Garuda - Garba Rujukan Digital

Kewenangan Pemberian Izin Penggunaan Ruang Bawah Tanah dalam Proyek Mass Rapid Transit Jakarta Triasita Nur Azizah; Iwan Rachmad Soetijono; Rosita Indrayati
Lentera Hukum Vol 5 No 2 (2018): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v5i2.6534

As the capital of Indonesia, DKI Jakarta is classified as having the highest population density, resulting in emergent problems in transportation- specifically traffic congestion. The use of basements may be a potential alternative in solving congestion problems in DKI Jakarta. In terms of licensing the use of underground space, used by PT Mass Rapid Transit Jakarta (MRT) as the responsibility of MRT infrastructure implementation and procurement, the authorized licensing is governed through regulation. From a legal perspective, a central issue may be the lack of clear legislation regarding the use of the basement. Therefore, an analysis of the governor’s licensing mechanism is required, as well as the governor’s issue of conformity with regulations, in addition to the legislation pertaining to the crypt. With normative juridical research, this article argues that those authorized to grant permits for the use of basements in an area are public officials, rather than the laws and regulations. The results of the study indicate that the mechanism of licensing the use of basements has been in accordance with the laws, as are the regulations through the regional authority to implement the regional autonomy. Keywords: Underground, Power of Local Government, Permissions

Reformulating Political Party Court Procedures in Parties' Dispute Settlement Happy Agung Saputra; Iwan Rachmad Soetijono; Shofi Munawwir Effendi
Indonesian Journal of Law and Society Vol 1 No 2 (2020): Contextual Issues on Law, Policy, and Society II
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ijls.v1i2.19345

This paper aims to revisit the procedures for internal dispute resolution of political parties through political party courts. Reformulation is the stage of law enforcement in abstracto by the legislature or is limited to the formulation of provisions and substances that will be regulated in law in accordance with the situation and conditions, both present and future. The political party court is an important institution in the law enforcement process that has a mixed-function, namely as a regulator, administrator, and even adjudicator with a quasi-judicial nature. Internal dispute resolution brought to the political party court is to ensure the freedom of political parties, as well as to limit government interference which can lock in the freedom and role of political parties as one of the institutions needed to exercise people's sovereignty. Thus, it is urgent to have the idea of reformulating the procedural arrangements of the political party court which are in accordance with the principles of justice and can be accounted for. This is an answer to the problems of political party disputes so that these dispute cases can be accommodated through strict and perfect regulations.KEYWORDS: Reformulation, Political Party Court, Dispute Resolution, Political Parties.

Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018) Achbar Madya Persada; Jayus Jayus; Iwan Rachmad Soetijono
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 1 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Di Indonesia sendiri ada 3 (tiga) jenis sistem pemilu yang perlu kita ketahui yaitu sistem pemilu distrik, sistem pemilu proporsional, dan sistem pemilu campuran. Di wilayah Papua khususnya di wilayah pedalaman atau perbatasan cenderung mengikuti pilihan ketua sukunya untuk menentukan pilihan. Dari 29 kabupaten/kota di Papua ada 13 daerah yang diberikan hak khusus (previlege) untuk menggunakan sistem pemilu tersendiri. Sistem khusus tersebut dinamakan sistem noken. Noken dalam bahasa Papua berarti tas atau kantong. Sistem noken tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pemilu adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau biasanya kita menyebut (luber jurdil) berdasarkan UUD NRI 1945. Hal ini menjadi sebuah pro kontra diantara pengamat hukum Indonesia karena ada beberapa pendapat yang mendukung sistem noken dilihat dari perspektif adat dan menolak sistem noken dilihat dari perspektif asas demokrasi dalam pemilihan umum. Sistem noken dalam pemilihan kepala daerah di Papua menurut studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/ PHP.BUP-XVI/2018 secara hukum dianggap tidak sah sehingga perlu dilakukan pemilihan umum ulang. Tetapi Mahkamah Konstitusi menetapkan pemungutan suara dengan sistem noken masih dapat dibenarkan, namun hanya berlaku di tempat dan waktu tertentu yang selama ini belum pernah melaksanakan Pemilu dalam bentuk pencoblosan langsung oleh pemilih. Kata Kunci: Noken, Pemilihan Kepala Daerah, Status Hukum.

