Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Agregasi Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) Journal of Law, Poliitic and Humanities Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu
Rahman Mulyawan
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
KAPITALISME PEDESAAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan; Neneng Yani Yuningsih
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.003 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12636

Abstract

PENERAPAN BUDAYA MAPALUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA Rahman Mulyawan
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11858

Abstract

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagipenyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik daerah masingmasing.Di Kabupaten Minahasa, pemerintahan Daerah memiliki ciri khas dalampenyelenggaraan pemerintahan yang masih dipegang teguh, yakni Budaya Mapalus.Budaya Mapalus ini memfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupanbermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalamkehidupan bermasyarakat.Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana penerapan BudayaMapalus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa. Tujuanpenelitian ini untuk memberikan konstribusi bagi pengembangan konsep budayamapalus melalui proses kaji ulang teori yang telah ada serta penelitian empiriksebagai calon teori. Penelitian ini pun bertujuan menemukan perspektif baru tentangbagaimana hubungan budaya mapalus dengan penyelenggaraan pemerintahan danotonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Minahasa berjalan dengan penuh keharmonisan dan anti konflik.Tuntutan masyarakat selalu disampaikan secara baik dan diterima secara baik pulaoleh Pemerintah Daerah. Demikian pula setiap kebijakan pemerintah selaludisosialisasikan dan diterima secara terbuka oleh masyarakat
KONSISTENSI ANTARA PROGRAM PARTAI DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG (2011—2015) Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan; Iyep Saefulrahman
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11842

Abstract

Visi misi Kepala Daerah terpilih yang pada umumnya diusung oleh partai politik, secara otomatis menjadi visi misi yang nantinya diturunkan ke dalam program-program pemerintah daerah yang bersangkutan selama periode pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi antara program partai politik Golkar yang mengusung Bupati Kabupaten Bandung periode 2010-2015 dengan program-program pemerintah daerah. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat misi dari Bupati Kabupaten Bandung yang tidak dapat diturunkan kedalam produk kebijakan publik dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, selain itu kebijakan-kebijakan pada tahun tertentu tidak mencerminkan aspek pelayanan sebagai salah satu dari fungsi pemerintahan. Program partai belum sepenuhya konsisten dapat diturunkan kedalam kebijakan, karena misi yang dibuat partai belum operasional. Untuk itu, partai pemenang sebaiknya mengawal kebijakan-kebijakan kepala daerahnya
PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI KESEHATAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT 2011-2017 Erlan Suwarlan; Utang Suwaryo; Rahman Mulyawan
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1570.975 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v7i2.2316

Abstract

The implementation of decentralization in Indonesia which has been running for ten years after the reforms have become interesting and an important momentum for reflection and evaluation of various polemics and problems that arise. The achievements of each region vary greatly in responding to the policy. This study supports analyzing health decentralization from factors: authority, regional resources, and access. The research method used is a qualitative method using phenomenology. The results of the study show how the implementation of health decentralization in Tasikmalaya Regency is as follows: Low regional capacity characterized by small Regional Original Income (PAD); Does not spur regional innovation and creativity in elaborating regional potential; Dependence on priority centers in the budget; and not yet achieved independence. Suggestions from the results of this study are the need for: meeting the minimum health sector budget, fulfilling the approval of health workers from various types of workforce, both quality and satisfaction, fulfillment of facilities and infrastructure in public health centers and public hospitals, equitable distribution and access to needed services. The findings in this study are factors of "political will" and decentralization of health. The findings in this study are beyond the three factors studied that the "political will" factor and institutional capacity also determine the success of implementing decentralization of health.
PERBANDINGAN KOLABORASI PENTA HELIX DALAM PENGEMBANGAN POTENSI UNIT PELAKSANA TEKNIS MENJADI BADAN LAYANAN UMUM (STUDI DI UPTD CIMAHI TECHNO PARK DAN UPTD SOLO TECHNO PARK TAHUN 2021) Dicky Febriansyah Rokhmat; Utang Suwaryo; Rahman Mulyawan
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 6 No 1 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i1.1080

