Garuda - Garba Rujukan Digital

Proses Rekrutmen Sumber Daya Manusia Partai Politik Pada Pileg 2014 (Studi Kasus Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Dpw Partai Nasdem Diy) Analius Giawa; Tri Daya Rini
JBTI : Jurnal Bisnis : Teori dan Implementasi Vol 8, No 2 (2017): Oktober 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/bti.82090

The development of democracy values in Indonesia are strongly influenced by the presence of political parties. It is because the political parties are the instrument of democracy. A political party is being one for public facilities in developing participatory culture. NasDem party is one of new party that has joined general election in 2014 with slogan “restoration” trying to build political communication with reveal himself as “party without expense/charge”. However, to achieve the success and the purpose of NasDem party, it is necessary to do political recruitment for legislative candidates. In order to create a good organization, it would be needed a good human resources in the recruitment process, transparent, and accountable. This research tries to find out how the recuitment process of human resources to become a legislative member candidate in NasDem party. The research method used descriptive qualitative method. In the determination of informants using a combination technique between purposive and snowball. Data analysis used interactive analysis technique Miles and Huberman model. The result showed that the recruitment process of human resources do not have clear benchmark, not transparent, and elite domination in determining the outcome of a selection process. The result of the recruitment process is only become an elite domain within the party’s internal but have not been able to be the result of the decision based on deliberations as an organization.

KEPEMIMPINAN BADAN KOORDINASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL VERSUS KONSEP WEWENANG MAX WEBER SUGIYANTO SUGIYANTO; ANALIUS GIAWA; MUSOLI MUSOLI
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol 9, No 1 (2020): Empati Edisi Juni 2020
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v9i1.15066

Abstrak. The coordinating body of social welfare activities (BK3S), a non-governmental organization that has the task and responsibility of coordinating the implementation of social welfare efforts organized by social welfare institutions (LKS) for the community, especially gives services to people with social welfare problems. BK3S DIY social actions as government partners cq the social office has the authority to regulate, provide recommendations for licensing, advocate for organizations and strengthen the existence of LKS. The practice of organizing, coordinating, advocating and strengthening organizational governance is analyzed through Max Weber's authority theory. The results of the analysis of social actions in the practice of regulating, coordinating, advocating and engaging in strengthening institutions with Max Weber's theory of authority obtained organizational identity so that it looks strangely different from BK3S or other social organizations. Abstrak. Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) adalah lembaga non pemerintah. Tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan koordinasi penyelenggaraan berbagai usaha kesejahteraan sosial oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk masyarakat terutama memberi pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tindakan sosial BK3S DIY sebagai mitra pemerintah cq dinas sosial mempunyai kewenangan mengatur, memberi rekomendasi perizinan, mengadvokasi organisasi dan memperkuat keberadaan LKS. Praktik mengatur, mengoordinasikan, mengadvokasi dan memperkuat tata kelola organisasi ini dianalisis melalui teori kewenangan Max Weber. Hasil analisis tindakan sosial dalam praktik pengaturan, koordinasi, advokasi dan keterlibatan memperkuat kelembagaan dengan teori kewenangan Max Weber diperoleh identitas organisasi sehingga tampak kekhasan dan pembeda dengan BK3S atau organisasi sosial lainnya.

Model Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa Yuli Setyowati; Analius Giawa; Rema Marina
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Berdasarkan data BPS, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia tahun 2019 sebesar 75,24 dan di tahun 2020 menunjukkan nilai 75,57, hal ini masih menunjukkan adanya ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender juga terjadi di tingkat desa, dan terdapat lebih dari 75.000 desa yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran perempuan dalam pembangunan desa dan menemukan model yang relevan dengan kultur masyarakat untuk mengoptimalisasi peran perempuan di ruang-ruang publik yang tersedia. Penelitian ini dilakukan di Desa Dadapayu Semanu Gunung Kidul DIY, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara kolaboratif antara wawancara, observasi, Focus Group Disscussion (FGD), dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, terdiri dari Kepala Kalurahan Dadapayu, Perangkat Kalurahan, Ketua Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan para pegiat perempuan. Analisis data menggunakan model analisis interakstif yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian ini adalah: 1) peran perempuan dalam pembangunan desa di Kalurahan Dadapayu tergolong baik dibuktikan dengan tingginya antusiasme dan partisipasi yang tinggi, namun belum didukung dengan adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah desa dan tersedianya akses bagi perempuan untuk mengoptimalkan peran dalam pembangunan desa; 2) model optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa meliputi beberapa dimensi yaitu: komitmen pemerintah desa, visi dan misi desa, kebijakan desa tentang perempuan, kepemimpinan kepala desa, aksesibilitas bagi perempuan melalui lembaga-lembaga desa, dan partisipasi perempuan.

