Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LOKABASA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Khazanah Hukum
Nuraeni, Eneng
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Sikap Bahasa Penyiar AKTV Terhadap Bahasa Sunda Fitri, Eneng Nuraeni; Haerudin, Dingding; Solehudin, Oleh
LOKABASA Vol 11, No 1 (2020): Vol. 11 No. 1, April 2020
Publisher : UPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jlb.v11i1.25192

Abstract

”Basa téh cicirén bangsa, leungit basana ilang bangsana”. This proverb explains that language is the national identity if the language is lost the people will also disappear. The function of the language itself is a tool for communication. In line with that, the Sundanese people should maintain their language. As has been done by AKTV which provides programming in Sundanese. Efforts to maintain language are closely related to language attitudes. This research is motivated by the importance of Sundanese language skills in the broadcaster AKTV. This study aims to find out how the attitude of AKTV announcer language towards Sundanese and what factors influence it. To achieve this, a qualitative descriptive method is used. The technique used is observation and questionnaire techniques. Data sources were obtained from the broadcaster AKTV. The instruments used include recording equipment, cameras, and questionnaire guidelines. Where the data from this study will be described using the theories of Garvin and Mathiot. The results of this study are 1) the language loyalty of broadcasters AKTV towards Sundanese is 81.1%; 2) the pride of the language announcer AKTV to Sundanese is 59.1%; 3) awareness of the language norms of AKTV announcers towards Sundanese is 61.1%, and; 4) factors that influence the attitude of AKTV broadcasters' language. Thus it can be concluded that the broadcaster AKTV has a positive language attitude towards Sundanese. AbstrakBasa  téh  cicirén  bangsa, leungit basana ilang bangsana. Peribahasa tersebut menjelaskan bahwa bahasa adalah jati diri bangsa, jika hilang bahasanya hilang juga bangsanya. Fungsi dari bahasa sendiri adalah alat untuk komunikasi. Sejalan dengan hal itu, sudah seharusnya masyarakat Sunda mempertahankan bahasanya. Seperti  yang  telah  dilakukan  oleh  AKTV  yang  menyediakan  program  acara dengan pengantar bahasa Sunda. Upaya mempertahankan bahasa erat kaitannya dengan sikap bahasa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kemampuan berbahasa Sunda pada penyiar AKTV. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap bahasa penyiar AKTV terhadap bahasa Sunda dan faktor apa saja yang memepengaruhinya. Untuk mencapai hal itu, digunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik observasi dan angket. Sumber data diperoleh dari penyiar AKTV. Instrumen yang digunakan meliputi alat rekam, kamera, dan pedoman angket. Data penelitian ini dideskripsikan menggunakan  teori  Garvin  dan  Mathiot.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  1) kesetiaan berbahasa penyiar AKTV terhadap bahasa Sunda sejumlah 81.1%; 2) kebanggaan berbahasa penyiar AKTV terhadap bahasa Sunda sejumlah 59.1%; 3) kesadaran  norma  berbahasa  penyiar  AKTV  terhadap  bahasa  Sunda  sejumlah 61.1%; dan 4) faktor yang mempengaruhi sikap bahasa penyiar AKTV. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyiar AKTV memiliki sikap bahasa yang positif terhadap bahasa Sunda.
IMPLEMENTASI LAYANAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) SAAT PANDEMI COVID-19 HUBUNGANNYA DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Burhanuddin Hamnach; Ah. Fathonih; Aden Rosadi; Eneng Nuraeni
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 3, No 1 (2022): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v3i1.17518

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang upaya meningkatkan efisiensi  dan efektifitas  administrasi berperkara di pengadilan. Mahkamah Agung RI melakukan inovasi dengan memanfaatkan media informasi dan teknologi dalam memberikan layanan berperkara melalui media elektronik (e-court). Inovasi yang dilakukan itu merupakan wujud bahwa Mahkamah Agung  RI sangat respon terhadap  kebutuhan di era 4.0, terlebih di saat pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan juga Indonesia. Namun demikian, penggunaan E-Court dalam beradministrasi perkara di Pengadilan di Indonesia adalah suatu hal yang baru dan  tentu akan menimbulkan beragam persoalan, baik dari norma hukumnya maupun dari segi kesiapan lembaga peradilan serta masyarakat yang berperkara,  khususnya di Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini. Pertama : untuk mengkaji implementasi layanan perkara secara elektronik (e-court) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19. Kedua, untuk mengkaji hambatan layanan perkara secara elektronik (e-court) di Pengadilan Agama saat Covid-19 hubungannya dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode deskriptif analitis, dan analisis menggunakan library research. Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, implementasi layanan perkara secara elektronik (e-court) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19 kurang  maksimal. Hal ini  karena masih minimnya informasi dan sosialisasi serta keharusan pihak untuk datang ke Pengadilan untuk aktivasi akun. Kedua, struktur, substansi dan budaya hukum merupakan factor hambatan dalam layanan perkara secara elektronik (e-court) di Pengadilan Agama, terlebih di saat pandemi Covid-19, yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berperkara.
POLA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DI DESA BATUJAYA, KARAWANG Reza Umami Zakiyah; Eneng Nuraeni
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 1, No 2 (2020): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v1i2.9913

