Garuda - Garba Rujukan Digital

TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOLABORATIF DALAM PENGEMBANGAN EKORIPARIAN SUNGAI CILIWUNG DI KELURAHAN SUKARESMI KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR Muhammad Irfan Maulana; Sawitri Budi Utami; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.37150

Degradasi DAS yang terjadi seperti erosi, sendimentasi, pencemaran bahkan perubahan penggunaan lahan untuk pemukiman dan kegiatan ekonomi masih berlanjut sampai saat ini sejak pertama kali DAS secara yuridis tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Akan tetapi degradasi tersebut masih terus berlanjut sampai saat ini, yang salah satu penyebabnya disebabkan oleh belum adanya keterpaduan tindak dan upaya oleh pihak-pihak yang terkait pengelolaan DAS. Salah satu DAS yang mengalami degradasi tersebut adalah DAS Ciliwung. Menanggapi permasalahan ini tergagas sebuah model pengolahan DAS Ekoriparian yang dalam pengembangannya mengikutsertakan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Akan tetapi dalam proses pengembangannya belum ditemukan sebuah framework tata kelola pemerintahan kolaboratif. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menganalisis pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori tiga dimensi pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif oleh Bryson et al pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa belum terbentuknya tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Hal ini didasari masih adanya beberapa hal yang harus ditingkatkan kembali guna terbentuknya sebuah tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PELESTARIAN BUDAYA DAERAH MELALUI FESTIVAL LANGKISAU DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT M Haasyir Almaahi; Rita Myrna; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41312

Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak di Provinsi Sumatera Barat memiliki kebudayaan yang sangat beragam serta masih dijaga oleh masyarakatnya hingga saat ini. Karena keberagaman budaya inilah pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selalu berusaha untuk melestarikannya, maka dari itu lahirlah sebuah kegiatan festival yang dinamakan Festival Langkisau, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melestarikan kebudayaan yang ada agar tidak hilang seiring kemajuan zaman.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Collaborative Governance dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah melalui Kegiatan Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Dasar teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori lima prinsip penerapan Collaborative Governance oleh Rosyida tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Collaborative Governance dalam upaya pelestarian budaya daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana, hanya saja masih terdapat satu kelemahan yaitu belum adanya MoU yang mengikat hubungan kerjasama antara actor yang terlibat. Pesisir Selatan Regency, which is located in West Sumatra Province, has a very diverse culture and is still maintained by its people today. Because of this cultural diversity, the Pesisir Selatan Regency government always tries to preserve it, therefore a festival activity called the Langkisau Festival was born, this activity is one of the government's efforts to preserve the existing culture so that it does not disappear with the progress of the times.The purpose of this study was to find out how the application of the principles of Collaborative Governance in Regional Cultural Preservation Efforts through the Langkisau Festival in Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province. The theoretical basis used in this study uses the theory of the five principles of the application of Collaborative Governance by Rosyida in 2017. This study uses a qualitative method. Data collection techniques used by researchers are observation, interviews and documentation. Furthermore, the data processing technique used by the researcher is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the application of Collaborative Governance principles in an effort to preserve regional culture in Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province has been done, but there is still one weakness, namely the absence of an MoU that binds the cooperative relationship between the actors involved.

REPRESENTASI GENDER DALAM JABATAN STRUKTURAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK: PERSPEKTIF GLASS WALLS THEORY Nadya Anggiani Rahmawati; Ida Widianingsih; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45118

