Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PERBURUHAN (STRATEGI DAN TIPS JITU MEMAHAMI PERJANJIAN KERJA TERKAIT PERMASALAHAN PHK) ]]>
<![CDATA[Kusumaningtyas, Rindia Fanny]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v2i1.34254
<![CDATA[Hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerja dengan pengusaha akibat adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja diatur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Melalui pembinaan dan sosialisasi mengenai Perlindungan Hukum Perburuhan (Strategi dan Tips Jitu Memahami Perjanjian Kerja terkait Permasalahan PHK). Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat kelurahan gunungpati kota Semarang dan mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Semarang yang hendak mencari lapangan pekerjaan sehingga dapat memberikan bekal ilmu pengetahuan mengenai hukum perburuhan. Metode yang digunakan adalah pembinaan dan sosialisasi mengenai hukum terkait perjanjian kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pembinaan dan sosialisasi memberikan gambaran mengenai pemahaman terkait langkah sebelum menandatangani perjanjian kerja dan langkah akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Tatacara yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut : 1. Pembinaan atau sosialisasi kesadaran hukum pentingnya Hukum Perburuhan 2. Pembinaan mekanisme tata cara menyikapi pembuatan perjanjian kerja dan langkah-langkah hukum yang dilakukan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Perlindungan Hukum Hasil Pertanian Sebagai Aset Kekayaan Intelektual (Studi di Jawa Tengah) ]]>
<![CDATA[Kusumaningtyas, Rindia Fanny]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 1 No. 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyaraka ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.485
<![CDATA[Indonesia sebagai negara anggota World Trade Organisation dan pendukung gagasan ASEAN Free Trade Area telah menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesian sangat mendukung sistem perekonomian yang bebas dan terbuka. Konsekuensi logis Indonesia sebagai anggota WTO sesuai asas pacta sunt servanda harus menataati kesepakatan internasional TRIP’s sebagai kesepakatan bersama anggota WTO sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organisation. Perdagangan bebas yang terus meningkat mengharuskan Indonesia bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam berbagai sektor. Indonesia sebagai negara agraris, untuk hasil pertaniannya beraneka ragam serta sangat melimpah, tidak terkecuali hasil pertanian di Jawa Tengah.]]>
<![CDATA[Penerapan Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Rahasia Dagang Bagi Para Pelaku UMKM Di Desa Lerep Kabupaten Semarang Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah ]]>
<![CDATA[Salam, Syukron]]>;
<![CDATA[Kusumaningtyas, Rindia Fanny]]>;
<![CDATA[Sastroatmodjo, Sudijono]]>;
<![CDATA[Fidiyani, Rini]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i2.42124
<![CDATA[Usaha Kecil Mikro Menengah (selanjutnya disebut UMKM) merupakan industri yang berkembang dengan sangat cepat dan besar di Indonesia. UMKM ini menjadi bentuk usaha yang cukup besar di Desa Lerep Kabupaten Semarang. Pengelola UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang belum sadar akan pentingnya perlindungan merek dan rahasia dagang bagi produk UMKMnya. Adanya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai perlindungan rahasia dagang dan merek bagi produk UMKM. Melalui pembinaan dan sosialisasi mengenai perlindungan Merek dan Rahasia Dagang bagi masyarakat pengelola UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang merupakan suatu keharusan karena pentingnya pemahaman mengenai perlindungan Merek dan Rahasia Dagang bagi produk UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang sebagai bentuk payung hukum yang juga menjaga nilai ekonomi dari suatu produk UMKM yang akan membantu meningkatkan nilai ekonomi di daerah tersebut. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat pengelola UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang yang mana diharapkan dapat sadar akan pentingnya perlindungan merek dan rahasia dagang bagi produk UMKM sebagai penunjang peningkatan nilai ekonomi daerah. Metode yang digunakan dalam mengatasi persoalan mengenai kurang sadarnya masyarakat Desa Lerep Kabupaten Semarang akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual terkhususkan pada Merek dan Rahasia Dagang terhadap produk UMKM mereka adalah melalui pembinaan atau sosialisasi pengenalan Kekayaan Intelektual khususnya Merek dan Rahasia Dagang sebagaimana merek diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam pembinaan atau sosialisasi tersebut juga memberikan gambaran mengenai definisi dari merek dan rahasia dagang, bagaimana pentingnya suatu produk dilindungi Merek dan Rahasia Dagangnya secara legal, bagaimana prosedur mendaftarkan perlindungan Merek dan Rahasia Dagang suatu produk, siapa yang berhak mendaftarkan produk ke dalam perlindungan Merek dan Rahasia Dagang, serta perbuatan apa saja yang dapat menghilangkan hak atas perlindungan Merek dan Rahasia Dagang bagi suatu produk.]]>
