Garuda - Garba Rujukan Digital

Kewenangan Pemberian Izin Penggunaan Ruang Bawah Tanah dalam Proyek Mass Rapid Transit Jakarta Triasita Nur Azizah; Iwan Rachmad Soetijono; Rosita Indrayati
Lentera Hukum Vol 5 No 2 (2018): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v5i2.6534

As the capital of Indonesia, DKI Jakarta is classified as having the highest population density, resulting in emergent problems in transportation- specifically traffic congestion. The use of basements may be a potential alternative in solving congestion problems in DKI Jakarta. In terms of licensing the use of underground space, used by PT Mass Rapid Transit Jakarta (MRT) as the responsibility of MRT infrastructure implementation and procurement, the authorized licensing is governed through regulation. From a legal perspective, a central issue may be the lack of clear legislation regarding the use of the basement. Therefore, an analysis of the governor’s licensing mechanism is required, as well as the governor’s issue of conformity with regulations, in addition to the legislation pertaining to the crypt. With normative juridical research, this article argues that those authorized to grant permits for the use of basements in an area are public officials, rather than the laws and regulations. The results of the study indicate that the mechanism of licensing the use of basements has been in accordance with the laws, as are the regulations through the regional authority to implement the regional autonomy. Keywords: Underground, Power of Local Government, Permissions

Reformulating Political Party Court Procedures in Parties' Dispute Settlement Happy Agung Saputra; Iwan Rachmad Soetijono; Shofi Munawwir Effendi
Indonesian Journal of Law and Society Vol 1 No 2 (2020): Contextual Issues on Law, Policy, and Society II
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ijls.v1i2.19345

This paper aims to revisit the procedures for internal dispute resolution of political parties through political party courts. Reformulation is the stage of law enforcement in abstracto by the legislature or is limited to the formulation of provisions and substances that will be regulated in law in accordance with the situation and conditions, both present and future. The political party court is an important institution in the law enforcement process that has a mixed-function, namely as a regulator, administrator, and even adjudicator with a quasi-judicial nature. Internal dispute resolution brought to the political party court is to ensure the freedom of political parties, as well as to limit government interference which can lock in the freedom and role of political parties as one of the institutions needed to exercise people's sovereignty. Thus, it is urgent to have the idea of reformulating the procedural arrangements of the political party court which are in accordance with the principles of justice and can be accounted for. This is an answer to the problems of political party disputes so that these dispute cases can be accommodated through strict and perfect regulations.KEYWORDS: Reformulation, Political Party Court, Dispute Resolution, Political Parties.

Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018) Achbar Madya Persada; Jayus Jayus; Iwan Rachmad Soetijono
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 1 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Di Indonesia sendiri ada 3 (tiga) jenis sistem pemilu yang perlu kita ketahui yaitu sistem pemilu distrik, sistem pemilu proporsional, dan sistem pemilu campuran. Di wilayah Papua khususnya di wilayah pedalaman atau perbatasan cenderung mengikuti pilihan ketua sukunya untuk menentukan pilihan. Dari 29 kabupaten/kota di Papua ada 13 daerah yang diberikan hak khusus (previlege) untuk menggunakan sistem pemilu tersendiri. Sistem khusus tersebut dinamakan sistem noken. Noken dalam bahasa Papua berarti tas atau kantong. Sistem noken tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pemilu adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau biasanya kita menyebut (luber jurdil) berdasarkan UUD NRI 1945. Hal ini menjadi sebuah pro kontra diantara pengamat hukum Indonesia karena ada beberapa pendapat yang mendukung sistem noken dilihat dari perspektif adat dan menolak sistem noken dilihat dari perspektif asas demokrasi dalam pemilihan umum. Sistem noken dalam pemilihan kepala daerah di Papua menurut studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/ PHP.BUP-XVI/2018 secara hukum dianggap tidak sah sehingga perlu dilakukan pemilihan umum ulang. Tetapi Mahkamah Konstitusi menetapkan pemungutan suara dengan sistem noken masih dapat dibenarkan, namun hanya berlaku di tempat dan waktu tertentu yang selama ini belum pernah melaksanakan Pemilu dalam bentuk pencoblosan langsung oleh pemilih. Kata Kunci: Noken, Pemilihan Kepala Daerah, Status Hukum.

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Perbedaan Harga Transaksi Dalam Akta Jual Beli Harga Sebenarnya Callista Nur Amalina; Aries Harianto; Iwan Rachmad Soetijono
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.824

