Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Revitalisasi Ruang UKS untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di SDN 2 Sidorejo Kecamatan Sukorejo Galih Ajeng Ullifah; Apdha Triwulan Hafsarini; Alvin Adittya Irawan; Ferry Irawan Febriansyah
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 6 (2023): September
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8379174

Abstract

Secara umum, UKS memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pencapaian belajar peserta didik dengan mengamalkan gaya hidup sehat serta meningkatkan kesehatan peserta didik. Selain itu, UKS juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara harmonis dan optimal, dengan tujuan akhir membentuk manusia Indonesia yang berkualitas. Secara khusus, UKS bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan perilaku anggota sekolah yang sehat dan mandiri. Selain itu, UKS bertujuan untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, rumah, dan masyarakat, sehingga mereka dapat melindungi diri mereka dari pengaruh buruk lingkungan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. UKS sangat penting bagi Sekolah Dasar, dan untuk mencapai tujuan UKS, diperlukan partisipasi dari seluruh elemen yang ada di sekolah dan juga dalam lingkungan masyarakat, termasuk guru, orang tua, dan peserta didik. Semua ini bertujuan untuk membentuk pola hidup sehat yang dapat menjadi teladan dan sikap positif bagi anak-anak.
Cumulated Lawsuit And Tort: Legal Reasoning of Judges and Major Decision’s Ratio Decidendi (Study of Supreme Court Decision No. 575 K/Pdt/1983 and Supreme Court Decision No. 2686/Pdt/1985) Aries Isnandar; Vanka Lyandova; Yogi Prasetyo; Ferry Irawan Febriansyah; Alfalachu Indiantoro; Ucuk Agiyanto
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 2, December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i2.1332

Abstract

ABSTRACT Purpose of Study: This research aimed at analyzing Supreme Court Decision No. 575 K/Pdt/1983 and Supreme Court Decision No. 2686/Pdt/1985 concerning cumulative lawsuits and tort according to the judge's legal reasoning.  Methodology: This is library research using the normative juridical method. The approach used was the statutory approach. The statutory approach was carried out by analyzing Supreme Court Decision No. 575 K/Pdt/1983 and Supreme Court Decision No. 2686/Pdt/1985 in the context of the cumulative lawsuit and tort section. Result: This research found that even though unlawful acts and contracts are conventionally separated, there are still issues regarding overlapping understandings of the concepts of tort, cumulative lawsuit, and default in law. For example, there is an act by one party that, on the one hand, can be classified as an unlawful act, but it also has a contractual element. Similarly, one party’s actions have contractual consequences for the other party, but they can also result in liability based on tort. This condition causes several parties to accumulate lawsuits for unlawful acts and defaults at the same time. Supreme Court accepted the cumulative lawsuit in decision No. 575 K/Pdt/1983 and Supreme Court Decision No. 2686/Pdt/1985, indicating that it does not violate procedural law. Applications of this study:  This research is useful for analyzing Supreme Court Decision No. 575 K/Pdt/1983 and Supreme Court Decision No. 2686/Pdt/1985. These Supreme Court decisions have a ratio decidendi or jurisprudence that a cumulative lawsuit is permitted and it does not violate procedural law. Novelty: There are no previous researchers who conducted a legal analysis of the Supreme Court's decision, even though the Supreme Court is the jurisprudence in cases or legal issues of cumulative lawsuits and tort.   Keywords: Cumulation, Against the Law, Default, Decision, Ratio Decidendi  ABSTRAK  Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung No. 2686/Pdt/1985 tentang gugatan kumulatif dan perbuatan melawan hukum menurut penalaran hukum hakim.  Metodologi: Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983 dan Putusan MA No. 2686/Pdt/1985 dalam konteks gugatan kumulatif dan pasal perbuatan melawan hukum.  Hasil: Penelitian ini menemukan bahwa meskipun perbuatan melawan hukum dan perjanjian dipisahkan secara konvensional, masih terdapat permasalahan mengenai tumpang tindih pemahaman tentang konsep gugatan, gugatan kumulatif, dan wanprestasi dalam hukum. Misalnya, ada perbuatan salah satu pihak yang di satu pihak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi juga mengandung unsur perjanjian. Demikian pula, tindakan satu pihak memiliki konsekuensi kontraktual bagi pihak lain, tetapi tindakan tersebut juga dapat mengakibatkan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Kondisi ini menyebabkan beberapa pihak menumpuk tuntutan atas perbuatan melawan hukum dan wanprestasi secara bersamaan. Mahkamah Agung menerima gugatan kumulatif dalam putusan No. 575 K/Pdt/1983 dan Putusan MA No. 2686/Pdt/1985, yang berarti tidak melanggar hukum acara.  Aplikasi penelitian ini: Penelitian ini berguna untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung No. 2686/Pdt/1985. Putusan Mahkamah Agung ini memiliki ratio decidendi atau yurisprudensi bahwa gugatan kumulatif diperbolehkan dan tidak melanggar hukum acara.  Kebaruan/Orisinalitas: Belum ada peneliti terdahulu yang melakukan analisis hukum terhadap putusan MA, padahal MA merupakan yurisprudensi dalam perkara atau permasalahan hukum kumulatif gugatan dan perbuatan melawan hukum. Kata kunci: Kumulasi, Melawan Hukum, Wanprestasi, Putusan, Rasio Decidendi
Juridical Reasoning for the Distribution of Pharmaceutical Preparations that Failed the Efficacy Test in Court Decisions Ferry Irawan Febriansyah; Richard Tomlins; Ulya Shafa Firdausi; Yusuf Adam Hilman
Jurnal Jurisprudence Vol. 14, No. 1, June 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v14i1.4094

Abstract

ABSTRACT Purpose of thestudy (Tujuan) : The purpose of this research is to determine the judge's considerations in imposing sanctions on pharmaceutical distributors who do not meet the efficacy and quality standards by the Ponorogo district court decision Number 115/Pid.Sus/2023/PN Png using juridical analysis.  Methodology (Metodologi): The methodology used is a normative research method or library research method. Results (Temuan): The results of this research are that there are cases of distribution of drugs that do not match the efficacy and quality, violating the protection rights of consumers. The government and BPOM are expected to pay more attention to the pharmaceutical production process and provide education to the lay public in the pharmaceutical sector so that the public obtain safe and quality pharmaceutical products. Ponorogo District Court Decision Number 115/Pid, Sus/2023/PN Png The panel of judges considered evidence, legal interpretation, and ethics during the trial. This case violates Law Number 36 of 2009 Article 196 concerning Health. By considering this, circumstances emerged that mitigated and aggravated the defendant and also used the theory of will and the theory of knowledge so that he was charged with imprisonment for 1 (one) year and a fine of IDR 5,000,000.00 (five million rupiah) provided that the fine was not paid to be replaced by imprisonment for one month. The decision at the Ponorogo District Court provides a solid foundation for future courts in handling similar cases. Applications of this study (Kegunaan): The use of this research can be an in-depth understanding of the decision ratio in the Ponorogo District Court Decision for both perpetrators, legal practitioners, academics, and policymakers for future directions. Novelty/ Orginalty of this study (Kebaruan/Orisinalitas): The difference with previous studies is that the focus of this research is the location of the research, the type of drug used and the district court decision