Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurna lAntropologi Indonesia Lentera Hukum Jurnal Ilmiah Pangabdhi ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia Jurnal Perempuan Jurnal Perempuan JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Indonesian Journal of International Law Makara Human Behavior Studies in Asia The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies Jurnal Hukum & Pembangunan Jurnal Perempuan
Sulistyowati Irianto, Sulistyowati
Universitas Indonesia
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dalam Persepsi dan Kenyataan Sosial Sulistyowati Irianto; Tri Trisnohandoko
Antropologi Indonesia No 50 (1992): Jurnal Antropologi Indonesia
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In November 1967 the General Assembly United Nations adopted the declaration "to ensure the universal recognition in law and in fact of the principle of equality of men and women". That Declaration was known as the Declaration of the Elimination of all forms of Discrimination against Women. One of the state ratified the declaration is Indonesia. The ratification was declared as Undang-undang No. 7/1984. After eight years declared, it would be still interesting to know how the law works in reality. Does anyone know about what happened and what is going on with the legal issues regarding women. This article tries to get some explanation about how far the declaration is known and what was done about it. Some law and social-political science students of University of Indonesia were interviewed. What they say, feel, and think about all of women issues in terms of knowing and understanding the declaration would be held in this small-scale research.
Sumbangan Pendekatan Antropologi Hukum terhadap Pengkajian Wanita (Suatu Pengalaman Penelitian mengenai Peranan Wanita Batak Toba dalam Upaya Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial) Sulistyowati Irianto
Antropologi Indonesia No 50 (1992): Jurnal Antropologi Indonesia
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article had the aim to show in what way legal anthropological approach can contribute to the development of a field now know as women's studies. What will be explained is the potentiality of yielding rich and valuable data regarding women's issues when the methods developed in anthropological fieldwork are being used in research. The writer illustrate her points by describing her study, conducted in three villages in vicinity of Tarutung, North Sumatera.
Menumbuhkan Budaya Hukum Baru Anti Kekerasan terhadap Perempuan Sulistyowati Irianto
Antropologi Indonesia No 59 (1999): Jurnal Antropologi Indonesia
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In this article, the author addresses the problem of violence towards women, with a focus on the violence in ethnic conflict and armed conflict. She takes the view that any legal system should be seen as having three components, i.e., legal substance, legal structure and legal culture, and that none of these components protect women from acts of violence. Citing articles from the criminal code, the authors show how the laws cannot protect women who are victims of violence and how some articles of the code in fact perpetuate injustice toward women. Following this, she shows how law enforcement officers who constitute the legal structure lack any gender awareness in their handling of cases. Finally, the attitudes and beliefs toward the law is the legal culture encourages the view that women are the property of men, especially in times of armed conflict.
Protection for Women Migrant Workers: The Delaying Legal Reform Irianto, Sulistyowati
Jurnal Perempuan Vol 25, No 3 (2020): Women Migrant Workers
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v25i3.456

Abstract

Seen as a breakthrough in protecting migrant workers, of whom are predominantly female, Law No. 18/2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers (The Migrant Workers Act of 2017), replacing Law No. 39/2004, is not void of imperfections. Prima facie, the act may be seen as progressive development in protecting Indonesian migrant workers, having embraced the many experiences and realities their profession entails. However, upon investigating the Act under the careful lens of Feminist Jurisprudence as well as other national legal instruments for gender equality, the Migrant Workers Act of 2017 still provides unsatisfactory details in regardsto the protection of female workers; if the government does not quickly act by making corresponding regulations, the Act will in fact, introduce us to new problems from what was seen as a one-size fits all solution. In its implementation, legal literacy becomes one ofthe most profound challenges the 2017 Act faces. Field research findings in three areas (Sukabumi, Lampung, and Jakarta) show that legal literacy on this Act remains sparse. This article will address problems in regards to the 2017 Act, its implementation, and solutionsto develop more tangible legal instruments in protecting Indonesian migrant workers, in particular, women, who, in foreign lands, often face the risk of violence and abuse on a daily basis with little to no protection.  
Bunga Rampai APHA Indonesia: Melihat Covid-19 dari Perspektif Hukum Adat Windia, Wayan P.; Irianto, Sulistyowati; Wulansari, Chatarina Dewi; Rato, Dominikus; Pide, A Suriyaman Mustari; Sembiring, Rosnidar; Utomo, Laksanto; Sulastriyono, Sulastriyono; Hammar, Robert K.R; Syamsuddin, Syamsuddin; Rumkel, Nam; Adiasih, Ning; Tridewiyanti, Kunthi; Yulianti, Rina; Aida, Nur; Ardianto, Yosia
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Bunga Rampai APHA Indonesia: Melihat Covid-19 dari Perspektif Hukum Adat
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5003.029 KB) | DOI: 10.46816/jial.v1i1.1

