Garuda - Garba Rujukan Digital

DINASTI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN LOKAL STUDI KASUS DINASTI KOTA BANTEN Winda Roselina Effendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Abstract Political dynasties can be understood as a political strategy to maintain power by passing down the power that has been held by others who are still among relatives. First, the stagnation of the cadre of political parties in capturing qualified regional head candidates, thus creating political pragmatism by encouraging relatives the regional head's family to become a public official. Second, the context of the community that maintains the status quo conditions in the region that want the regional head to rule by encouraging the family or people close to the regional head to replace detention. Political dynasty is a negative excess of regional autonomy that makes hijacked democracy by the circulation of genealogical core relations, based on kinship relations and outside of genealogical lines that have an interest in perpetuating family power. In practice, the actualization of political dynasties is carried out with several perspectives, namely neopatrimonialism, political clan, and political predators. The development of political dynasty at the local level can also be interpreted as a form of local 'Cendanaisasi'. The term cendanaisasi refers to the Cendana Family during the 32 years of President Soeharto's leadership which was very powerful in Indonesia's political economy. All key government posts are controlled by children, sons-in-law, nephews, and other relatives, so that this power becomes lasting for three decades of government. This pattern is actually being developed and exemplified by local elite families that the local democratic process can be traced by placing relatives in regional strategic positions. Keywords: Local Politics, Dynasty, Regional Government Abstrak Dinasti politik dapat dipahami sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga, Pertama, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. Kedua, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi status quo di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahanan. Dinasti Politik merupakan ekses negatif dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbajak (hijacked democracy) oleh sirkulasi hubungan inti genealogis, berdasarkan relasi kekeluargaan maupun di luar garis genealogis yang memiliki kepentingan terhadap pelanggengan kekuasaan family. Dalam prakteknya sendiri aktualisasi dinasti politik dilakukan dengan beberapa sudut pandang yaitu neopatrimonialisme, klan politik, dan predator politik. Berkembangnya dinasti politik di tingkat lokal juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk ‘Cendanaisasi’ lokal. Istilah cendanaisasi merujuk pada Keluarga Cendana semasa 32 tahun kepemimpinan Presiden Soeharto yang sangat berkuasa dalam ekonomi-politik Indonesia. Semua pos-pos kunci pemerintahan dikuasai anak, menantu, kemenakan, maupun kerabat lainnya, sehingga kekuasaan tersebut menjadi langgeng selama tiga dekade pemerintahan. Pola itulah yang sebenarnya sedang berkembang dan dicontoh oleh para keluarga elit lokal bahwa proses demokrasi lokal bisa ditelikung dengan menempatkan kerabat dalam posisi strategis daerah. Kata Kunci: Politik local, Dinasti, Pemerintahan daerah

ANALISIS PERATURAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UU NO.11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DI KOTA BATAM TAHUN 2016 Wiyono Wiyono; Meri Enita Puspita Sari; Winda Roselina Effendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2652

Pengampunan pajak adalah pengahapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pengampunan pajak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak atau disebut dengan tax amnesty khususnya di kota batam masih mempunyai beberapa permasalahan. Tepat pada tanggal 27 bulan September 2016 ORMAS salah satunya adalah FSPMI (Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia) menolak kebijakan dari pemerintah yang berkaitan dengan UU Tax Amnesty. Metode Penelitian yang telah digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Metode penelitian ini penulis melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti dengan melakukan observasi, dan wawancara. Hasil analisis juga menunjukkan terjadi kenaikan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar partisipasi wajib pajak dalam program pengampunan pajak yang kemudian berdampak baik pada kenaikan jumlah wajib pajak menjadi wajib pajak wajib SPT serta penerimaan atau target realisasi pengampunan pajak dapat memberikan pengaruh pada penerimaan pajak pusat. Hasil analisis mengenai perubahan perilaku setelah pelaksanaan pengampunan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama batam selatan kota batam terlihat bahwa setelah pelaksanaan program pengampunan pajak mendorong wajib pajak merasa senang mendukung penerapan peraturan tax amnesty tersebut. Perihal tersebut karena wajib pajak mendapat banyak manfaat hingga keuntungan. Namun, ada beberapa wajib pajak yang belum sepenuhnya menerapkan program pengampunan pajak tax amnesty dan meminta dilaksanakannya kembali program pengampunan pajak.