Abstract

Ideally, a married couple lives together to carry out their respective duties and obligations. However, because the demands of work cause some of them must be far apart and live the life of Long Distance Relationship (LDR) as happened in Batujaya Village, Kec. Batujaya, Kab. Karawang. The problem that arises is how the pattern of fulfilling the rights and obligations of husband and wife in Batujaya Village, Kec. Batujaya, Kab. Karawang. How to communicate on LDR and how to overcome the difficulties that arise between the two. Through research using descriptive analysis method, the results of the study show that: (1) The pattern of fulfilling the rights and obligations of a husband and wife who are on a LDR at Batujaya Village, Kec. Batujaya, Kab. Karawang can be understood in three aspects, namely the Financial/material aspect is done by meeting in person/transferring money through Alfamart/ATM/POS. The biological aspect when far apart is by interacting by telephone, occupying with homework. Psychological aspects, namely by giving attention over the phone or when meeting by serving all their needs. (2) The way of LDR husband and wife communication via telephone, massage, whatsapp, and video call, but for those who do not use the telephone as a communication tool, the communication is carried out directly when meeting. (3) The way to overcome the difficulties that arise between the two is to maintain mutual trust, understanding, commitment, intensive communication, mutual attitude. The difficulties faced are financial, trust, communication, cooperation and sexual needs.Idealnya pasangan  suami istri hidup bersama dalam satu  rumah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Namun, karena tuntutan pekerjaan menyebabkan sebagian dari mereka harus berjauhan dan menjalani kehidupan Long Distance Relationship (LDR) seperti yang terjadi di Desa Batujaya, Kec. Batujaya, Kab. Karawang. Masalah  yang timbul yaitu bagaimana pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Batujaya, Kec. Batujaya, Kab. Karawang. Bagaimana cara komunkasi suami istri LDR dan bagaimana cara mengatasi kesulitan yang timbul diantara keduanya. Melalui penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis ini, hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya, Kec. Batujaya. Kab. Karawang dipahami dalam tiga aspek yaitu Aspek Finansial/materi dilakukan dengan pola bertemu langsung/mentransfer uang melalui Alfamart/ATM/POS. Aspek biologis ketika berjauhan yaitu dengan berinteraksi melalui telepon, menyibukan diri dengan pekerjaan rumah. Aspek psikologis yaitu dengan memberikan perhatian lewat telepon ataupun saat bertemu secara langsung dengan melayani segala kebutuhan masing-masing. (2) Cara komunikasi suami istri LDR melalui telephone, sms, whatshap, dan Video call, tetapi untuk mereka yang tidak menggunakan telepon sebagai alat komunikasi, maka komunikasinya dilakukan secara langsung pada saat bertemu. (3) Cara mengatasi kesulitan yang timbul diantara keduanya yaitu saling menjaga kepercayaan, pengertian, komitmen, komunikasi intensif, sikap saling terbuka. Adapun kesulitan yang dihadapi yaitu masalah keuangan, kepercayaan, komunikasi, kerjasama dan kebutuhan seksual.
IMPLIKASI SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA CIAMIS TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN PENYELESAIAN PERKARA Eneng Nuraeni; Dewi Mayaningsih
VARIA HUKUM Vol 1, No 1 (2019): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i1.5136

Abstract

AbstrakUpaya pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat untuk mengakses Pengadilan Agama yang memiliki wilayah yurisdiksi yang begitu luas dan sulit dijangkau serta memerlukan biaya yang tinggi adalah dengan upaya pemberian bantuan hukum yang salah satunya diaplikasikan dalam bentuk pelaksanaan sidang keliling. Permasalahan yang muncul kemudian adalah dalam lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama yang mengatur menge­nai pelaksanaan sidang keliling, di dalamnya tidak diatur mengenai hukum acara yang berlaku dalam pelaksanaan sidang keliling. Salah satu Pengadilan Agama yang telah melaksanakan sidang keliling adalah Pengadilan Agama Ciamis. Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010. Efektifitas sidang keliling bagi para pencari keadilan yang mempunyai hambatan dalam mengakses Pengadilan Agama dikarenakan jarak yang jauh dan biaya transportasi yang mahal. Adanya sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis ber­implikasi terhadap meningkatnya kesadaran hukum masya­rakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling. Pada tahun 2011 jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling sebanyak 1.343 perkara, sedangkan tahun 2017 sebanyak 1.639 perkara.
Light Control and Watering System in Greenhouse for The Cultivation of Chrysanthemum Sp Adam Faroqi; Muhammad Ali Ramdhani; Muhammad Fahmi Amrillah; Lia Kamelia; Eneng Nuraeni
Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science Vol 12, No 3: December 2018
Publisher : Institute of Advanced Engineering and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11591/ijeecs.v12.i3.pp950-957

