Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN Awaluddin, Awaluddin; Mas, Marwan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1180

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini Data primer yaitu keterangan yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan penegakan sanksi pidana terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. Dan data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal-jurnal penelitian dan karya ilmiah lainnya yang telah terdokumentasi serta data dari internet. Data sekunder juga diperoleh melalui penelusuran dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian ini. Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka. Dan apabila berdasarkan keyakinan tersebut, penuntut umum berpendapat dan cukup alasannya untuk mengajukan tersangka ke Sidang Pengadilan jika masih mengulangi tindak pidana. Bahwa penyidikan terhadap perkara anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Disisi lain, dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya. yang berada di Kota Mamuju. Bahwa Faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yaitu Sarana dan prasarana kurang memadai. Kurang penyidik yang sudah mengikuti pelatihan penyikan khusu tindak pidan yang dilakukan oleh anak. Tidak adanya tempat pemeriksaan dan penahanan umur anak. Anak belum mempunyai identitass (akta lahir, ijazah, kartu keluarga). Tempat tinggal anak tidak tetap. Sarana pendukung pada tempat kejadian pencurian kurang memadai.

ANALISIS HUKUM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Studi Kasus Polres Bone Tahir, Ferdinansyah; Mas, Marwan; Hasan, Yulia. A
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1183

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bone, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bone. Penelitian ini dilakukan di Polres Bone khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe normatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mempelajari beberapa literatur baik buku, artikel maupun materi kulia yang diproleh. Bentuk interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara serta meminta data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Makassar sudah sesuai prosedur yang berlaku, adapun faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena beberapa faktor seperti kultur/ kebudayaan, ekonomi dan faktor keturunan. The purpose of this study was to identify and analyze the process of investigating the perpetrators of domestic violence at the Bone Police, and to identify and analyze the factors causing domestic violence at the Bone Police. This research was conducted at the Bone Police, especially the Women and Children Protection Unit. The type of research used in this study is the normative type. The data collection technique is by studying several literatures, both books, articles and lecture materials obtained. The form of interview is a data collection technique by conducting interviews and asking for data. The results of this study indicate that the process of investigating the perpetrators of criminal acts of domestic violence at the Bone Polrestabes is in accordance with applicable procedures, while the factors for the occurrence of domestic violence are due to several factors such as culture, economy and heredity.

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI DAN MASIH DALAM TAHAP PENAHANAN PENYIDIK PADA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT Ikrar AR, Muhammad; Mas, Marwan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1187

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penyidik terhadap tersangka yang melarikan diri dan masih dalam tahap penahanan penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada penyidik terhadap tersangka yang melarikan diri dan masih dalam tahap penahanan penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat .Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Empirik, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat , metode pendekatan yuridis empirik digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data - data di lapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung yang diajukan ke responden kemudian dihubungkan dengan data - data sekunder berupa bahan - bahan hukum, untuk menganalisis tanggung jawab Penyidik Kepolisian Terhadap Tersangka Yang Melarikan Diri Dan Masih Dalam Tahap Penahanan Penyidik Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. This study aims to identify and analyze the responsibilities of investigators for suspects who fled and are still in the detention stage of investigators at the West Sulawesi Regional Police and to find out and analyze the form of sanctions imposed on investigators of suspects who fled and are still in the detention stage of investigators at the West Sulawesi Regional Police. The type of research used is empirical, juridical research, which is legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. The empirical juridical approach method is used to examine or analyze primary data in the form of field data from the location where the research is conducted. The results of direct interviews submitted to the respondents are then linked to secondary data in the form of legal materials, to analyze the responsibility of the Police Investigator for the suspect who escaped and is still in the Investigator's detention stage at the West Sulawesi Regional Police.

ANALISIS HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA TERHADAP PNS DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI Aksan, Muhammad; Mas, Marwan; Renggong, Ruslan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1222

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. Tehnik pengumpulan data yakni Bentuk penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur baik buku artikel maupun materi kuliah yang diperoleh. Bentuk interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan objek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tindak pindana korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk memberantas korupsi, namun dalam pelaksanaanya mengalami banyak hambatan dan tantangan baik dari segi aspek sumber daya manusia maupun dari aspek kondisi alam, dukungan dana dan sarana dan prasarana, sedangkan pada aspek sumber daya manusia, dapat dilihat banyaknya pegawai negeri sipil yang tidak berminat menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa hal ini disebabkan jabatan yang memiliki resiko besar karena konsekkuensinya adalah terlibat dalam persoalan hukum di Indonesia. The type of research used in this study is the type of normative research. Data collection techniques, namely the form of library research, namely data collection techniques by studying various literature, both article books and course materials obtained. The form of interview is a data collection technique by conducting interviews with competent parties and the object of research, as well as requesting data from related parties. The results of the study show that investigating corruption crimes is an action taken to eradicate corruption, but in its implementation there are many obstacles and challenges both in terms of aspects of human resources and aspects of natural conditions, financial support and facilities and infrastructure, while in the aspect of resources. humans, it can be seen that there are many civil servants who are not interested in becoming officials in the procurement of goods and services. This is because the position has a big risk because the consequences are being involved in legal issues in Indonesia