Government Policy in Illegal Parking Charges at Public Spaces Triputro, R Widodo; Giawa, Analius; Suharyanto, Suharyanto; Wijaya, Junior Hendri
Journal of Governance and Public Policy Vol 10, No 2 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v10i2.17880

The growth of motorized vehicle ownership has outpaced the limited availability of public land and parking spaces. Illegal parking lots and attendants in Yogyakarta worsen this problem. As an illegal parking area, illegal parking attendants do not have the legality to collect fees from the community, so collecting money from parking users is an act of illegal levies. As a result, the rights of parking users as consumers tend to be neglected without any protection from authorized institutions or officials. This phenomenon is increasingly widespread and has been going on for quite a long time, so the impression appears there is an element of omission by state officials. The research method utilized was a qualitative descriptive, interactive approach that involved collecting data through observation, documentation, and interview. The primary data were recruited through an interview, and some informants were determined with the purposive technique, which was informants or source determination based on a certain consideration. Based on the results, parking management has been managed in such a way on Regional Regulation of Yogyakarta Number 2 of 2019. Regarding parking, the Regional Regulation (Perda) is followed up with the Mayor’s Regulation of Yogyakarta number 2 of 2019. The objectives of the parking regulations are to embody safe and orderly parking service, implement law protection and certainty, and ensure transparency of Locally-Generated Revenue Receipt in the parking area.

Perlindungan Terhadap Warga Miskin oleh Pemerintah Kalurahan Giawa, Analius; Winarman, Yunita Afreza
Jurnal Masyarakat dan Desa Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa (D3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jmd.v3i1.310

Penghapusan kemiskinan menjadi cita-cita bangsa Indonesia, hal ini sebagaimana komitmen bangsa melalui pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada aline ke empat yang memiliki makna melindungi seluruh warga negara. Untuk itu negara melalui pemerintah berusaha membuat berbagai upaya dan usaha dalam bentuk-bentuk kebijakan agar kemiskinan di Indonesia terus menurun dan mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahteran. Dalam hal ini, desa dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang diharapkan memiliki komitmen dan inisiatif yang tinggi dalam memberikan perlindungan secara khusus kepada warga miskin dengan memproduksi berbagai kebijakan serta memanfaatkan sumber daya lokal (desa) melalui konsep pemberdayaan. Penelitian ini berfokus pada isu yang terjadi di Kalurahan Wiladeg yang merupakan salah satu kalurahan di wilayah Kapanewon Karangmojo dan masuk dalam wilayah kantong kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan melibatkan narasumber dari pemangku kebijakan dan warga miskin di Kalurahan Wiladeg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Wiladeg masih mengandalkan kebijakan yang diproduksi pemerintah pusat sebagai sarana perlindungan bagi warga miskin. Selain itu Kalurahan Wiladeg masih belum memberikan perhatian besar dalam memberdayakan warga melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal yang merupakan sumber-sumber produksi warga masyarakat

Model Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa Setyowati, Yuli; Giawa, Analius; Marina, Rema
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 5 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v5i1.61

Berdasarkan data BPS, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia tahun 2019 sebesar 75,24 dan di tahun 2020 menunjukkan nilai 75,57, hal ini masih menunjukkan adanya ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender juga terjadi di tingkat desa, dan terdapat lebih dari 75.000 desa yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran perempuan dalam pembangunan desa dan menemukan model yang relevan dengan kultur masyarakat untuk mengoptimalisasi peran perempuan di ruang-ruang publik yang tersedia. Penelitian ini dilakukan di Desa Dadapayu Semanu Gunung Kidul DIY, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara kolaboratif antara wawancara, observasi, Focus Group Disscussion (FGD), dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, terdiri dari Kepala Kalurahan Dadapayu, Perangkat Kalurahan, Ketua Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan para pegiat perempuan. Analisis data menggunakan model analisis interakstif yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian ini adalah: 1) peran perempuan dalam pembangunan desa di Kalurahan Dadapayu tergolong baik dibuktikan dengan tingginya antusiasme dan partisipasi yang tinggi, namun belum didukung dengan adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah desa dan tersedianya akses bagi perempuan untuk mengoptimalkan peran dalam pembangunan desa; 2) model optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa meliputi beberapa dimensi yaitu: komitmen pemerintah desa, visi dan misi desa, kebijakan desa tentang perempuan, kepemimpinan kepala desa, aksesibilitas bagi perempuan melalui lembaga-lembaga desa, dan partisipasi perempuan.

Interactions Among Helixes in the Hexa-helix Framework in Warungboto Tourism Village Yogyakarta Sumarto, Rumsari Hadi; Dwiantara, Lukas; Wijaya, Junior Hendri; Giawa, Analius
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v22i1.1264

The Warungboto Tourist Village in Yogyakarta City is strategically located at the city center; however, the number of tourists visiting this village remains insignificant compared to the number of tourists visiting Yogyakarta. Therefore, tourism activities in the Warungboto Tourist Village require further development. This development cannot be carried out independently by the local community but necessitates interaction among various stakeholders. This study aims to describe the interactions among the six helixes present in the Warungboto Tourist Village, namely the Yogyakarta City Government, higher education institutions, industries within the Warungboto Tourist Village, the local community, the environment, and the media (the six-helix model). This study used descriptive qualitative method. The findings indicate that interactions among these six helixes are essential for the sustainable tourism development of the Warungboto Tourist Village. These results align with the hexa-helix theory, which posits that government, academia, industry, community, environment, and media interaction are vital for sustainable development. Further research can be carried out for the development of tourism in tourist villages through interaction between the government, universities, industrial communities, the media and the environment or other fields.