<![CDATA[Brand Registration as a Marketing Strategy and Customer Loyalty of Natural Color Batik in Kampung Alam Malon Village ]]>
<![CDATA[Santoso, Budi]]>;
<![CDATA[Pratomo, Inge Widya Pangestika]]>;
<![CDATA[Hidayah, Nida Nur]]>;
<![CDATA[Banna, Sabri]]>;
<![CDATA[Kusumaningtyas, Rindia Fanny]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 1 No 1 (2019): Strengthening Community and Legal Sector in Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ijals.v1i1.33735
<![CDATA[Brand is a name, symbol, mark, design or combined of them for use as an individual identity, organization or corporations on goods and services possessed of discernment with the other service. Globally, the right brands Brand will be used as strategy to market products or services,Considering the registration brand will need as an id to distinguish the results of the production of produced a person or some people in together or legal entity with the production of another person or another law office. The writer applied law and sociologicalapproach to study these issues so that the brand registration is importat to marketing product and customer loyality Batik of Malon Nature Village.]]>
<![CDATA[Diseminasi Hukum Hak Cipta pada Produk Digital di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Setiawan, Andry]]>;
<![CDATA[Kusumaningtyas, Rindia Fanny]]>;
<![CDATA[Yudistira, Ivan Bhakti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v1i01.27279
<![CDATA[Karya cipta yang dihasilkan pencipta berdasarkan rasa, karsa dan daya cipta yang ditunjang kreativitasnya menghasilkan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pencipta seperti antara lain penulis buku dan pencipta lagu dengan kemampuan dan idenya untuk menghasilkan suatu karya yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Berdasarkan prinsip keadilan dimana untuk menghasilkan karya tersebut tidaklah mudah yang memerlukan pengorbanan maka pencipta berhak atas keuntungan ekonomi atas karyanya. Hasil karya yang berupa karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi hendaknya mendapat perlindungan hukum yang memadai ditunjang dengan rasa keadilan dan sebagai penghargaan dari hasil intelektualnya. Perlindungan hak cipta terhadap pencipta dan pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 24 ayat (1) dan (2). Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah yakni hak ekonomi dan hak moral. Adanya hak ekonomi dan hak moral tersebut maka karya cipta seseorang akan memiliki nilai-nilai tersendiri, sehingga tidak mudah untuk digunakan hak miliknya untuk kepentingan komersial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kemajuan teknologi saat ini khususnya kemajuan teknologi informasi komunikasi dimana teknologi internet yang semakin mendunia tidak dapat dihindari. Internet memberikan suatu dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya akan semakin mudah mendapatkan informasi yang lebih cepat dan efisien sedangkan dampak negatifnya yaitu maraknya penggunan karya cipta tanpa ijin terhadap produk digital seperti lagu maupun buku digital (e-book). Hal ini memberikan dampak negatif pula bagi pencipta karya intelektual seperti pencipta lagu dan pencipta buku digital.]]>
<![CDATA[Peran Pengrajin Batik dan Pelaku Usaha dalam Pengembangan Usaha Batik di Kabupaten Grobogan Sebagai Upaya Pemelestarikan Motif Batik Khas Kabupaten Grobogan (Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang di Bidang Kekayaan Intelektual) ]]>
<![CDATA[Kusumaningtyas, Rindia Fanny]]>;
<![CDATA[Anitasari, Rahayu Fery]]>;
<![CDATA[Kamal, Ubaidillah]]>;
<![CDATA[Aufa, Rina]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v1i01.27280
