Garuda - Garba Rujukan Digital

Improving Efficiency in Indonesia's Tax Objection Process: Reducing Bureaucracy and Enhancing Access to the Tax Court Marmiyati, Marmiyati; Hien, Uddiyana Khoe Keng; Slamet JM, Harjanto; Ka, Pho Seng; Prasetyo, Ponco; Kustanto, Anto
Law Development Journal Vol 7, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.1.97-109

This paper discusses the inefficiencies in Indonesia's tax objection process, specifically regarding the Objection Letter (Surat Ketetapan Pajak) issued by the Directorate General of Taxes. Taxpayers can file objections if they disagree with the tax determination, as guaranteed by Indonesian tax laws, particularly Law No. 6 of 1983, amended by Law No. 6 of 2023. The process is classified as “quasi-judicial” because the entity adjudicating the objections is part of the same institution involved in the dispute. This often places taxpayers at a disadvantage, with the outcome typically unsatisfactory for them. The law allows the Directorate General of Taxes up to 12 months to issue an objection decision, leading to a total of 21 months from the start of the tax audit to the final decision. Taxpayers can appeal the decision to the Tax Court. The paper concludes that the tax objection process is inefficient in terms of time, effort, and cost. It recommends simplifying the procedure by allowing direct filing of objections after the tax audit, followed by the issuance of the tax determination. This would enable taxpayers to appeal directly to the Tax Court, reducing bureaucratic delays and achieving greater efficiency in terms of time and resources.

Harmonization of Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage in the Preservation of Cultural Heritage Objects of Semarang City Prabowo, M. Shidqon; Kustanto, Anto
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 1 No. 1 (2019): Strengthening Community and Legal Sector in Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v1i1.22801

The Semarang City Government has been criticized by the community because it is considered to allow the demolition of ancient and historic buildings to be replaced with new buildings that are economically more profitable. The city has ancient buildings of high historical and architectural value, especially in the Old City cultural heritage area. Blenduk Church, for example, which was built in 1742, is a landmark of the Old City. Therefore, the following problems can be formulated: (1) What is the existence of Cultural Heritage objects in the city of Semarang? (2) What about Law No. 11 of 2010 in providing protection for Semarang City Cultural Heritage Property?, (3) What are the obstacles in implementing the preservation of Cultural Heritage objects in Semarang City? The method used in the socialization and dissemination of law regarding Law No.11 of 2010 concerning Cultural Heritage conducted at the activity participants is a lecture, question and answer, and discussion model. The results of the community service activities show that there is an increase in understanding and knowledge of the community service participants, which is indicated by the results of tests conducted by the community service team. From the results of this dedication, it can be concluded that the existence of cultural heritage objects in the city of Semarang can still be maintained, by creating cultural heritage zones, and protection of cultural heritage objects in addition to using laws, will be more effective when using local regulations and empowering society in the economic field. Then the advice given is that the Semarang City government should make a policy that protects cultural heritage objects from business interests. Besides that, it is necessary to conduct socialization about the importance of cultural heritage objects for improving the welfare of the community.

Polis Sebagai Kekuatan Hukum Dalam Asuransi Kustanto, Anto; Prakoso, Adityo Putro
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i1.4489

Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko telah menjadi salah satu jenis usaha dibidang jasa, yang dikenal dengan usaha perasuransian. Di Indonesia, usaha perasuransian diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pada pelaksanaan pembuatan perjanjian asuransi diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggun dan penanggung, apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dalam pelaksanaannya, maka pembuatan perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yang membuatnya yaitu penanggung dan tertanggung. Para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian asuransi membuat perjanjian asuransi dalam suatu akta yang disebut dengan polis. Dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengharuskan dibuatnya suatu akta yang dinamakan polis dalam suatu perjanjian asuransi antara para pihak. Dalam prakteknya, sebelum polis dikeluarkan oleh pihak penanggung dikeluarkanlah nota suatu penutupan dan dengan ditandatanganinya nota penutupan ini, maka hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak mulai diberlakukan, karena Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa perjanjian asuransi bersifat konsensual yaitu perjanjian asuransi terjadi seketika setelah ditutup, yaitu pada saat nota penutupan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan pasal 255-257 KUHD tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Dalam praktek hukum perasuransian di Indonesia tidak mengatur tentang bentuk polis, akan tetapi mengatur tentang isi polis seperti diuraikan dalam Pasal 256 KUHD serta Pasal lain yang mengatur isi polis untuk asuransi-asuransi tertentu. Polis dibuat oleh penanggung sekalipun dalam prinsip formalitas hukumnya dibuat oleh tertanggung. Mengingat polis yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, maka setiap perjanjian asuransi selalu dibuat polis sekalipun Undang-Undang tidak mengharuskannya.

Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Umami, yurida Zakky; kustanto, anto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i2.5597

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman, karena kredit dengan jaminan gadai sangat diminati masyarakat salah satunya karena kredit tersebut merupakan kredit yang terjangkau oleh masyarakat. Tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan. Hubungan hukum dimulai pada sangat seorang debitur atau nasabah yang membutuhkan suatu kepentingan usaha atau kepentingan pribadi lain yang karena kebutuhan tersebut menyerahkan benda bergeraknya sebagai jaminan kepada PT. Pegadaian sebagai kreditur. Suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kewajiban dari debitur adalah memenuhi prestasi dan jika tidak melaksanakan kewajiban atau kesepakatan yang harus ditaati oleh para pihak dan tidak dalam keadaan memaksa rnenurut hukum debitur, dinggap telah melanggar kesepakatan atau disebut wanprestasi.Suatu perjanjian gadai dapat dinyatakan wanprestasi apabila, baik debitur maupun kreditur tidak melaksanakan prestasinya maka debitur atau kreditur tersebut dapat disebut wanprestasi. Debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut KUH Perdata yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Menurut KUH Perdata, debitur dapat dinyatakan wanprestasi yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena didalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran). Akibat hukum dari Debitur yang wanprestasi dalam perjanjian gadai dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan. Pada praktiknya pihak PT Pegadaian menggunakan hak retensi yang dimilikinya, yaitu melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila debitur wanprestasi.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai: Pilar Ekonomi Kerakyatan Dalam Dimensi Politik Hukum Integratif. Kustanto, Anto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i1.6485

Ditengah situasi masuknya arus global, maka persaingan di pasar bebas semakin ketat, ditambah dengan serbuan produk impor yang terjadi adalah persaingan usaha antar produk sejenis. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam pembangunan ekonomi di Indonesia selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, dan hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia dimana krisis ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi melamban. Menghadapi situasi ekonomi saat ini yang serba tidak menentu membuat pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mempunyai peran sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam kebutuhan hidup dan memiliki fleksibitas yang tinggi dalam aktivitasnya, sehinggaÂ UMKM dapat dikatakan bahwa : â€œUsaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai : Pilar Ekonomi Kerakyatan dalam Dimensi Politik Hukum Integratifâ€. Pembangunan hukum nasional membutuhkan suatu pemahaman mengenai tujuan yang akan dicapai, agar pembangunan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang disepakati secara nasional. Demikian pula dalam pengaturan seluruh kegiatan perekonomian khusunya tentang UMKM. Dalam konteks ini, terdapat dua aliran hukum di Indonesia. Aliran hukum pembangunan dan aliran hukum progresif. Perbedaan ke dua aliran hukum tersebut dapat ditengahi dengan memasukkan pandangan baru sesuai dengan karakteristik bangsa yang plural, beragam budaya serta letak geografis yang merupakan kepulauan, dan pandangan baru itu disebut dengan Teori Hukum Integratif dengan sistem nilai, bukan semata-mata sistem norma (hukum pembangunan) atau sistem perilaku (hukum progresif), sistem nilai bersumber pada PancasilaÂ sebagai landasan ideologi dan falsafah negara RI serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Demikian pula dalam pengaturan seluruh kegiatan perekonomian khususnya tentang UMKM.

Juridical Analysis of Electronic Agreement Validity in Online Loans Under Electronic Information and Transactions Candra, Alex; Kustanto, Anto; Azami, Takwim
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.48582

This study examines the validity of electronic consent in online loan agreements according to Indonesian laws and regulations, specifically Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and its amendments in Law Number 19 of 2016. Electronic consent, such as the “click agree” mechanism in online loan applications, is legally recognized if it is made consciously by the user, through a reliable and secure electronic system, and in accordance with the principles of prudence and honesty as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and Article 15 of the Electronic Information and Transactions Law. However, implementation in the field still faces obstacles, including low legal and digital literacy among the public. In cases of default, agreements remain subject to general civil law, with electronic evidence valid under Article 5 of the ITE Law. This research uses a normative-juridical approach through a literature review, combining legislative, conceptual, and case studies to analyze the legal framework, implementation, constraints, and implications of electronic consent. The results emphasize the importance of regulatory harmonization, electronic signature certification, and digital legal education to create legal certainty and optimal consumer protection.