Gender representation can be seen from the number of representation of women officers in strategic positions and their contribution to decision making. The Depok City Government with the number of female ASNs which continues to increase every year shows that the involvement of women in government is good, but if it is seen from the available data, the higher the position, the fewer the presence of women. In addition, several regional apparatuses show disparities between the percentage of male and female officers. This qualitative research method aims to determine gender representation in female ASN structural positions within the Depok City Government using the perspective of glass walls theory. The guidelines used in this study are the result of the elaboration of the three theories proposed by Reid, Kerr, & Miller (2003), Reskin & Hartmann (1986), and Eklund, Barry, & Gunberg (2017). The results obtained through interviews, observations, and literature studies indicate that gender representation in the Depok City Government has not been fully realized, because female officers are still faced with glass walls triggering factors, such as segregation of jobs based on gender and the perspective of ASN itself in placing employees, that women are better placed in jobs that are not difficult because of their dual role as mother and wife in the family. However, various gender responsive policies to support women's rights are very supportive of fulfilling the rights of working women. Thus, gender representation within the Depok City Government can be realized because there is an understanding that gender representation does not require women to always appear but by involving women in all lines can be said to be representative. Representasi gender terlihat dari angka keterwakilan aparat perempuan dalam posisi strategis serta kontribusinya terhadap pengambilan keputusan. Pemerintah Kota Depok dengan jumlah ASN perempuan yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pemerintahan sudah baik, namun jika dilihat pada data yang tersedia semakin tinggi jabatannya, keberadaan perempuan semakin sedikit. Selain itu, beberapa perangkat daerah menunjukkan ketimpangan antara persentase aparat laki-laki dan perempuan. Penelitian dengan metode kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui representasi gender dalam jabatan struktural ASN perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Depok menggunakan perspektif glass walls theory. Pedoman yang digunakan dalam penelitian merupakan hasil elaborasi dari ketiga teori yang dikemukakan oleh Reid, Kerr, & Miller (2003), Reskin & Hartmann (1986), dan Eklund, Barry, & Gunberg (2017). Hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara, observasi, dan studi literatur ini menunjukkan bahwa representasi gender di lingkungan Pemerintah Kota Depok belum sepenuhnya terwujud, sebab aparat perempuan masih dihadapkan pada faktor pemicu glass walls, seperti segregasi pekerjaan berdasarkan gender serta perspektif ASN sendiri dalam menempatkan pegawai bahwa perempuan lebih baik ditempatkan pada bidang pekerjaan yang tidak menyulitkan dikarenakan peran gandanya sebagai Ibu dan Istri dalam keluarga. Namun, berbagai kebijakan responsif gender untuk menunjang hak-hak perempuan sangat mendukung untuk memenuhi hak perempuan yang bekerja. Dengan demikian, representasi gender di lingkungan Pemerintah Kota Depok dapat terwujud sebab adanya kesepahaman bahwa representasi gender tidak mengharuskan perempuan selalu tampil melainkan dengan melibatkan perempuan di semua lini sudah dapat dikatakan representatif.

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA PLUMBON KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON Syntia Meida Nur’aini; Nina Karlina; Nunung Runiawati
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41322

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pada aspek ekonomi banyaknya pemutusan hubungan kerja, usaha yang tutup, dan penghasilan masyarakat menurun. Oleh karena itu, Program BLT – Dana Desa dibuat untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, program BLT – Dana Desa di Desa Plumbon masih mengalami masalah seperti keterlambatan dalam pencairan BLT – Dana Desa dan kurangnya sosialisasi program yang dilakukan oleh penanggung jawab sosialisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, dan mendapatkan data serta informasi yang berhubungan dengan efektivitas dari adanya BLT – Dana Desa tahun 2020 yang diberikan kepada masyarakat Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani tahun 2009 dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 26 orang yaitu Tim monitoring dan evaluasi Program BLT – Dana Desa dari kecamatan, Kepala Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Sekretaris Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Ketua RT, Ketua RW, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program BLT – Dana Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data sebagai bentuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Program BLT – Dana Desa tahun 2020 di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon belum berjalan efektif. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi yaitu pada masalah jadwal pencairan dan sosialisasi kepada masyarakat. This research is motivated by the Covid-19 pandemic that affects various aspects of life such as health, social and economic. In the economic aspect, there are many layoffs, businesses are closed, and people's incomes are declining. Therefore, the BLT – Village Fund Program was created to protect the poor and vulnerable from the impact of the Covid-19 pandemic. In its implementation, the BLT - Village Fund program in Plumbon Village is still experiencing problems such as delays in disbursing BLT - Village Funds and the lack of program socialization carried out by the person in charge of socialization. The purpose of this research was to seek, collect, and obtain data and information related to the effectiveness of the 2020 BLT – Village Fund given to the people of Plumbon Village, Plumbon District, Cirebon Regency. This research uses the theory of program effectiveness proposed by Budiani in 2009 with a qualitative method. The informants in this research were 26 people, namely the monitoring and evaluation team of the BLT Program - Village Fund from the district, the Head of Plumbon Village, Plumbon District, Cirebon Regency, the Plumbon Village Secretary, Plumbon District, Cirebon Regency, head of RT, head of RW, and the Beneficiary Families (KPM) of the BLT - Village Funds Program. Data collection techniques are used by observation, interviews, and literature studies. The data analysis technique in this research was carried out through several stages, namely data condensation, data display, and verifying conclusions. The results of this research show that the overall BLT – Village Fund Program 2020 in Plumbon Village, Plumbon District, Cirebon Regency, has not been effective. There are some things that need to be improved again, namely on the issue of disbursement schedule and socialization to the community.