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Perbedaan Harga Transaksi Dalam Akta Jual Beli Harga Sebenarnya Callista Nur Amalina; Aries Harianto; Iwan Rachmad Soetijono
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.824

PPAT diberi wewenang dalam membuatnya akta autentik mengenai hak yang dialihkan dikatakan Akta Jual Beli (AJB). AJB yaitu akta yang memberikan bukti sudah terjadi pengalihan hak terhadap pembeli dari penjual. Jual beli prinsipnya bersifat nyata serta tunai, yang mana dua pihaknya setuju dan persetujuan itu dituangkan pada akta autentik yang PPAT buat. Namun sesuatu yang tidak bisa PPAT hindari yaitu saat ada pihak yang dengan disengaja memberitahukan harga berdasar pada pedoman NJOP PBB untuk dicantumkannya pada akta PPAT, dikarenakan nilai yang lebih rendah daripada nilai transaksi yang sebetulnya, bermaksud agar terhindar dari pajak yang lebih banyak jadi terjadinya perbedaan harga transaksi pada AJB. Penelitian ini bertujuan dalam menganalisisnya tanggung jawab hukum bagi PPAT dalam AJB yang terdapat perbedaan harga transaksi dengan harga sebenarnya, untuk menjelaskan akibat hukum dari perbedaan harga transaksi dalam AJB dengan harga sebenarnya didalam sektor perpajakan, dan untuk mengetahui perlindungan Hukum bagi PPAT jika dalam AJB terdapat perbedaan harga transaksi dengan harga sebenarnya. Tipe penelitian ini yaitu yuridis normatif yakni dianalisis serta dikaji peraturan hukum yang sifatnya normal yaitu undang-undang. Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Penulisan ini sumber bahan hukumnya memakai bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian tanggung jawab dari PPAT jika ada perbedaan harga transaksi pada akta jual beli yang dibuatnya apabila terbukti PPAT ikut andil dalam penentuan harga transaksi jual belinya yakni pertanggungjawaban baik dengan moral maupun hukum. Pertanggungjawaban secara hukum bisa seperti pertanggungjawaban administrasi (denda serta menjatuhkan sanksi seperti peneguran tertulis, skorsing dan pemecatannya dari jabatan), pertanggungjawaban secara pidana, dan perdata turut ditanggung PPAT apabila terbukti bersalah. Dampak hukum jika para pihak tidak taat pada peraturan hukum mengenai pajak yaitu Direktur Jendral Pajak waktu selama 0 bulan mulai ketika dikatakan utang pajaknya, sehingga surat ketetapan/penagihan BPHTP kurang bayaran akan diterbitkan. Perlindungan hukum terhadap PPAT yaitu mendampingi secara hukum pada proses pengadilan, yaitu membantu hukum kepada PPAT yang terkait pada permasalahan hukum sesuai yang terdapat pada Pasal 50 Peraturan Menteri Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 2018.

Prinsip Akutanbilitas Dalam Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Wajar Tanpa Pengecualian R.A. Rini Anggraini; Iwan Rachmad Soetijono; Barlian Ary Ajiwijaya
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.349

Regional finance is a right and obligation. Rights are regional rights to seek regional revenue sources in the form of collecting regional taxes, regional levies or other sources of revenue in accordance with applicable laws and regulations. Meanwhile, the obligation is the obligation of the region to issue money in order to carry out all regional government affairs. In its implementation, the financial management carried out by each region is accountable to the Supreme Audit Board (BPK). Regions that are categorized as good in financial management will receive an award in the form of an unqualified opinion (WTP). The Principle of Accountability in realizing WTP-based management can be interpreted as an effort to be accountable by creating oversight through the distribution of power in various government institutions so as to reduce the accumulation of power while creating conditions of mutual supervision.

Prinsip Akutanbilitas Dalam Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Wajar Tanpa Pengecualian R.A. Rini Anggraini; Iwan Rachmad Soetijono; Barlian Ary Ajiwijaya
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.349

Regional finance is a right and obligation. Rights are regional rights to seek regional revenue sources in the form of collecting regional taxes, regional levies or other sources of revenue in accordance with applicable laws and regulations. Meanwhile, the obligation is the obligation of the region to issue money in order to carry out all regional government affairs. In its implementation, the financial management carried out by each region is accountable to the Supreme Audit Board (BPK). Regions that are categorized as good in financial management will receive an award in the form of an unqualified opinion (WTP). The Principle of Accountability in realizing WTP-based management can be interpreted as an effort to be accountable by creating oversight through the distribution of power in various government institutions so as to reduce the accumulation of power while creating conditions of mutual supervision.

