Garuda - Garba Rujukan Digital

Pencegahan Covid-19 pada Anak Sekolah Dasar dengan Pembiasaan Tatanan Normal Baru Nur Lina; Fitriyani Yuliawati; Wiwi Widiastuti; Taufik Nurohman
WARTA LPM WARTA LPM, Vol. 24, No. 3, Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/warta.v24i3.12634

Kasus positif Covid-19 Kota Tasikmalaya sampai dengan 14 Juni 2020 berjumlah 49 orang. Kecamatan Tawang adalah kecamatan dengan jumlah kasus positif Covid-19 tertinggi di Kota Tasikmalaya. Keberadaan penderita positif Covid-19, adanya PDP, ODP, dan OTG menyebabkan anak-anak berisiko tertular Covid-19. Tujuan dari Pengabdian Masyarakat Skema Kesehatan (PbM-SK) ini adalah pencegahan Covid-19 pada anak dengan Pembiasaan Tatanan Normal Baru. PbM-SK dilakukan bekerjasama dengan 2 (dua) mitra yaitu SDN 1 Cikalang dan SDN Cilolohan yang terletak di Kecamatan Tawang. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu adanya kasus positif Covid-19 di SD tersebut, kurangnya sarana pencegahan Covid-19 dan belum adanya sosialisasi tatanan normal baru. Solusi untuk mengatasi kurangnya sarana pencegahan Covid-19 dilakukan dengan memberikan fasilitas cuci tangan, masker, dan banner. Solusi belum tersosialisasi pembiasaan tatanan normal baru, dilakukan dengan penyuluhan yang dilakukan secara tatap muka dengan metode ceramah dan diskusi dengan sasaran guru. Setelah dilakukan penyuluhan tentang Covid-19, terjadi peningkatan rata rata nilai pretest sebesar 5,39. Hasil uji statistik wilcoxon didapatkan P value 0,007, artinya terdapat perbedaan nilai rata rata pengetahuan yang signifikan sebelum dan sesudah penyuluhan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pengetahuan guru dalam upaya pencegahan Covid-19 meningkat ke arah positif, artinya guru berpersepsi ke arah lebih baik dalam pencegahan Covid-19 pada anak. Disarankan agar guru sebagai kader gerak aksi sekolah melanjutkan kegiatan dengan mengedukasi siswanya dalam mencegah Covid-19.

Resistensi Pemilih Perempuan Terhadap Caleg Perempuan Di Kota Banjar Pada Pemilu Legislatif Periode 2014-2019 Wiwi Widiastuti; Fitriyani Yuliawati
Journal of Politics and Policy Volume 1 No.1 December 2018
Publisher : Journal of Politics and Policy

Penelitian ini Menarik untuk diteliti melihat data jumlah anggota Legislatif di Kota Banjar yang berbanding 1:25 antara anggota legislatif perempuan dan anggota legislatif laki-laki. data tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih yang memilih anggota dewan perempuan sangat rendah sehingga ada indikasi terjadi resistensi terhadap anggota dewan perempuan. indikasi ini kami khususkan pada pemilih perempuan karena perempuan dengan jumlah 70.998 jiwa atau lebih dari setengan pemilih yang terdaftar tidak menghasilkan anggota dewan perempuan yang memenuhi kuota 30% Keterwakilan Perempuan. penelitian ini menggunakan teori Resistensi Keterwakilan Perempuan dan Teori Perwakilan Politik, Lembaga Politik dan Kuota 30%. penelitian ini menggunakan metodologi survey dengan metode Slovin dalam pemilihan Sampel. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terjadi resistensi pada pemilih perempuan karena dari jumlah total pemilih perempuan yang berhasil di wawancarai membuktikan bahwa 86% pemilih perempuan yang datang ke TPS memilih calon legislatif perempuan tetapi yang benar-benar berencana memilih hanya 6% saja. meskipun 40% dari total pemilih perempuan memilih calon legislatif ternyata suara tersebut tersebar di lebih dari 70 calon tetap legislatif perempuan. faktanya 34% yang memilih calon perempuan di legislatif memilih secara acak karena berharap akan membawa perubahan sehingga memang tidak paham secara jelas visi misi calon karena kurangnya sosialisasi calon sebelum pemilihan umum legislatif. Kata Kunci: Resistensi Pemilih Perempuan, Caleg Perempuan

DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN CIAMIS TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). Fitriyani Yuliawati
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2009): (Juli) : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ciamis Regency region regulation extended policy, is according to government regulation Number 27 year 2002. this regulation is about Banjar City Establishment In West Java Province. As the implementation of extended region Ciamis Regency, there is some questions about the condition of region income (PAD) at Ciamis Regency. The result of this research that obtained, the condition of region income of Ciamis Regency had been increase above 61,46 %, this revenue was increase from other region legally income for about 293 % and then this income following by region retribution for about 43,13 %, region tax for about 36,85 %, and local company profit 3,25 %. The increasing of region income Ciamis Regency was happened because Ciamis Regency made a great effort to increasing the revenue of Ciamis Regency after the implementation of extended region policy.in the procedure of increasing this region income the Ciamis Regency taking a few important steps which is : increase taxes tariff and adding the tax object, and then raising the retribution object, to made a good management fiscal from local company, and use the balancing of financial power between Central Government and Local Government as good as they can in the other legal region income.

