Shalmont, Jerry
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Upaya Sektor Perbankan Guna Menanggulangi Tingginya Non-Performing Loan Pada Masa Pandemi Covid-19 Darmawan, Grace I.; Shalmont, Jerry; Nathanael, Alvin; Tania, Fenyo Ezra; Kandiah, Nitta
JATISWARA Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.374

Abstract

Meningkatnya penyebaran dan jumlah kasus COVID-19 yang pesat di Indonesia menyebabkan terjadinya pembatasan aktivitas masyarakat yang berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berdampak negatif pada ekonomi dibuktikan dengan adanya penurunan nilai ekspor dan impor Indonesia serta kapasitas investasi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 telah mencapai minus 5,32%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restrukturisasi kredit, khususnya penurunan suku bunga dan/atau perpanjangan jangka waktu kredit merupakan upaya yang paling efektif dalam menanggulangi kasus kredit bermasalah pada sektor perbankan di masa pandemi COVID-19 sebab kedua langkah tersebut paling dapat meminimalisir kerugian bank sekaligus mempermudah debitur melunasi utangnya. Bank Indonesia, OJK beserta LPS saling berkoordinasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam rangka menangani bank bermasalah guna menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, dengan menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara.
Indonesia's Carbon Trading as a Decarbonization Effort in Achieving the Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Target Hadi, Kharren; Shalmont, Jerry
Pandecta Research Law Journal Vol. 20 No. 1 (2025): June (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v20i1.16181

Abstract

Carbon trading is one of the instruments in efforts to reduce emissions and encourage decarbonization. As a country with significant emissions, Indonesia contributes to global emissions reductions through carbon trading mechanisms conducted directly or through the Indonesia Carbon Market (IDXCarbon). However, carbon trading in Indonesia faces challenges such as lack of participation and issues that influence businesses decision to participate. This study aims to analyze the causes of low carbon trading in Indonesia and evaluate companies' efforts to reduce emissions, using empirical normative research methods, as well as qualitative data analysis with inductive methods. The results show that Indonesia's carbon trading is currently mandatory for the energy sector - power generation subsector, especially coal-fired power plants as the largest emission-contributing sector. While other sectors are still implementing carbon trading voluntarily. However, the obligation has not been followed by strict sanctions such as fines, but only administrative sanctions which are considered less effective. Therefore, there is a need for additional arrangements regarding fines. In addition, former President Joko Widodo's statement at the inauguration of IDXCarbon that Indonesia's carbon trading potential through the carbon exchange could reach Rp3,000 trillion has not been optimized, as evidenced by the low frequency of transactions and limited market participation. On the other hand, carbon trading has also not become the main choice for listed companies as a form of decarbonization, but only as an additional option to reduce their emissions.
Kajian Normatif terhadap Konstruksi Hukum Kerja Sama Waralaba Menantea dan Implikasinya bagi Franchisee Anneke Catlynne Gunawan; Nasution, Ariaghali Gerard Achmad; Gunadi, Chaterine Grace; Kam, Jaffray Paul; Nugraha, Quinncy Quillon; Shalmont, Jerry
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5044

Abstract

Karya tulis ini mengkaji permasalahan hukum dalam praktik waralaba yang dilakukan oleh Menantea, sebuah perusahaan minuman yang mulai menawarkan jenis kerjasama berupa waralaba mulai Agustus 2021, hanya 4 (empat) bulan sejak awal berdirinya pada April 2021. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, yang mensyaratkan bahwa usaha baru dapat diwaralabakan setelah beroperasi sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut. Selain itu, Menantea juga belum memenuhi kewajiban administratif berupa kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran yang terjadi, pertanggungjawaban hukum yang seharusnya dikenakan, serta perlindungan hukum bagi mitra waralaba yang dirugikan. Kajian ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap regulasi yang berlaku dan diperkuat dengan referensi dari sumber-sumber hukum yang kredibel. Temuan menunjukkan adanya pelanggaran substantif dan administratif dalam praktik waralaba Menantea, yang berimplikasi pada potensi sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Kajian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi waralaba dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi mitra usaha.