Abstract

Ruang lingkup tulisan ini membahas perbandingan kolaborasi penta helix dalam pengembangan potensi unit pelaksana teknis menjadi badan layanan umum pada UPTD Cimahi Techno Park Dan UPTD Solo Techno Park selama tahun 2021. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran pola kolaborasi yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Cimahi Techno Park dan Unit Pelaksana Teknis Solo Techno Park dengan pendekatan metode perbandingan. Metode perbandingan dipilih karena untuk menarik kesimpulan dari terkait pola kolaborasi yang dilakukan oleh dua unit pelaksana teknis dengan pengelolaan berbeda. Hasil temuan menunjukan bahwa pada dimensi kondisi awal memiliki persamaan bahwa kolaborasi berawal dari pola triple helix yang berkembang menjadi penta helix. Pada dimensi desain kelembagaan terdapat perbedaan yaitu UPTD Solo Techno Park menerapkan pola badan layanan umum sementara UPTD Cimahi Techno Park berbentuk unit pelaksana teknis. Kepemimpinan fasilitatif memiliki persamaan bahwa dominasi pada pemerintah daerah. Dimensi proses kolaboratif menunjukan perbedaan variasi aktor kerja sama dengan UPTD Solo Techno Park memiliki cakupan lebih luas, namun peran unsur media masih belum optimal. Dimensi outcome menunjukan cakupan kerja sama UPTD Solo Techno Park lebih luas dan variatif. Kesimpulan menunjukan kolaborasi penta helix pada Unit Pelaksana Teknis Cimahi Techno Park dan Unit Pelaksana Teknis Solo Techno Park Tahun 2021 memiliki persamaan pada dimensi kondisi awal dan kepemimpinan fasilitatif dan perbedaan terdapat pada dimensi desain kelembagaan, proses kolaboratif dan outcome serta pola BLUD dapat mendukung keleluasaan untuk berkolaborasi dengan pihak lain.
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BAGI KEGIATAN INDUSTRI DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2017-2022 Siti Nurul Ajizah; Utang Suwaryo; Rahman Mulyawan
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 6 No 2 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i2.1231

Abstract

Peran pemerintah dapat dilakukan dalam berbagai aspek salah satunya, yaitu kegiatan industri yang wajib melaksana tanggung jaawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal. Namun, terdapat permasalahan, yaitu tidak berjalannya pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, belum mengembangkan denda dan insentif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, tidak adanya kemitraan strategis yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta belum memliki manajemen sektor publik yang sesuai dan Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan. Maka, dilakukan penelitian dengan menggunakan teori dari Fox.T., Ward. H., dan Howard. B bahwa Pemerintah Daerah yang bereperan sebagai mandating, facilitating, partnering, dan endorsing. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada masyarakat, pengusaha penyamakan kulit, perusahaan PT. Herlinah Cipta Pratama), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Hasil penelitian yang dilakukan, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai mandating ini masih belum menunjukkan keseriusannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai fasilitator masih belum terpenuhi, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai partnering masih belum optimal, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai endorsing masih belum optimal.
STRATEGI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL PADA TAHUN 2023 Tarisa Fitrianti.A.R.; Rahman Mulyawan; Selvi Centia
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 7 No 2 (2024): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v7i2.4948

Abstract

Research on the Strategy of the Bandung City Culture and Tourism Office in increasing the Preservation of Traditional Arts is motivated by the problem of waning public interest in traditional arts. This decline is one of the concerns of the government which has a role in developing, protecting, utilizing and fostering traditional arts. The aim of this research is to improve the preservation of traditional arts in the city of Bandung. Therefore, efforts are needed from the Bandung City Culture and Tourism Department to preserve traditional arts. The method used in this research is a qualitative descriptive approach. Data was obtained through library research and field studies in the form of observations, interviews and documentation studies. Researchers analyze this research through theoretical and legalistic analysis. In this research, researchers found that there were some things that had been optimal and some had not been optimal in efforts to increase the preservation of traditional arts. Judging from the government's strategy stage (Mulgan, 2009), the objective aspect of preserving regional traditional arts is not yet optimal due to limited human resources, from the environmental aspect the contribution of the government and artists is good, but there is a lack of community contribution so it is not optimal, from the direction aspect The government has been optimal in directing increased preservation of traditional arts for arts practitioners and the community. From the action aspect, the government, arts practitioners and the community still feel that it is not optimal because the implementation of arts and development must be improved. From the learning aspect, the evaluation from the previous year is still not implemented optimally. Researchers can conclude that the strategy of the Bandung City Culture and Tourism Office is not optimal in efforts to increase the preservation of traditional arts. Keywords: Government Strategy, Traditional arts
Implemenation of Child Friendly City Policy in Singkawang City in 2022-2023 Period U. Tria Andari; Rahman Mulyawan; Novie Indrawati Sagita
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1362

