Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Thengkyang Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa
Chitra imelda
Universitas Sjakhyakirti Palembang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PENGUATAN KEWENANGAN PENYADAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA (Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Chitra imelda
Jurnal Tengkhiang Vol 3 No 1 (2019): Edisi Desember 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan tindak kejahatan (Extra Ordinery) yang berdampak terhadap kemajuan ekonomi suatu Negara, sehingga peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu solusi untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, penelitian tesis tersebut berjudul “Penguatan Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara (Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang No 30. Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, filosofis, historis, sosiologis, perbandingan, teoritis dan futuristik, serta menggunakan landasan teori penguatan dan kewenangan. Sehingga penelitian ini menghasilkan temuan yaitu, “Penyadapan merupakan cara penyelidikan dan operasi yang efektif dalam melacak pelaku korupsi meskipun dianggap melampai batas kewenangan, melecehkan marwah dan martabat kehormatan DPR, namun menjadi solusi untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi”.
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM Chitra imelda
Jurnal Tengkhiang Vol 5 No 1 (2020): Edisi Desember 2020 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran LPSK diatur didalam ketentuan Undang-Undang Republin Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban, dalam memberikan perlindungan hukum LPSK bertujuan untuk pemberian bantuan hukum dan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban. Sarana perlindungan hukum tersebut ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum Preventif dan Represif. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan menurut ketentuan hukum positif yang berlaku.
Pengaruh Hukum Administrasi Terhadap Subsidi Pendidikan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Saadah*, Dedeh; Hasanuddin, Hasanuddin; Maidianti, Silfy; Aritama, Randi; Imelda, Chitra
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25828

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa konsekuensi adanya perubahan di segala bidang, khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan. Karena Pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara menjalankan kebijakan pemberian bantuan/subsidi dibidang Pendidikan melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) program pemerintah yang dibiayai Dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Oleh sebab itu, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), sehingga pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diwilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020 s/d 2022 berpengaruh terhadap alokasi dana bantuan selanjutnya untuk tahun 2023.                   
Sosialisasi Dasar Hukum Pembinaan Atlet Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Imelda, Chitra; Nofianti, Liza; Saadah, Dedeh; Maidianti, Silfy; Hasanuddin, H.; Waliadin, Waliadin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 10 (2023): Desember
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i10.570

Abstract

Pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Undang-undang Keolahragaan untuk para Penyandang Disabilitas sebagai payung hukum berbagai kegiatan Keolahragaan di Tanah Air, melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg Pan) Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Melalui sosialisasi yang dilaksanakan bersama Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS) dan instansi terkait, sebagai upayah untuk menyelenggarakan prinsip keadilan dan kepastian hukum, menjamin pemerataan hak dan pembinaan prestasi olahraga bagi atlet penyandang disabilitas. Serta memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga bagi Para Penyandang Disabilitas untuk memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minat.
Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Hasanuddin, H.; Aritama, Randi; Waliadin, Waliadin; Nofianti, Liza; Imelda, Chitra
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 5 (2024): Juli
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i5.1076

Abstract

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengatur implementasi dan kewajiban para pihak terkait dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Implementasi peraturan ini melibatkan pembentukan Tim Pelaksana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan, dengan kewajiban Kepala Satuan Pendidikan untuk mengangkat dan menetapkan anggota TPPK serta memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang TPPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Para pihak terkait, termasuk guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar, memiliki tanggung jawab untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta melaksanakan program-program yang telah ditetapkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi seluruh warga pendidikan.
Implementasi Asas Equality Before The Law Terhadap Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Palembang Hj. Dedeh Saadah*; Silfi Meidianti; H. Hasanuddin; Waliadin Waliadin; Chitra Imelda
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.28908

Abstract

Pemerintah Kota Palembang dalam memberikan menyediakan aksesibilitas disetiap fasilitas umum, fasilitas sosial dan perlindungan hukum terhadap penyandang Disabilitas melalui pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untukpenyandang disabilitas dalam proses peradilan, akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Oleh karena itu, penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yangsama dan pemberian akses penuh ke semua layanan di pengadilan. Proses peradilan khususnya didalam penelitian ini yaitu Pengadilan Tinggi Kota Palembang, menyediakan akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana yang disediakan Pengadilan Tinggi Palembang
Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara : Menguatkan Netralitas ASN dalam Politik untuk Keutuhan Negara Sangkut, Muhammad; Hasanuddin, Hasanuddin; Waliadin, Waliadin; Nofianti, Liza; Imelda, Chitra
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 11 (2025): Januari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i11.2002