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM TAHUN 2017-2019 Yudo Prio Sasmito; Linayati Lestari; Winda Roselina Effendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 1 (2022): April 2022, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v6i1.4014

Wilayah Indonesia yang padat penduduk, masih banyak dari tanah di Indonesia ini yang belum terdaftar dan memiliki alat bukti hak kepemilikan atas tanah yang sah yaitu Sertipikat Tanah Demi tercapainya pemenuhan jaminan kepastian hukum atas pemilikan atas tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melakukan kegiatan pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program pensertipikatan tanah secara massal yang dibiayai oleh APBN untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini yang menjadi alasan penulis tertarik mengangkat judul melihat analisis pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kota Batam Tahun 2017-2019. Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan dalam melakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan tadi oleh penulis setelah itu baru dilakukan analisis kemudian dijabarkan dalam bentuk tulisan. Dalam melihat pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kota Batam ini terdapat 10 indikator yaitu Akses, Cakupan, Frekuensi, Bias, Ukuran dan Tujuan, Karakteristik Pelaksana, Sikap Pelaksana, Komunikasi, Kondisi Lingkungan, Sumber Daya. Bahwa hasil penelitian ini ditujukan agar pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kota Batam dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Berdasarkan indikator penelitian, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan Program PTSL Kantor Pertanahan Kota Batam Tahun 2017-2019 sudah baik namun masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan yaitu terkait dengan informasi mengenai Program tersebut yang belum diketahui oleh seluruh masyarakat Batam serta dokumen masyarakat yang diambil oleh Satuan Tugas Yuridis namun tidak diproses serta dokumen asli masyarakat yang hilang di BPN Batam. Pertanahan Kota Batam.

Konsepsi Kewarganegaraan dalam Perspektif Tradisi Liberal dan Republikan Winda Roselina Effendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Kewarganegaraan terbagi ke dalam dua tradisi besar dan ada juga yang melihatnya terbagi dalam tiga tradisi. Mereka yang melihat adanya dua tradisi membuat pengelompokan, yaitu tradisi liberal dan tradisi republikan. Sementara mereka yang membuat tiga pengelompokan pendekatan, membaginya ke dalam liberal, republican dan komunitarian. Sementara itu ada penulis yang menggunakan istilah republican sipil dan ada yang menggunakan istilah republican partisipatoris. Kajian kewarganegaraan (citizenship studies) tampak lebih menitikberatkan perhatiannya kepada persoaran hak dan kewajiban warganegara yang bertalian erat dengan posisi dan status individu sebagai anggota komunitas politik bernama negara. selain itu, status warga negara lebih banyak diwarnai oleh kedudukan hukum yang berdampak kepada persoaran priverege sebagai anggota (warganegara) sebuah Negara.

KONSEP WELLFARE STATE DI INDONEISA Winda Roselina Effendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Walfare State concept born in the era of the 20th century as a correction of the development of the concept of the country as night watchman, the phenomenon of economic capitalism that gradually leads to lameness in the distribution of sources of prosperity. In the Walfare State concept, the state is required to extend its responsibility to the socio-economic problems facing the people. The functions of the state also include activities that were previously beyond the scope of state functions, such as extending the provision of social services to individuals and families in specific matters, such as social security. The role of the state can not be separated with Welfare State because the state that plays a role in managing the economy which includes the responsibility of the state to ensure the availability of basic welfare services in certain levels. Welfare State does not reject the existence of a capitalist market economy system but believes that there are elements in the public order that are more important than market objectives and can only be achieved by controlling and limiting the operation of such market mechanisms.Keywords: walfare state, country, economic systemKonsep Walfare State yang lahir di era abad ke-20 sebagai koreksi berkembangnya konsep negara sebagai penjaga malam, gejala kapitalisme perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersarma. Dalam konsep Walfare State, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti social security, kesehatan. Peran negara tidak bisa dipisahkan dengan Welfare State karena negara yang berperan dalam mengelola perekonomian yang yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu. Welfare State tidak menolak keberadaan sistem ekonomi pasar kapitalis tetapi meyakini bahwa ada elemen-elemen dalam tatanan masyarakat yang lebih penting dari tujuan-tujuan pasar dan hanya dapat dicapai dengan mengendalikan dan membatasi bekerjanya mekanisme pasar tersebut. Kata Kunci: walfare state, negara,sistem ekonomi

REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT Winda Roselina Effendi
JURNAL DIMENSI Vol 8, No 3 (2019): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2019)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v8i3.2218

Perempuan dan politik adalah wacana yang menarik untuk diperbincangkan bahkan menjadi suatu yang politis untuk diperdebatkan. Hal ini disebabkan oleh fakta, ketika politik ditempatkan di wilayah publik, definisi, konsep, dan nilai-nilai yang dikandungnya selalu menempatkan perempuan secara marjinal di area tersebut, salah satu posisinya yang dimarjinalkan adalah perannya di dalam institusi politik terutama dari jabatan-jabatan politik dan di dalam proses-proses pembuatan keputusan politik, termasuk dalam hal ini adalah institusi partai politik. Di Indonesia pasca reformasi dibuat kebijakan untuk mendorong penguatan peran politik perempuan dimana parpol harus memenuhi kuota 30 % keterwakilan perempuan sebagai pengurus di tingkatan pusat dan juga sebagai syarat keikutsertaan parpol dalam pengajuan calon legislatif di tiap daerah pemilihan. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai salah satu partai yang lolos menjadi kontestan pemilu 2014 juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Namun, ada pandangan sinis yang mengatakan partai-partai politik hanya menjalankannya sebagai pemenuhan syarat administratif. Maka dalam konteks ini menarik untuk melihat upaya partai Nasdem dalam mendorong penguatan peran politik perempuan di dalam institusinya.