PELAKSANAAN SABILULUNGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (SASIKAP) DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG Anestian Rimpaka; Didin Muhafidin; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35065

ABSTRACTSabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP) is a form of e-government implemented in Bandung Regency Government. With the Sabilulungan Employee Performance Appraisal System (SASIKAP), it is hoped that it can facilitate performance appraisal. However, using the Sabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP) still experiences several problems, such as server disturbances; not all users can use the Sabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP). The implementation of the Sabilulungan Employee Job Assessment System (SASIKAP) has not been successful. This study aims to determine the causes of the unsuccessful Sabilulungan Employee Performance Appraisal System (SASIKAP) in Bandung Regency Government. The theory used in this research is the theory of the success factors of e-governance by Gil Garcia and Theresa Pardo (2005). This study uses a research method with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study were through interviews, observations, and documents.This study indicates that the Sabilulungan Employee Performance Appraisal System (SASIKAP) in Bandung Regency Government has not been successful because it has not fulfilled all the success factors of e-government. The management of data and information is not optimal, and there are no facilities for users to provide input. The server capacity is not able to accommodate many users who access it. There are still users whose performance appraisal process through Sabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP) is assisted or carried out by others. ABSTRAK.Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) merupakan salah satu bentuk e-government yang diterapkan di Pemrintahan Kabupaten Bandung. Dengan adanya Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) diharapkan dapat mempermudah penilaian kinerja. Namun, pada kenyataannya penggunaan Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) ini masih mengamali beberapa permasalahan seperti gangguan pada server dan belum semua pengguna bisa menggunakan Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP), sehingga pelaksanaan Sabilulungan Sistem Penilaian Kerja Pegawai (SASIKAP) belum berjalan dengan berhasil.Tujuan dari penelitian ini adalah diketahui penyebab belum berhasilnya Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) di Pemerintahan Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori faktor-faktor keberhasilan e-governmnet yang dikemukakan oleh Gil Garcia dan Theresa Pardo (2005). Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumen.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) di Pemerintahan Kabupaten Bandung belum berhasil karena belum memenuhi semua faktor keberhasilan e-government. Pengelolaan data dan informasi yang dilakukan belum optimal, tidak tersediannya sarana untuk pengguna memberikan masukan, kapasitas server belum mampu menampung banyak pengguna yang mengakses, dan masih terdapat pengguna yang proses penilaian kinerja melalui Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) dibantu atau dilakukan oleh orang lain.

