Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sidoluhur Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum
Adhy Nugraha
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Polres Karangnyar) Musthofa Abdul Majiid; Putri Maha Dewi; Arie Purnomosidi; Adhy Nugraha
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang (narkoba) adalah zat atau obat yang diperlukan dan mempunyai manfaat dalam pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Tetapi jika digunakan dengan tidak semestinya atau tidak dikonsumsi sesuai dengan standar medis maka akan menyebabkan efek negatif bagi individu atau masyarakat terutama pada generasi muda yang merupakan calon penerus bangsa. Peredaran ilegal narkoba beserta penyalahgunaannya akan melemahkan kehidupan dan nilai budaya bangsa serta akan melemahkan ketahanan secara nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, yaitu pada Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Didalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan seperti apa yang tertulis sebelumnya bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkotika. Selain itu pada tahap ini pulalah dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar. Proses penyidikan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Karanganyar berlandaskan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis Tri Atmojo Setyo Pranoto; Adhy Nugraha
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif dan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Dengan menggunakan pendekatan Pendekatan sosiologi hukum (Social Legal Approach) dilakukan dengan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial. Hukum itu sendiri menjadi problematika yang berkontribusi atau menyebabkan terjadinya masalah sosial, dalam hal ini mungkin saja hukum dapat memberikan metode penyelesaian atau solusi non hukum lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa Pengamanan Pembangunan Strategis telah memberikan perubahan dalam mendukung program pembangunan pemerintah baik nasional maupun daerah, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sendiri, hal tersebut dapat dilihat pada saat sebelum dibentuknya PPS pelaksanaan kegiatan masih rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan, namun sejak dibentuknya PPS di Kabupaten Sukoharjo percepatan pembangunan daerah semakin optimal, pengawasan lebih maksimal serta pelaksanaan kegiatan tidak takut akan adanya intervensi dalam melaksanakan kegiatan barang dan jasa. Selain itu juga ditemukan bahwa Ancaman Gangguan dan Hambatan Intelijen Kejaksaan dalam Pengamanan Pembangunan Strategis di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo adalah adanya faktor dari struktur hukum itu sendiri yaitu adanya permintaan untuk dilakukan Pengamanan Pembangunan Strategis semakin tinggi namun personil tim sedikit dan kurang pahamnya stakeholder mengenai tugas dan kewenangannya
Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Desa Bakipandeyan Sukoharjo Menuju Kesejahteraan Keperempuanan Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini; Ardiyanto, Daniyel Dwi; Mentari, Arneta Indah Noorlintang; Alwan Fauzan; Afrigh Alaina Shobron; Ada Riski Rahma Noviana; Amilia Febriani; Yulian Dwi Nurwanti; Adhy Nugraha
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 1 No. 6 (2024): Agustus
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v1i6.2088

