Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

MODERNISASI MINDSET APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI LATSAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL YOGYAKARTA Agih Rizaldy; Sugiyanto Sugiyanto
JCOMENT (Journal of Community Empowerment) Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022
Publisher : The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.265

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik dewasa ini secara umum masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas. Penulis ingin melihat pemaparan data tentang kondisi pelayanan publik terkini dan materi pelayanan publik yang disampaikan widyaiswara dalam rangka modernisasi mindset Aparatur Sipil Negara (ASN). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang lebih mengutamakan kualitas analisis dan bukan pada data-data yang bersifat statistik. Data yang diperoleh dijabarkan secara deskriptif, sehingga mampu menjelaskan tentang beberapa hal yang menyangkut permasalahan tersebut. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pertama, delapan patologi laten yang masih menjangkiti dunia pelayanan publik di Indonesia. Unsur privilege masih menjadi faktor internal yang turut menyuburkan praktik mal administrasi dalam pelayanan publik. Kedua, ada dua puluh empat sub tema pelayanan publik yang disampaikan widyaiswara saat penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS tahun 2019.
PERAN LEMBAGA ADAT SUKU WATE DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG STUDI DI DESA JAYA MUKTI DISTRIK YARO KABUPATEN NABIRE Kristoforus Mikhael Bouk; Sugiyanto Sugiyanto
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 2: September 2022
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.626 KB) | DOI: 10.33578/mbi.v17i2.130

Abstract

Lembaga adat Suku Wate tumbuh dan berkembangsecaraalamiberada di kampung Jaya Mukti Distrik Yaro KabupatenNabire. Lembaga adat Suku Wate merupakanorganisasikemasyarakatan yang menjadimitradaripemerintah kampung Jaya Mukti. Lembaga adat Suku Wate memilikiperan yang sangat pentingdalam proses pembangunan di kampung Jaya Mukti, sebabkeberadaanlembagaadat Suku Wate dapatmenjadisaranauntukmengawasi dan mengaturpola-polaperilakuseluruhanggotamasyarakat di kampung Jaya mukti. Pendekatanpenelitiankualitatifbertujuanmendiskripsikan: 1) Peran Lembaga adatdalampembangunan kampung di kampung Jaya Mukti Distrik Yaro, 2). Mendiskripsikanhubunganantara Lembaga adat Kampung dan Pemerintah Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro, dan mengetahuikendala Lembaga adat Suku Wate dalamberpartisiapasipembangunan di Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro. Hasil penelitianmenunjukanbahwaPemerintah Jaya Mukti membatasiruangadat Suku Wate, namun Lembaga adat Suku watemampumenjadijembatanmasyarakatdenganpemerintah kampung Jaya Mukti, terutamadalammenyelesaikankonflikantarwargamasyarakat. Kendala Lembaga adat Suku Wate tampakdaripraktek good corporate governancepemerintah Jaya Mukti yang masihperluditingkatkan
Strategies to Educate Traditional Market Traders Based on Information Technology in Beringharjo Market, Yogyakarta City Nelly Tiurmida; Tomi Agus Triono; Utami Sulistiana; Sugiyanto Sugiyanto
JBTI : Jurnal Bisnis : Teori dan Implementasi Vol 13, No 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jbti.v13i2.16289

Abstract

The research strategy educates traditional market traders based on information technology using a qualitative approach to case studies. Data were collected through observation, interviews and documentation studies. The validity of the data is processed through tests of the degree of trust, transferability, dependence and certainty. Informance is determined by purposive sampling techniques, then the data is analyzed following qualitative rules. The research aims to explore how the Trade Office educates market traders in Pasar Beringharjo through a digitalization program.  The results showed that the Department of Trade in educating market traders based on information technology uses strategies: a) external party cooperation, training, mentoring, developing insights and involving trader family members  for traders who are constrained by brainware.  The driving factors in educating information technology-based traders include: high participation of information technology companies, demands for government and merchant needs, government awareness of IT developments to preserve and develop the market, covid 19 outbreak, high merchant commitment supported by mobile phone communication tools.  The inhibiting factors in educating information technology-based traders include the hardware and software  owned by merchants, not all smartphones, as well as merchant culture that is still conventional. The results of the merchant market digitization program maintain commitment and are able to carry out online transaction systems  with  various application models such as Gopay or e-wallet,  QRIS, E-Retribution, LinkAja, Grocery, InMobi, Titipku,   and Semar by scanning barcodes  and other eknik t.
MINDSET OF THE FUTURE OF STREET TRADER IN TERAS MALIOBORO Oktarina Abizia; Sugiyanto Sugiyanto; Rini Dorojati; Irsasri Irsasri
International Journal of Social Science Vol. 2 No. 6: April 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/ijss.v2i6.5602