EVALUASI EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017-2020 Farras Fakhirah T; Sinta Ningrum; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41303

The background of this research is phenomenon of the large number of land parcels in Indonesia that haven’t been registered and have land certificates as legal evidence. The implication is the rise of cases of land disputes and conflicts in Indonesia. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Program (PTSL) was launched as a solution to address these problems. This program is implemented throughout Indonesia, including the National Land Agency of South Tangerang City. The PTSL program in South Tangerang City was implemented in 2017-2020. During its implementation, it was found that the target field was not achieved and the certificate completion was slow, so the authors were interested in researching more deeply.The purpose of this research was to find out how to evaluate by looking at the performance of the PTSL program at the National Land Agency of South Tangerang City in 2017-2020. The research approach used is a quantitative approach. Data collection techniques through documentation studies, literature studies, and interviews. The data analysis technique used is value for money analysis and cost effectiveness analysis The results showed that the PTSL Program at the South Tangerang City Land Agency is ineffective. This can happen because the achievement of output only reached 90.63%. There were obstacles in the 2019 fiscal year related to the difficulty of the community in completing the required documents and the lack of human resources.The, the results of the calculation of cost effectiveness analysis show that the PTSL program is a program with a low cost that is feasible to run when compared to the issuance of land certificates through the routine program. Penelitian ini dilatarbelakangi dari suatu fenomena banyaknya bidang tanah di Indonesia yang belum terdaftar dan memiliki sertifikat tanah sebagai bukti yang sah secara hukum. Implikasi nya yaitu maraknya kasus sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diluncurkan sebagai solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Program ini dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia, termasuk Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan. Program PTSL di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan pada tahun 2017-2020. Selama pelaksanaannya, ditemukan bahwa target bidang tidak tercapai dan penyelesaian sertifikat yang lambat, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan tahun 2017-2020. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis perhitungan value for money dan cost effectiveness analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tidak efektif. Hal tersebut dapat terjadi karena pencapaian output hanya tercapai 90,63% terdapat hambatan pada tahun anggaran 2019 yang berkaitan dengan kesulitan masyarakat dalam melengkapi berkas persyaratan dan minimnya sumber daya manusia. Kemudian, hasil cost effectiveness menunjukkan bahwa program PTSL merupakan program dengan biaya yang murah untuk dijalankan jika dibandingkan dengan penerbitan sertifikat tanah melalui program rutin (pekerjaan rutin) Badan Pertanahan Nasional.

KOORDINASI DALAM PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA JAKARTA UTARA Amanda Savira; Neneng Weti Isnawaty; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45065

This research discussed the coordination of controlling illegal buildings in Tanjung Priok District, North Jakarta City. The policy regarding integrated control in Tanjung Priok District, North Jakarta City. The policy regarding integrated control in Tanjung Priok District, North Jakarta City has been stipulated in the Instruction of the Governor of DKI Jakarta Number 118 of 2016 concerning Integrated Control. The implementation of building control requires coordination between the parties involved so it can run smoothly, but in practice the coordination of building control in Tanjung Priok District, North Jakarta City hasn’t been implemented well, therefore the author is interested in conducting research related to this topic. The research method is a qualitative research method to explore and understand the coordination in controlling illegal buildings in Tanjung Priok District, North Jakarta City. The theory used as a reference (guidance) in this research is six effective coordination techniques by Chandra Bose (2012): clearly defined goals, line of authority and responsibilities, comprehensive programs and policies, cooperation, effective communication, and effective leadership and supervision. The result of this research is the coordination that has been carried out by the parties involved in controlling illegal buildings in Tanjung Priok District, North Jakarta City has been done properly in terms of clear objectives and clear division of tasks and authorities. However, other matters such as comprehensive programs and policies, cooperation, effective communication, and effective leadership and supervision have not been well implemented. Penelitian ini membahas tentang koordinasi dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara. Kebijakan mengenai penertiban terpadu di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara ditetapkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Penertiban Terpadu. Pelaksanaan penertiban bangunan memperlukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat agar dapat berjalan secara lancar, namun pada pelaksanaannya koordinasi penertiban bangunan di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara belum berjalan dengan baik sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami tentang koordinasi dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Teori yang dijadikan acuan (guidance) dalam penelitian ini yaitu teori Chandra Bose (2012) dengan menggunakan enam teknik koordinasi yang efektif yaitu tujuan yang jelas, garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan dan pengawasan yang efektif. Hasil penelitian ini adalah koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara sudah baik dalam tujuan yang jelas serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Namun, pada hal lainnya seperti program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan dan pengawasan yang efektif belum baik dalam pelaksanaannya.