Abstract

Chrysanthemum (Chrysanthemum Sp) is sensitive to temperature and humidity. The greenhouse is an appropriate planting medium since temperature and humidity can be engineered there. This article presents the design of systems using DHT-22 and SEN0057 sensors. Real Time Clock (RTC) is used for providing timing input and functions as an extra light intensity timer. Arduino Mega 2560 is used as a microcontroller functioning to receive the results of sensor measurement and to give output instructions to condition the temperature and humidity. The testing on chrysanthemum Sp placed inside the greenhouse equipped with the system for 7 days shows an increase of height of 3.7 cm. As for chrysanthemum Sp placed outside the greenhouse equipped with the system for 7 days, there is an increase of height of 0, 2 cm. These greenhouse light control and Watering systems can engineer the temperature and humidity in accordance with the needs of chrysanthemum Sp cultivation in the greenhouse. 
EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN PROSPEKNYA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI JAWA BARAT Nuraeni, Eneng; Hasana, Nurul
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.33999

Abstract

AbstrakParadigma usia pernikahan seringkali mengundang perdebatan baik secara pro maupun kontra dengan argumentasi yang melandasinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai payung hukum pertama menetapkan bahwa usia pernikahan laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Hadirnya undang-undang ini, dinilai masih belum relevan sehingga digantikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan 19 tahun. Namun meskipun demikian, fenomena tidaklah demikian. Beberapa kota di Jawa Barat masih tercatat melakukan  pernikahan dini dengan berbagai latar belakang, mulai dari kemerosotan ekonomi, putusnya pendidikan, bahkan budaya yang sudah melekat untuk menikahkan anaknya pada usia belia. Penelitian ini menggunakan metode kualtitatif yang berlokasi di Pengadilan Agama di Jawa Barat, dengan sampel Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang, Pengadilan Agama Kota Bekasi, dan Pengadilan Agama Kabupaten Subang. Adapun hasil penelitian ini pemerintah sudah berupaya mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menerbitkan Undang-Undang 16 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kasus pernikahan dini di Jawa Barat. Adapun mengenai problem implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Jawa Barat disebabkan oleh sosialisasi yang belum menyeluruh dan tidak terprogram. Sementara itu, upaya pemetaan dan harmonisasi kebjakan terus dilakukan oleh pemerintah melalui penguatan koodinasi yang melibatkan steakholder dengan tujuan regulasi tingkat pusat dan daerah saling mendukung.
Efektivitas Sosialisasi Listrik Aman dan Hemat pada Mahasiswa melalui Pretest dan Posttest Menggunakan Google Form Tri Wahono; Ismanto, Edi; Nuraeni, Eneng; Yudhana, Anton; Herman
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v8i2.6394

Abstract

Sosialisasi mengenai penggunaan listrik yang aman dan hemat menjadi semakin penting dalam konteks modern, mengingat berbagai tantangan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat saat ini. Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi upaya sosialisasi ini meliputi kebutuhan akan keselamatan, efisiensi energi, penghematan biaya. Kurangnya pengetahuan tentang pengetahuan mengenai penggunaan listrik yang benar mengakibatkan insiden kecelakaan listrik. Sosialisasi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sosialisasi tentang listrik yang aman dan hemat pada mahasiswa pendidikan Universitas Muhammadiyah Riau. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap penggunaan listrik yang lebih bijaksana dan aman. Metode penelitian yang digunakan adalah pemberian materi secara langsung kemudian untuk mengukur pemahaman mahasiswa menggunakan pre-test dan post-test. Alat pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarkan melalui Google form, yang mencakup pertanyaan terkait pengetahuan dan perilaku dalam penggunaan listrik sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasil dari 49 responden yang mengisi kuesioner dengan 15 pertanyaan, analisis statistik mengungkapkan bahwa intervensi yang diberikan memiliki efek positif yang signifikan terhadap pengetahuan atau keterampilan responden. Hal ini dibuktikan dengan nilai p yang lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulksn bahwa kegiataan sosialisasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman atau kemampuan responden secara cepat.
IMPLIKASI SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA CIAMIS TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN PENYELESAIAN PERKARA Nuraeni, Eneng; Mayaningsih, Dewi
VARIA HUKUM Vol. 1 No. 1 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i1.5136

