Agus Heruanto Hadna Agus Heruanto Hadna
Department Of Public Policy And Management, Faculty Of Social And Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

The science openness movement in Indonesia: An introduction for re-reading civil society in policy discourse Cahyo Seftyono; Purwo Santoso; Muhadjir Muhammad Darwin; Agus Heruanto Hadna
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2894.103 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v4i1.2325

Abstract

Today, civil society is identical to non-government organization (NGO) or Civil Society Organization. Institutional perspective causes the society to always be seen as an organizational entity: as a complete organization with its structure. Consequently, analysis on society will always be nuanced with relation to other institutions: coordination, subordination, opposition, or being attached to each other. This article proposes a new idea on civil society, which is suspected not always working within the institution framework, but instead with a more basic foundation that is ideational thrust. This situation is traceable through Vosviewer tools with Scopus data and Google Scholar database, by selecting one community as a representation. Activities that civil society does are, substantially, ideational discourse from inter-institution actors. Civil society movement is based on ideas, not on institutional administration coordination. This research analyzes Indonesia Open Science Epistemic Community, a community that actively promotes science openness and publication in fulfilling the academic and policy needs. This community transcends institutional division because it involves governmental actors by focusing on ideas. Therefore, this community’s existence could be the new alternative in reading civil society activity.
Kontekstualisasi Adopsi Kebijakan: Studi Kasus Kebijakan Pengendalian Covid-19 di Korea Selatan Fajar Iswahyudi; Muhadjir Darwin; Agus Heruanto Hadna; Pande Made Kutanegara
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i2.682

Abstract

South Korea is one of the countries that has successfully controlled Covid-19. The successes obtained by implementing policies, namely: tests, tracking, treatment, and social distancing. This success invited other countries to adopt policies. Policy adoption needs to be done by considering the policy context through three perspectives, namely rationality, organizational, and political. This research will reveal the context of South Korean policy from each perspective. The research method used to discuss the topic is document analysis. From a rationality perspective, the South Korean Government's policy has potent correlation both theoretically and empirically in controlling Covid-19. From an organizational perspective, the determination of South Korean government policy is limited by the rules apply in the organization. From a political perspective, the determination of the policy of the South Korean Government is limited by political pressure on policy makers. This condition is the reason the South Korean Government tends chooses policies for conducting tests, tracking, maintaining, and social distancing over other policies to control Covid-19. Although other policies have a better ability to control Covid-19, those who wish to adopt the policy of the South Korean Government can seek and take advantage of other policy alternatives. Especially, not experiencing organizational and political boundaries as happened in South Korea. Keywords: Covid-19, South Korea Government, Policy, Control Abstrak Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berhasil mengendalikan Covid-19. Keberhasilan tersebut diperoleh dengan melaksanakan empat kebijakan, yaitu: pelaksanaan tes, penelusuran, perawatan, dan menjaga jarak fisik. Keberhasilan ini mengundang negara lain untuk melakukan adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan perlu dilakukan dengan memperhatikan konteks kebijakan melalui tiga perspektif, yaitu rasionalitas, organisasional, dan politik. Penelitian ini akan mengungkap konteks kebijakan Korea Selatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan tersebut adalah analisis dokumen. Dari perspektif rasionalitas, kebijakan Pemerintah Korea Selatan tersebut memiliki korelasi yang kuat, baik secara teoritis maupun empiris dalam mengendalikan Covid-19. Dari perspektif organisasional, penentuan kebijakan pemerintah Korea Selatan dibatasi oleh aturan yang berlaku dalam organisasi. Dari perspektif politik, penentuan kebijakan Pemerintah Korea Selatan dibatasi oleh adanya tekanan politik kepada pembuat kebijakan. Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa Pemerintah Korea Selatan cenderung memilih kebijakan untuk pelaksanaan tes, penelusuran, perawatan, dan menjaga jarak fisik dibandingkan kebijakan lain guna mengendalikan Covid-19. Walaupun kebijakan lain tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengendalikan Covid-19. Untuk itu bagi para pihak yang ingin mengadopsi kebijakan Pemerintah Korea Selatan dapat mencari dan memanfaatkan alternatif kebijakan lain. Khususnya ketika tidak mengalami batasan organisasional dan politik seperti yang terjadi di Korea Selatan. Kata Kunci: Covid-19, Korea Selatan, Kebijakan, Pengendalian
Pelaksnaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Dalam Birokrasi Pada Kasus Pembebasan Tanah Agus Heruanto Hadna
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.282 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8496

