Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Sosiohumaniora Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JWP (Jurnal Wacana Politik) PROSIDING KOMUNIKASI Prosiding Magister Ilmu Komunikasi Jurnal Agregasi International Journal for Educational and Vocational Studies Academia Open
Dede Mariana
Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Sosiohumaniora

 1 
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PASCA ORDE BARU Dede Mariana
Sosiohumaniora Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v8i3.5557

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan konsep yang luas ruang lingkupnya, mencakup pembenahan struktural dan kultural. Secara lebih rinci meliputi reformasi struktural (kelembagaan), prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Reformasi birokrasi pemerintahan diartikan sebagai penggunaan wewenang untuk melakukan pembenahan dalam bentuk penerapan peraturan baru terhadap sistem administrasi pemerintahan untuk mengubah tujuan, struktur maupun prosedur yang dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan. Di dalam konteks Indonesia, dengan budaya paternalistik yang masih kuat, keberhasilan pembenahan birokrasi akan sangat ditentukan oleh peran pemimpin atau pejabat tinggi birokrasi. Jadi pembenahan tersebut seyogianya dilakukan dari level atas, karena pemimpin birokrasi kerapkali berperan sebagai ’patron’ sehingga akan lebih mudah menjadi contoh bagi para bawahannya. Pembenahan birokrasi mengarah pada penataan ulang aspek internal maupun eksternal birokrasi. Dalam tataran internal, pembenahan birokrasi harus diterapkan baik pada level puncak (top level bureaucrats), level menengah (middle level bureaucrats), maupun level pelaksana (street level bureaucrats). Pembenahan pada top level harus didahulukan karena posisi strategis para birokrat di tingkat puncak adalah sebagai pembuat keputusan strategis. Pada tataran menengah, keputusan strategis yang dibuat oleh pemimpin harus dijabarkan dalam keputusan-keputusan operasional dan selanjutnya ke dalam keputusan-keputusan teknis bagi para pelaksana di lapangan (street level bureaucrats). Kata Kunci: Reformasi birokrasi, paternalistik, struktur, kultur, etika birokrasi
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PERILAKU PEJABAT PUBLIK: STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Dede Mariana
Sosiohumaniora Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v10i3.5400

Abstract

Banyaknya ketidakpuasan dan protes masyarakat atas kinerja pejabat publik di dalam memberikan pelayanan publik (public service) selama ini mengindikasikan kurangnya kesadaran para pejabat publik terhadap nilai-nilai, norma-norma, falsafah kerja, serta orientasi kerja. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kasus yang terjadi yang mengindikasikan penyimpangan perilaku di kalangan pejabat publik, misalnya kasus kavling gate, korupsi, dan sejenisnya. Padahal dalam konteks masyarakat yang patrimonial, perilaku pemimpin menjadi contoh yang diteladani masyarakat. Sehubungan dengan itu, penelitian ini mengkaji kondisi dan keterkaitan antara budaya organisasi dan perilaku pejabat publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling berstratifikasi dengan ukuran sampel sebesar 180 responden, yang terdistribusi secara proporsional pada pejabat publik Eselon I/b sampai dengan IV/a. Informan kunci dipilih secara purposif di antara pejabat publik yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan/ Biro/Bagian/Subbagian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan angket, studi kepustakaan dan dokumentasi, observasi partisipatif, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap perilaku pejabat publik secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi budaya organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbentuk oleh nilai-nilai dan norma kolektif yang cenderung konservatif dan tidak adaptif terhadap nilai-nilai baru yang berasal dari luar lingkungan birokrasi. Akibatnya, perilaku pejabat publik cenderung mengarah pada perilaku yang tidak diharapkan, sebagaimana diindikasikan dari banyaknya perilaku yang mengarah pada ritualisme, kejahatan kerah putih, penyuapan, dan menerima suap. Kondisi ini terbentuk dipengaruhi oleh faktor-faktor nilai dan norma kolektif yang membentuk budaya organisasi serta faktor-faktor kontrol sosial dan situasi anomi yang menentukan perilaku pejabat publik. Kata kunci: budaya organisasi, perilaku pejabat publik
IMPLIKASI PENERAPAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP HUBUNGAN EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF DAERAH (STUDI PROSES PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DAERAH DI PROPINSI JAWA BARAT) Diharna -; Dede Mariana; Utang Suwaryo
Sosiohumaniora Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v5i3.5525

Abstract

Hubungan eksekutif dengan legislatif dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir Tahun Anggaran sangat didominasi oleh legislatif karena legislatif lebih berwenang menentukan diterima atau tidaknya LPJ yang disampaikan Gubernur. Ketiadaan persamaan persepsi dan pemahaman di antara eksekutif dan legisatif mengenai tolok ukur penilaian membuat penilaian legislatif menjadi subyektif. Karena itu, evaluasi kinerja eksekutif harus dilihat dalam rentang waktu yang terus berkelanjutan untuk memonitor sejauhmana eksekutif itu telah memperbaiki kinerjanya. Untuk mewujudkan akuntabilitas pada publik, maka ruang partisipasi publik bagi berbagai elemen masyarakat untuk turut memberikan penilaian terhadap LPJ harus diperluas. Kata Kunci : Otonomi daerah, pertanggungjawaban, eksekutif, legislatif
Co-Authors Asmawi, Awing Asmawi, Awing Diah Fatma Sjoraida Diharna - Feliza Zubair Harnawansyah, M. Fadhillah HUSIN, LUTHFI HAMZAH Nasrullah Natsir Nasrullah Nazsir Novi Vizainiyah Samugyo Ibnu Redjo Suwanto Suwanto Utang Suwaryo Utang Suwaryo Waworundeng, Welly