Garuda - Garba Rujukan Digital

KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENERAPAN SISTEM KNOWLEDGE MANAGEMENT PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA Arfia Nurul Hikmah; Candradewini Candradewini; Darto Miradhia
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.37701

Penelitian ini menjelaskan mengenai kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan sistem knowledge management di Bappeda Provinsi DKI Jakarta, dilatarbelakangi oleh diperlukannya perubahan cara berfikir dan bertindak dari sumber daya manusia untuk dapat mengelola aset intelektual organisasi menggunakan sistem teknologi informasi secara optimal. Namun pada pelaksanaannya pada Bappeda DKI Jakarta masih terdapat dokumen wajib yang belum terinput ke dalam sistem knowledge managemen hal ini dikarenakan pegawai yang masih merasa keberatan untuk berbagi pengetahuan melalui sistem knowledge management. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa lebih dalam mengenai kesiapan dari sumber daya manusia dalam penerapan sistem knowledge management yang belum dilakukan secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan guidance theory menggunakan dimensi people dari STOPE Framework oleh Al-Osaimi, Alheraish, dan Bakry (2006) dengan empat sub dimensi yaitu ICT Awareness, Education and Training, ICT Qualification and Job, dan Management of ICT Skill. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuisioner terbuka, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan dari sumber daya manusia dalam penerapan sistem knowledge management Bappeda DKI Jakarta masih belum optimal dikarenakan masih kurangnya pemahaman dari para pegawai terkait manfaat dan kurangnya kemampuan adaptasi pegawai dalam penggunaan sistem knowledge management serta belum optimalnya penggunaan fitur yang ada pada sistem. Kondisi ini disebabkan dari tidak adanya kebijakan reward dan punishment serta masih belum maksimalnya peran kepala bidang untuk dapat mendorong para pegawai untuk dapat berkontribusi dalam pelestrasian aset melalui sistem knowledge management

PROSES KOLABORATIF DALAM PENGEMBANGAN GEOPARK PONGKOR SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA DI KABUPATEN BOGOR Karina Widya Aristy; Candradewini Candradewini; Rd Ahmad Buchari
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35064

ABSTRACTThis research explains the collaborative process in the development of the Pongkor Geopark in Bogor Regency. The story of the Geopark area is motivated by the need to improve the local economy sustainably without losing the function of the area. Developing the Pongkor Geopark area involves several stakeholders consisting of government, business, academia, and community. Realizing the Pongkor Geopark as a sustainable and competitive tourism destination, which contributes greatly to economic development, requires optimal and synergic collaboration among stakeholders. However, the natural condition is that the collaborative process was still out of expectation. This study uses a qualitative method that aims to analyze the collaborative process in developing the Pongkor Geopark through 5 (five) aspects of the collaborative process from Ansell and Gash (2008). The results showed that the collaborative process that was not optimal was caused by the lack of synergy between collaborative stakeholders. The implementation has not considered essential aspects, namely communication that has not been established between stakeholders, low trust, shared understanding and commitment, and the absence of perceived outcomes. ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan tentang proses kolaborastif dalam pengembangan Geopark Pongkor di Kabupaten Bogor. Pengembangan kawasan geopark tersebut dilatarbelakangi dari adanya kebutuhan untuk meningkatkan ekonomi lokal secara berkelanjutan tanpa menghilangkan fungsi wilayah. Pelaksanaan pengembangan Geopark Pongkor melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri dari stakeholder pemerintah, bisnis, akademisi, dan masyarakat/komunitas. Untuk mewujudkan Geopark Pongkor sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi diperlukan kolaborasi yang optimal dan sinergis diantara para pemangku kepentingan. Namun, dalam kenyataannya kolaborasi yang dilakukan masih belum sesuai dengan harapan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis proses kolaboratif dalam pengembangan Geopark Pongkor melalui 5 (lima) aspek proses kolaboratif dari Ansell dan Gash (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif yang belum optimal disebabkan oleh belum sinergisnya stakeholder kolaborasi. Pelaksanaannya belum mengindahkan aspek-aspek penting yaitu komunikasi yang belum terjalin di antara stakeholder, rendahnya kepercayaan, pemahaman bersama, dan komitmen, serta belum adanya hasil yang dirasakan.

EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT Angelia Tio Tobing; Candradewini Candradewini; Mas Dadang Enjat Munajat
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v15i1.41805

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Kondisi Kota Medan saat ini memiliki tingkat penduduk tinggi ditambah dengan perekonomian tinggi memberikan kemungkinan beberapa wajib pajak lalai menunjukkan kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pemeriksaan pajak pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Peneliti memakai metode penelitian deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan data memakai studi kepustakaan serta studi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan indikator efektivitas pemeriksaan pajak yang dijelaskan oleh Richard M Steers (2020) yaitu integrasi, pencapaian tujuan, dan adaptasi didapatkan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan pajak sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan pedoman pemeriksaan perpajakan serta regulasi yang ada tetapi memang dalam pelaksanaanya belum efektif. Hal ini terlihat dari berbagai kendala selama pemeriksaan pajak, dimulai dari keterbatasan pegawai hingga ruang lingkup pekerjaan yang terlalu luas. Hal ini menyebabkan pemeriksaan pajak tidak dapat mencapai target yang ditentukan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat diharapkan dapat mencegah serta mengurangi kendala yang ada sehingga proses pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat berjalan dengan lebih efektif dan lebih baik. The research objective is to find out and analyze related tax audits at the KPP Pratama Medan Barat. The current condition of the City of Medan has a high population rate, with a high economy, it is possible for some taxpayers to fail to show compliance with their tax obligations. Identification of the problem in this study is how the effectiveness of tax audits on corporate taxpayers at the KPP Pratama Medan Barat. baratresearchers used descriptive qualitative research methods and data collection techniques using library research and field studies. The results of this study indicate that based on the indicators of the effectiveness of tax audits described by richard m steers (2020) of integration, goal achievement, and adaptation, it was found that the process the implementation of the tax audit has been running well in accordance with the tax audit guidelines, but has not been effective. This can be seen from the various obstacles during the tax audit, starting from the limited number of employees to the scope of work that is too broad. This causes the tax audit can not reach the specified target. KPP Pratama Medan is expected to be able to prevent and reduce existing obstacles so that the tax audit implementation process can run more effectively and better.

Faktor Dukungan Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Sosial Kota Bekasi Ayu Salsabila Malinda; Dedi Sukarno; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41371

This study describes the influence of Organizational Support Factors on the Performance of Bekasi City Social Service Employees. This research is motivated by the performance of employees who are considered good when viewed from the data on the Performance Assessment of Civil Servants, Employee Work Targets (SKP) and other performance assessments although there is a significant increase in workload. This study aims to determine the factors that can affect the performance of Bekasi City Social Service employees. This study uses a quantitative research approach with a survey research design. The main data collection technique used a questionnaire filled out by 73 employees of the Bekasi City Social Service consisting of 4 personnel fields. The results showed that based on all the factors that affect the performance of employees at the Bekasi City Social Service, the factor that most reflects organizational support with the largest loading factor value is the indicator of the availability of facilities and infrastructure, where Bekasi City Social Service employees work can access adequate infrastructure for support work when working from office. Based on the results of hypothesis testing on organizational support factors on employee performance at the Bekasi City Social Service, the individual competence factor that most dominantly affects performance is the skill indicator, namely skills in completing work in groups (0.816). Penelitian ini menggambarkan mengenai pengaruh Faktor Dukungan Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kinerja pegawai yang dinilai baik jika dilihat dari data Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian kinerja lainnya meskipun terdapat peningkatan muatan kerja yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian survei. Teknik pengumpulan data utama menggunakan angket yang diisi oleh 73 orang pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi yang terdiri dari 4 bidang kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Sosial Kota Bekasi, faktor yang paling merefleksikan dukungan organisasi dengan nilai loading factor terbesar adalah indikator ketersediaan sarana dan prasarana, dimana pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi bekerja dapat mengakses prasarana yang memadai untuk menunjang pekerjaan saat work from office. Berdasarkan hasil uji hipotesa terhadap faktor-faktor dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Sosial Kota Bekasi, faktor kompetensi individu yang paling dominan mempengaruhi kinerja adalah indikator keterampilan, yaitu keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan secara berkelompok.

