleh kelompok sasaran belum sepenuhnya dilakukan oleh kelompok. Faktor lingkungan mempengaruhi pelaksanaan program ini, yaitu faktor budaya masyarakat menganggap bahwa dana SPP sebagai hibah dan tidak perlu dikembalikan, faktor sosial yaitu anggota kelompok trauma untuk terlibat lagi dalam program, faktor ekonomi, ketika anggota kelompok miskin sulit membayar cicilan menjadi faktor penghambat program. Tetapi faktor politik, dengan dukungan pemerintah, masyarakat dan tokoh masyarakat menjadi faktor pendukung program tersebut.
Kualitas Pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Waropen di Era Revolusi 4.0 Neli D. Tebai; Andries Lionardo; H. Azhar
SEIKO : Journal of Management & Business Vol 4, No 3 (2022)
Publisher : Program Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/sejaman.v4i3.2361

Abstract

Abstrak Tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis kualitas pelayanan Perpustakaan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Waropen – Provinsi Papua di Era Revolusi 4.0. Dampak kualitas pelayanan perpustakaan yang ada di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah dapat berbeda dengan yang terjadi di kabupaten Waropen. Dimana masih terdapat banyak kekurangan seperti luas gedung perpustakaan yang terdiri dari ruang koleksi, ruang baca, ruang kepala kantor, ruang administrasi, ruang pengolahan, ruang penyimpanan arsip dan dokumentasi, ruang staf, ruang diskusi atau ruang rapat, ruang baca referensi, toilet dan parkiran. Penelitian ini akan di analisis menggunakan teori dimensi mutu. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah kualitas pelayanan perpustakaan daerah waropen kurang baik dan belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (NSP) 003:11, belum efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pengunjung/pemustaka. Adapun saran peneliti Bagi Perpustakaan Daerah Kabupaten Waropen Papua yaitu kepala bidang pengelolaan harus saling tetap menjaga koordinasi dengan kepala dinas, kepala daerah untuk tetap memajukan kualitas perpustakaan daerah, selain itu juga perlu ditingkatkan lagi tentang sarana dan prasarana dan sumber daya aparatur pengelola perpustakaan juga menerapkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 003:11 semuanya itu dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan yang saat ini telah dinilai kurang baik Kata kunci : Kualitas Pelayanan; Perpustakaan; Revolusi.
Model Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Al-Furqon Kota Prabumulih melalui Kewirausahaan Rudy Kurniawan; Andries Lionardo
Islamic Insights Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Islamic Insights Journal
Publisher : Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat, LPPM, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.iij.2020.002.02.02

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Santri Podndok Pesantren al-Furqon Kota Prabumulih Melalui Kewirausahaan” bertujuan untuk menemukan bentuk pemberdayaan santri Pondok Pesantren Al-Furqon Kota Prabumulih melalui kewirausahaan dan pengembangan pemberdayaan santri Pondok Pesantren Al-Furqon Kota Prabumulih melalui kewirausahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan informan. Pemberdayaan yang diberikan oleh Pondok Pesantren al-Furqon Prabumulih kepada santri dalam bentuk kewirausahaan merupakan salah satu cara dimana selain melatih dan mengembangkan bakat anak, dalam wirausaha juga terdapat nilai–nilai karakter yang dapat mendidik santri menjadi santri yang berkarakter baik. Tidak hanya mampu menjadi seorang wirausaha tetapi dapat sekaligus menjadi orang yang memiliki budi pekerti dan dermawan serta perduli pada lingkungan dan sesama manusia.
PENGARUH PAPARAN PARTIKULAT TERHADAP PENYAKIT KULIT Nurrobikha Nurrobikha; Erika Pebriyanti; Yuanita Windusari; Misnaniarti Misnaniarti; Andries Lionardo; Ashar Kholik Afandi
Jurnal Kesehatan - STIKes Prima Nusantara Vol 12 (2021): Supplementary 2
Publisher : LPPM Universitas Prima Nusantara Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35730/jk.v12i0.634