PERS DAN POLITIK Studi Terhadap Peran Harian Kabar Priangan Kota Tasikmalaya Dalam Komunikasi Politik Hendra Gunawan; Fitriyani Yuliawati
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2012): (Januari) : 2012
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

The role of the press in Indonesisa experienced a shift in accordance with the historical development of the state and its political system, but the Indonesian press still has a character constant, namely socio-political commitment is strong. After experiencing difficult times in the New Order Release experienced a resurgence in the Reformation with the enactment of Law no. 40 of 1999 on the Press. The policy also has become a milestone in the birth of mass media at the local level such as the Daily Kabar Priangan in the City of Tasikmalaya, so authors are interested to take the title of Press and Politics: Studies Role Against City Daily PrianganTasikmalaya In Political Communication. The method used in this research is descriptive method kualititif phenomenology. Reasons used by the author using this research method because this method requires researchers to the subject of unification between supporters of the research. Qualitative research methodology based on phenomenology requires a holistic approach, mendudukan double object of research in construction, see the object in a natural context rather than partial. Thus, in this study researchers conducted in-depth interviews with informants.. At the local level, especially the City Tasikmalaya role of the press, especially in political communication is very important because the press can bridge the political communication between the Government and Society. Additionally press also must be able to function as social functions, entertainment, economic, supervision and monitoring and social control so that the press can be a pillar of democracy at the local level.

Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Pada Pemenuhan Cuti Haid di Kota Cimahi Dhita Ayu Pramesti; Wiwi Widiastuti; Fitriyani Yuliawati
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 1 (2021): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perkembangan Iptek dan keterbukaan akses perempuan ke dunia kerja berimplikasi meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja. Sebagaimana kesepakatan CEDAW, perlu adanya perlindungan peran dan kesehatan reproduksi yang dimiliki oleh perempuan. Penelitian ini menggunakan konsep Negara Hukum dan Ketidakadilan Gender. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara.Pengaturan Cuti Haid, telah tertuang pada peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Akan tetapi berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa penerapan Cuti Haid di lingkungan kerja Kota Cimahi belum optimal. Pekerja perempuan yang akan mempergunakan Cuti Haidnya, mengalami ketidakadilan gender berupa diskriminasi dan kekerasan, subordinasi isu Cuti Haid, hingga stereotip negatif pengakses Cuti Haid. Selain itu, terdapat dominasi kuasa dari pihak perusahaan sebagai penyedia kerja. Posisi tawar pekerja perempuan dinilai rendah di mata perusahaan, terutama di tengah bonus demografi yang tinggi. Subordinasi kepentingan isu Cuti Haid ini pun terjadi baik di kalangan pekerja, serikat pekerja, dan juga instansi pemerintahan. Disfungsi pembinaan ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaan menjadi bentuk abai negara dalam melindungi hak dasar pekerja perempuan. Bentuk abai negara dikarenakan tindakan dan alur perlindungan penegakan hak pekerja bersifat kasuistis.

Sengketa Aset Pasca Pemekaran WIlayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya Fitriyani Yuliawati; Subhan Agung
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Keragaman dinamika proses pemekaran dan pasca pemekaran melahirkan model variatif di setiap daerah yang menarik dan produktif, namun tidak sedikit juga dampak pasca pemekaran yang melahirkan gejala kontraproduktif bagi tujuan pemekaran itu sendiri yakni akses dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Tidak sedikit konflik perebutan aset yang berujung pada konflik berkepanjangan antar pemerintah otonom dan induknya. Sehingga tidak sedikit juga yang kontraproduktif pada kinerja pemerintahan, karenasibuk mengurusi konflik dan sengketa aset yang tidak ada ujungnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan tekhik analisis menggunakan metode interaktif dan data digali secara mendalam lewat syarat utama pengetahuan informan akan fokus penelitian (purpose methode). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa aset terjadi karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam sengketa tersebut. Solusi dalam mengatasi sengketaini harus melibatkan pihak ketiga, semisal pemerintah pusat dengan memegang prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak atau solusi “jalan tengah”.

Menguak Birokrasi anti Gender di Kabupaten Ciamis Fitriyani Yuliawati; Wiwi Widiastuti
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penelitian ini bertujuan mengetahui mengapa jabatan-jabatan strategis pada pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis lebih didominasi oleh pegawai laki-laki. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat beberapa kendala yang membuat jabatan - jabatan strategis dalam birokrasi kebanyakandipegang oleh kaum laki-laki. Kedala - kendala tersebut berasal dari interal berupa motivasi dalam diri pegawai perempuan itu sendiri. Selain itu terdapat kendala eksternal yang berasal dari keluarga, lingkungankerja dalam birokrasi khususnya dalam proses promosi jabatan yang masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial. Konstruksi tersebut berupa anggapan-anggapan bahwa laki-laki lebih mampu menjadi seorang pemimpin dibandingkan perempuan. Paradigma ilmu politik yang digunakan menggunakan gabungan normatifisme dan institusionalisme. Sedangkan teknik analisis menggunakan metode interaktif dan data digali secara mendalam melalui teknik pemilihan informan secara purposive sampling. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pegawai PNS perempuan di Kabupaten Ciamis masih marginal dalam posisi stategis kepegawaian, salahsatnya dapat dilihat penempatan posisi jabatan strukural dimana laki-laki masih menempati proporsi yang lebih besar dengan perbandingan 1:4. Hal ini banyak dipengaruhi olehbudaya patriarki yang melekat dan beban ganda yang dimiliki oleh perempuan.

