Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Pudjo Utomo
Universitas Wahid Hasyim
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
POTENSI PELANGGARAN ETIKA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM KASUS PERPANJANGAN KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA Utomo, Pudjo
QISTIE Vol 8, No 2 (2015): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKode Etik merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis, yang secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut, dengan tujuan supaya anggota Dewan memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada yang diwakili. Kode etik ini merupakan panduan normatif bagi anggota Dewan dalam menjalankan peran mereka yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum, disiplin kerja, tanggung jawab, keterbukaan, dan manajemen konflik kepentingan. Hasil survei yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga survei, mengungkapkan pencitraan yang buruk terhadap DPR. Perilaku anggota Dewan kerap berlawanan dengan kode etik, yang menghasilkan gambaran ‘minor’ atas wakil rakyat. Harapan publik agar DPR bisa terus memperbaiki kinerjanya dari tahun ke tahun tidak pernah terwujud, bahkan para anggota Dewan banyak yang terlibat dalamperilaku dan kasus-kasus yang merendahkan martabat DPR.Kata kunci : etika, kode etik, pelanggaran, sanksi
PERAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KEJAHATAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROFESI Utomo, Pudjo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan mengetahui bagaimana peran etika profesi hukum dalam upaya pemberantasan kejahatan, dan bagaimana efektivitas etika profesi hukum dalam menanggulangi kejahatan yang timbul di lingkungan profesional. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode yang digunakan dengan cara mempelajari buku literatur, peraturan perundang-an dan bahan-bahan tertulis lain yang berhubungan dengan materi pembahasan.Diperoleh simpulan bahwa supaya kode etik berfungsi dengan baik, kode etik harus menjadi self regulation (pengaturan diri) dari profesi dan pelaksanaannya diawasi terus menerus.Kata kunci: EtikaProfesi, Kode Etik, Penanggulangan Kejahatan Profesi.
KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA (TENAGA KERJA) BIDANG KONSTRUKSI DI INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Pudjo Utomo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2014): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v7i2.1066

Abstract

ABSTRAKPembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA ) berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi TingkatTinggi  ( KTT ) Desember 1977 di Kuala Lumpur, Malaysia,kemudian dilanjutkan pada KTT di Bali Oktober 2003, denganmendeklarasikan pembentukan MEA pada 2015. Kesepakatan inibertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingiTiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Salah satu butirkesepakatan adalah terbentuknya pasar tunggal dan kesatuan basisproduksi didukung dengan aliran bebas barang, tenaga kerjaterampil, jasa, investasi, dan modal. Sebagai konsekuensidisepakatinya MEA, maka Indonesia akan menjadi salah negarasasaran penerima manfaat dan sekaligus dampak. Tulisan ini akanmembahas tentang kesiapan negara-negara anggota ASEANkhususnya Indonesia, dalam mengimplementasikan kesepakatanbersama MEA, yakni dari sisi produktivitas tenaga kerja, mengingatbesarnya potensi sumberdaya manusia, dan besarnya angkapengangguran di Indonesia,serta rencana pembangunaninfrastruktur yang membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar. Kata kunci: MEA, arus bebas, tenaga kerja bidang konstruksi.
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONALSEBUAH TELAAH TENTANG EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Pudjo Utomo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i1.2224

Abstract

Artikel ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 JunctoUndang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan konsep pidana mati dalam tindak pidana korupsi yang adil dan berkepastian hukum. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa yang terhadapnya diperlukan suatu penanganan yang serius. Sanksi tegas diperlukan untuk menekan maraknya tindak pidana ini misalnya dengan penjatuhan pidana mati yang merupakan sanksi yang paling berat dalam hukum pidana. Penelitian ini membicarakan tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan mendeskripsikan ancaman pidana mati yang terdapat dalam Undang-undang Korupsi, yakni dalam Pasal 2 ayat (2). Penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yuridis normatif dengan titik tolak analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38. Kata kunci: tindak pidana korupsi, pidana mati, pembaharuan hukum pidana
PERLINDUNGAN HAK DASAR PEKERJA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA Pudjo Utomo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i1.2446

Abstract

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilanpembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidangketenagakerjaan diperlukan kebijakan dan upaya dalam mengatasinya. Kebijakan dan upayakhusus untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungihak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hak pekerja dalamKonstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 , Pasal 28 dan diatur dalamUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan tentangketenagakerjaan berdasarkan pada Konvensi dasar International Labour Organisation ( ILO ),GATT, ASEAN Economic Community (AEC).Dengan demikian pembangunan ketenagakerjaan diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yangkondusif bagi pembangunan dunia usaha. Ttenaga kerja harus diberdayakan supaya memilikinilai lebih dalam arti lebih mampu, lebih terampil, dan lebih berkualitas agar dapat berdayaguna secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam eraglobal.Dalam era globalisasitenaga kerja Indonesia dituntut harus mampun bersaing dengantenaga kerja dari negara lain.Kemampuan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja perluditingkatkan melalui perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan termasukpelatihan, pemagangan, dan pelayanan penempatan tenaga kerja.Kata kunci : Perlindungan pekerja, hak azasi manusia, Globalisasi
MEMBANGUN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SEMARANG Pudjo Utomo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i2.2448