Abstract

Studi ini menyelidiki efek paparan partikulat (PM) pada penyakit kulit manusia dengan melakukan tinjauan sistematis literatur yang ada dan melakukan meta-analisis. Ini dianggap artikel melaporkan efek asli dari PM pada kulit manusia. Dari 13 artikel dimasukkan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dengan terlebih dahulu dilakukan pemilahan artikel yang berisi data, artikel ulasan, editorial, dan juga pemilihan artikel yang menggunakan Bahasa Inggris. Systematic random dan uji plot digunakan untuk memperkirakan efek paparan partikulat terhadap kulit manusia. Menurut laporan tentang paparan dan efek negatif (seperti: dermatitis atopic, eksim dan penuaan kulit) karena polusi udara, dengan resiko relative sebesar 0,99 (95% CI). Sedangkan pada tingkat PM atau disebut dengan Partikulat yang lebih halus menunjukkan peningkatan resiko penyakit kulit pada manusia, terutama dermatitis atopic, yang beresiko terjadi pada bayi dan anak usia sekolah. Dengan ukurannya yang lebih kecil dan konsentrasi logam yang tinggi.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI POLIKLINIK JIWA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN) Yenny Ratnawaty; Andy Alfatih; Andries Lionardo
Masker Medika Vol 12 No 2 (2024): Masker Medika
Publisher : IKesT Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52523/maskermedika.v12i2.692

Abstract

In recent years, attention to mental health has increased globally, with greater recognition of the importance of providing high-quality mental services. Ernaldi Bahar Hospital of South Sumatra Province is the only mental hospital in South Sumatra Province so that the services provided must be of high quality. Ernaldi Bahar Hospital psychiatric polyclinic is a polyclinic that provides health services for outpatients specialising in mental illness and psychiatry. In measuring the quality of health services provided, namely using the theory of Parasuraman et al (1990) with the dimensions of tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy. Method: This research was analysed using descriptive statistical methods using the gap analysis-IPA (Importance Performance Analysis) method which is described in a Cartesian diagram. This research is descriptive with a quantitative approach, data collection techniques using questionnaires distributed to 100 patient companion respondents selected using accidental sampling techniques. Results: From the analysis of the respondents' assessment of the quality of health services, a percentage value of 83.62% was obtained in the good category, but there was still a gap between the perceptions and expectations of respondents regarding the quality of health services where the results showed that health services at the Ernaldi Bahar Hospital Mental Polyclinic had not been able to meet the expectations of service users because it had a negative gap value in all indicators. From the results of the quadrant I Cartesian diagram, it shows that several service indicators must be improved with a high priority and in quadrant III, although the priority is low, it still needs to be improved so that the quality of service can be better.
Adaptive Policy Model in Poverty Alleviation in Indonesia Anggraini, Dian; KGS. M.Sobri; Andries Lionardo; Raniasa Putra
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 41, No. 1, (June 2025) [Accredited Sinta 3, No 79/E/KPT/2023]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.v41i1.6321

Abstract

Abstract. Poverty is one of the main problems of Sustainable Development (SDGs) which is characterized by the large number of poor people, unemployment, backwardness, and depression. The high number of poor people causes a decrease in human resources, adaptive policies are needed which are considered as important solutions in overcoming the problem of poverty. The theory used was put forward by Swanson who stated that the purpose of adaptive policies is to anticipate a series of conditions that exist in the future through a strong initial design using integrated and forward-looking analysis, multi-stakeholder deliberation and can monitor possible adjustments to situations that can be anticipated. The purpose of this study is to analyze the appropriate adaptive policy model in overcoming poverty in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a literature review data collection method. The results of study This mention that policy model development countermeasures poverty should made adaptive , flexible , responsive , and participatory . Recommendations general emphasize strengthening institutions , coordination , participation society , and utilization of data and technology .
Digital Transformation and Inclusive Growth in South Korea and Indonesia imelda, chitra; Alfitri; Andries Lionardo; Abdul Najib
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 41, No. 2, (December 2025) [Accredited Sinta 3, No 79/E/KPT/2023]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.v41i2.8898

Abstract

This study examines the role of digital transformation policies in South Korea and Indonesia, focusing on the Digital New Deal and the Palapa Ring Project, respectively. These initiatives aim to improve digital access, reduce social inequality, and promote economic growth through technology. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach, utilizing secondary data from official reports and surveys. Findings show that the Digital New Deal in South Korea has accelerated the digitization of the public sector, created jobs, and improved access to services. On the other hand, the Palapa Ring Project in Indonesia has expanded internet connectivity in remote areas, but faces challenges in infrastructure quality and digital literacy. This study emphasizes the importance of collaboration between the public and private sectors and provides insights into how digital policies can promote inclusive growth and reduce inequality. The study concludes that although both initiatives show potential, addressing challenges in infrastructure and digital education remains crucial for sustainable transformation.