Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum LEGAL BRIEF
Abd Asis
Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Legal assistance agencies for children as criminal action victims in criminal justice processes Dewi Athirah Aksan; M Said Karim; Abd Asis
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 11, No 3 (2020): December 2020
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v11i3.4249

Abstract

Children who need special protection if they are in an environment full of violence or tend not to care. The legal aspects of child protection need to be considered because legal protection of children and juvenile justice is one way to protect children in their future growth. Cases of violence against children are rife in Indonesia, namely acts of violence such as abuse, harassment and acts of sexual violence. This type of research is normative-empirical legal research at the Makassar Legal Aid Institute, the Indonesian Women's Association for Legal Assistance for Makassar Justice, the HARS Legal Aid Institute, and the Law Faculty Consultation and Legal Aid Unit at Hasanuddin University. The data source of this research is primary data from interviews and secondary data from literature studies, namely collecting data and legislation, books of scientific work, and opinions of experts. The study uses quantitative data analysis by combining secondary data obtained from literature. The results of this study concerning the forms of legal aid provided by LBH for children as victims included sociological assistance, monitoring of hearings in the court, and diversion assistance. While the optimization of services provided by LBH in handling children dealing with the law in this case the victim's child has not been effective.How to cite item: Aksan, D., Karim, M., Asis, A. (2020). Legal assistance agencies for children as criminal action victims in criminal justice processes. Jurnal Cakrawala Hukum,11(3). 313-322. doi:10.26905/idjch.v11i3.4249.
Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak Ariefulloh Ariefulloh; Abd. Asis; Maskun Maskun
Jambura Law Review Volume 1 No. 2 July 2019
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (874.793 KB) | DOI: 10.33756/jalrev.v1i2.2077

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pelanggar lalu lintas oleh anak pasca penerapan e-tilang dan bentuk tindak lanjut oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang ditilang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical research). Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan kebutuhan penelitian ini,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pelanggar lalu lintas oleh anak dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sistem peradilan pidana anak dan peraturan pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Penindakan terhadap pelanggar anak, dilakukan dengan meneruskan berkas pelanggaran anak yang bersangkutan ke Pengadilan dan dijatuhi sanksi berupa denda. Penindakan lanjutan oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang ditilang di Kab, Konawe adalah dalam bentuk penjatuhan sanksi Pidana Denda. Aparat penegak hukum masih belum menerapkan UU SPPA khususnya dalam penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
PERSOALAN HUKUM NELAYAN DAN KELOMPOK NELAYAN DI KABUPATEN TAKALAR Abd. Asis; Slamet Sampurno; Amir Ilyas; Dara Indrawati; Audyna Mayasari Muin; Kadarudin
The Juris Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v2i2.55

Abstract

Geographically, Takalar Regency is mostly surrounded by the ocean and also borders the Makassar Strait, although geographically it is not the same as other regencies such as those in South Sulawesi (for example Selayar Islands Regency) but according to BPS Takalar Regency that sectors that have contributed Takalar's economy is very large, it is still in the agricultural sector, which is 49.94 percent, with the fisheries sub-sector contributing around 36.73 percent, thus the Regional Government of Takalar Regency should pay more attention to the lives of fishermen so that the fishermen do not change professions to jobs that on land.
PENEGAKAN HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR Nurhuda Kika; Muhadar Muhadar; Abd Asis
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5701

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, disertai data empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, semua data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dapat dilihat dari 2 (dua) faktor yakni, pertama faktor intern yang meliputi: faktor pendidikan dan faktor individu, dan kedua faktor ekstern yang meliputi: faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, dan faktor perkembangan global. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku curanmor ada dua, yakni preventif dan represif. Upaya preventif antara lain memberikan bimbingan dan penyuluhan, meningkatkan aktivitas olah raga dan seni, Sedangkan upaya represif antara lain melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pencurian, dan engadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti yang di sita serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.
PENGATURAN KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP DI INDONESIA Abd. Asis; Slamet Sampurno S.; Marthen Napang; Dara Indrawati; Siti Isti Dwi Pratiwi; Ervinadia Ghita Syahfitri
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5634

Abstract

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kapal pengangkut ikan hidup berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.15/PERMEN-KP/2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengangkutan ikan hidup, serta mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Aturan ini juga mengatur agar kapal pengangkut ikan hidup harus sesuai spesifikasi dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur yakni kapal yang memiliki palkah yang dirancang untuk mengangkut ikan hidup, memiliki sirkulasi air atau memiliki sirkulasi udara (aerator).
Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands Muhammad Fauzi Ramadhan; Abd. Asis; Audyna Mayasari Muin
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.361 KB) | DOI: 10.35335/legal.v11i3.410

Abstract

Law enforcement of illegal fishing in the waters of Pangkajene and the islands has not been effective. This research is an empirical normative research, combining the normative legal approach to legislation with empirical elements in the form of interviews. The results of the study show that law enforcement of criminal acts in the field of fisheries in the Pangkajene and archipelagic waters has not been effective, this is due to a conflict of norms between one regulation and another related to the marine and fisheries sector, which causes law enforcement officers to find it difficult to implement which rules to enforce. In addition, the existence of an ego-sectoral relationship between law enforcement officers causes law enforcement to still not go hand in hand with each other and the ability of prosecutors and judges to complete the mighty crime of illegal fishing in the Pangkajene and Kepualuan districts.
Analysis of Evidence for the Crime of Money Laundering That Does Not Require Preliminary Proof of the Predicate Crime Musdayanti; Abd. Asis; Audyna Mayasari Muin
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.651 KB) | DOI: 10.35335/legal.v11i5.517

Abstract

This study aims to analyze the the Legislative Ratio Article 69 UURI No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering that Does Not Require Proof of Excess Preliminary Crime in the Crime of Money Laundering. The research was conducted using a normative juridical research method using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study indicate that the process of handling money laundering cases is essentially very dependent on the original crime as contained in the provisions of Article 2 UURI No. 8 of 2010 which is an element in the crime of money laundering must come from a criminal act. In line with the above basis, Article 69 has been formulated which reads “In order to be able to carry out investigations, prosecutions, examinations in court proceedings against the crime of money laundering, it is not necessary to first prove the original crime”. Where the crime of money laundering can be investigated, prosecuted, and brought to court without having to first prove the original crime and not having to wait for the verdict of the predicate crime which has permanent legal force (inkracht).
Co-Authors Ariefulloh Ariefulloh Audyna Mayasari Muin Audyna Mayasari Muin Dara Indrawati Dara Indrawati Dewi Athirah Aksan Ervinadia Ghita Syahfitri Ilyas, Amir Kadarudin Kadarudin M Said Karim Marthen Napang Maskun Muhadar Muhadar Muhammad Fauzi Ramadhan Musdayanti Nurhuda Kika Siti Isti Dwi Pratiwi Slamet Sampurno Slamet Sampurno S.