Garuda - Garba Rujukan Digital

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA CIMAHI TAHUN 2016 Yoghi Arief Susanto; Dede Kania; Burhanuddin Burhanuddin
Asy-Syari'ah Vol 20, No 2 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i2.3079

AbstractLegal assistance is a constitutional right of every citizen that is non-derogable rights as an effort to fulfil access to justice and equality before the law, especially for the poor and who doesn’t understand law. The implementation of legal assistance in the Cimahi Religious Court are not optimum due to lack of information, the presence of individuals who seeks personal benefits, and a common sense of high cost advocate services. This study is aimed to determine the implementation of legal assistance for the poor in the Cimahi Religious Court along with its supporting factors. This research is a qualitative research with descriptive analytical method and an empirical juridical approach. The utilized data are primary and secondary data. Data collection is done by interview techniques and literature studies. The implementation of legal assistance in the Cimahi Religious Court is still not effective due to legal factors, law enforcement factors, facilities, community factors and cultural factors. The inhibiting factor in legal assistance is a lack of socialization, difficult access for the community, and a culture in apparatus seeking personal gain. Supporting factors in legal assistance include good relations between legal aid agencies, increased awareness of the Village apparatus and KUA, and the existence of Cimahi Religious Court Website.Keywords:legal assistance, equality before the law, poor society. AbstrakBantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang bersifat non derogable rights sebagai upaya mewujudkan Acces to Justice dan Equality Before The Law terutama untuk masyarakat miskin dan buta hukum. Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Cimahi masih kurangnya informasi bantuan hukum, adanya oknum yang mencari keuntungan pribadi, dan anggapan mahalnya jasa advokat membuat pelaksanaan bantuan hukum belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Cimahi beserta faktor penghambat dan penunjangnya. Penelitian menggunkn penelitian kualitatif dengan metode Deskriptif Analitis dn pendekatan Yuridis Empiris. Data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Agama Cimahi masih belum efektif karena faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor penghambat dalam bantuan hukum adalah kurangnya sosialisasi, akses masyarakat yang masih sulit, dan ada budaya di aparat yang mencari keuntungan pribadi. Faktor penunjang dalam bantuan hukum diantaranya adanya hubungan baik antar lembaga pemberi bantuan hukum, meningkatnya kesadaran perangkat Desa, KUA dan ada Website Pengadilan Agama Cimahi.Kata Kunci :Bantuan Hukum, Equality Before The Law, Masyarakat Miskin

PENERAPAN PASAL 178 AYAT (2) HIR DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH NOMOR 45/PDT.G/2017/MS.ACEH TENTANG CERAI TALAK H Hidayatullah; Burhanuddin Hamnach
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 1, No 2 (2020): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v1i2.9911

The judiciary is organized into two levels, the first level of justice is Religious Court/Syar'iyah Court, and the court of appeal is the Religious High Court/Provincial Syar'iyah Court. These two trials are referred to as judex facti. The judex facti function is carried out through several stages, is: formulating facts, looking for cause and effect relationships and figuring out probabilities. So, the background of this research is related to the application of judex facti in Aceh Syar'iyah Court. Based on the analysis of the data carried out, it is concluded that the Judex Facti of the Aceh Syar'iyah Court in trying and deciding divorce case Number 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh has tried to apply in accordance with the principles of law and legislation in force. That is in the ruling the Aceh Syar'iyah Court panel of judges had given maximum consideration to the reasons for the comparison in filing an appeal. However, there are still shortcomings and anomalies related to the reasons for the comparison in submitting a request so that the 10-grand dowry that has not been paid in full is not granted by the panel of judges of the Syar'iyah Court. Because of this, the judiciary of the Aceh Syar'iyah Court was judged to have shortcomings and was not optimal in applying the law. Although in authority the panel of judges may not grant the demands of the comparator as long as they do not conflict with applicable laws and regulations. If judged from the whole, the judex facti of the Aceh Syar'iyah Court has implemented it in accordance with the applicable laws and regulations.