PPAT diberi wewenang dalam membuatnya akta autentik mengenai hak yang dialihkan dikatakan Akta Jual Beli (AJB). AJB yaitu akta yang memberikan bukti sudah terjadi pengalihan hak terhadap pembeli dari penjual. Jual beli prinsipnya bersifat nyata serta tunai, yang mana dua pihaknya setuju dan persetujuan itu dituangkan pada akta autentik yang PPAT buat. Namun sesuatu yang tidak bisa PPAT hindari yaitu saat ada pihak yang dengan disengaja memberitahukan harga berdasar pada pedoman NJOP PBB untuk dicantumkannya pada akta PPAT, dikarenakan nilai yang lebih rendah daripada nilai transaksi yang sebetulnya, bermaksud agar terhindar dari pajak yang lebih banyak jadi terjadinya perbedaan harga transaksi pada AJB. Penelitian ini bertujuan dalam menganalisisnya tanggung jawab hukum bagi PPAT dalam AJB yang terdapat perbedaan harga transaksi dengan harga sebenarnya, untuk menjelaskan akibat hukum dari perbedaan harga transaksi dalam AJB dengan harga sebenarnya didalam sektor perpajakan, dan untuk mengetahui perlindungan Hukum bagi PPAT jika dalam AJB terdapat perbedaan harga transaksi dengan harga sebenarnya. Tipe penelitian ini yaitu yuridis normatif yakni dianalisis serta dikaji peraturan hukum yang sifatnya normal yaitu undang-undang. Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Penulisan ini sumber bahan hukumnya memakai bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian tanggung jawab dari PPAT jika ada perbedaan harga transaksi pada akta jual beli yang dibuatnya apabila terbukti PPAT ikut andil dalam penentuan harga transaksi jual belinya yakni pertanggungjawaban baik dengan moral maupun hukum. Pertanggungjawaban secara hukum bisa seperti pertanggungjawaban administrasi (denda serta menjatuhkan sanksi seperti peneguran tertulis, skorsing dan pemecatannya dari jabatan), pertanggungjawaban secara pidana, dan perdata turut ditanggung PPAT apabila terbukti bersalah. Dampak hukum jika para pihak tidak taat pada peraturan hukum mengenai pajak yaitu Direktur Jendral Pajak waktu selama 0 bulan mulai ketika dikatakan utang pajaknya, sehingga surat ketetapan/penagihan BPHTP kurang bayaran akan diterbitkan. Perlindungan hukum terhadap PPAT yaitu mendampingi secara hukum pada proses pengadilan, yaitu membantu hukum kepada PPAT yang terkait pada permasalahan hukum sesuai yang terdapat pada Pasal 50 Peraturan Menteri Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 2018.

Prinsip Akutanbilitas Dalam Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Wajar Tanpa Pengecualian R.A. Rini Anggraini; Iwan Rachmad Soetijono; Barlian Ary Ajiwijaya
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.349

Regional finance is a right and obligation. Rights are regional rights to seek regional revenue sources in the form of collecting regional taxes, regional levies or other sources of revenue in accordance with applicable laws and regulations. Meanwhile, the obligation is the obligation of the region to issue money in order to carry out all regional government affairs. In its implementation, the financial management carried out by each region is accountable to the Supreme Audit Board (BPK). Regions that are categorized as good in financial management will receive an award in the form of an unqualified opinion (WTP). The Principle of Accountability in realizing WTP-based management can be interpreted as an effort to be accountable by creating oversight through the distribution of power in various government institutions so as to reduce the accumulation of power while creating conditions of mutual supervision.

Prinsip Akutanbilitas Dalam Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Wajar Tanpa Pengecualian R.A. Rini Anggraini; Iwan Rachmad Soetijono; Barlian Ary Ajiwijaya
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.349

Regional finance is a right and obligation. Rights are regional rights to seek regional revenue sources in the form of collecting regional taxes, regional levies or other sources of revenue in accordance with applicable laws and regulations. Meanwhile, the obligation is the obligation of the region to issue money in order to carry out all regional government affairs. In its implementation, the financial management carried out by each region is accountable to the Supreme Audit Board (BPK). Regions that are categorized as good in financial management will receive an award in the form of an unqualified opinion (WTP). The Principle of Accountability in realizing WTP-based management can be interpreted as an effort to be accountable by creating oversight through the distribution of power in various government institutions so as to reduce the accumulation of power while creating conditions of mutual supervision.

Penerapan Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Agung Lukmanul Hakim; Iwan Rachmad Soetijono; Al Khanif
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i1.3178

This study aims to find out and analyze related to the application of the foundations of open court examination of the substantive regulation of legislation in the Supreme Court, this writing uses the method of normative law research. The outcome of the writing explains that the provisions relating to the application of the principle of open court examination to the general public in the material examination at the Supreme Court are not regulated either in the Law No. 5 of 2004 amending the Act No. 14 of 1985 on the supreme court but abstractly the examination of the court open to the public is regulated in Article 13 of the Law on the Power of the Judiciary No. 48 of 2009. On the application of the basis of the examination of the court hearing open to the public is forced to open the hearing attended by the general public. When a judge's assembly is to open a hearing, it must declare that the hearing is open to the public.

Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dengan Peraturan Kepala Daerah Sutiyoso Sutiyoso; Iwan Rachmad Soetijono; RA. Rini Anggraeni
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i1.3179

The regional budget or APBD is the main policy instrument for regional governments, occupying a central position in efforts to develop the capabilities and effectiveness of regional governments. The regional budget should be used as a tool for determining the amount of income and expenditure, a tool for decision making and distribution planning as well as a tool for authorizing future expenditure and a standard measure for assessing performance as well as a coordination tool for all activities in various work units. Minister of Home Affairs Regulation No. 3 of 2006 has provided time limits for each stage in preparing the APBD. In reality, it is not uncommon for local governments to be unable to meet these time limits. Delays in enacting Regional Budget Regulations result in delays in submitting APBD data. Regions that are late in submitting APBD data will be given sanctions in the form of delays in the distribution of balancing funds, and this delay can eliminate the opportunity for regions to obtain regional incentive funds.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search