Rini Maryam
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Exploring Efficacy Maryam, Rini; Irianto, Sulistyowati
Lentera Hukum Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v10i3.43726

Abstract

The rising global divorce rate is reshaping the landscape of family dispute resolution, moving away from the adversarial or litigation system toward an alternative dispute resolution known as mediation. This global trend is also observed in Indonesia where the Supreme Court has mandated the use of mediation in civil cases. "Everybody wins, nobody loses" as the primary slogan of mediation emphasizes a win-win outcome for all parties involved, avoiding any losers. However, assessing its efficacy in handling divorce cases in Indonesia becomes crucial. This is mainly because the settlement rate has been discovered to be low in Indonesia since the mandatory implementation of court-annexed mediation for almost two decades compared to other countries such as Australia and the United States. In both countries, settlement is not only based on agreements but also on the process that satisfies the parties. Therefore, this study aims to examine the conceptual issues underlying the low effectiveness of divorce mediation by questioning agreements as a measure of divorce mediation effectiveness. This study uses the sociolegal framework to critique the Supreme Court Regulation 1/2016 regarding Mediation in court and its dynamics in divorce cases. Moreover, courtroom study is applied to observe the mediation process. The results showed that the success of mediation revolves around the number of agreements reached by the parties and the process did not focus on the characteristics of divorce cases, thereby considered not suitable for all cases. Furthermore, the court-annexed mediation regulation creates ambiguity between the use of marital mediation to reconcile the parties and divorce mediation to proceed post-divorce agreement or both.Keywords: Effectiveness of Mediation, Divorce Mediation, Religious Courts.
POLITIK HUKUM PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT DI INDONESIA Maryam, Rini; Sitorus, Tiopan B.
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i3.223

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum berupa arah kebijakan yang melatarbelakangi lahirnya berbagai regulasi pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Beberapa catatan yang penulis termukan bahwa politik hukum pengaturan pengelolaan lahan gambut sangat bervariasi dan sudah mengarah kepada pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pengaturan terkait pengelolaan lahan gambut masih terdapat inkonsistensi terhadap UU 32/2009. Inkosistensi tersebut meliputi aspek: 1) Perencanaan; 2) Pengendalian;   3) Pemeliharaan; dan (4) Sanksi Administratif. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif  dengan  pendekatan peraturan perundang-undangan(statute approach) dan pendekatan historis (historical approach).
MENERJEMAHKAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW) KE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TRANSLATION OF CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) INTO THE REGULATION OF LEGISLATION) Maryam, Rini
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v9i1.379

Abstract

Pasca ratifikasi Convention on Elimination of All Forms of Discrimination AgainstWomen (CEDAW) apakah persoalan kesetaraan perempuan dan anti diskriminasiterhadap perempuan Indonesia telah selesai? Tentu saja tidak. Dalam bidangperaturan perundang-undangan saja masih banyak peraturan perundangundangan yang bias gender, netral gender, bahkan belum mengakomodirkepentingan perempuan. Hukum diyakini tidak lahir dalam sebuah ruang hampa,namun merupakan hasil pergulatan kepentingan sosial, budaya, ekonomi,politik serta mencerminkan standar nilai dan ideologi yang dianut masyarakatdan kekuasaan dalam proses pembuatannya. Tulisan ini mencoba melihat secaraumum persoalan yang “tersimpan” dalam hukum itu sendiri pasca ratifikasiCEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 serta melihat upayamenerjemahkan CEDAW ke dalam peraturan perundang-undangan melaluioptimalisasi peran perancang peraturan perundang-undangan dan membangunindikator/parameter berbasis CEDAW.
STEREOTIPE DAN MITOS DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Maryam, Rini
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v14i4.113

Abstract

Mahkamah Agung telah mensahkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini merupakan pedoman hakim dalam mengadili perkara baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam praktiknya, bukan hanya hakim,  penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa masih mengandung bias gender yang bersumber dari stereotype dan mitos yang ada di masyarakat dan belum mencerminkan keberpihakan terhadap perempuan korban kekerasan. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik bias gender aparat penegak hukum dan stereotype dan mitos apa saja yang berpengaruh dalam penanganan  kasus perempuan.