ANALISIS WEBSITE SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DI PROVINSI INDONESIA DENGAN SISTEM MERIT Lestari, Linayati; Nurhayati, Nurhayati; Effendi, Winda Roselina; Fatiha, Fajarina Nur; Tarwiyani, Tri; Susanto, Susanto
JURNAL DIMENSI Vol 12, No 3 (2023): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2023)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v12i3.5503

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem informasi pada website pemerintah provinsi di Indonesia dengan sistem merit. Sistem informasi merupakan salah satu aspek yang mendukung pelaksanaan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif dan normative kualitatif dengan dua model interpretasi gramatikal dan sistematik. Hasil analisis terdapat enam provinsi di Indonesia yang memiliki nilai persentase sistem informasi tertinggi yaitu, jawa tengah, jawa barat, lampung, kalimantan timur, nusa tenggara timur, dan sulawesi tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawa tengah dan lampung mendominsasi dari empat provinsi lainnya dengan nilai 100. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu untuk menguji keabsahan, kesesuaian dengan hasil penelitian lama dan penelitian baru terkhusus pada wilayah provinsi. Penelitian ini merekomendasi agar pemerintah provinsi memberikan keterbukaan data pada masyarakat dan pengembangan website provinsi indonesia.

PENGELOLAAN AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT HINTERLAND DI KOTA BATAM: TANTANGAN DAN OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH Rasal, Amrullah; Effendi, Winda Roselina; Sutarto , Dendi; Andini , Puzira Cahya
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 22 No 3 (2024): JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jiana.v22i3.8271

Kebutuhan air bersih di wilayah Hinteland sangat penting, namun masih banyak masyarakat yang sering mengeluh akan ketersediaan air bersih untuk mereka gunakan kebutuhan sehari-hari karena kualitas dan kekeringan saat terjadi kemarau. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan optimalisasi peran BLUD UPT Pengelolaan Air Bersih Kota Batam dalam Mengelola Air Bersih untuk Masyarakat di Daerah Hinterland. Penelitian ini menggunakan 2 indikator yaitu Pemerintah sebagai Fasilitator dan Pemerintah sebagai Regulator. Metode Penelitian ini mengunakan jenis pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang nantinya digunakan untuk validasi data secara triangulasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, dapat disimpulkan BLUD UPT PAB ini sudah cukup optimal dalam menyelenggarakan pelayanan air bersih di wilayah hinterland. Hal ini ditandai dengan penyediaan infrastruktur di wilayah hinterland dan terdapat rumah jaga untuk staff yang bertugas tersedia disetiap wilayah yang telah memiliki pelayanan air bersih. BLUD UPT PAB selalu menjadwalkan monitoring untuk melakukan evaluasi dan laporan untuk menyelesaikan masalah secara intens. Namun pada bagian kondisi waduk yang mengalami kekeringan akibat curah hujan, Pimpinan pasti mengambil langkah untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat agar pemakaiannya untuk dapat dibatasi ketika waduk tersebut benar-benar kering dan tidak bisa diproduksi lagi itu kurang optimal karena seharusnya di beri jadwal untuk meminimalisir kekeringan akibat kemarau.

Isu Dualisme Pemerintahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, dalam Manajemen Tata Kelola dan Aspek Kebijakan Publik Kelembagaan lestari, linayati; Effendi, Winda Roselina; Nurhayati, Nurhayati; Harun, Askarmin; Hasibuan, Ronald Parlindungan; Sutarto, Dendi; Nurfatihah, Fazarina
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 1 (2025): JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v7i1.285

Batam City is a national strategic area with the status as a Free Trade and Free Port Area (KPBPB) based on Law Number 39 Year 2009. As an implication, the management of this area is not only the responsibility of Batam City Government (Pemko Batam), but also Batam Concession Agency (BP Batam). This study aims to identify the root causes of institutional conflict between Batam City Government and Batam Concession Agency, analyze the impact of institutional politics on the effectiveness of governance and public services, present realistic and strategic policy alternatives to resolve institutional problems in Batam City, and provide recommendations based on the principles of good governanceThe method used is qualitative research with a case study approach, with secondary data sourced from books, articles, journals, documents and other literature studies.The results show that the issue of institutional dualism between the Batam City Government and the Batam Concession Agency has long been a source of institutional tension that affects the quality of governance, the effectiveness of public services, as well as public and investor confidence. Although a solution has been sought through an ex-officio mechanism, this approach has not fully resolved the root of the problem, namely overlapping authority, lack of coordination, and weak public participation. Based on an in-depth analysis of the root causes, data and trends, and consideration of the advantages and disadvantages of each option, the best recommendation is to establish a Joint Governance Body.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search