KONDISI LINGKUNGAN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN TANAH DATAR (STUDI PADA OBJEK WISATA ISTANO BASA PAGARUYUNG) Adinda Olivia; Budiman Rusli; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45093

This research is the result of research on environmental conditions in the implementation of tourism destination development program in Tanah Datar Regency (studies on the Istano Basa Pagaruyung Tourism Object). This program implemented through the Department of Tourism, Youth and Sports as one of the government’s efforts to increase tourism competitiveness with the goal of increasing tourist visits and increasing local revenue (PAD). However, in the last few years the number of tourist visits to the leading tourist object of the Istano Basa Pagaruyung has always decreased, which has resulted in a decrease in PAD revenues for Tanah Datar Regency. This study aims to analyze the implementation of the tourism destination development program in Tanah Datar Regency (study on the Istano Basa Pagaruyung Tourism Object. This study uses qualitative research methods with data collection techniques through interviews, observation and literature study. The result of the study found that there were no regulations specifically governing tourism in Tanah Datar District, and also inadequate human resources in terms of quality and quantity. Penelitian ini merupakan hasil penelitian mengenai kondisi lingkungan dalam implementasi program pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Tanah Datar (studi pada Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung). Program ini dilaksanakan melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing pariwisata dengan sasaran yaitu meningkatnya kunjungan wisatawan dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dalam beberapa tahun terakhir jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata unggulan Istano Basa Pagaruyung selalu mengalami penurunan yang berdampak pada penurunan penerimaan PAD Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Tanah Datar (studi pada Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pariwisata di Kabupaten Tanah Datar, dan juga sumber daya manusia yang belum memadai dari segi kualitas maupun kuantitas.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Jasmine Tiara Putri Herman; Neneng Weti Isnawaty; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41265

This study aims to describe the implementation of fire prevention and control policies in the Administrative Cit y of South Jakarta. Fire prevention and control policies as stipulated in the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 8 of 2008 is motivated by fire disaster events that often occur in DKI Jakarta. As of 2020, the most fire cases occurred in the Administrative City of South Jakarta. The theory used in this study is the theory of success factors for the implementation of Said Zainal Abidin's public policy (2019) with 4 aspects, namely policy conditions, supporting factors, environmental conditions, and related parties. The research method used is a qualitative method. The results of the study indicate that the implementation of fire prevention and control policies in the Administrative City of South Jakarta as stipulated in the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 8 of 2008 has not been successful because the rational, logistical, constitutional, and operational have not been fulfilled. From the aspect of rational goals and accuracy strategies, the public is not fully aware of the fire hazard prevention policy and the planned strategy, namely socialization to the people in the Administrative City of South Jakarta has not been carried out evenly. Furthermore, the logistical aspect is not sufficient. From the main external factors namely the unfulfilled environmental conditions from constitutional and operational aspects. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Adminstrasi Jakarta Selatan. Kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tersebut dilatarbelakangi dari peristiwa kebencanaan kebakaran yang seringkali terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Per 2020, kasus kebakaran terbanyak terjadi di Kota Adminstrasi Jakarta Selatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori faktor keberhasilan implementasi kebijakan publik Said Zainal Abidin (2019) dengan 4 aspek yaitu kondisi kebijakan, faktor pendukung, kondisi lingkungan, dan pihak-pihak terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2008 belum berhasil karena belum terpenuhinya aspek tujuan bersifat rasional, logistik, konstitusional, operasional dan pihak-pihak terkait. Dari aspek tujuan bersifat rasional dan ketepatan strategi, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran dan strategi yang sudah direncanakan yaitu sosialisasi ke masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan belum dilakukan secara merata. Selanjutnya aspek logistik yang belum mencukupi. Dari faktor utama eksternal yaitu belum terpenuhinya kondisi lingkungna dari aspek konstitusional dan operasional.

