Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Abdimas Arena Hukum Law and Justice Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Law Research Review Quarterly ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional Lex Scientia Law Review Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Rindia Fanny Kusumaningtyas
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Optimizing Legal Protection for Agricultural Products as Intellectual Property Assets (Study in Central Java) Kusumaningtyas, Rindia Fanny
Law Research Review Quarterly Vol 1 No 3 (2015): L. Research Rev. Q. (August 2015) "Legal Aspects in ASEAN Economic Community Part
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v1i01.21477

Abstract

Indonesia as a member of the World Trade Organization and supporter of the idea of the ASEAN Free Trade Area has shown that the Indonesian Government strongly supports a free and open economic system. The logical consequence of Indonesia as a WTO member in accordance with the principle of pacta sunt servanda must be to obey TRIP's international agreement as an agreement with WTO members in accordance with Law No. 7 of 1994 concerning Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization. Free trade that continues to increase requires Indonesia to compete with other ASEAN countries in various sectors. Indonesia as an agricultural country, for its agricultural products is diverse and very abundant, agricultural products in Central Java are no exception. Keywords: Agricultural Products, Intellectual Property, Legal Protection
Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Virtual Currency dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang) Rindia Fanny Kusumaningtyas; Raynaldo Giovanni Derozari
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 19, No 3 (2019): Edisi September
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.509 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2019.V19.339-348

Abstract

Bank Indonesia melarang penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran yang sah sejak 2014, namun perkembangan penggunaan Bitcoin masih marak. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum dan kepastian hukum penggunaan virtual currency? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris, dimana penelitian hukum implementasi dikaitkan dengan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penggunaan virtual currency dalam transaksi elektronik sebagai alat pembayaran telah memiliki kepastian hukum menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 1541 KUH Perdata. Penggunaan virtual currency melanggar hukum berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pasal 34 PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Simpulan penelitian ini bahwa penggunaan virtual currency dapat merugikan karena nilai yang tidak pasti, namun masih berpeluang adanya transaksi menurut Pasal 1542 KUH Perdata. Saran bagi pemerintah diharapkan adanya pengaturan khusus terkait dengan peredaran virtual currency dan pengguna harus lebih berhati-hati dalam menggunakan virtual currency.
EKSISTENSI PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGANNYA (STUDI DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH) Andry Setiawan; Dewi Sulistianingsih; Rindia Fanny Kusumaningtyas
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7123

Abstract

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua yaitu hak cipta dan hak milik industri yang diantaranya merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu. Rahasia Dagang termasuk bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak rahasia dagang karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, oleh karena itu pemegang hak harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan mendapat kepastian hukum oleh negara. berdasarkan latar belakang tersebut maka munculah perumusan masalah yang pertama  bagaimana eksistensi pendaftaran Rahasia Dagang di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan kedua, bagaimana karakteristik informasi Rahasia Dagang dan perlindungan hukumnya?  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksistensi pendaftaran rahasia dagang di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana informasi Rahasia Dagang dan perlindungan hukumnya Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengahtengah masyarakat langsung. Dari hasil penelitian terdapat Rahasia Dagang yang di daftarkan pada direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mendapatkan perlindungan hukum walaupun pendaftaran Rahasia Dagang tidak diwajibkan dalam Undang-Undang. Dan mengenai perlindungan hukum Rahasia Dagang diatur dalam hukum Pidana maupun Perdata.Keywords—Trade Secret; Intellectual Property; Pendaftaran
FASILITASI KLINIK KI DAN SOSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI UMKM TERAS BULAN DI KOTA SEMARANG Rindia Fanny Kusumaningtyas; Sang Ayu Putu Rahayu; Dian Latifiani; Dina Ristanti; Nungki Wahyuni
ABDIMAS Vol 1 No 04 (2021): PENDIDIKAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