Abstract

Malioboro as the icon of the city of Yogyakarta and the philosophical axis is included in the world heritage nomination which connects the imaginary line of the South Coast, Yogyakarta Mataram Palace, Tugu Palputih and Mount Merapi. The presence of Malioboro since 1817 has attracted street vendors (PKL). In 2022 the number of Malioboro PKL will be 1838 traders, and all of them selling in the halls of Jalan Malioboro. These street vendors are an attraction for tourists because of the unique tradition of selling. Research with a qualitative approach, information is determined, primary and secondary data collected through observation, interviews and documentation studies. Secondary data from electronic media and print media as well as local government. Primary and secondary data are integrated into analysis content. Data validation through credibility, transferability and conformability tests. The research results show that starting January 26 2022 the relocation of Malioboro street vendors to Teras Malioboro 1 and Teras Malioboro 2 (one year of street vendor relocation) did not improve the welfare of street vendors but instead brought sorrow, because out of 1838 street vendors 70% of street vendors had decreased income. On the other hand, the relocation of Malioboro street vendors is a design for economic management as well as strengthening the carrying capacity of the Malioboro area as a pedestrian-oriented non-motorised space, so that the concept of transportation used is local becak and horse carts, with the aim of increasing the class of tourists visiting Jogja and tourists can see the combination of local wisdom and modern management means that street vendors and local governments have different mindsets.
Faktor Pendorong Dan Pengahmbat Kampung Ramah Anak Di Kota Yogyakarta Sugiyanto Sugiyanto; Nyadi Kasmorejo
Journal of Society Bridge Vol. 1 No. 2 (2023): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.387 KB) | DOI: 10.59012/jsb.v1i2.11

Abstract

Anak adalah anugerah dan amanah Allah SWT kepada orang tua dan lingkungan, sehingga anak harus dijaga dan diasuh dengan sebaik-baiknya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan stabil serta suasana yang bahagia, penuh kasih saying. Disisi lain setiap anak sebagai generasi penerus bangsa dan investasi masa depan bagi negara. Atas dasar itu anak tidak saja menjadi tanggungjawab orang tua, tetapi lingkungan dan negara turut bertanggungjawab atas keselamatan setiap anak. Penelitian ini mengunakann pendekatan kualitatif eksploratif, data dikumpulkan dengan teknik observasi, interview dan studi dokumentasi. Data primer dan sekunder divalidasi serta diintegrasikan dalam konten analisis serta dianalisis dengan alat analisis SWOT. Informane ditentukan secara propursif sampling.  Hasil penelitian menunjukan faktor pendorong karena kemandirian pendanaan dari warga setempat, kinerja, semangat dan komitmen pengurusyang baik serta support eksternal. Faktor penghambat tampak pada KRA kurang aktif ditandai dengan hidden action dan hidden information pengurus dan partisipasi lingkungan rendah.
Kontribusi Pendidikan Kepramukaan dalam Memperkuat Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Agus Margunaji; Sugiyanto Sugiyanto
Didaktika: Jurnal Kependidikan Vol. 13 No. 2 Mei (2024): Didaktika Jurnal Kependidikan
Publisher : South Sulawesi Education Development (SSED)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58230/27454312.620

Abstract

Pendidikan kepramukaan berfungsi sebagai pelengkap pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah formal yang dilaksanakan berdasarkan payung hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi literatur. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, terdapat 6 informan dalam penelitian ini, semuanya merupakan informan kunci, yaitu 5 orang kepala pusdiklat kepramukaan tingkat kabupaten/kota dan 1 orang kepala pusdiklat kepramukaan tingkat provinsi DIY. Data primer dan data sekunder diintegrasikan ke dalam konten analisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, analisis data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di DIY memiliki kontribusi yang tinggi dalam mendukung predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang dipilih oleh Kwarda XII DIY, antara lain kebijakan kampung pramuka, pramuka istimewa, dan museum pramuka. Di tingkat kwarcab, setiap kwarcab membantu PT dalam penguatan kualitas lulusan prodi pendidikan khususnya PGSD dan penyuluhan pertanian, dengan suplemen kursus pelatihan pramuka mahir tingkat dasar, kursus orientasi dan terdapat dua belas OPD yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bermitra dengan kwarda dan kwarcab.
Model Strategi Pemberdayaan Nahdliyin: Dari Jamaah Menuju Kemandirian Ekonomi Studi Kasus di Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Wasis Wasis; Sugiyanto Sugiyanto
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 8: Juli 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i8.19405

