Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Verstek
Kristiyadi Kristiyadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Verstek

 1 
TELAAH KONSEP KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI REKONSTRUKSI HUKUM (STUDI PENGHENTIAN PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO) Akbar Priagung; Kristiyadi Kristiyadi
Verstek Vol 10, No 3: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i3.70324

Abstract

Abstrak: Artikel ini menganalisis dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana rekonstruksi hukum dalam konsep keadilan restoratif berdasarkan Perja 15/2020 dalam perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan restoratif dalam rekonstruksi hukum di dalam Perja 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan suatu data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif di dalam Perja 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan merupakan rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum dari yang semula retributif atau pembalasan menjadi restoratif atau mendamaikan, yang mana terbatas pada kasus-kasus tertentu. Dan implementasi terkait keadilan restoratif terhadap perkara penganiayaan ringan yang ditangani Kejaksaan Negeri Purworejo berdasarkan Perja 15/2020 yaitu dengan dihentikannya proses penuntutan oleh penuntut umum setelah ada perdamaian antara tersangka dan korban, juga tersangka telah membayar ganti rugi terhadap korban.Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Petrus Kanisius Eko Kristanto; Kristiyadi Kristiyadi
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71424

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui urgensi terkait perlindungan saksi dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana dengan perlindungan saksi dalam lingkup UU Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dikaitkan dengan proses penyidikan oleh Kepolisian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi literatur/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa urgensi perlindungan saksi dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian yaitu saksi sebagai alat bukti yang merupakan jantung dari penegakan hukum guna memperoleh kebenaran materil dan berperan sangat penting dalam proses peradilan. proses verifikasi. Jika tidak ada saksi, maka proses pembuktian gagal sehingga penyidikan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Perlindungan saksi menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban berada di bawah pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Perlindungan saksi dan korban dalam aspek penyidikan hanyalah salah satu konsepsi perlindungan saksi dan korban yang sangat urgen bagi proses penegakan hukum.Kata Kunci: Urgensi; Perlindungan saksi; Penyidika. This article aims to find out the urgency related to witness protection in the process of investigation by the police. Then how about witness protection within the scope of the Law on Witness and Victim Protection which is then linked to the investigation process by the Police. The method used in this research is normative legal research which is prescriptive and applied. The approach that the author uses in this study is statute approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials by means of literature/document studies. The law material analysis technique uses the syllogism method using a deductive mindset. Based on the results of the study, it is explained that the urgency of protecting witnesses in the investigation process by the police, namely witnesses as evidence which is the heart of law enforcement in order to obtain material truth and play a very important role in the verification process. If there are no witnesses, the proving process fails so that the investigation cannot be completed properly. Protection of witnesses according to the Witness and Victim Protection Act is under the control of the Witness and Victim Protection Agency or LPSK. Witness and victim protection in the investigative aspect is only one conception of witness and victim protection that is urgent for the law enforcement process.Keywords: Urgency; Witness Protection; Investigation.
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA Izza Meutia Aziza; Kristiyadi Kristiyadi
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70973

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi penuntut umum dalam perkara tindak pidana kekerasan bersama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan terapan dengan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Teknis pengumpulan hukum dengan studi pustka dan bahan hukum yang diperoleh diolah dengan pola piker deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi mahkamah agung dalam mengabulkan kasasi penuntut umum dalam perkara kekerasan bersama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Kata Kunci: Kasasi; Kekerasan Bersama; Ratio DecidendiThis article aims to find out the ratio decidendi of the Supreme Court which granted the public prosecutor's cassation in a joint crime of violence case. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied with the technique of collecting primary and secondary legal materials. Technical law collection with library research and legal material obtained is processed with a deductive mindset. The results showed that the ratio decidendi of the supreme court in granting the public prosecutor's cassation in cases of joint violence was in accordance with the statutory regulations in Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP).Keywords: Cassation; Joint Violence; Supreme Court Considerations
Co-Authors Akbar Priagung Akbar Sutrisno Andini Fitri Hapsari, Andini Fitri Anugrah Fajar Nuraini Bambang Santoso Donata Bagus Prakoso, Donata Bagus Edy Herdyanto Fahmi Fahren Galuh Hadiningrum, Galuh Hartiyah, Sri Izza Meutia Aziza Mufid Sinung Nugroho, Mufid Sinung muhammad rustamaji Petrus Kanisius Eko Kristanto Rieka Estuningtyas setyawan, vincentius patria Sri Wahyuningsih Yulianti Suyatno Suyatno