Politik Identitas Kelompok Subaltern Pesantren Waria Al Fatah Kotagede Yogyakarta Naufal Zahra Safira Gunawan; Wiwi Widiastuti; Fitriyani Yuliawati
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Terdapat Pesantren khusus waria yang bernama Pesantren Al Fatah yang terletak di Kotagede Yogyakarta. Politik identitas yang dimiliki waria sebagai kelompok subaltern mengharuskan waria di pesantren ini memiliki kebertahanan dari segala macam stigma negatif dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini pun menjadi unik untuk diteliti karena tidak mudah dalam perjalanan pesantren maupun santri waria di dalamnya, adanya persoalan – persoalan dari beberapa lapisan masyarakat meneguhkan pesantren ini serta santri waria untuk bisa tetap bertahan untuk bisa mendapatkan hak sebagaimana manusia biasa lainnya. Dengan kehadiran pesantren khusus waria ini berpengaruh sedikit demi sedikit terhadap stigma waria khususnya di Yogyakarta, tentu faktor perilaku positif dengan mengangkat secara normatif nilai agama dan dapat membaurnya waria dengan masyarakat sekitar sangatlah berdampak besar. Namun tidak secara sepenuhnya berjalan dan tercapai karena masih adanya faktor yang mempengaruhi terutama di individu waria itu sendiri yang terkadang sulit untuk bekerjasama, hal ini tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi serta pendidikan yang dimiliki oleh waria.

Gender dan Politik : Analisis Kemenangan Ade UU Sukaesih dalam Pilkada Banjar 2013 Wiwi Widiastuti; Fitriyani Yuliawati
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penelitian yang berjudul Gender Dan Politik: Analisis Kemenangan Ade Uu Sukaesih Dalam Pilkada Banjar 2013 dimaksud untuk menganalisis kemenangan Ade Uu Sukaesih dalam Pilkada di Kota Banjar tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data purposive sampling melalui metode wawancara mendalam. Kemenangan Ade Uu Sukaesih dalam Pilkada Kota Banjar tahun 2013 dipengaruhi oleh dua faktor penting yaitu sosok dokter Herman sebagai tokoh yang membumi di Kota Banjar yang menjabat dua kali periode Wali Kota Banjar sekaligus suami dari Ade Uu Sukaesih, serta Sosok Ade Uu Sukaesih sebagai Istri Mantan wali kota yang dianggap berhasil mendampingi dokter Herman dalam mengembankan tugasnya selama dua periode. Temuan tersebut menunjukan pengaruh dominan dokter Herman dalam kemenangan istrinya, yaitu Ade Uu Sukaesih, yang menunjukkan pengaruh budaya patriarkis terhadap kemenangan calon perempuan dalam pilkada dan maskulinitas dalam kontestasi politik lokal.

PERTAUTAN KEPENTINGAN ANTAR ELIT : STUDI TARIK ULUR KEPENTINGAN POLITIK ANTAR ELIT DALAM PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN Fitriyani Yuliawati; Subhan Agung
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 3, No 2 (2011): (Juli) : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Society certainly crave a more prosperous life, safe, peaceful, able to feed their family properly and wants other ideal. In today's the countries in the world of hopes and ideals via a mechanism known system and democracy. New mechanisms are emerging as the insistence of the Reformation is the insistence of Indonesia's regions to secede from the parent that we often refer to as autonomy. Insistence that gave birth to hundreds of new areas, both at the provincial and district / city emerged in Indonesia today. On one hand if we look at it positively, it is possible as the manifesto of a high sense of community ownership of their respective regions as well as the willingness to self-determination. On the other hand new problems arise as well as political risk, which appears sectarianism "sons of the soil" who gave birth to tribalism and excessive primordialism, resource conflict, conflict of interest, rampant corruption among local officials and that no harm is less conflict among local political elites in a fight over power and the existence of self and group interests in the name of the people. Risks in above which we discuss in this research study, with a focus study on the tug between the interests of local political elites in the division of the district of Pangandaran. With purposive sampling method of data collection and methods of interactive analysis, the study seeks to illustrate how the actual role, political intrigues and interests the desired political elites in the expansion of Pangandaran. How well conflict of interest occurs in the process of expansion of this district of Pangandaran. Hopefully this research is useful for those who want to further examine the processes and dynamics that occur, and how political elites play political roles.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search