IMPLEMENTASI LAYANAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) SAAT PANDEMI COVID-19 HUBUNGANNYA DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Burhanuddin Hamnach; Ah. Fathonih; Aden Rosadi; Eneng Nuraeni
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 3, No 1 (2022): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v3i1.17518

Artikel ini menganalisis tentang upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas administrasi berperkara di pengadilan. Mahkamah Agung RI melakukan inovasi dengan memanfaatkan media informasi dan teknologi dalam memberikan layanan berperkara melalui media elektronik (e-court). Inovasi yang dilakukan itu merupakan wujud bahwa Mahkamah Agung RI sangat respon terhadap kebutuhan di era 4.0, terlebih di saat pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan juga Indonesia. Namun demikian, penggunaan E-Court dalam beradministrasi perkara di Pengadilan di Indonesia adalah suatu hal yang baru dan tentu akan menimbulkan beragam persoalan, baik dari norma hukumnya maupun dari segi kesiapan lembaga peradilan serta masyarakat yang berperkara, khususnya di Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini. Pertama : untuk mengkaji implementasi layanan perkara secara elektronik (e-court) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19. Kedua, untuk mengkaji hambatan layanan perkara secara elektronik (e-court) di Pengadilan Agama saat Covid-19 hubungannya dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode deskriptif analitis, dan analisis menggunakan library research. Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, implementasi layanan perkara secara elektronik (e-court) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19 kurang maksimal. Hal ini karena masih minimnya informasi dan sosialisasi serta keharusan pihak untuk datang ke Pengadilan untuk aktivasi akun. Kedua, struktur, substansi dan budaya hukum merupakan factor hambatan dalam layanan perkara secara elektronik (e-court) di Pengadilan Agama, terlebih di saat pandemi Covid-19, yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berperkara.

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG DAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BANDUNG Shania Anwar; Ramdani Wahyu Sururie; Burhanuddin Hamnach
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 2, No 2 (2021): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v2i2.14338

AbstractMediation is an alternative method of dispute resolution that can be used by the parties in litigation such as at religious courts and non-litigation at BPSK. The implementation of mediation is generally the same at both institutions. The purpose of this study was to determine the basis, implementation and effectiveness of mediation at the both. This type of research is empirical juridical approach. The sources used primary and secondary data from various related literatures and interviews with mediators.The results is: First, the legal basis for mediation in the Religious Courts is Perma Number 1 of 2016 and BPSK it refers to Perma Number 8 of 1999 which is then specifically regulated in Kepmenperindag Number 350/MPP/Kep/12/2001. Second, mediation in the Religious Courts is a procedure that must be passed before the trial. While in BPSK, mediation is the stage of the trial. Third, the effectiveness of mediation at the Bandung Religious Court is very low, based on data obtained from January to September 2020, only 14 cases successful mediation out of 410 cases. In BPSK, mediation can be said to be effective, from the data obtained from October 2019 to June 2020 there were 6 cases that completed mediation, 4 of which were successful and 2 reached deadlocks.Keywords: Meditation, Alternative Dispute Resolution, Religious Courts, BPSK. AbstrakMediasi ialah metode alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan para pihak secara litigasi seperti di Pengadilan agama dan non litigasi di BPSK. Pada kedua lembaga tersebut pelaksanaan mediasi pada umumnya sama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui landasan, pelaksanaan dan efektivitas mediasi pada kedua lembaga tersebut. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber yang digunakan meliputi data primer dan sekunder dari berbagai literatur yang berhubungan dan hasil wawancara dari mediator.Hasil penelitian ini meliputi: Pertama, landasan hukum mediasi di Pengadilan Agama adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan di BPSK mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 kemudian diatur secara khusus dalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Kedua, mediasi di Pengadilan Agama merupakan prosedur yang harus dilalui sebelum persidangan. Sedangkan di BPSK, mediasi merupakan tahap persidangan. Ketiga, efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Bandung sangat rendah, berdasarkan perolehan data dari bulan Januari hingga September 2020, mediasi yang berhasil hanya 14 perkara dari 410 perkara. Sedangkan di BPSK mediasi dapat dikatakan efektif, dari data yang diperoleh rentang bulan Oktober 2019 hingga Juni 2020 ada 6 kasus yang menempuh mediasi, 4 di antaranya berhasil dan 2 menemui jalan buntu.Kata Kunci: Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama, BPSK.

The Role of Jurisprudence in The Application of Substitute Heirs Concept in Indonesia Burhanuddin, Burhanuddin
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 17, No 2 (2023): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i2.29271