UMKM adalah bentuk usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian, kegiatan bisnis UMKM merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat. Dengan adanya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, akan tercipta berbagai produk-produk usaha dimana dalam hal ini produk-produk usaha tersebut akan menuntut perlindungan Kekayaan Intelektual agar terlindung dari persaingan-persaingan yang tidak sehat. Berdasarkan pada hal tersebut, penting adanya perlindungan dan sosialisasi bagi pemilik UMKM terkait Kekayaan Intelektual, agar kedepannya produk-produk UMKM dalam negeri dapat terus dikembangkan potensinya tanpa menghilangkan hak-hak intelektual bagi si pencipta atau pemilik hak, dalam hal ini pemilik UMKM itu sendiri. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini mengambil sasaran pada para pemilik UMKM yang tergabung dalam Paguyuban Teras Bulan yang masih awam terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual itu sendiri. Hasil penyuluhan serta pendampingan memberikan pengembangan wawasan tentang pentingnya suatu produk untuk didaftarkan Kekayaan Intelektualnya serta memberikan fasilitasi pendampingan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi produk-produk yang dimiliki oleh para pelaku UMKM. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah diperlukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut kepada para pemilik usaha anggota UMKM Teras Bulan LPMK Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan dalam kaitannya dengan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual dengan cara melakukan pendaftaran KI.
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL BAGI PERANGKAT DESA DAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BANDUNGAN Rindia Fanny Kusumaningtyas; Sang Ayu Putu Rahayu; Andry Setiawan; Dina Ristanti; Bryan Rois Putra Adyaksa
ABDIMAS Vol 2 No 05 (2022): PENDIDIKAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekayaan Intelektual adalah suatu hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Kekayaan dibagi menjadi dua yakni Kekayaan Intelektual dengan kepemilikan personal, dan Kekayaan Intelektual dengan kepemilikan komunal. Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) memiliki ciri khas yaitu bersifat kebersamaan, dalam arti bahwa keuntungan dan kepentingan yang diprioritaskan adalah kepentingan banyak orang. Kecamatan Bandungan yang berada di Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah yang kaya akan obyek wisata baik wisata alamnya yang sangat menarik, wisata budaya, peninggalan sejarah, sejarah teknologinya, maupun keanekaragam sumber daya alamnya, salah satunya ialah kesenian budaya di Kelurahan Bandungan berupa tarian dan alat musik, sedangkan di Desa Jetis mempunyai potensi dan inovasi produk berupa sabun mandi dan shampoo, begitu juga dengan desa lain di Kecamatan Bandungan yang mempunyai potensi KIK yang dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis serta hasil Ekspresi Budaya Tradisionalnya. Berdasarkan hal tersebut, penting adanya perlindungan dan pemahaman lebih lanjut bagi Perangkat Desa dan Masyarakat Kecamatan Bandungan terkait Kekayaan Intelektual Komunal yang tersebar di wilayahnya, agar ke depannya Perangkat Desa dapat lebih tanggap dalam melakukan identifikasi serta inventarisasi untuk setiap Kekayaan Intelektual Komunal demi menghindari terjadinya sengketa/konflik antar anggota masyarakat desa/daerah lain yang disebabkan oleh saling klaim kepemilikan atas suatu Kekayaan Intelektual Komunal. Hasil penyuluhan serta pendampingan memberikan pengembangan wawasan tentang pentingnya dilakukan identifikasi serta inventarisasi kebudayaan yang termasuk dalam Kekayaan Intelektual Komunal. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah diperlukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut kepada para masyarakat serta perangkat desa di Kecamatan Bandungan dalam kaitannya dengan pentingnya dilakukan identifikasi serta inventarisasi suatu Kekayaan Intelektual Komunal.
PELATIHAN DIGITAL MARKETING UNTUK UMKM DALAM UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN PEMASARAN DI DESA GADEN KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN Billy Cessar Bimara; Muhammad Quthbil Irsyad; Alfattan Nur Hibatulloh; Fitriyah Muzdalifah; Rindia Fanny Kusumaningtyas
ABDIMAS Vol 2 No 05 (2022): PENDIDIKAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Gaden merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten yang termasuk dalam desa miskin ekstrem. Mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani dan terdapat beberapa UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di desa. Salah satu permasalahan UMKM di desa tersebut adalah dalam hal pemasaran. Oleh karena itu, tim KKN UNNES Giat 2 mengadakan pelatihan digital marketing menggunakan aplikasi Shopee dengan tujuan mengatasi permasalahan pemasaran dan diharapkan meningkatkan pendapatan UMKM. Kegiatan dalam pelatihan tersebut diantaranya sosialisasi pengenalan aplikasi shopee, tutorial foto produk yang lebih menarik, tutorial membuat akun shopee, dan tutorial berjualan dan mengirim produk yang dilaksanakan di Aula Balai Desa Gaden. Terdapat 16 UMKM yang tergabung dalam pelatihan dengan didampingi untuk membuat akun shopee, cara mendaftarkan usaha ke shopee, cara foto produk yang baik dan benar serta tips dan trik menjual produk di shopee.
FILOSOFI KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT DARI SUDUT PANDANG HUKUM KONTRAK Sang Ayu Putu Rahayu; Rahayu Fery Anitasari; Rindia Fanny Kusumaningtyas
Arena Hukum Vol. 13 No. 2 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.3