Abstract

Keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program ekonomi, tetapi juga oleh strategi yang mampu mengintegrasikan penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas masyarakat, akses terhadap sumber daya produktif, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. LPNU DIY mentransformasikan pemberdayaan ekonomi dari pendekatan berbasis bantuan menuju pembangunan ekosistem ekonomi jamaah yang partisipatif dan berkelanjutan. Strategi pemberdayaan dilaksanakan melalui lima pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan organisasi, pengembangan kapasitas UMKM, perluasan akses permodalan melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, penyusunan basis data ekonomi jamaah sebagai landasan perencanaan berbasis bukti, serta pengembangan kemitraan multipihak dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas ekonomi. Integrasi kelima strategi tersebut melahirkan Community-Based Nahdliyin Economic Empowerment Model, yaitu model pemberdayaan yang mengoptimalkan modal sosial Nahdliyin, tata kelola kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan digitalisasi untuk meningkatkan kapasitas serta kemandirian ekonomi jamaah. Model ini memperkaya kajian pemberdayaan masyarakat berbasis organisasi keagamaan dan menawarkan pendekatan yang adaptif, kolaboratif, serta berpotensi direplikasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penentuan informan melalui teknik snowball sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan content analysis dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan implementasi strategi pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (LPNU DIY) dalam membangun model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL DIGITAL TERHADAP PEREMPUAN Sunaryanta Sunaryanta; Sugiyanto Sugiyanto
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i3.13653

Abstract

ABSTRACT Online Gender-Based Violence (OGBV) has become one of the fastest-growing forms of gender-based violence alongside the rapid expansion of digital technology and social media use. This phenomenon poses significant challenges for local governments in delivering responsive, integrated, and adaptive protection services for women. Although Indonesia has established legal frameworks to address sexual violence, studies examining the institutional capacity of local governments in responding to digital sexual violence at the local level remain limited. This study aims to analyze the institutional capacity of local governments in addressing digital sexual violence against women in Gunungkidul Regency by focusing on four key dimensions: resources, governance, cross-sectoral coordination, and institutional adaptive capacity. A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis conducted at the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Gunungkidul Regency and relevant stakeholder institutions. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, while source triangulation was applied to ensure data credibility. The findings reveal that institutional capacity has been established through the availability of human resources, governance mechanisms aligned with existing regulations, inter-agency coordination, and the utilization of digital technology in service delivery. However, several challenges remain, including uneven staff competencies in managing electronic evidence, the need to strengthen procedures for handling digital violence cases, improving personal data protection, and enhancing cross-sectoral coordination. These findings demonstrate that the effectiveness of responses to digital sexual violence depends not only on the existence of legal regulations but also on the ability of local government institutions to develop integrated, responsive, and adaptive governance in line with the evolving digital environment. ABSTRAK Kekerasan seksual digital atau Online Gender-Based Violence (OGBV) menjadi salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang mengalami peningkatan seiring berkembangnya pemanfaatan teknologi digital dan media sosial. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah memiliki kapasitas kelembagaan yang mampu memberikan perlindungan secara cepat, terpadu, dan adaptif terhadap kebutuhan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam penanganan kekerasan seksual digital terhadap perempuan di Kabupaten Gunungkidul dengan menitikberatkan pada dimensi sumber daya, tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan kapasitas adaptif lembaga. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Gunungkidul serta instansi terkait, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan pengujian keabsahan melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan telah terbentuk melalui dukungan sumber daya manusia, prosedur layanan yang mengacu pada regulasi, koordinasi antarlembaga, dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, antara lain belum meratanya kompetensi petugas dalam pengelolaan bukti elektronik, perlunya penguatan prosedur penanganan kasus digital, optimalisasi perlindungan data korban, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas penanganan kekerasan seksual digital tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan yang terintegrasi, responsif, dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perkembangan teknologi digital.