Reconstructing Corporate Liability for Environmental Pollution Caused by Industrial Waste Under Environmental Protection and Management Law Pamungkas, Jamaat Widyo; Kustanto, Anto; Azami, Takwim
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.49603

This study analyzes corporate legal liability for environmental pollution caused by industrial waste based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The research focuses on the forms of corporate liability, legal provisions related to liability, as well as sanctions and law enforcement mechanisms. Using a normative juridical design and a descriptive-analytical approach, this study examines primary legal materials in the form of the Environmental Protection and Management Law and secondary legal materials. Descriptive-analytical analysis was conducted to explain legal norms, the relevance of implementation, and the impact of legal practices on the effectiveness of environmental enforcement and protection. The results show that the Environmental Protection and Management Law provide a comprehensive framework with the polluter pays principle, making corporations legal subjects obliged to comply with environmental quality standards and prohibitions on illegal waste disposal. Sanctions can be cumulatively administrative, criminal, and civil, with enforcement mechanisms through inter-agency coordination, central government intervention, and community involvement. However, practical obstacles in the field, such as limited apparatus capacity, weak regulatory harmonization, and low public participation, indicate the need for capacity-building strategies, regulatory harmonization, and integration of community participation to increase legal certainty and the effectiveness of corporate accountability.

Penerapan Prinsip Pacta Sunt Servanda Dalam Hubungan Kontrak Bisnis Azami, Takwim; Kustanto, Anto
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.14826

Prinsip pacta sunt servanda merupakan asas fundamental dalam hukum kontrak yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks sistem hukum perdata Indonesia, asas ini berakar dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan menjadi dasar utama dalam menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak kontraktual. Namun demikian, perkembangan transaksi bisnis modern, termasuk kontrak elektronik dan digital, menimbulkan dinamika baru dalam penerapan prinsip ini, karena muncul tantangan terkait validitas kesepakatan, keaslian identitas para pihak, serta keseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep dan dasar hukum pacta sunt servanda dalam sistem hukum perdata Indonesia, menganalisis penerapannya dalam kontrak bisnis modern dan digital, serta mengidentifikasi kendala dan solusi hukum dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pacta sunt servanda dalam kontrak bisnis modern tetap relevan, namun tidak dapat dipahami secara kaku. Dalam praktiknya, asas ini perlu diseimbangkan dengan prinsip good faith (itikad baik), rebus sic stantibus (perubahan keadaan fundamental), serta asas kepatutan dan keadilan sosial. Asas tersebut juga berperan penting dalam membangun iklim usaha yang sehat dan stabil di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan transformasi digital dan globalisasi ekonomi. Dalam transaksi elektronik, kekuatan mengikat kontrak digital diakui sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 18 UU ITE. Adapun kendala utama dalam penerapan prinsip ini meliputi ketimpangan posisi tawar, keberlakuan klausul baku yang merugikan, serta belum optimalnya regulasi yang mengatur kontrak digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum kontrak nasional yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan sosial. Secara umum, penerapan pacta sunt servanda harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga hukum perjanjian dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan hukum nasional.

Analysis of Contract Implementation in E-Commerce Transactions: A Review Based on the Civil Code Nugraha, Agung Setya; Kustanto, Anto; Widiastuti, Arum
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.7528

Digital transformation in the trade sector has driven significant changes in contract implementation patterns, particularly in e-commerce transactions. This study aims to analyze the implementation of e-commerce contracts from the perspective of the Civil Code (KUHPerdata), focusing on the validity requirements of contracts, evidence mechanisms, and legal protection for the parties involved. This research uses a normative juridical approach through analysis of national regulations, jurisprudence, and current legal literature. The research results show that although the Civil Code remains relevant in principle through the principle of consensualism and freedom of contract, digital contract forms such as click-wrap agreements pose challenges in terms of evidence and substantial justice, especially for consumers. There is disharmony between the Civil Code, the ITE Law, and the Consumer Protection Law that causes legal uncertainty. Therefore, regulatory harmonization and reinterpretation of classical norms are needed to ensure adaptive and proportional legal protection in the digital transaction ecosystem. This research emphasizes the importance of updating the civil law system to be able to answer the challenges of legal relations in the e-commerce era.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search