UPAYA DALAM PENGELOLAN PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR PLUS OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS P4OP WILAYAH JAKARTA SELATAN Daud Zikri; Slamet Usman Ismanto; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38231

This study describes the efforts in managing the Jakarta Smart Plus Card program at the P4OP Technical Implementation Unit in South Jakarta. The Jakarta Smart Plus Card Program is contained in the Governor of DKI Jakarta Regulation Number 27 of 2013 concerning Personal Education Cost Assistance for Students from poor families through the Jakarta Smart Card. This program aims to improve the quality of education in a fair and equitable manner and to ensure certainty in obtaining educational services for underprivileged families. This study looks at the efforts made by UPT P4OP in implementing the KJP Plus Program in South Jakarta. Efforts made by UPT P4OP are through outreach to the community during this pandemic through online socialization and coordination with sub-districts, sub-districts, schools and social services. However, the efforts made by UPT P4OP have not yielded good results, because there are still many violations by the community due to the lack of information conveyed. With qualitative research methods. The results of this study indicate that the Jakarta Smart Plus Card Program in South Jakarta has not been effective. UPT P4OP still has to make improvements, especially in the South Jakarta area. Penelitian ini menjelaskan tentang upaya dalam pengelolaan program Kartu Jakarta Pintar Plus di Unit Pelaksana Teknis P4OP kota Jakarta Selatan. Program Kartu Jakarta Pintar Plus tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara adil dan merata serta untuk menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Penelitian ini melihat upaya yang dilakukan UPT P4OP dalam pengimplementasian Program KJP Plus di Jakarta Selatan. Upaya yang dilakukan UPT P4OP adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat pada masa pandemi ini melalui sosialisasi secara daring dan melakukan koordinasi dengan kelurahan, kecamatan, sekolah dan dinas sosial. Tetapi dari upaya yang dilakukan oleh UPT P4OP belum memberikan hasil yang baik, karena massih banyak pelanggaran oleh masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang tersampaikan. Dengan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Program Kartu Jakarta Pintar Plus di Jakarta Selatan belum efektif. UPT P4OP masih harus melakuan peningkatan terutama di kawasan Jakarta Selatan.

EVALUASI KONTEKS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PADANG GANTING KABUPATEN TANAH DATAR Vivi Oktarina; Nina Karlina; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41324