EVALUASI KONTEKS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PADANG GANTING KABUPATEN TANAH DATAR Vivi Oktarina; Nina Karlina; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41324

This research is motivated by a phenomenon where there are many poor people in Indonesia. The poverty rate in Indonesia, which is still quite high, requires the government to find solutions to these problems and take action by launching various poverty reduction programs, one of which is the Family Hope Program (PKH). This program has been started since 2007, and has been gradually implemented in all regions in Indonesia, including Padang Ganting Sub-District, Tanah Datar Regency in 2015. During the implementation of the PKH program in Padang Ganting District, various problems were found related to the implementation process and achieving goals. so that the authors are interested in researching more deeply. The form of research used in this study is a qualitative method using the theory of context evaluation model from CIPP Models by Stufflebeam (2002, p. 287). In this study, two data collection techniques were used, namely primary through interviews and observations, and secondary through library research and documentation studies. The results showed that the implementation of context evaluation in the implementation of PKH in Padang Ganting Sub-District had not run optimally, seen from the number of RTSM that had not been reached by this program. This condition is caused by the data of prospective PKH recipients coming from DTKS, in the field there are still many RTSMs that have not been registered with DTKS, currently RTSMs can register themselves to DTKS independently but this information is not evenly known by the public, so re-socialization is needed by the local government or through companion. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu fenomena dimana banyaknya masyarakat miskin di Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia yang masih cukup tinggi ini mengharuskan pemerintah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut dan mengambil tindakan dengan meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, salah satu programnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini telah telah dimulai sejak tahun 2007, dan dilaksanakan secara bertahap ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015. Selama pelaksanaan program PKH di Kecamatan Padang Ganting, ditemukan berbagai masalah terkait dengan proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teori model evaluasi konteks dari CIPP Models oleh Stufflebeam (2002, p. 287). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, dan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi konteks pada pelaksanaan PKH di Kecamatan Padang Ganting belum berjalan dengan optimal, dilihat dari masih banyaknya RTSM yang belum terjangakau oleh program ini. Kondisi ini disebabakan oleh data calon penerima PKH berasal dari DTKS, sementara keadaan dilapangan masih banyak RTSM yang belum terdaftar pada DTKS, saat ini RTSM sudah bisa mendaftarkan dirinya ke DTKS secara mandiri namun informasi ini belum merata diketahui oleh masyarakat, hingga dibutuhkan sosialisasi kembali oleh pemerintah daerah ataupun melalui pendamping. Karena kurangnya pembaharuan data, menyebabkan data penerima PKH hanya berputas disitu saja.

PENGARUH KOMPENSASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT Ajeng Antania Putri; Nina Karlina; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41260

