This Author published in this journals
All Journal Sulesana Vox Populi
Anggriani Alamsyah
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Dukungan Organisasi Islam “Wahdah Islamiyah” Terhadap Program Makassarta Tidak Rantasa’ Anggriani Alamsyah; Rahmi Damis; Hasan Basri Hamsyah
Sulesana Vol 11 No 1 (2017)
Publisher : Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/.v11i1.3546

Abstract

Jika kita mendengar kata sampah, maka biasa yang terbersit dalam pikiran kita adalah kotor, bau, jijik, dan perasaan tidak menyenangkan lainnya. Namun, sadarkah kita ada saudara-saudara kita di luar sana yang “hidup” dari sampah kita. Mereka yang mengumpulkan sampah dari rumah-rumah kita, memulung sampah plastic yang masih bisa dijual kembali, juga besi-besi tua. Kesadaran akan sampah tengah digalakkan oleh pemerintah, bahwa sampah bukan hanya tanggung jawab mereka, masyarakat harus dilibatkan dalam penanganannya agar mereka tidak seenaknya membuang sampah. Penelitian ini menyorot salah satu organisasi bernuansa Islam ‘Wahdah Islamiyah’ yang menunjukkan dukungan nyata terhadap Program Pemerintah Lihat Sampah Ambil (LISA) dengan membuat program sendiri yang bernama Lisa Dara Apik (Lihat Sampah Ambil, Tidak Rapi Rapikan).
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN MANGROVE (Studi Terhadap Pengelolaan Mangrove di Lantebung) Ziaul Haq Nawawi; Anggriani Alamsyah; Inayah Hasan
Sulesana Vol 11 No 2 (2017)
Publisher : Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/.v11i2.4539

Abstract

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Salah satunya  adalah mangrove, sebuah sumber menyatakan  bahwa Indonesia mempunya lebih dari 30 jenis mangrove yang tersebar di berbagai pulaunya. Mangrove tidak hanya dapat dimanfaatkan secara ekonomis, tetapi juga dalam sosial serta budaya. Atas dasar tersebut maka pengelolaannya juga membutuhkan peran semua pihak, baik pemerintah, sawsta, terlebih masyarakat. Salah satu ciri negara modern adalah negara dan rakyat yang sama kuatnya. Hal ini bisa dicapai dengan memfokuskan segala energi dan daya upaya untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membuat kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan yang bermuara pada kedua hal tersebut, termasuk didalamnya pengelolaan mangrove.
Perempuan dan Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Covid-19 Astri Nugrayanti; Anggriani Alamsyah
Vox Populi Vol 4 No 2 (2021): POLITIK DAN HUKUM
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v4i2.27006

Abstract

Tulisan ini memaparkan tentang potensi perempuan dalam mewujudkan moderasi beragama di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Peneliti menggunakan berbagai macam literatur sebagai sumber data, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan penelitian. Tulisan ini berkesimpulan bahwa seorang perempuan memiliki sebuah potensi untuk menyebarkan pengetahuan mengenai moderasi beragama ketika dilihat dari sisi psikologisnya. Begitupun kemampuan seorang perempuan merangkul lingkungan sekitarnya sehingga dapat memudahkan menyebarkan paham moderasi beragama.
Implikasi Politik Dualisme Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Bulukumba Rahmi; Anggriani Alamsyah; Awal Muqsith; A. Muh. Rifky Nugraha
Vox Populi Vol 7 No 1 (2024): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v7i1.50454

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak politik dualisme Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Bulukumba dan bagaimana konfigurasi kekuatan politik DPD KNPI Bulukumba pasca dualisme. Artikel ini diuraikan secara kualitatif dengan menggunakan teori organisasi dan kelompok kepentingan. Kesimpulan umum artikel ini adalah bahwa dualisme DPD KNPI Bulukumba berdampak pada lemahnya komitmen kader dalam menjalankan kepengurusan organisasi secara tunggal yang berakibat pada melemahnya kinerja organisasi, problem legalitas dan program kerja yang sarat kepentingan. Hal ini disebabkan oleh ragam kepentingan dari sejumlah kelompok yang berlatar belakang birokrat, tokoh organisasi formal dan kader partai politik yang bergabung ke dalam kepengurusan DPD KNPI Bulukumba.
Sosialisasi Politik Pada Perempuan Disabilitas: Suatu Perspektif Collaborative Governance Ruslin, Ismah Tita; Anggriani Alamsyah; Niken Wulandari
Vox Populi Vol 7 No 2 (2024): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v7i2.52502

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang sosialisasi politik sebagai proses inklusif dalam menghadirkan demokrasi substansial, bukan sekadar praktek elitis yang sarat dengan instrumen formalistik. Keberadaan demos (rakyat) sebagai subjek demokrasi dan pemegang kuasa sesungguhnya cenderung terabaikan, khususnya mereka yang selama ini tergolong minoritas atau kelompok rentan, bahkan kerapkali hanya jadi objek dalam hiruk pikuk kontestasi demokrasi (pemilu). Studi ini menyorot pada penyandang disabilitas, khususnya pada kaum perempuan disabilitas yang cenderung mengalami kerentanan atau diskriminasi ganda. Sosialisasi politik berperan penting dalam berfungsinya sistem politik yang demokratis, melalui sosialisasi politik yang efektif, diharapkan seseorang atau suatu kelompok akan terlibat lebih dalam serta mengetahui, memahami serta memiliki kesadaran politik. Studi ini mengelaborasi sosialisasi politik melalui kolaborasi peran aktor pemerintah dan non-pemerintah di Kota Makassar dalam menghadirkan demokrasi yang inklusif-partisipatif. Dengan menggunakan metode kualitatif dan dianalisis dengan kerangka collaborative governance, studi ini merefleksikan pola kolaboratif sebagai jalan tengah dari pola pendekatan aktor yang berbeda dalam melakukan sosialisasi politik, yakni pemerintah dengan karakter pola top-down dalam pemenuhan hak-hak politik disabilitas dan NGO dengan pola bottom-up berbasis komunitas. Disamping itu, studi-studi sosialisasi politik sebelumnya lebih cenderung menghadirkan fokus kajian dimana peran kedua pola aktor tersebut kerap tersaji kontradiktif. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi memperkuat kajian sosialisasi politik dengan mendudukkan ‘demos’ sebagai subjek politik.