<![CDATA[Eksistensi motif batik khas Kabupaten Grobogan dari hasil pengamatan Disperindag Kabuapten Grobogan dirasakan mulai ada penurunan, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pengrajin batik di Kabupaten Grobogan yaitu 800 pengrajin batik dan pelaku usaha dari 54 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang tersebar di 13 Kecamatan tidak menunjukkan perkembangan dalam memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan. Kepala Disperindag Kabupaten Grobogan menyatakan dibutuhkan peran atau pendampingan dari para akademisi utamanya dalam memberikan pemahaman dalam melestarikan dan menjaga eksistensi motif batik khas Kabupaten Grobogan. Karena sesuai perkembangan yang terjadi para pengrajin batik atau pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) yang secara teknis mampu memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan, justru baru memproduksi setelah adanya pesanan dikarenakan alasan kurang modal sehingga terbatas dalam membeli bahan baku untuk membatik. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Kekayaan Intelektual khususnya bagi para pengrajin batik dan pelaku usaha di Kabupaten Grobogan supaya memahami hal-hal apa saja yang terkait dengan KI khususnya yang terkait dengan pendaftaran HC motif batik khas suatu daerah sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta sekaligus menghasilkan pendapatan bagi daerah Kabupaten Grobogan. Selain itu juga pendaftaran merek untuk nama produk batiknya hingga pendaftaran paten terkait dengan teknologi pewarnaannya. Setelah para pengrajin batik dan pelaku usaha memiliki pemahaman terkait KI dan terbantu dalam permohonan pendaftaran KI (selain HC bisa Merek, Paten maupun Desain Industri) diharapkan akan muncul kesadaran dari para pembatik dan pelaku usaha untuk tetap terus memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan dan ada keinginan untuk mendaftarkan motif batik yang dihasilkan melalui pendaftaran KI. Sasaran sosialisasi ini dilaksanakan di Kabupaten Grobogan mengingat pengrajin batik dan pelaku usaha batik khas Kabupaten Grobogan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan daerah Kabupaten Grobogan.]]>
<![CDATA[PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA ONLINE BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) ]]>
<![CDATA[Kusumaningtyas, Rindia Fanny]]>;
<![CDATA[ANITASARI, RAHAYU FERY]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v1i2.28582
<![CDATA[Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu keharusan dan kewajiban bagi hak milik industri guna mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk pelanggaran Kekayaan Intelektual. Akan tetapi pendaftaran KI menjadi persoalan tersendiri bagi para pencipta maupun inventor karena dianggap pendaftaran KI terlalu rumit untuk proses pendaftarannya maupun persyaratannya, tetapi perkembangan saat ini setelah ada kerjasama antara Direktorat Jenderal KI Kementerian Hukum dan HAM RI dengan badan internasional yaitu WIPO (World Intellectual Property Organization) membuat dan merancang sistem pendaftaran online untuk pendaftaran KI, program ini dinamakan IPAS (Proyek Pengembangan Sistem Otomatis KI) untuk memberikan kemudahan bagi pemohon pendaftaran KI karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan bantuan instansi terkait atau Konsultan KI. Sosialisasi mengenai layanan Kekayaan Intelektual secara online baik yang berkaitan dengan pendaftaran KI maupun hanya untuk melihat status dari Kekayaan Intelektual apa saja yang sudah didaftarkan dan diterima pendaftarannya oleh Dirjen KI ataupun yang masih dalam tahap permohonan pendaftaran KI penting untuk diketahui masyarakat luas khususnya pelaku UMKM. Sasaran sosialisasi ini dilaksanakan di Kabupaten Batang mengingat sektor industri di Kabupaten Batang merupakan faktor penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Batang dan banyak industri potensial yang dihasilkan UMKM juga dapat dikembangkan sebagai usaha ekspor. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam mengatasi usaha mitra dalam bidang pendaftaran Kekayaan Intelektual secara online adalah melalui pembinaan atau sosialisasi mengenai pendaftaran Kekayaan Intelektual secara online. Dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi persoalan mitra adalah sebagai berikut : Pembinaan atau sosialisasi kesadaran hukum pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual; Pembinaan mekanisme tata cara pendaftaran Kekayaan Intelektual secara online di Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI; Pelatihan membuka aplikasi layanan Kekayaan Intelektual Online.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PERBURUHAN (STRATEGI DAN TIPS JITU MEMAHAMI PERJANJIAN KERJA TERKAIT PERMASALAHAN PHK) ]]>
<![CDATA[Kusumaningtyas, Rindia Fanny]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v2i1.34254