Abstract

This research has an anxiety of a lot of human right delinquency cases. Some of those delinquents are bureacrats. Therefore, the research question is why bureaucracy commits to human right violations especially in land law-suit cases? Is there any condition that stimulates those violations? And what type of bureacrats who have high or low appreciation for human right? The research takes land law-suit cases because it is one of the biggest human right cases in Indonesia. Theoretically, bureaucrat commits to human right violation because they have bad attitude that is influenced by patrimonialism culture or profit oriented behavior for personal interests. Meanwhile, the structure of bureaucracy that are hierarchical and rigid stimulates bureaucrats to be more responsive to superior than community. The research has found that there are four conditions making bureaucrats ignore human right value. Those conditions are: emphasis on economic growth, lack of human resources capacity, profit takers, and ambiguity of land constitutions. The research has also found four types of bureaucrats who are categorized based on bureaucrats orientations to development and constitutions. They are: an adventurer type, a bureacrat who commits to human right violation on either political, economic, and culture aspects; an authocratic type, a bureaucrat who commits to human right violation on political and economic aspects; an developer type, a bureaucrat who commits to human right violation on political aspects; and, a humane type, a bureaucrat who gives high appreciation for human right values.
Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Muhamad Saleh; Muhadjir Darwin; Agus Heruanto Hadna; Dewi Haryani Susilastuti
Populasi Vol 25, No 1 (2017)
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.816 KB) | DOI: 10.22146/jp.33562

Abstract

  Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan daerah dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Tarakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan. Melalui kebijakan ini, diharapkan kepariwisataan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta membuka lapangan kerja. Namun sejak keluarnya perda tersebut hingga 2016, pembangunan kepariwisataan tidak mengalami peningkatan. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara kepada informan yang dipilih secara purposive. Informan tersebut adalah para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya di sektor pariwisata, Data juga dikumpulkan melalui teknik observasi di obyek pariwisata. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen yang terkait dengan kepariwisataan di Kota Tarakan. Data dianalisis secara kualitatif. Efektivitas implementasi kebijakan dalam studi ini dilihat dari pendekatan sasaran, sumber, dan proses. Studi ini menemukan implementasi kebijakan dari ketiga pendekatan tersebut tidak efektif. Faktor yang memengaruhi (in)efektivitas implementasi (1) Aktor, sebagai pengambil keputusan (2) Dukungan anggaran, untuk membangun dan menambah fasilitas umum, sarana prasarana (3) Komitmen dari para pemangku kepentingan (4) Kreatifitas dan inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah (5) Kerjasama Lintas Sektor dalam pembangunan pariwisata di Kota Tarakan. Rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut. (1) Penambahan fasilitas pendukung pariwisata dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat. (2) Membangun kemitraan dengan sektor swasta, UKM, asosiasi kepariwisataan. (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kepariwisataan.
Perawatan Lansia: Menerjemahkan Peraturan Nasional ke dalam Program Lokal di Kota Yogyakarta Yuni Hastuti; Muhadjir Darwin; Sukamdi Sukamdi; Agus Heruanto Hadna
Populasi Vol 26, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.195 KB) | DOI: 10.22146/jp.44148