The position of successor heirs in Indonesia lacks clear legal regulations, necessitating reliance on jurisprudence as a guiding framework for law enforcement officials. This study explores the benefits of jurisprudence in shaping the development of successor heirs' rights in Indonesia. Employing a normative juridical approach, the research relies on descriptive analysis and library research. The findings highlight two significant advantages of jurisprudence in this context. Firstly, jurisprudence clarifies material legal aspects by integrating provisions concerning successor heirs into Indonesia's legal system, notably through Article 185 of the Compilation of Islamic Law. This integration fosters legal coherence and clarifies successor heirs' rights and obligations. Secondly, jurisprudence aids in formal legal aspects by ensuring the completeness of administrative data for inheritance litigation in the Religious Court. This enhances procedural fairness and facilitates efficient resolution of cases involving successor heirs. Jurisprudence contributes to legal certainty, fairness, and societal benefits in inheritance matters. Its role in interpreting and supplementing existing laws underscores its importance in navigating legal complexities and ensuring justice for successor heirs in Indonesia. Posisi ahli waris pengganti di Indonesia membutuhkan perhatian mendalam karena ketidakjelasan dalam peraturan hukum yang mengaturnya. Kurangnya regulasi secara eksplisit mengenai ahli waris pengganti menuntut pihak penegak hukum untuk mengandalkan sumber hukum lain sebagai pedoman dalam penyelesaian kasus terkait. Yurisprudensi menjadi penting dalam membantu hakim memutuskan kasus-kasus semacam itu. Penelitian ini bertujuan untuk menggali manfaat kaidah yurisprudensi terhadap ahli waris pengganti dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia, menggunakan pendekatan yuridis normatif serta metode analisis deskriptif dan penelitian perpustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa kaidah-kaidah hukum yurisprudensi memberikan kejelasan terhadap kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum Indonesia, termasuk melalui Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, yurisprudensi juga membantu dalam aspek formalitas hukum dengan memastikan kelengkapan data administratif untuk proses peradilan di Pengadilan Agama. Dengan demikian, yurisprudensi dianggap dapat memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum bagi masyarakat terkait kasus kewarisan yang melibatkan ahli waris pengganti

Perlindungan Lingkungan dan Hak Asasi Manusia dalam Proyek Kereta Cepat Indonesia–China Burhanuddin, Burhanuddin
Bina Hukum Lingkungan Vol. 9 No. 1 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v9i1.304

ABSTRAKTantangan hukum yang terkait dengan proyek Kereta Cepat Indonesia – China (KCIC) dalam konteks perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia di Indonesia. Proyek ini telah menimbulkan perdebatan yang intens, khususnya terkait dengan dampak lingkungan dan sosialnya yang kontroversial. Organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Jawa Barat menyoroti berbagai masalah, termasuk rusaknya rumah dan kehilangan lahan pertanian akibat pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons pemerintah terhadap tuntutan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia terkait proyek KCIC, serta mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Metode penelitian melibatkan studi dokumentasi dari laporan WALHI Jawa Barat, pemerintah, serta berita terkait proyek KCIC, dan juga wawancara dengan tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons pemerintah dan PT KCIC terhadap tuntutan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia masih belum memadai. Dampak sosial seperti kerugian ekonomi akibat rusaknya rumah dan lahan pertanian menunjukkan bahwa upaya penanganan masih kurang optimal. WALHI Jawa Barat terus mengadvokasi untuk penyelesaian yang adil bagi masyarakat yang terdampak serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pembahasan menekankan perlunya peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta implementasi proyek infrastruktur. Ini diharapkan dapat mengurangi konflik dan memastikan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik. Simpulan dari penelitian ini menyoroti kompleksitas dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial dari proyek infrastruktur besar, serta pentingnya perbaikan dalam regulasi dan implementasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan. ABSTRACTLegal challenges related to the Indonesia-China High-Speed Railway (KCIC) project in the context of environmental protection and human rights in Indonesia. The project has generated intense debate, particularly regarding its controversial environmental and social impacts. The environmental organization Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) of West Java Province highlighted various issues, including the destruction of houses and loss of agricultural land due to infrastructure development. This study aims to analyze the government's response to demands for environmental protection and human rights related to the KCIC project, as well as to evaluate the social and environmental impacts caused. The research method involved a documentary study of WALHI West Java reports, the government, and news related to the KCIC project, as well as interviews with community leaders and environmental activists. The results of the study indicate that the government and PT KCIC's response to demands for environmental protection and human rights is still inadequate. Social impacts such as economic losses due to the destruction of houses and agricultural land indicate that handling efforts are still less than optimal. WALHI West Java continues to advocate for a fair settlement for affected communities and environmental protection. The discussion emphasizes the need for increased transparency and community participation in the decision-making process and implementation of infrastructure projects. This is expected to reduce conflicts and ensure better environmental sustainability. The conclusions of this study highlight the complexity in managing the environmental and social impacts of large infrastructure projects, as well as the importance of improvements in regulation and implementation to achieve sustainable and inclusive development in the futur.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search