Interactions Among Helixes in the Hexa-helix Framework in Warungboto Tourism Village Yogyakarta Sumarto, Rumsari Hadi; Dwiantara, Lukas; Wijaya, Junior Hendri; Giawa, Analius
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v22i1.1264

The Warungboto Tourist Village in Yogyakarta City is strategically located at the city center; however, the number of tourists visiting this village remains insignificant compared to the number of tourists visiting Yogyakarta. Therefore, tourism activities in the Warungboto Tourist Village require further development. This development cannot be carried out independently by the local community but necessitates interaction among various stakeholders. This study aims to describe the interactions among the six helixes present in the Warungboto Tourist Village, namely the Yogyakarta City Government, higher education institutions, industries within the Warungboto Tourist Village, the local community, the environment, and the media (the six-helix model). This study used descriptive qualitative method. The findings indicate that interactions among these six helixes are essential for the sustainable tourism development of the Warungboto Tourist Village. These results align with the hexa-helix theory, which posits that government, academia, industry, community, environment, and media interaction are vital for sustainable development. Further research can be carried out for the development of tourism in tourist villages through interaction between the government, universities, industrial communities, the media and the environment or other fields.

KEPEMIMPINAN BADAN KOORDINASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL VERSUS KONSEP WEWENANG MAX WEBER SUGIYANTO, SUGIYANTO; GIAWA, ANALIUS; MUSOLI, MUSOLI
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 9 No. 1 (2020): Empati Edisi Juni 2020
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v9i1.15066

Abstrak. The coordinating body of social welfare activities (BK3S), a non-governmental organization that has the task and responsibility of coordinating the implementation of social welfare efforts organized by social welfare institutions (LKS) for the community, especially gives services to people with social welfare problems. BK3S DIY social actions as government partners cq the social office has the authority to regulate, provide recommendations for licensing, advocate for organizations and strengthen the existence of LKS. The practice of organizing, coordinating, advocating and strengthening organizational governance is analyzed through Max Weber's authority theory. The results of the analysis of social actions in the practice of regulating, coordinating, advocating and engaging in strengthening institutions with Max Weber's theory of authority obtained organizational identity so that it looks strangely different from BK3S or other social organizations. Abstrak. Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) adalah lembaga non pemerintah. Tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan koordinasi penyelenggaraan berbagai usaha kesejahteraan sosial oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk masyarakat terutama memberi pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tindakan sosial BK3S DIY sebagai mitra pemerintah cq dinas sosial mempunyai kewenangan mengatur, memberi rekomendasi perizinan, mengadvokasi organisasi dan memperkuat keberadaan LKS. Praktik mengatur, mengoordinasikan, mengadvokasi dan memperkuat tata kelola organisasi ini dianalisis melalui teori kewenangan Max Weber. Hasil analisis tindakan sosial dalam praktik pengaturan, koordinasi, advokasi dan keterlibatan memperkuat kelembagaan dengan teori kewenangan Max Weber diperoleh identitas organisasi sehingga tampak kekhasan dan pembeda dengan BK3S atau organisasi sosial lainnya.

Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalurahan dalam Penggunaan Dana Keistimewaan Giawa, Analius; Rukoyah, Rukoyah
SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 10 No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : LP2M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30738/sosio.v10i1.16102

Provilege fund is matter that attached to the Province of Yogyakarta Special District as a special autonomous region. The privilege fund has an objective to create prosperity for the socieites of the through the benefit optimalization of each activity done and relevant with the special authority. The Use of Privilege Fund cannot be separated from the synergic collaboration among stakeholders that in this analysis focuses on the Collaboration between Province Government Of the Special Region Of Yogyakarta And Kalurahan Government In in the use of privilege fund. This issue becomes a special attention because the high poverty condition level in DIY, which is based in the village areas. The intertwined collaboration between province. Government Of the Special Region Of Yogyakarta And Kalurahan Government In in the use of privilege fund generally becomes an instrument to increase the rate of economic growth and Yogyakarta societies’ welfare. This research utilized Qualitative Method with phenomenology approach. The data collection technique was performed through observation, interview and documentation. This analysis result indicates that the collaboration built between province and Kalurahan government (village) has not been holistically correlated so that the relation is more hierarchic (top down). Besides, there is an ambiguity tendency towards the spirit of villages to build that causes the low local initiatives and generally the authority possessed by the villages.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search