Abstract

AbstrakUpaya pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat untuk mengakses Pengadilan Agama yang memiliki wilayah yurisdiksi yang begitu luas dan sulit dijangkau serta memerlukan biaya yang tinggi adalah dengan upaya pemberian bantuan hukum yang salah satunya diaplikasikan dalam bentuk pelaksanaan sidang keliling. Permasalahan yang muncul kemudian adalah dalam lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama yang mengatur menge­nai pelaksanaan sidang keliling, di dalamnya tidak diatur mengenai hukum acara yang berlaku dalam pelaksanaan sidang keliling. Salah satu Pengadilan Agama yang telah melaksanakan sidang keliling adalah Pengadilan Agama Ciamis. Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010. Efektifitas sidang keliling bagi para pencari keadilan yang mempunyai hambatan dalam mengakses Pengadilan Agama dikarenakan jarak yang jauh dan biaya transportasi yang mahal. Adanya sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis ber­implikasi terhadap meningkatnya kesadaran hukum masya­rakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling. Pada tahun 2011 jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling sebanyak 1.343 perkara, sedangkan tahun 2017 sebanyak 1.639 perkara.
EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN PROSPEKNYA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI JAWA BARAT Nuraeni, Eneng; Hasana, Nurul
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.33999

Abstract

AbstrakParadigma usia pernikahan seringkali mengundang perdebatan baik secara pro maupun kontra dengan argumentasi yang melandasinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai payung hukum pertama menetapkan bahwa usia pernikahan laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Hadirnya undang-undang ini, dinilai masih belum relevan sehingga digantikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan 19 tahun. Namun meskipun demikian, fenomena tidaklah demikian. Beberapa kota di Jawa Barat masih tercatat melakukan  pernikahan dini dengan berbagai latar belakang, mulai dari kemerosotan ekonomi, putusnya pendidikan, bahkan budaya yang sudah melekat untuk menikahkan anaknya pada usia belia. Penelitian ini menggunakan metode kualtitatif yang berlokasi di Pengadilan Agama di Jawa Barat, dengan sampel Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang, Pengadilan Agama Kota Bekasi, dan Pengadilan Agama Kabupaten Subang. Adapun hasil penelitian ini pemerintah sudah berupaya mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menerbitkan Undang-Undang 16 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kasus pernikahan dini di Jawa Barat. Adapun mengenai problem implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Jawa Barat disebabkan oleh sosialisasi yang belum menyeluruh dan tidak terprogram. Sementara itu, upaya pemetaan dan harmonisasi kebjakan terus dilakukan oleh pemerintah melalui penguatan koodinasi yang melibatkan steakholder dengan tujuan regulasi tingkat pusat dan daerah saling mendukung.
Mediation in Household Dispute Reconciliation: Prospects and Challenge Eneng Nuraeni; Ramdani Wahyu Sururi
Khazanah Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Khazanah Hukum Vol 4, No 2 August (2022)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v4i2.19113

Abstract

Domestic disputes are disputes within the family environment. Family disputes are personal disputes that do not need to be exposed. The settlement of household disputes must prioritize the restoration of the situation to maintain good relations in the family order. Mediation is an effective way to resolve household disputes because mediation is a peaceful dispute resolution that accommodates common interests, ensures the confidentiality of both parties, is cooperative, consensual and a win-win solution. However, although mediation is an effective method and is a method that is guided by the Qur'an (Qur'an 4:35), in reality, mediation has not become the main choice. The method used is a descriptive analysis method with a normative juridical approach. Observations show that mediation is an ideal alternative for resolving household disputes because it prioritizes peace and restoration of good relations (reconciliation) in family ties. There are several ways to make mediation in household dispute resolution effective, including not violating the general principles of ADR (Alternative Dispute Resolution), strengthening the role/function of mediators and maximizing the skills of mediators. The challenges of mediation as an alternative for resolving household disputes are; socialization of mediation institutions has not been optimal, there is still a lack of certified mediators, not yet qualified mediator skills/skills, the level of conflict is quite severe, there is no good faith, peace agreements do not have legal force, mediation in court is not based on volunteerism but based on procedural lawsuits. Thus, there needs to be a concrete effort to make mediation a reconciliation of household disputes, including from the parties, mediators and regulations on mediation.
Co-Authors Adam Faroqi Aden Rosadi Ahmad Fathonih, Ahmad Anton Yudhana Burhanuddin Burhanuddin Dingding Haerudin Edi Ismanto Hasana, Nurul Herman lia kamelia Mayaningsih, Dewi Muhamad Fahmi Amrillah Muhammad Ali Ramdhani Ramdani Wahyu Sururi Ramdani, Riyan Reza Umami Zakiyah Solehudin, Oleh Tri Wahono