Abstract

AbstractProduction sharing contract is a type of cooperation contract used by the Government of the Republic of Indonesia in carrying out oil and gas management. The concept of production sharing has changed several times, where the latest was the change of cost recovery scheme to gross split. The changed type of production sharing contract become the basis for examining the philosophical level related to its existence. This normative research uses prescriptive legal and conceptual approach. Based on the results of the research, similar characteristics were found that the types of production sharing contracts remain used  even even with  different schemes. Therefore the principle of responsive competition and the principle of proportionality sharing must exist as a philosophical foundation in its implementation.AbstrakKontrak bagi hasil merupakan jenis kontrak kerja sama yang digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan pengelolaan minyak dan gas bumi. Perubahan konsep bagi hasil mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir terjadi adalah perubahan skema cost recovery menjadi skema gross split. Perubahan jenis kontrak bagi hasil menjadi dasar untuk meneliti dari tataran filosofis terkait eksistensinya. Artikel ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundangan serta konseptual yang disajikan secara preskriptif. Berdasarkan pada hasil penelitian, maka ditemukan karakteristik yang serupa bahwa yang digunakan tetap jenis kontrak bagi hasil meski dengan skema yang berbeda, oleh karena itu prinsip kompetisi responsif serta prinsip bagi hasil proporsional layaknya tetap menjadi landasan filosofis dalam pelaksanaannya.
SOSIALISASI DAN KONSULTASI PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF DALAM PENGEMBANGAN USAHA DI KOTA SEMARANG Rindia Fanny Kusumaningtyas; Sang Ayu Sang Ayu; Andry Andry; Dina Dina; Afifah Afifah; Alfan Puji Nugraha
ABDIMAS Vol 3 No 05 (2023): PENDIDIKAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekayaan Intelektual adalah suatu hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Kreasi atau karya-karya intelektual yang diciptakan oleh para kreator, inventor, desainer maupun pencipta, entah apakah diciptakan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi properti terhadap karya-karya intelektual tersebut. Untuk memberikan perlindungan atas Kekayaan Intelektual tersebut, pemerintah memberikan suatu hak kepada Pencipta atau yang bertanggung jawab atas karya cipta tersebut untuk dapat memanfaatkan karya mereka sehingga dapat memberikan manfaat baik moral maupun ekonomis kepada pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Metode yang digunakan adalah melalui sosialisasi dan konsultasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual untuk mendorong Ekonomi Kreatif bagi pelaku UMKM di Kota Semarang. Dalam sosialisasi tersebut juga memberikan gambaran mengenai bagaimana proses pendaftaran produk Ekonomi Kreatif, seberapa penting suatu produk Ekonomi Kreatif harus didaftarkan, serta keuntungan dari didaftarkannya suatu Ekonomi Kreatif pada DJKI. Adapun prosedur kerja yang dilakukan untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan adalah terfokus pada upaya pemberian informasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hukum Kekayaan Intelektual dalam mendorong Ekonomi Kreatif bagi pelaku UMKM di Kota Semarang. Kegiatan ini dikemas dalam beberapa tahapan yaitu sosialisasi dan dilanjutkan pelayanan konsultasi dan pendampingan.
The Urgency of Organizing Insurtech in Improving Insurance Services Based on POJK No. 13/POJK.02/2018 Regarding Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector Rindia Fanny Kusumaningtyas; Ristina Yudhanti; Afifah Widyastuti
Pandecta Research Law Journal Vol 18, No 2 (2023): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v18i2.47666

