Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Pudjo Utomo
Universitas Wahid Hasyim
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PEMBAHARUA N HUKUM PIDANA NASIONALSEBUAH TELAAH TENTANG EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Pudjo Utomo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i1.2450

Abstract

Artikel ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana matidalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 JunctoUndang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dan konsep pidana mati dalam tindak pidana korupsi yang adil danberkepastian hukum. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasayang terhadapnya diperlukan suatu penanganan yang serius. Sanksi tegasdiperlukan untuk menekan maraknya tindak pidana ini misalnya denganpenjatuhan pidana mati yang merupakan sanksi yang paling berat dalam hukumpidana. Penelitian ini membicarakan tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesiasebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan mendeskripsikan ancamanpidana mati yang terdapat dalam Undang-undang Korupsi, yakni dalam Pasal 2ayat (2). Penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunderdan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakanadalah studi kepustakaan, yuridis normatif dengan titik tolak analisis terhadapUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan DiLingkungan Peradilan Umum Dan Militer, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1964 Nomor 38. Kata kunci: tindak pidana korupsi, pidana mati, pembaharuan hukum pidana.
Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif Pudjo Utomo
Nurani Hukum Vol. 2 No. 1 Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v2i1.8168

Abstract

One of the problems with investing in Indonesia is legal certainty in the field of licensing. The number of overlapping regulations, and bad services, have an impact on the lack of investor interest. Therefore it is necessary to regulate investment regulations and legal systems. This research is analytical descriptive with normative juridical approach. This study finds legislation related problems and synchronization problems, with reference to the concept of responsive law. It was concluded, the need to formulate a model of law that could bridge and at the same time resolve regulatory issues with the establishment of the Omnibus Law / Omnibus Law.Salah satu masalah berinvestasi di Indonesia adalah kepastian hukum bidang perizinan. Jumlah peraturan yang tumpang tindih, dan pelayanan buruk, berdampak pada kurangnya minat investor. Oleh karena itu perlu untuk mengatur peraturan dan sistem hukum investasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Studi ini menemukan masalah legislasi terkait dan masalah sinkronisasi, dengan merujuk pada konsep hukum responsif. Disimpulkan, perlunya merumuskan model undang-undang yang bisa menjembatani dan sekaligus menyelesaikan masalah regulasi dengan pembentukan Undang-Undang Omnibus/ Omnibus Law.
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENUJU GREEN CITY Pudjo Utomo
Nurani Hukum Vol 1, No 1 (2018): Vol. 1 No. 1 Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v1i1.4812

Abstract

Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19 Utomo, Pudjo; Umami, yurida zakky
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i1.4496

Abstract

Covid-19 merupakan penyakit menular yang menyebabkan keadaan darurat di dunia tidak terkecuali Indonesia. Guna mencegah penyebaran virus, Pemerintah melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, dengan menerapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semenjak permasalahan positif awal diumumkan pada 2 Maret 2020, tren permasalahan COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Pemerintah belum dapat mengendalikan penularan Covid-19 terlihat dari kasus yang terus bertambah hingga tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan (hukum) Larangan Mudik tidak efektif. Untuk menganalisa efektifitas kebijakan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni tipe penelitian hukum yang menitikberatkan pada suatu norma yang merupakan asas atau prinsip tingkah laku, dengan menggunakan teori-teori efektivitas disandingkan dengan data-data penelitian terdahulu. Kesimpulan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah tentang Larangan Mudik pada tahun 2020 berjalan tidak efektif terlihat dari jumlah penyebaran virus Covid-19 yang meningkat setelah sebagian besar masyarakat tidak menaati larangan dan tetap melakukan mudik.
Online Dispute Resolution untuk Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Konsumen Utomo, Pudjo; Widiastuti, Arum; hetiyasari, hetiyasari
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i2.5596

Abstract

Penyelesaian sengketa online (ODR) menjadi salah satu cara untuk meningkatkan akses keadilan di dunia digital. Studi ini bertujuan mendorong ODR yang awalnya merupakan alat bantu teknologi dalam penyelesaian sengketa didorong untuk menjadi prosedur penyelesaian sengketa di samping manfaat dari mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan litigasi tradisional dan penyelesaian sengketa alternatif. Pendekatan eksplorasi metode campuran digunakan, menggunakan pendekatan kuantitatif (survei) dan terutama pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa sistem penyelesaian melalui ODR dibutuhkan untuk memperluas akses keadilan dan perlindungan kepada masyarakat. Akhirnya, temuan ini memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan regulator.
Co-Authors hetiyasari, hetiyasari Widiastuti, Arum Yurida Zakky Umami