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the “Child Friendly City” policy in Singkawang City, which is a strategic initiative to create an environment that is safe, healthy, and supports the development of children as the nation's next generation. Using a qualitative approach, this study collected data through in-depth interviews, direct observation, and analysis of relevant documents to understand the perspectives of various stakeholders, including local government, civil society organizations, educational institutions, and children's communities. The results show that despite strong commitment from the government and cross-sector collaboration, the implementation of this policy still faces various challenges. These challenges include different priorities among actors, budget constraints, and a lack of public understanding of the concept of “Child Friendly City”. In addition, although a non-compliance reporting mechanism is in place, socialization of this mechanism still needs to be improved so that children feel more confident in conveying the problems they face. Thus, this research concludes that the successful implementation of the “Child Friendly City” policy in Singkawang is highly dependent on effective collaboration between all parties, as well as the need for targeted strategies to overcome existing challenges. Hopefully, with a more collaborative and transparent approach, all children, especially those from vulnerable groups, can benefit equally from this policy, thus creating a child-friendly environment and supporting their holistic well-being. This research provides recommendations to improve socialization and education about the policy, strengthen cross-sector collaboration, and increase children's participation in decision-making, in order to achieve the goal of creating Singkawang City as a child-friendly city.
Desain Organisasi Dalam Mega Proyek Transportasi Perkotaan: Analisis Struktur Proyek MRT Jakarta Fase 1 Marvell Syauqi Rosyad Kairupan¹; Maygaza Anhara Putra Brata; Justin Nabil Alpasha; Muhammad Luthfi Naufal; Rahman Mulyawan; Agus Taryana; Yayan Nuryanto
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 11 (2025): GJMI - NOVEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i11.1896

Abstract

Megaproyek transportasi perkotaan seperti MRT Jakarta Fase 1 bukanlah sekadar proyek rekayasa; proyek ini melibatkan lapisan pekerjaan administratif, teknis, dan kelembagaan yang perlu diorganisasikan dengan cermat. Studi ini mengkaji bagaimana tim proyek menyusun organisasinya, apa yang membentuk pilihan-pilihan tersebut, dan model organisasi apa yang sebenarnya digunakan selama proses konstruksi. Untuk melakukan hal ini, penelitian ini memanfaatkan literatur akademis, dokumen proyek, dan laporan resmi MRT Jakarta. Sumber-sumber ini membantu menggambarkan bagaimana berbagai pengaturan proyek seperti kontrak tradisional, sistem turnkey, dan manajemen internal muncul dalam pengembangan Fase 1. Analisis ini juga menggunakan empat pertimbangan umum dalam desain organisasi: arah strategis proyek, skala keseluruhannya, teknologi yang diadopsi, dan orang-orang yang terlibat dalam menjalankannya. Selain itu, studi ini membandingkan struktur proyek dengan jenis manajemen proyek yang umum seperti struktur fungsional, matriks, dan lini-dan-staf. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan MRT Jakarta Fase 1 mengandalkan pengaturan hibrida, dengan struktur matriks memainkan peran terbesar. Pilihan ini tampaknya berkaitan erat dengan kompleksitas teknis proyek, jumlah pemangku kepentingan yang terlibat, dan kebutuhan akan koordinasi lintas fungsi yang stabil. Pada akhirnya, studi ini menyoroti bahwa desain organisasi bukan sekadar elemen latar belakang – melainkan faktor kunci yang membentuk keberhasilan proyek infrastruktur publik berskala besar dan menawarkan beberapa wawasan untuk perencanaan proyek publik di masa mendatang di Indonesia.
Co-Authors Agus Taryana Dede Sri Kartini Dicky Febriansyah Rokhmat Erlan Suwarlan Iyep Saefulrahman Justin Nabil Alpasha Marvell Syauqi Rosyad Kairupan¹ Maygaza Anhara Putra Brata Muhammad Luthfi Naufal Neneng Yani Yuningsih Novie Indrawati Sagita Selvi Centia Siti Nurul Ajizah Tarisa Fitrianti.A.R. U. Tria Andari Utang Suwaryo Yayan Nuryanto