Abstract

One of the important issues related to the elderly is the elder people is significantly increase in the number. In accordance to that, the problems faced by the elderly are also increase and vary. This study aims to examine whether the regulation as the basis for policy formulation and elderly care programs is sufficient. Besides that, this study also tends to identify the translating of existing regulations into elderly care programs in City of Yogyakarta. To answer these problems, research was conducted by combining three ways: document study, survey and qualitative study through in-depth interviews with stakeholders in City of Yogyakarta.The results show that normatively regulation at the national and provincial levels are sufficient as a basis for the formulation of elderly care policies. Nevertheless another serious problem is the operationalization of regulations into the program. The mandate in the law or other regulations was not fully be fulfilled at the level of programs and activities. At the operational level, several programs that have been carried out in City of Yogyakarta have been able to respond to the needs of the elderly. The survey shows that most of the elderly need to join a gathering of fellow seniors and this has been responded to by Rusela program (healthy elderly homes). However there are still some needs, especially regarding the economy and health that have not been responded optimally.
Kinerja Pendidikan Dasar Setelah Sembilan Tahun Otonomi Asimetris di Provinsi Papua Barat Mohammad Uswanas; Yeremias T. Keban; Agus Heruanto Hadna; Pande Made Kutanegara
Populasi Vol 26, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.997 KB) | DOI: 10.22146/jp.44150

Abstract

Special Autonomy (Otsus) for Papua and West Papua is expected to improve people’s welfare comprehensively. The implementation of Otsus for Papua and West Papua has emphasized on the development or improvement of education, particularly basic education, particularly the basic education. The granting of Otsus status is accompanied by a sufficient financial supports to conduct development programs in both provinces. However, a question has araised which needed to be answered. Did the large financial support could significantly increase the coverage as well as improve the quality of basic education services in West Papua Province? The purpose of this study is to determine the driving and hindering factors of education performance in West Papua Province by utilizing descriptive-evaluative methods and ex-post facto. Secondary data is obtained from relevant institutions and pimary data is obtained from in-depth interviews, participatory observations, document reviews and Focus Group Discussions (FGD). The study reveals that the policy of asymmetric decentralization education in West Papua Province is far from expectations. Factors that hindered the improvement basic education in West Papua Province are policy implementations, standardization of achievements, regional sovereignity in preparing program plans and action plans. Asides from that were specific factors, such as accessibilty, school proximity, geographical constraints and low dedication of teachers.
MAINSTREAMING IDEA: ALTERNATIVE READING OF STATE AND CIVIL SOCIETY RELATION IN POLICY MAKING Cahyo Seftyono; Purwo Santoso; Muhadjir Muhammad Darwin; Agus Heruanto Hadna
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v6i1.25474

Abstract

Scientific climate as the unity of ideas and the activator of an organization is suspected to be a form of civil society leadership. It moves from the personification of actors to the debate of ideas. Civil society as a political movement is a study that still being debated because of its position when faced with the state and policy. This article provides a different review, by carrying out the phenomenon of research-based policy in Indonesia. Through qualitative data tracking, it was shown that some civil society did not put themselves in these two positions, namely as the opponent or the partner for the government. Furthermore, the reality showed that both of them, in this case civil society and the state were more concerned with the realization of their ideas, the openness, and the professionalism of publications to support policy making. More specifically, the existence of openness and implementation of science and information as a collaborative arena appeared from the interaction of the National Development Planning Agency and Knowledge Sector Initiative which had been running since 2011 in building the ecosystem of Research- Based Policy. Then, it was followed by the presence of Open Science community in 2017 and the establishment of National Research and Innovation Agency in 2019. Therefore, both collaborations encouraged the creation of a data openness climate in policy making. This was a general 'norm', but it did not work fully. Moreover, this article provides a space that the opportunities to strengthen the ecosystem of research-based policy can be optimized by setting out the idea approach and makes the civil society goes beyond the institutional barrier
Praktek Otonomi Daerah di Batam : Dinamika dan Permasalahan Penerapan Kebijakan Free Trade Zone (FTZ) Muhammad Zaenuddin; Wahyudi Kumorotomo; Samsubar Saleh; Agus Heruanto Hadna
PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 2017 Buku II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/semnas.v0i0.2173