Abstract

AbstrakRuang terbuka, merupakan konsep penataan lingkungan kota yang berfungsi sebagai tempatyang bisa dipergunakan warga masyarakat terhubung tanpa perbedaan latarbelakang sosial,ekonomi,danbudaya. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwapemenuhan proporsi Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% di kawasan perkotaan, hanya dapatdilakukan dengan melibatkan berbagaistakeholder, terutama masyarakat. Peneliti tertarik untukmeneliti lebih jauh mengenai bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayarakatbelum sepenuhnya berperan dalam proses pembentukan serta pemanfaatan Ruang TerbukaHijau. Tujuan penelitian ini adalah membangun peran serta masyarakat untuk aktif, tidak lagisemata-mata sebagai pihak yang terkena dampak, tetapi juga sebagai kelompokinterest danpressure group yang semakin luas dengan ikut melaksanakan pengelolaan bahkan penambahanRuang Terbuka Hijau melalui perjanjian dengan pemerintah, dan pelibatan masyarakat yanglebih luas. Di sisi lain pemerintah diharapkan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkanperan serta masyarakat dengan mendorong penggunaan CSR untuk mengelola Ruang TerbukaHijau dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat.Kata kunci: penataan ruang, ruang terbuka hijau, partisipasi masyarakat.
PERAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KEJAHATAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROFESI Pudjo Utomo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v12i1.2753

Abstract

Penelitian bertujuan mengetahui bagaimana peran etika profesi hukum dalam upaya pemberantasan kejahatan, dan bagaimana efektivitas etika profesi hukum dalam menanggulangi kejahatan yang timbul di lingkungan profesional. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode yang digunakan dengan cara mempelajari buku literatur, peraturan perundang-an dan bahan-bahan tertulis lain yang berhubungan dengan materi pembahasan. Diperoleh simpulan bahwa supaya kode etik berfungsi dengan baik, kode etik harus menjadi self regulation (pengaturan diri) dari profesi dan pelaksanaannya diawasi terus menerus. Kata kunci: EtikaProfesi, Kode Etik, Penanggulangan Kejahatan Profesi.
PEREDARAN OBAT PALSU DAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN Pudjo Utomo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i2.2449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan konsumen terhadap peredaranobat palsu serta untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi masyarakatterhadap peredaran obat palsu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengandata sekunder sebagai sumber data utama, yang terdiri atas bahan-bahan hukum primerdan sekunder.Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif, dengan metode deduktif.Hasil penelitian bahwa para konsumen pada umumnya kurang memahami akibat yangbisa ditimbulkan dari pemakaian atau penggunaan obat palsu, hal ini dikarenakanketidaktahuan serta kurang memahami kandungan yang terdapat dalam obat-obatan ilegaltersebut. Untuk menghindari obat palsu maka upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah sebagai berikut, Pertama: adanya kerja sama antara pemerintah (Depkes, Badan POM, Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan) dengan industri, importir,distributor, rumah sakit, organisasi profesi,tenaga medis, apotek, toko obat, konsumen,dan juga masyarakat. Kedua: Pemerintah harus memberikan jaminan kepada setiapwarganya untuk dapat hidup sehat serta fasilitas yang memudahkan dalam mengakseskesehatan, termasuk jaminan terhadap mutu dan kualitasnya.Ketiga: Pengontrolan hargaobat di pasaran oleh Pemerintah. Keempat: Memberikan sosialisasi yang benar kepadamasyarakat sehingga memperluas pengetahuan tentang pemilihan obat.Kata kunci: peredaran obat, pengawasan, sosialisasi.
KAJIAN HUKUM DAN MASYARAKAT (SEBUAH PENGANTAR) Pudjo Utomo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2012): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v6i2.1461

Abstract

Consciously  or  not  influenced  by  living  together  human  precepts  which will curb transportaion and set it between humans. Policies live together gave ancer-ancer  deed  whereby  may  run  and  deeds  which  must  be  avoided. Regulation of life is instructive to  humans he should behave in public, and acts and force is set to ensure the discipline in society is called the rule of law.Kata kunci : Hukum, Masyarakat, Ketaatan Hukum, Psikologi Hukum.
TENTANG KAJIAN HUKUM DAN MASYARAKAT ( SEBUAH PENGANTAR ) Pudjo Utomo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2012): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v6i2.853

Abstract

Abstract Consciously or not influenced by living together human precepts which will curb transportaion and set it between humans. Policies live together gave ancer-ancer deed whereby may run and deeds which must be avoided. Regulation of life is instructive to humans he should behave in public, and acts and force is set to ensure the discipline in society is called the rule of law. Kata kunci : Hukum, Masyarakat, Ketaatan Hukum, Psikologi Hukum.
Co-Authors hetiyasari, hetiyasari Widiastuti, Arum Yurida Zakky Umami