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN SUPERBODY KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Marwan Mas
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Corruption in this country is so massive, structured and systemic superbody requires agencies to eliminate them. Parasites corruption is not only fertile in the executive and legislative body, but also a severe outbreak in the law enforcement bodies such as the police, prosecution and judiciary. So was formed KPK authorized large (superbody) to eradicate corruption, but in reality the corruption remains unimpeded. The Commission does not have authority high effectiveness to uncover cases of corruption, especially relating to tort and abuse of authority. Keywords : Effectiveness, Authority Superbody, Corruption Eradication Commission. Abstrak Korupsi di negeri ini yang begitu masif, terstruktur, dan sistemik membutuhkan lembaga superbody untuk memberantasnya. Parasit korupsi bukan hanya subur di tubuh eksekutif dan legislatif, tetapi juga menjangkit parah dalam tubuh penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Makanya dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberi wewenang besar (superbody) untuk memberantas praktik korupsi, tetapi dalam realitasnya korupsi tetap jalan tanpa hambatan. Wewenang besar KPK belum memiliki efektivitas yang tinggi untuk mengungkap kasus korupsi, terutama yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Kata Kunci : Efektivitas, Kewenangan Superbody, Komisi Pemberantasan Korupsi.

PENGUATAN ARGUMENTASI FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN TEORI HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM Marwan Mas
Jurnal Yudisial Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v5i3.125

ABSTRAKMembangun citra dan wibawa hakim tidak terlepas dari kualitas putusannya yang harus dibarengi dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Hakim harus mampu menilai dan menganalisis faktafakta yang terungkap dalam sidang mengenai kesalahan terdakwa, kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum yang dilandasi teori hukum, doktrin, dan asas hukum. Untuk memenuhi harapan tersebut, hakim tidak boleh mengabaikan struktur filosofis, juridis, dan sosiologis dalam memeriksa dan memutus perkara, karena dapat menimbulkan kerusakan terhadap keseluruhan sistem yang akan dijalankan. Kemandirian hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan tidak boleh hanya dinilai dari aspek ketepatan penerapan hukumnya saja, tetapi juga harus memperhatikan dan memahami rasa keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kata kunci: Argumentasi, fakta hukum, teori hukum, putusan hakim.ABSTRACTImproving the image and authority of judges has something to do with the quality of their decisions that must be coupled with a broad understanding of legal science. Judges must be able to assess and analyze the facts as revealed during the trial regarding defendant’s fault, then pour them in legal reasoning based on the right legal theories, doctrines, and principles. To meet these expectations, judges must not ignore the philosophical, juridical, and sociological structures in examining and deciding cases. Ignoring the above mentioned aspects will terribly affect to the functions of the overall legal system. Independence of judges in the hearing and passing decisions should not only be viewed from the aspect of accuracy in applying the legal basis, but also from the full attention to and understanding of justice, truth, and living laws.Keywords: argument, legal fact, legal theory, judgemade law.

THE OPAQUE PORTRAIT OF CORRUPTION ERADICATION Marwan Mas
Indonesia Prime Vol 1 No 1 (2016): Indonesia Prime
Publisher : Indonesia Prime

The war against corruption should not only by exposing the various cases of corruption, but the most important thing is to punish the corrupt in an extraordinary way to have a deterrent effect and not replicable by potential criminals that have been queued. Corruption is more structured and systematic, from the center to the regions. In fact, gave birth to a new generation of fat accounts with the discovery of a number of civil servants who are still young. Stop the robbery of money the state cannot just with rhetoric, let alone just a call that seemed hot chicken droppings. Blurred portrait of corruption is characterized by a large number of cases the defendant is acquitted of corruption Anticorruption Court. Similarly, many major cases involving alleged power elite and the ruling political party that is not completed, such as the Bank Century case, the case Hambalang project, as well as allegations of corruption Pensions SEA Games athletes

EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR Wununara, Korneles; Mas, Marwan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2288