Abstract

The business sector needs to invest in building information technology architecture to leverage tools and services offered by digital transformation, one of which is the insurance sector with its Insurtech. The presence of Insurtech with its digital services is expected to drive increased financial inclusion in the insurance sector by reaching the public through fast and limitless services. Behind the opportunities presented by the Insurtech industry, there are challenges to be faced. The research problem in this study is how the implementation of customer data protection in the implementation of Insurtech based on Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.02/2018 on Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. The purpose of this research is to analyze and explain how the implementation of customer data protection in the implementation of Insurtech based on Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.02/2018 on Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. The research method used in this study is a qualitative research method, using a socio-legal approach. The results of the study show the urgency of Insurtech based on Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.02/2018 involving the analysis of regulations and interviews with PT Prudential Life Assurance, PT Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, and PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. The results include the implementation of customer data protection, BPJS Kesehatan's service innovations, PT Jasa Raharja's role in accident insurance claims, and the digital transformation of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia through the FitAja application.
Brand Registration as a Marketing Strategy and Customer Loyalty of Natural Color Batik in Kampung Alam Malon Village Santoso, Budi; Pratomo, Inge Widya Pangestika; Hidayah, Nida Nur; Banna, Sabri; Kusumaningtyas, Rindia Fanny
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 1 No. 1 (2019): Strengthening Community and Legal Sector in Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v1i1.22797

Abstract

rand is a name, symbol, mark, design or combined of them for use as an individual identity, organization or corporations on goods and services possessed of discernment with the other service. Globally, the right brands Brand will be used as strategy to market products or services,Considering the registration brand will need as an id to distinguish the results of the production of produced a person or some people in together or legal entity with the production of another person or another law office. The writer applied law and sociologicalapproach to study these issues so that the brand registration is importat to marketing product and customer loyality Batik of Malon Nature Village.
Co-Authors Abdullah, Ibadurrahman Hanan Afifah Afifah Afifah Widyastuti Alfan Puji Nugraha Alfattan Nur Hibatulloh Andry Andry Andry Setiawan Andry Setiawan, Andry Anitasari, Rahayu Fery Aritenesa, Dwiputra Aufa, Rina Banna, Sabri Banna, Sabri Billy Cessar Bimara Bryan Rois Putra Adyaksa Cahya Wulandari Dewi Sulistianingsih Dian Latifiani Dina Dina Dina Ristanti Dwi Budi Santoso Fitriyah Muzdalifah Hidayah, Nida Nur Hidayah, Nida Nur Kholis Roisah Muhammad Quthbil Irsyad Nungki Wahyuni Pratomo, Inge Widya Pangestika Pratomo, Inge Widya Pangestika Rahayu Fery Anitasari Rahayu, Sang Ayu Putu Raynaldo Giovanni Derozari Rini Fidiyani Ristina Yudhanti Sang Ayu Sang Ayu Sudijono Sastroatmodjo, Sudijono Sulistyaningsih, Dewi Syukron Salam, Syukron Ubaidillah Kamal Widyastuti, Afifah Yudistira, Ivan Bhakti