Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JKMS : Jurnal Ilmu Komunikasi Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Wahyudi Kumorotomo
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
INFORMATION MANAGEMENT MODEL TOWARDS CONNECTED GOVERNMENT IN YOGYAKARTA SPECIAL PROVINCE Agung Harimurti; Achmad Djunaedi; Wahyudi Kumorotomo
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Vol 6, No 1 (2015): JPPKI
Publisher : Puslitbang Literasi dan Profesi SDM Komunikasi dan Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research is entitled “information management model towards connected government in Yogyakarta Special Province (Pemda DIY)”. The aim of the research is recommend the information model towards connected government concept in Pemda DIY. The study used a qualitative approach and soft system methogology (SSM). While data collection techniques used were depth interviews, observation, and foccus group discussion. The results indicate that information management in Pemda DIY govern sectoral each element and independently. The result contribution show that importance the GCIO and special unit for information manajement in public sector.Keywords: Information manajement, Modelling, Soft System Methodology, Connected Governmet
Policy Simulation of Fuel Subsidy Reduction and Impact on Strategic Sectors (Input Output Analysis) Gumilar Achmad Ramadhan; Wahyudi Kumorotomo; Mulyadi Sumarto; Agus Joko Pitoyo
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 2 (2019): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.2.2019.119-131

Abstract

Subsidy policies are needed to maintain people's purchasing power, but some argue that subsidies are not productive so they must be eliminated. This research tries to find a middle ground between the two opinions, namely the reduction of subsidies. Subsidy spending on the APBN 2019, including subsidies on fuel, LPG, electricity and non-energy subsidies. This study discusses the simulation of a policy to adjust fuel subsidies, which results in fuel prices, and predicts their impact on other sectors. The research method was carried out with an Input Output analysis, then in-depth interviews with related parties. This study implements sensitivity analysis with three different simulations, namely the impact of 10%, 20%, and 30% increase in fuel prices on strategic sectors, including Mining and Quarrying, Manufacturing Industry, Construction, Corporate Services and Transportation and Warehousing. The most affected sector was the Mining and Quarrying sector, while the highest affected Output was the Manufacturing Industry sector. The direct impact of the increase in fuel prices was felt on the Transportation and Warehousing sector, as one of the basic consumer goods whose prices were stabilized by the government to be affordable to the public. The increase in the price of this sector causes an increase in the prices of other sectors, for example an increase in transportation costs will encourage food increases, as a result of higher distribution costs from sellers to customers.
Praktek Otonomi Daerah di Batam : Dinamika dan Permasalahan Penerapan Kebijakan Free Trade Zone (FTZ) Muhammad Zaenuddin; Wahyudi Kumorotomo; Samsubar Saleh; Agus Heruanto Hadna
PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 2017 Buku II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/semnas.v0i0.2173

Abstract

Free Trade Zone (FTZ) merupakan kebijakan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kota Batam dalam rangka untuk peningkatan daya saing global terutama untuk menarik investasi di Batam. Meski demikian sebelum diterapkan sebagai FTZ, Batam telah mendapatkan berbagai regulasi dan kebijakan khusus yang berbeda dengan daerah lain sehingga dilihat dari perkembangan Batam sebenarnya menunjukkan bahwa sejak pembentukan Otorita Batam (OB) sebagai kawasan pembangunan, secara de facto praktik kawasan perdagangan bebas atau FTZ (free trade zone). Regulasi khusus yang diberikan kepada Batam mendukung sepenuhnya perkembangan ekonomi Batam dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Persoalan mulai muncul dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang mulai memunculkan persoalan dualisme kepemimpinan dan kewenangan antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam termasuk kelambanan pemerintah dalam menyusun dan merevisi regulasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) memperpanjang ketidakpastian hukum dan kelembagaan di Batam. Ketidakpastian hukum dan kelembagaan ini berdampak terhadap penurunan perekonomian dan investasi di Batam. Dengan menggunakan kajian literatur dan penelitian sebelumnya tentang bagaimana implementasi FTZ di negara lain, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Free Trade Zone (FTZ) di Batam ditinjau dari pelaksana dan pelaku FTZ di Batam.  Dengan melakukan deep interview kepada institusi pelaksana FTZ, pelaku industri dan masyarakat terhadap kendala, permasalahan, dan solusi bagaimana perbaikan Free Trade Zone ke depan. Kajian terhadap implementasi FTZ di Batam, bisa digunakan sebagai role model untuk pengembangan kebijakan serupa di daerah lain di Indonesia.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PASCA DITERAPKAN OTONOMI DAERAH DI KOTA BATAM DAN ALTERNATIF SOLUSI KEBIJAKAN MENDATANG Muhammad Zaenuddin; Wahyudi Kumorotomo; Samsubar Saleh; Agus Heruanto Hadna
PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN 2018 BUKU II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/semnas.v0i0.3441