Penyelesaian Masalah terhadap Debitur yang Cedera Janji dengan Jaminan Hak Tanggungan Elektronik pada PT Permodalan Nasional Madani Muhammad Irfan Fariszi; Iwan Rachmad Soetijono; Warah Atikah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2656

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi layanan pertanahan ke sistem digital, salah satunya Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) yang dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Penelitian ini mengkaji kepastian hukum dalam penyelesaian masalah debitur yang cedera janji dengan jaminan HT-el dan bagaimana proses pelaksanaan eksekusi lelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan adanya kepastian hukum yang kokoh. Sertipikat HT-el memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan kreditur melakukan eksekusi langsung (Parate Executie) tanpa putusan pengadilan. Proses eksekusi lelang oleh PNM melalui KPKNL berjalan secara modern dan sistematis melalui platform lelang elektronik (e-auction), mulai dari permohonan daring, verifikasi, pengumuman, hingga penentuan pemenang lelang, yang menjamin transparansi dan efisiensi penyelesaian

Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 Mengenai Penghapusan Ambang Batas Pengusungan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Fatah Ilham Amukti; Iwan Rachmad Soetijono; Ratih Listyana Chandra
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.3543

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 merupakan putusan yang menyatakan bahwasanya Pasal 222 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur mengenai ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden seolah memberikan batasan kepada partai politik sebagai peserta Pemilu. Batasan tersebut berupa 20% perolehan kursi di parlemen dan 25% suara sah secara nasional dalam Pemilu sebelumnya. Adanya batasan ini yang dianggap oleh para pemohon dalam pemeriksaan perkara Pasal 222 UU Pemilu sebagai pelanggaran terhadap moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolarble. Sehingga dengan adanya Putusan MK Nomor 62 Tahun 2024 akan memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada seluruh partai politik tanpa adanya ambang batas tertentu dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu di Indonesia

Issuance of Environmental Approvals Based on the Precautionary Principle: A Legal Study Nuril Firdausiah; Iwan Rachmad Soetijono; Galuh Puspaningrum
Rechtenstudent Vol. 6 No. 2 (2025): Rechtenstudent August 2025
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v6i2.362

On October 5 2020 the government and the people's representative council passed a new law, namely Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which raises pros and cons. These changes are based on simplifying licensing. Which changes the nomenclature of environmental permits to environmental approval. Permits are clearly a state administration decision as regulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, whereas normative approval does not have an explicit meaning as a state administration decision. Furthermore, the change in norms is also accompanied by the elimination of the community's right to responsibility towards the government as the permit giver which was originally stipulated in Article 38 of Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management. Environmental permit violations that occur do not have any impact on the business permit. The government only provides punishment in the form of a warning to violators.

Legal Protection of Notary Employees As Instrumental Witnesses In The Making of Notary Deeds Hais Subaga Athazada; Nuzulia Kumala Sari; Iwan Rachmad Soetijono
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 4 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i4.3315

The existence of notaries as public officials plays an important role in the drafting of authentic deeds, which function as perfect legal evidence in legal relationships within society. In the process of drafting authentic deeds, the presence of instrumental witnesses constitutes a formal requirement that must be fulfilled to maintain the authenticity of the deed. In notarial practice, instrumental witnesses are generally notary employees because they are considered to understand the procedures and technical aspects of deed Preparation. Problems arise when disputes concerning notary deeds occur, while legal protection for notary employees acting as instrumental witnesses have not been explicitly regulated under the Law on Notarial Office. This study aims to analyze the legal protection of notary employees acting as instrumental witnesses, the limits of their legal liability, and future legal arrangements regarding such protection. This research employs a normative legal method using statutory , conceptual , and case approaches. The results of the study indicates that the absence of explicit legal regulation concerning the protection of instrumental witnesses creates legal uncertainty in notarial practice. The legal responsibility of notary employees acting as instrumental witnesses is principally limited to formal aspects of deed execution rather than the substantive content of the deed. Therefore, a more comprehensive legal reform is necessary to provide legal certainty and protection for notary employees acting as instrumental witnesses.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search