Abstract

This service has the aim of empowering in the field of agriculture which is focused on farm women's groups located in Bakipandeyan Village, Baki District, Sukoharjo Regency, this empowerment program targets women's welfare for members of farm women's groups in Bakipandeyan Village. The purpose of this research is to find out the empowerment of KWT in Bakipandeyan Village, Baki Subdistrict, Sukoharjo Regency, and is expected to add to the literature study, especially social science for further research. For Government Interests This research is expected to contribute in the form of ideas and ideas as well as input in an effort to improve KWT empowerment in Bakipandeyan Village, Baki District, Sukoharjo Regency based on an empirical theoretical basis. For future researchers, this research can be used as material for consideration or can be further developed, as well as a reference to similar research.
SUMBANGAN AIR MINUM SEBAGAI USAHA KEPEDULIAN KAMPUS TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK KEMARAU PANJANG DI GUNUNG KIDUL Srie Juli Rachmawatie; Amir Junaidi; Ismiyanto; Hadi Mahmud; Adhy Nugraha
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Sidoluhur Vol 3 No 02 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat SIDOLUHUR
Publisher : Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumbangan air bersih sebagai bahan untuk diminum merupakan kebutuhan inti sehati-hari. Gunung kidul sebuah kbupaten yang berada di kawasab barisan pegunungan purba, merupakan daerah yang secara geografis berpola naik-turun dengan mayoritas lahan berbatu-batu. Kepedulian kampus akan kesulitan masyarakat gunung kidul, sangat penting untuk dijaga rasa kemanusiaannya. Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan mulai bulan Mei sampai Nopember 2023. Metode pengabdian yang dipakai dan yang cocok adalah berpola Partisipasi Rural Approach berbasis pada kebutuhan masyarakat gunung kidul, tepatnya di desa Melikan. Perwakilan salahsatu anggota masyarakat berhubungan dengan pihak kampus, dengan keperluan membutuhkan bantuan air minum. Pelaksanaan pengiriman air minum dilakukan bertahap setiap minggu pada bulan September 2023. Hasil daripada kegiatan sumbangan air minum di desa Melikan kecamatan Gunung Kidul, telah direncanakan dengan baik, teliti dan terjadwal dilaksanakan pada bulan-bulan kering tau dimusim kemarau. Air sumbangan yang diterima langsung diserahkan ke pihak kalurahan untuk disalurkan kepada masyarakat. Puji syukur pihak kalurahan dan tokoh masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih atas sumbangan air.
Problematika Kebocoran Data Pribadi Akibat Publikasi Data Pribadi dalam Arsip Direktori Putusan pada Situs Mahkamah Agung Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Muhammad Aziz Zaelani; Adhy Nugraha
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Mahkamah:Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v1i4.246

Abstract

The loss of personal data is a serious problem that is becoming more frequent, especially in relation to the publication of data on official websites such as the Supreme Court. This review addresses the issue of loss of personal data due to publication to the Decree Directory Archive in light of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP). The purpose of this study is to analyze how Law No. 27 of 2022 can address the problem of loss of personal data arising from publication on the Supreme Court website. By understanding the existing regulations, it is hoped that a solution can be found to strengthen personal data protection in Indonesia. The approach used is prescriptive and legal, with analysis of current regulations and past data breach cases. Secondary data from legal literature and incident reports are analyzed to provide a comprehensive picture of the problem. All parties involved should take serious precautions against data leaks caused by postings on official websites such as the Supreme Court. To prevent similar incidents in the future, it is necessary to strengthen regulations through Law No. 27 of 2022 and raise awareness of the importance of personal data protection.
Penerapan dan Integrasi Prinsip-Prinsip Hukum terhadap Penyelundupan Hukum yang Berlaku Dikontrak Dagang Internasional Yulian Dwi Nurwanti; Adhy Nugraha; Bambang Tresno wahyudi
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2025): Amandemen : Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i4.1283

Abstract

A country in its efforts to prosper the people requires a lot of money. For this reason, financial resources are needed to finance the state, which come from Customs levies and other legal levies. Smuggling crime is a serious problem in the administration of the state economy, this is because if smuggling increases with various physical, or administrative forms, it will result in more money not being collected by a country, thus hampering the targets set by the state through customs levies which are expected to increase every year. Legal smuggling is an act that aims to avoid the application of national law so that the person concerned obtains a certain benefit according to his wishes. This smuggling consists of two types, namely physical smuggling and administrative smuggling. Legislation regarding smuggling offenses is contained in Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1995 concerning Customs. And the parties responsible and related to the field of customs and excise must be more selective in checking export and import goods entering or leaving Indonesia, because misuse of procedures or authority will have a major impact on state losses.
Co-Authors Ada Riski Rahma Noviana Afrigh Alaina Shobron Alwan Fauzan Amilia Febriani Amir Junaidi Ardiyanto, Daniyel Dwi Arie Purnomosidi Bambang Tresno wahyudi Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Hadi Mahmud Ismiyanto Mentari, Arneta Indah Noorlintang Muhammad Aziz Zaelani Musthofa Abdul Majiid Putri Maha Dewi Srie Juli Rachmawatie Tri Atmojo Setyo Pranoto Yulian Dwi Nurwanti