Abstract

Batam telah menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Sejak dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama BP Batam), Pulau Batam telah berkembang dan memiliki berbagai keunggulan secara ekonomi. Titik awal permasalahan krusial yang dihadapi Kota Batam adalah sejak diterapkannya otonomi daerah di Batam. Kehadiran Pemerintah Kota Batam pada tahun 2000 sebagai pelaksana otonomi daerah dan memiliki kedudukan hukum dan politik yang sangat kuat, memunculkan fakta munculnya dualisme kelembagaan dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang telah hadir sejak tahun 1970-an. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Kota Batam terkini dan alternatif solusi kebijakan apa yang dapat diterapkan di Batam. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, selain menggunakan data sekunder, juga menggali sumber data primer dengan cara melakukan survei dan wawancara langsung dari berbagai narasumber di Batam yang dianggap expert, memahami dan/atau sebagai pelaku kebijakan di Batam. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Batam secara berurutan adalah adanya dualisme kelembagaan dan/atau kewenagan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, makin menurunnya investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam, masalah pengangguran, adanya ketidakpastian hukum dikarenakan sering terjadinya pergantian kebijakan di Batam, masalah perburuhan, penurunan daya saing Batam, dan permasalahan sosial di Batam. Selain itu, dari hasil penelitian juga memunculkan beberapa alternatif kebijakan yang dapat diterapkan di Batam, antara lain dipertahankan kebijakan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, penerapan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, dan menerapkan otonomi khusus di Batam. Urutan berikutnya adalah diterapkannya sebagai pusat Kawasan industri, mengembalikan kebijakan Batam seperti tahun 1970-1990an, dikelola Otorita Batam  dan agar menerapkan otonomi penuh oleh Pemko Batam. seperti daerah lainnya di Indonesia.
TUNJANGAN KINERJA DAERAH (TKD) DAN UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI Wahyudi Kumorotomo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (974.731 KB)

Abstract

As a part of the grand design for administrative reform, the Indonesian government has initiatedtoincreasesalaries for public officials under the so-called remunerasi policy. This policy is aimed at changing the system in whichsalary and allowance for public servants was generally based on conventional principle of pay as entitlement rather than pay-forperformance. In order toboost the performance of public servants, Indonesia couldlearn from international practice, especially how to link salary and allowance with objective performance. The currently implemented remunerasi policy appeared to be lacking on relating the pay with performance indicators while there have been bureaucratic politics that hinder its ultimate goals. After decentralization, thereare new initiatives of pay-for-performance system under the TKD allowance. If they are implemented appropriately, this will help for a better prospect for improving public service performance in the future. However, it is fundamental that the TKD systems that are now being replicated in many Indonesian provinces and districts are directlyl inked to quantitative and stablei ndicators of performance. The two cases of Gorontalo and Jakarta provinces show that pay-for-performance system would be successful if the government initially set upviable performance indicators. Although the Gorontalo started with attendance as key indicators, it has been able to expand them to more objective performance indexes. On the other hand, the Jakarta provincial government are still using TKD based on structural positions rather than functional positions, some thing that may turn out to be less significant to improve public services. For most sub-national governments in Indonesia, there is still a big challenge of creating transparent, objective, quantifiable performance indicators. Key Words: allowance, performance, Civil Servants
METAMORFOSIS MEDIA KOMUNIKASI : REKONSTRUKSI MAKNA DAN FUNGSI MOBILE PHONE BAGI NOMOPHOBIC Hardianti, Fitri -; Wahyudi Kumorotomo; Widodo Agus Setianto; Fatmawati
Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 14 No 2 (2025): JKMS : Jurnal Ilmu Komunikasi
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era digital, media komunikasi menjadi kebutuhan utama yang sulit dihindari. Internet semakin mengerat ketergantungan manusia terhadap perangkat komunikasi, menyebabkan perubahan perilaku dan pemaknaan terhadap media itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali mengenai rekonstruksi makna dan fungsi pada media komunikasi yang terjadi kepada para nomophobic. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi, teknik analisis data yang digunakan yaitu Miles dan Huberman, serta teknik validitas data menggunakan triangulasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa ada rekonstruksi makna dan fungsi media komunikasi khususnya mobile phone pada saat ini. Terutama bagi mereka yang memiliki interaksi yang cukup berlebihan atau dalam hal ini disebut 'nomophobic' (orang yang tidak bisa jauh dari mobile phone). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengkategorisasikan rekonstruksi makna terhadap mobile phone menjadi dua kategori. Pertama,  mobile phone sebagai sebuah nilai (value). Kedua, mobile phone sebagai suatu wujud (existence).
Co-Authors Achmad Djunaedi Agung Harimurti Agus Heruanto Hadna Agus Heruanto Hadna Agus Joko Pitoyo Fatmawati Fatmawati Gumilar Achmad Ramadhan Hardianti, Fitri - Muhammad Zaenuddin Mulyadi Sumarto Samsubar Saleh Widodo Agus Setianto