Abstract

Free Trade Zone (FTZ) merupakan kebijakan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kota Batam dalam rangka untuk peningkatan daya saing global terutama untuk menarik investasi di Batam. Meski demikian sebelum diterapkan sebagai FTZ, Batam telah mendapatkan berbagai regulasi dan kebijakan khusus yang berbeda dengan daerah lain sehingga dilihat dari perkembangan Batam sebenarnya menunjukkan bahwa sejak pembentukan Otorita Batam (OB) sebagai kawasan pembangunan, secara de facto praktik kawasan perdagangan bebas atau FTZ (free trade zone). Regulasi khusus yang diberikan kepada Batam mendukung sepenuhnya perkembangan ekonomi Batam dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Persoalan mulai muncul dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang mulai memunculkan persoalan dualisme kepemimpinan dan kewenangan antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam termasuk kelambanan pemerintah dalam menyusun dan merevisi regulasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) memperpanjang ketidakpastian hukum dan kelembagaan di Batam. Ketidakpastian hukum dan kelembagaan ini berdampak terhadap penurunan perekonomian dan investasi di Batam. Dengan menggunakan kajian literatur dan penelitian sebelumnya tentang bagaimana implementasi FTZ di negara lain, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Free Trade Zone (FTZ) di Batam ditinjau dari pelaksana dan pelaku FTZ di Batam.  Dengan melakukan deep interview kepada institusi pelaksana FTZ, pelaku industri dan masyarakat terhadap kendala, permasalahan, dan solusi bagaimana perbaikan Free Trade Zone ke depan. Kajian terhadap implementasi FTZ di Batam, bisa digunakan sebagai role model untuk pengembangan kebijakan serupa di daerah lain di Indonesia.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PASCA DITERAPKAN OTONOMI DAERAH DI KOTA BATAM DAN ALTERNATIF SOLUSI KEBIJAKAN MENDATANG Muhammad Zaenuddin; Wahyudi Kumorotomo; Samsubar Saleh; Agus Heruanto Hadna
PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN 2018 BUKU II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/semnas.v0i0.3441

Abstract

Batam telah menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Sejak dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama BP Batam), Pulau Batam telah berkembang dan memiliki berbagai keunggulan secara ekonomi. Titik awal permasalahan krusial yang dihadapi Kota Batam adalah sejak diterapkannya otonomi daerah di Batam. Kehadiran Pemerintah Kota Batam pada tahun 2000 sebagai pelaksana otonomi daerah dan memiliki kedudukan hukum dan politik yang sangat kuat, memunculkan fakta munculnya dualisme kelembagaan dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang telah hadir sejak tahun 1970-an. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Kota Batam terkini dan alternatif solusi kebijakan apa yang dapat diterapkan di Batam. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, selain menggunakan data sekunder, juga menggali sumber data primer dengan cara melakukan survei dan wawancara langsung dari berbagai narasumber di Batam yang dianggap expert, memahami dan/atau sebagai pelaku kebijakan di Batam. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Batam secara berurutan adalah adanya dualisme kelembagaan dan/atau kewenagan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, makin menurunnya investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam, masalah pengangguran, adanya ketidakpastian hukum dikarenakan sering terjadinya pergantian kebijakan di Batam, masalah perburuhan, penurunan daya saing Batam, dan permasalahan sosial di Batam. Selain itu, dari hasil penelitian juga memunculkan beberapa alternatif kebijakan yang dapat diterapkan di Batam, antara lain dipertahankan kebijakan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, penerapan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, dan menerapkan otonomi khusus di Batam. Urutan berikutnya adalah diterapkannya sebagai pusat Kawasan industri, mengembalikan kebijakan Batam seperti tahun 1970-1990an, dikelola Otorita Batam  dan agar menerapkan otonomi penuh oleh Pemko Batam. seperti daerah lainnya di Indonesia.
Post Decentralization Corruption: A study on perpetual corruption at the local level in West Lombok Iwan Tanjung Sutarna; Subando Agus Margono; Agus Heruanto Hadna
Policy & Governance Review Vol 5 No 3 (2021): September
Publisher : Indonesian Association for Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/pgr.v5i3.461

Abstract

The current article aims to explore corruption at the local level. There are two main discourses that set the background for this study. First, corruption is considered a result of decentralization, which opened up the local political structure. Second, corruption happened as a result of a societal shift along the prismatic continuum. These two main discourses serve as the theoretical background in research to find the meanings behind the reality of perpetual corruption occurring at the local level. The research employed the theory of decentralization and a prismatic society approach as analytical tools along with a phenomenological approach. The study found linkages in decentralization as a new reason for the growth and development of corruption at the local level on account of the prismatic structure empowering elite rulers to replicate corrupt practices.