<![CDATA[Hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerja dengan pengusaha akibat adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja diatur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Melalui pembinaan dan sosialisasi mengenai Perlindungan Hukum Perburuhan (Strategi dan Tips Jitu Memahami Perjanjian Kerja terkait Permasalahan PHK). Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat kelurahan gunungpati kota Semarang dan mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Semarang yang hendak mencari lapangan pekerjaan sehingga dapat memberikan bekal ilmu pengetahuan mengenai hukum perburuhan. Metode yang digunakan adalah pembinaan dan sosialisasi mengenai hukum terkait perjanjian kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pembinaan dan sosialisasi memberikan gambaran mengenai pemahaman terkait langkah sebelum menandatangani perjanjian kerja dan langkah akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Tatacara yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut : 1. Pembinaan atau sosialisasi kesadaran hukum pentingnya Hukum Perburuhan 2. Pembinaan mekanisme tata cara menyikapi pembuatan perjanjian kerja dan langkah-langkah hukum yang dilakukan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.]]>
<![CDATA[Penerapan Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Rahasia Dagang Bagi Para Pelaku UMKM Di Desa Lerep Kabupaten Semarang Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah ]]>
<![CDATA[Salam, Syukron]]>;
<![CDATA[Kusumaningtyas, Rindia Fanny]]>;
<![CDATA[Sastroatmodjo, Sudijono]]>;
<![CDATA[Fidiyani, Rini]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i2.42124
<![CDATA[Usaha Kecil Mikro Menengah (selanjutnya disebut UMKM) merupakan industri yang berkembang dengan sangat cepat dan besar di Indonesia. UMKM ini menjadi bentuk usaha yang cukup besar di Desa Lerep Kabupaten Semarang. Pengelola UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang belum sadar akan pentingnya perlindungan merek dan rahasia dagang bagi produk UMKMnya. Adanya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai perlindungan rahasia dagang dan merek bagi produk UMKM. Melalui pembinaan dan sosialisasi mengenai perlindungan Merek dan Rahasia Dagang bagi masyarakat pengelola UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang merupakan suatu keharusan karena pentingnya pemahaman mengenai perlindungan Merek dan Rahasia Dagang bagi produk UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang sebagai bentuk payung hukum yang juga menjaga nilai ekonomi dari suatu produk UMKM yang akan membantu meningkatkan nilai ekonomi di daerah tersebut. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat pengelola UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang yang mana diharapkan dapat sadar akan pentingnya perlindungan merek dan rahasia dagang bagi produk UMKM sebagai penunjang peningkatan nilai ekonomi daerah. Metode yang digunakan dalam mengatasi persoalan mengenai kurang sadarnya masyarakat Desa Lerep Kabupaten Semarang akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual terkhususkan pada Merek dan Rahasia Dagang terhadap produk UMKM mereka adalah melalui pembinaan atau sosialisasi pengenalan Kekayaan Intelektual khususnya Merek dan Rahasia Dagang sebagaimana merek diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam pembinaan atau sosialisasi tersebut juga memberikan gambaran mengenai definisi dari merek dan rahasia dagang, bagaimana pentingnya suatu produk dilindungi Merek dan Rahasia Dagangnya secara legal, bagaimana prosedur mendaftarkan perlindungan Merek dan Rahasia Dagang suatu produk, siapa yang berhak mendaftarkan produk ke dalam perlindungan Merek dan Rahasia Dagang, serta perbuatan apa saja yang dapat menghilangkan hak atas perlindungan Merek dan Rahasia Dagang bagi suatu produk.]]>
<![CDATA[Reform of Patent Regulations in Indonesia ]]>
<![CDATA[Kusumaningtyas, Rindia Fanny]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol 2 No 2 (2016): L. Research Rev. Q. (May 2016) "Pancasila and Global Ideology: Challenges and Con ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snh.v2i01.21309
<![CDATA[Patent protection especially in Indonesia needs special attention from the Government because the patent itself is related to the field of technology which is rapidly changing and evolving in accordance with the ever-changing science and the changing conditions of society due to technological developments. This brings consequences with the development of technology, people are required to think more creatively or have creative ideas of innovation to be able to create an appropriate technology that can certainly benefit the entire community and can compete with other developing countries.]]>