This research is motivated by a phenomenon where there are many poor people in Indonesia. The poverty rate in Indonesia, which is still quite high, requires the government to find solutions to these problems and take action by launching various poverty reduction programs, one of which is the Family Hope Program (PKH). This program has been started since 2007, and has been gradually implemented in all regions in Indonesia, including Padang Ganting Sub-District, Tanah Datar Regency in 2015. During the implementation of the PKH program in Padang Ganting District, various problems were found related to the implementation process and achieving goals. so that the authors are interested in researching more deeply. The form of research used in this study is a qualitative method using the theory of context evaluation model from CIPP Models by Stufflebeam (2002, p. 287). In this study, two data collection techniques were used, namely primary through interviews and observations, and secondary through library research and documentation studies. The results showed that the implementation of context evaluation in the implementation of PKH in Padang Ganting Sub-District had not run optimally, seen from the number of RTSM that had not been reached by this program. This condition is caused by the data of prospective PKH recipients coming from DTKS, in the field there are still many RTSMs that have not been registered with DTKS, currently RTSMs can register themselves to DTKS independently but this information is not evenly known by the public, so re-socialization is needed by the local government or through companion. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu fenomena dimana banyaknya masyarakat miskin di Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia yang masih cukup tinggi ini mengharuskan pemerintah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut dan mengambil tindakan dengan meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, salah satu programnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini telah telah dimulai sejak tahun 2007, dan dilaksanakan secara bertahap ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015. Selama pelaksanaan program PKH di Kecamatan Padang Ganting, ditemukan berbagai masalah terkait dengan proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teori model evaluasi konteks dari CIPP Models oleh Stufflebeam (2002, p. 287). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, dan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi konteks pada pelaksanaan PKH di Kecamatan Padang Ganting belum berjalan dengan optimal, dilihat dari masih banyaknya RTSM yang belum terjangakau oleh program ini. Kondisi ini disebabakan oleh data calon penerima PKH berasal dari DTKS, sementara keadaan dilapangan masih banyak RTSM yang belum terdaftar pada DTKS, saat ini RTSM sudah bisa mendaftarkan dirinya ke DTKS secara mandiri namun informasi ini belum merata diketahui oleh masyarakat, hingga dibutuhkan sosialisasi kembali oleh pemerintah daerah ataupun melalui pendamping. Karena kurangnya pembaharuan data, menyebabkan data penerima PKH hanya berputas disitu saja.

KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN WANA WISATA GUNUNG GALUNGGUNG DI KABUPATEN TASIKMALAYA Iva Khopifatu S; Rita Myrna; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45116

Tourism as a multidimensional sector that must be managed well by the government, private sector, community or collaborate together. Because this sector if managed properly has the potential to increase regional income as well as state foreign exchange, create jobs, improve the socio-economic level of the community, and is useful for increasing public awareness in an effort to preserve, protect and manage natural and cultural resources. Tasikmalaya Regency has unique and diverse natural characteristics that make it many natural tourist destinations such as Mount Galunggung. Mount Galunggung Tourism is one of the most favorite tourist destinations in Tasikmalaya Regency. The management of Mount Galunggung tourism is carried out by Perum Perhutani with the help of the surrounding community which are called Koparga (Koperasi Pariwisata Cipanas Galunggung). Its management has been done for a long time, but its development is still relatively slow. This study aims to determine and analyze how management through collaborative relationships is carried out between Perum Perhutani and Koparga by using collaboration process theory through systems analysis platform according to Vigoda & Gilboa (2002). In the process of this research using qualitative methods by going through the interview process with informants using purposive sampling technique, field observations and supported by research supporting documents. The results of this study explain that the management of Mount Galunggung tourism through collaborative relationships shows good results, but there are still some things that are not done as in the PKS (Perjanjian Kerjasama) such as Koparga's goal to help Perum Perhutani increase revenue, but the realization has never reached the annual target that has been determined and mutually agreed upon, In addition, the goal of Perum Perhutani in community empowerment is still not maximized, because there are still many Koparga members who do not understand their rights and obligations. Mount Galunggung tourism area is a destination that has the potential to become a better tourist destination in the future. With a note that management can be improved, especially in the collaboration process between Perum Perhutani and Koparga. Pariwisata sebagai sektor multidimensi yang mesti di kelola dengan baik oleh pemerintah, swasta, masyarakat maupun dengan cara kolaborasi bersama-sama dengan pihak lain. Jika sektor pariwisata dikelola dengan baik memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf sosio-ekonomi masyarakat, serta bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya melestarikan, melindugi dan mengelola sumberdaya alam maupun budaya sekitar. Kabupaten Tasikmalaya memiliki karakteristik alam yang unik dan beragam sehingga menjadikannya banyak destinasi wisata alam seperti Gunung Galunggung. Wisata Gunung Galunggung merupakan salah satu destinasi wisata terfavorit di Kabupaten Tasikmalaya. Pengelolaan wisata Gunung Galunggung dilakukan oleh Perum Perhutani dengan bantuan dari masyarakat sekitar yang di berada dalam suatu wadah yang di sebut Koparga (Koperasi Pariwisata Cipanas Galunggung). Dalam pengelolaannya sudah dilakukan sejak lama, namun dalam perkembangannya masih relatif lambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan melalui hubungan kolaborasi yang dilaksanakan antara Perum Perhutani dan Koparga dengan menggunakan teori proses kolaborasi melalui platform analisis sistem yang dikemukakan oleh Vigoda & Gilboa (2002). Dalam proses penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melalui proses wawancara dengan informan menggunakan teknik purposive sampling, observasi lapangan dan didukung dokumen pendukung penelitian. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan wana wisata Gunung Galunggung melalui hubungan kolaborasi menunjukan hasil yang cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa hal yang tidak dilakukan sebagaimana dalam PKS (Perjanjian Kerjasama) seperti tujuan Koparga untuk membantu Perum Perhutani dalam meningkatkan pendapatan, tetapi realisasinya tidak pernah mencapai target tahunan yang sudah di tentukan dan disepakati bersama. Selain itu, tujuan Perum Perhutani dalam pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal, dikarenakan masih banyaknya anggota Koparga yang tidak memahami hak dan kewajibannya. Wana wisata Gunung Galunggung merupakan destinasi yang sangat memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata yang lebih baik kedepannya. Dengan catatan dalam pengelolaannya bisa lebih dibenahi dan diperbaiki, terutama dalam proses kolaborasi antara Perum Perhutani dan Koparga.