The background of this research is as the spearhead of government administration whose workload is quite heavy. Where employees at the sub-district office work in direct contact with the public and village, but the TPP received by employees is still considered unfair and unbalanced, but has good performance. Based on the result of preliminary observations, the problem of unfairness is also related to the absence of incentives such as rewards or bonuses for the employees who have activities or who have a good performance. In conducting this research, the author uses the compensation theory from Ivancevich and Konopaske (2012) that in compensation policy there are seven dimensions to achieve compensation effectiveness, i.e. adequate, fair, balanced, cost-effective, guaranteed, providing incentives, and acceptable by employees. And for performance theory, the author uses the theory of Mathis, et. al. (2017) there are six dimensions in assessing performance, i.e. quantity of output, quality of output, timeliness of output, presence on the job, the efficiency of work completed, and effectiveness of work completed. This research uses quantitative research methods using simple linear regression. By using total sampling as a sampling technique that produces 19 respondents. The results showed that the compensation variable had a high effect on the performance variable. However, there are still several dimensions that need to be considered, because, in practice, the compensation at the Kuningan District Office has not been carried out optimally. There are still indicators of compensation in adequate dimensions and balanced dimensions that have not been fulfilled. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang beban kerjanya cukup berat, dimana pegawai di kantor kecamatan bekerja bersentuhan langsung dengan masyarakat ataupun desa, TPP yang diterima pegawai dinilai masih tidak adil dan tidak seimbang, namun memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan hasil observasi awal, permasalahan keadilan tersebut juga berkaitan dengan tidak adanya dorongan insentif seperti penghargaan atau bonus bagi ASN yang melaksanakan kegiatan ataupun yang berkinerja baik.Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori kompensasi dari Ivancevich dan Konopaske (2012) yang menunjukan dalam kebijakan kompensasi terdapat tujuh dimensi untuk mencapai suatu efektivitas kompensasi, yaitu memadai, adil, seimbang, biaya yang efektif, terjamin, menyediakan insentif, dan dapat diterima oleh pegawai. Adapun teori kinerja yang digunakan ialah teori Mathis , et al. (2017) dimana terdapat enam dimensi dalam menilai kinerja, yaitu kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, ketepatan waktu hasil kerja, kehadiran di tempat kerja, efisiensi hasil kerja dan efektivitas hasil kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi linier sederhana.. Dengan menggunakan teknik penarikan sampel yaitu total sampling sebanyak 19 responden. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa variabel kompensasi memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap variabel kinerja. Namun masih terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan, karena dalam pelaksanaannya pemberian kompensasi di Kantor Kecamatan Kuningan belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat indikator-indikator kompensasi dalam dimensi memadai dan dimensi seimbang yang belum terpenuhi.

Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dalam Mengembangkan Sentra Industri Kreatif Payung Geulis di Kota Tasikmalaya Eva Novita; Sawitri Budi Utami; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35046

Abstract. The background of this research is the lack of development of the creative industrial centre of payung geulis as a characteristic icon of Tasikmalaya City. The number of payung geulis craftsmen tended to decline in the last few years. Then, the realization tourism village of payung geulis as a tourism destination in Tasikmalaya City has not been achieved. Based on the results of preliminary observations, the problem is related to the organizational capacity of the Diskoperindag as a public organization that has the authority and plays a role in the development of the creative industrial centre of payung geulis. In conducting this research, the authors used the organizational capacity theory about five dimensions of organizational capacity; human resources, infrastructure, technology and financial resources, strategic leadership, program and process management, and networks/relationships with organizations and stakeholders. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documents. And to validate the data, the author uses triangulation of sources. The study results show that the organizational capacity of Diskoperindag to developing creative industrial centres of payung geulis is inadequate because it is not fully following the organizational capacity theory by the five dimensions. Only one dimension is adequate, namely the strategic leadership dimension. Meanwhile, the dimensions of human resources, infrastructure, technology and financial resources, program and process management, and networks/relationships with organizations and stakeholders are inadequate. Abstrak. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah kurang berkembangnya sentra industri kreatif payung geulis sebagai ikon ciri khas Kota Tasikmalaya. Jjumlah pengrajin payung geulis cenderung menurun pada beberapa tahun terakhir serta belum tercapainya arah dari pengembangan sentra industri kreatif payung geulis yaitu terwujudnya kampung wisata payung geulis sebagai destinasi pariwisata di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil observasi, permasalahan tersebut berkaitan dengan kapasitas organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) sebagai organisasi publik yang berwenang dalam pengembangan sentra industri kreatif payung geulis. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori kapasitas organisasi dari Douglas Horton dkk, dimana terdapat lima dimensi dalam menilai kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi dan keuangan, kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses, serta jaringan/hubungan dengan organisasi dan pemangku kepentingan lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Serta untuk memvalidasi data penulis menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kapasitas organisasi Diskoperindag dalam mengembangkan sentra industri kreatif payung geulis belum memadai, karena belum sepenuhnya sesuai dengan teori kapasitas organisasi dari Horton, dkk. Dari lima dimensi, hanya dimensi kepemimpinan strategis yang sudah memadai. Sedangkan dimensi sumber daya manusia, dimensi infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan, dimensi manajemen program dan proses serta dimensi jaringan/hubungan dengan organisasi dan pemangku kepentingan lain belum memadai.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search