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah restorative justice diterapkan dalam peradilan anak di Kota Makassar dan mengetahui apakah restorative justice efektif dalam mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Lokasi penelitian di Kota Makassar, Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif yang dituangkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Penerapan restorative justice melalui diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar dilaksanakan pada tiga tingkatan dan pada masing-masing tingakatan telah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian penerapan restorative justice juga telah menekan angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir sejak tahun 2020-2022.2) Bahwa Restorative justice baik di tigkat Penyidikan, Penuntutuan dan Pengadilan efektif mampu menguranggi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. This study aims to: 1) To find out how restorative justice is implemented in juvenile justice in the city of Makassar; 2) To find out whether restorative justice is effective in reducing criminal acts of theft committed by children in the city of Makassar. The type of research used is qualitative, the research location is in Makassar City. This research uses primary legal materials obtained directly through interviews, secondary legal materials collected through library research, and tertiary legal materials collected via the internet. Legal materials are then analyzed qualitatively in a descriptive form. The results of the study show that: 1) the application of restorative justice through diversion to the crime of theft committed by children in Makassar City is carried out at three levels and at each level it has been well implemented, this is because the percentage of the number of theft crimes committed by children in Makassar City has experienced a decline since the last three years, namely in 2020-2022. 2) That Restorative justice both at the level of investigation, prosecution and court is effective in reducing criminal acts of theft committed by children in Makassar City.

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI KABUPATEN MAMASA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.26/PID.SUS-TPK/2020/PN.MAMUJU Pawa, Denny Octovian Arruanbanga; Mas, Marwan; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2297

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan hukuman oleh hakim terkait penyalahgunaan anggaran dana desa, dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberi putusan pada perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara dengan pihak hakim pengadilan Negeri Mamuju dan data dari bahan sekunder merujuk pada Undang-undang, buku, jurnal dan data dari Pengadilan Negeri Mamuju yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang di lakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju. Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa penjatuhan pidana pada putusan Nomor:26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantansan Tindak Pidana Korupsi. Serta dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa pada putusan Nomor:26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam. Majelis hakim menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Namun, menurut penulis hakim seharusnya menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa. This study aims to find out: How is the sentence imposed by judges related to misuse of village fund budgets, and how are legal considerations by judges in giving decisions in cases of corruption criminal acts of misuse of village fund budgets. This study uses a normative research type, the type of data used is primary data and secondary data, data from primary material is obtained directly through information using interview techniques with judges at the Mamuju District Court and data from secondary material refers to laws, books, journals and data from the Mamuju District Court relating to the problems studied as well as the sources and information obtained from the results of interviews conducted with the Judges of the Mamuju District Court. Based on the results of the research, the authors show that the sentencing of the sentence in decision Number: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam refers to Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Crime Corruption. As well as in passing a decision on the Corruption Crime of Using the Village Fund Budget in decision Number: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam. The panel of judges used Juridical and Non-Juridical considerations. However, according to the author, the judge should have explored in depth the non-juridical considerations, mainly regarding matters aggravating the Defendant.

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PRAKTEK KEDOKTERAN (MALAPRAKTIK KEDOKTERAN) DI POLDA SULAWESI SELATAN: INVESTIGATION OF CRIMINAL ACTION OF MEDICAL PRACTICE (MEDICAL MALAPRACTIC) IN THE POLICE OF THE SOUTH SULAWESI REGION Astaman; Mas, Marwan; Oner, Basri
Clavia Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.596 KB)

This study aims to determine the implementation of investigations into medical practice crime (medical malpractice) in the South Sulawesi Regional Police and also know the factors that influence the investigation of medical practice criminal acts in the South Sulawesi region. The study was conducted at the South Sulawesi Regional Police Headquarters (Mapolda Sulsel) Directorate of Special Criminal Investigation, South Sulawesi Regional Police located in Makassar, with the Field Research method by obtaining data by conducting direct research in the field through interviews or direct talks with Investigators, and also Literature Research Method This method is an attempt to obtain secondary data through reading material in the form of scientific writings, legislation, theories of experts through various media. The results of this study indicate the implementation of investigations into medical practice crimes based on Article 5 of the Criminal Procedure Code, Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia Police, Police Headquarters Exchange Number 6 of 2019 and Regulations on Kabareskrim Number 3 of 2014 plus Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices, Law No 36 of 2009 concerning health, Law Number 36 of 2014 concerning health workers and internal regulations on other medicine for the handling of medical malpractice cases is the basis for investigators and auxiliary investigators perform a series of actions to find 2 legal preliminary evidence, to search for and find criminal acts. or not, the implementation of investigations into medical practice in golongka in very difficult cases that require science-type crame investigation in handling, this case requires many scientific disciplines and many experts who are involved in the disclosure of the case whether it is from medical experts and criminal law , this case is classified as a case that is considered to be a very difficult case.

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search