PERUBAHAN ORGANISASI PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) KOTA BANJAR Risa Rismawati; Candradewini Candradewini; Dedi Sukarno
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v15i1.48842

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana kesiapan KP2KP dalam melakukan perubahan organisasi yang terjadi dan upaya yang dilakukan untuk tetap memberikan pelayanan yang baik. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Maka dari itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan observasi dan wawancara dengan pegawai KP2KP Kota Banjar. Dimana teori yang digunakan sebagai rujukan penelitian yaitu oleh Porras dan Robertson dalam (Struckman & Yammarino, 2003). teori ini terdapat 9 faktor yaitu communication, culture, technology, leadership, management, organizational structure, performance management, strategy, skill. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dari ke Sembilan faktor, ada beberapa faktor yang belum optimal namun dalam tahap perkembangan yaitu technology yang hanya sebagian layanan dapat dilakukan secara online, performance management sebagai upaya untuk lebih menarik wajib pajak dan wajib pajak kecil dilakukan penyuluhan langsung secara rutin. Dan ditemukan bahwa SDM masih dibawah rata-rata yang diharapkan untuk perubahan menjadi KPP Mikro dan cakupan wilayah yang masih kecil. Maka, dapat disimpulkan bahwa seluruh faktor dapat mempengaruhi perubahan organisasi. The purpose of this research that is for explain how KP2KP readiness in make changes organization that occurred and the efforts made for still give good service. On research this, author use method study with approach qualitative. So from it, for obtain the required data writer do observation and interview with Banjar City KP2KP employee. Where is the theory used as reference study namely by Porras and Robertson in (Struckman & Yammarino, 2003). theory This there are 9 factors that is communication, culture, technology, leadership, management, organizational structure, performance management, strategy, skills. Result of study This explain that from to the nine factors, there is a number of factors that are not yet optimal however in stage development that is technology that only part service can done in a manner online, performance management as effort for more collect must tax and mandatory tax small done counseling direct in a manner routine. And found that human resource still is below the expected average for change become a KPP Micro and the coverage area is still small.

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : JANE (Jurnal Administrasi Negara)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search Journal : JANE (Jurnal Administrasi Negara)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : JANE (Jurnal Administrasi Negara)