Abstract

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah elemen kunci dalam menjaga stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Netralitas ini memungkinkan ASN untuk menjalankan peran mereka sebagai pelaksana kebijakan publik yang adil dan bebas dari intervensi politik. Penelitian ini mengkaji tantangan dalam implementasi prinsip netralitas, termasuk tekanan politik eksternal, kurangnya sosialisasi, serta ketidakjelasan penerapan sanksi bagi pelanggar. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran ASN terhadap pentingnya netralitas, implementasi prinsip ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama di daerah terpencil yang minim akses terhadap pelatihan dan sosialisasi. Penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi intensif menjadi langkah strategis untuk memastikan ASN mampu mempertahankan netralitas politik dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, netralitas ASN tidak hanya mendukung pengambilan kebijakan yang objektif, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Sosialisasi dan Edukasi Hukum Implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 Untuk Optimalisasi Penugasan Dan Penempatan Guru Sebagai Kepala Sekolah Imelda, Chitra; Hasanuddin, H.
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 3 No. 4 (2025): Bulan Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v3i4.292

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) wilayah Banyuasin III, Provinsi Sumatera Selatan, terkait implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan dan penempatan guru sebagai kepala sekolah. Permasalahan yang diangkat adalah minimnya pemahaman stakeholder pendidikan terhadap regulasi baru ini, khususnya mengenai prosedur seleksi, persyaratan administratif, dan aspek hukum yang terkait dengan penugasan kepala sekolah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan simulasi atau role playing, di mana peserta berperan sebagai berbagai pihak yang terlibat dalam proses seleksi seperti calon kepala sekolah, panitia seleksi, dan pejabat terkait. Kegiatan ini melibatkan dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti sebagai narasumber dan dihadiri oleh kepala sekolah serta guru di wilayah Banyuasin III. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap prosedur hukum yang ditetapkan dalam Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025, termasuk tahapan seleksi yang transparan, penerapan asas keadilan, dan reformasi sistem manajerial pendidikan. Peserta juga memahami potensi tantangan implementasi seperti risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pentingnya pengawasan yang ketat dalam proses seleksi. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas stakeholder pendidikan untuk mengimplementasikan regulasi baru secara tepat dan adil, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas kepemimpinan pendidikan di Indonesia.
Analisis Sosial dan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Jasa Logistik terhadap Kerusakan Barang Milik Konsumen di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Ditinjau dari Perspektif Pelayanan Publik Imelda, Chitra
Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Vol. 2 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Amirul Bangun Bangsa Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpnmb.v2i2.497

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha jasa logistik terhadap kerusakan barang konsumen di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam perspektif pelayanan publik. Di tengah pesatnya perkembangan sektor logistik, terutama transportasi udara, masalah kerusakan barang dalam pengiriman menjadi isu penting yang perlu diatasi. Berdasarkan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perhubungan, pelaku usaha jasa logistik diharuskan bertanggung jawab atas kerusakan barang yang terjadi selama proses pengiriman. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi, implementasi tanggung jawab hukum di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan. Upaya preventif seperti pelatihan SDM, penggunaan teknologi pelacakan, dan penerapan SOP yang ketat dioptimalkan untuk meminimalisir kerusakan barang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, transparansi dalam prosedur klaim, dan penguatan infrastruktur serta teknologi untuk memperbaiki layanan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.
Realizing Fair and Sustainable National Sports Governance: Perspectives of Legal Protection and State Administration Imelda, Chitra; Hasanuddin, Hasanuddin; Waliadin, Waliadin; Sangkut, M.; Novianti, Liza
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 9, No 4 (2024): November, I Special Issue on "Educational design research for human beings learn
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v9i4.33737

Abstract

National sports governance is a key element in the development of globally competitive human resources. Sport not only serves as physical development, but also as a means of strengthening the values of togetherness and justice. Based on Law Number 11 of 2022 and various related regulations, this governance system emphasizes legal protection for athletes, coaches and support personnel through fair employment contracts and social security. However, implementation challenges, such as budget constraints, human resource competencies, and supervision, hinder the effectiveness of the policy. Synergy between a comprehensive legal framework and adaptive public administration is needed to create an inclusive, sustainable and competitive sport system.
Co-Authors Aritama, Randi H. Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin, H. Hj. Dedeh Saadah* Nofianti, Liza Novianti, Liza Saadah*, Dedeh Saadah, Dedeh Sangkut, M. Sangkut, Muhammad Silfi Meidianti Silfy Maidianti Waliadin Waliadin Waliadin, Waliadin