Abstract

Ketika pertama kali diumumkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 lalu oleh WHO jumlah infeksi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 121.000. Indonesia masih merasa aman dari wabah virus yang sudah melumpuhkan sebagian negara-negara di dunia, Presiden Joko Widodo pada awal Maret lalu yang tadinya membuat masyarakat berada di zona nyaman, harus mengakui kekalahan dengan adanya laporan kasus covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Corona. Penyebaran virus yang tak-pernah-disangka akan sampai di Indonesia itu hingga kini masih berlanjut. Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung mempekirakan pandemi ini akan mencapai puncaknya pada akhir Maret dan berakhir pada pertengahan April 2020. Bahkan dengan kedinamisan data yang ada, prediksi tersebut bisa saja berubah. Data ini tentunya bukan untuk membuat kepanikan di tengah masyarakat, namun lebih untuk membuat masyarakat waspada dan memberikan gambaran bagi pemerintah dalam penanganannya. Yakni penanganan secara kompehensif, khususnya untuk mencegah penyebaran yang lebih luas agar jumlah infeksi dapat ditekan. Kini sebaran Covid 19 makin luas dan menghawatirkan. Jumlah kasus orang yang terpapar Covid-19 di Indonesia pun terus meningkat dari hari ke hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai tanggal 28 April 2020 menyatakan ada sebanyak 9.511 orang positif, sembuh 1.254 orang sembuh, dan meninggal sebanyak 773 orang telah meninggal dunia akibat virus tersebut. Pemerintah memang telah menetapkan wabah Covid-19 itu sebagai bencana non alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Pemerintah juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Di level daerah, masingmasing pemerintah daerah juga telah membentuk satuan tugas untuk menangani wabah Covid-19. Perluasan sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dari aspek peraturan perundang-undangan, setidaknya Indonesia telah memiliki 2 (dua) Undang-undang dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penanganan wabah yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketiga instrumen hukum tersebut belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis di bawahnya, terutama UU 6 Tahun 2018. Hal ini menjadi kendala dan urgen menjadi prioritas pemerintah. Untuk mencegah meluasnya sebaran Covid 19, Pemerintah-pun telah melakukan berbagi upaya untuk memutus mata rantai penularan virus Covid 19. Imbauan menggunakan masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, social distancing, physical distancing, WFH, SFH, beribadah di rumah, sampai dengan penerapan PSBB. Namun nampaknya upaya pencegahan tersebut belum efektif sebagaimana yang diharapkan walaupun telah ada peraturan perundangundangan (hukum tertulis) yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Protection for Women Migrant Workers: The Delaying Legal Reform Irianto, Sulistyowati
Jurnal Perempuan Vol 25, No 3 (2020): Women Migrant Workers
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v25i3.456

Abstract

Seen as a breakthrough in protecting migrant workers, of whom are predominantly female, Law No. 18/2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers (The Migrant Workers Act of 2017), replacing Law No. 39/2004, is not void of imperfections. Prima facie, the act may be seen as progressive development in protecting Indonesian migrant workers, having embraced the many experiences and realities their profession entails. However, upon investigating the Act under the careful lens of Feminist Jurisprudence as well as other national legal instruments for gender equality, the Migrant Workers Act of 2017 still provides unsatisfactory details in regardsto the protection of female workers; if the government does not quickly act by making corresponding regulations, the Act will in fact, introduce us to new problems from what was seen as a one-size fits all solution. In its implementation, legal literacy becomes one ofthe most profound challenges the 2017 Act faces. Field research findings in three areas (Sukabumi, Lampung, and Jakarta) show that legal literacy on this Act remains sparse. This article will address problems in regards to the 2017 Act, its implementation, and solutionsto develop more tangible legal instruments in protecting Indonesian migrant workers, in particular, women, who, in foreign lands, often face the risk of violence and abuse on a daily basis with little to no protection.  
Power Relations and Sexual Violence on the Campus Irianto, Sulistyowati
Jurnal Perempuan Vol 26, No 2 (2021): Sexual Violence and Gender Inequality
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v26i2.576

Abstract

Sexual violence on campus is a crime against humanity that is difficult to uncover because of professors’ power relations and domination over students. Power relations also manifest at the structural level so that sexual violence is often dismissed and silenced by the administrators. The campus environment’s hierarchy of status and positions makes sexual crime cases go on for years without any accountability. On the other hand, there are efforts such as the collective action of lecturers across faculties to protect victims from the perpetrators and bring the perpetrators to justice. This study describes the author’s experience in dealing with sexual violence on campus and using a reflexive approach in addressing sexual violence in Indonesia.
Power Relations and Sexual Violence on the Campus Irianto, Sulistyowati
Jurnal Perempuan Vol 26, No 2 (2021): Sexual Violence and Gender Inequality
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v26i2.576

Abstract

Sexual violence on campus is a crime against humanity that is difficult to uncover because of professors’ power relations and domination over students. Power relations also manifest at the structural level so that sexual violence is often dismissed and silenced by the administrators. The campus environment’s hierarchy of status and positions makes sexual crime cases go on for years without any accountability. On the other hand, there are efforts such as the collective action of lecturers across faculties to protect victims from the perpetrators and bring the perpetrators to justice. This study describes the author’s experience in dealing with sexual violence on campus and using a reflexive approach in addressing sexual violence in Indonesia.
Protection for Women Migrant Workers: The Delaying Legal Reform Sulistyowati Irianto
Jurnal Perempuan Vol. 25 No. 3 (2020): Women Migrant Workers
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v25i3.456

Abstract

Seen as a breakthrough in protecting migrant workers, of whom are predominantly female, Law No. 18/2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers (The Migrant Workers Act of 2017), replacing Law No. 39/2004, is not void of imperfections. Prima facie, the act may be seen as progressive development in protecting Indonesian migrant workers, having embraced the many experiences and realities their profession entails. However, upon investigating the Act under the careful lens of Feminist Jurisprudence as well as other national legal instruments for gender equality, the Migrant Workers Act of 2017 still provides unsatisfactory details in regardsto the protection of female workers; if the government does not quickly act by making corresponding regulations, the Act will in fact, introduce us to new problems from what was seen as a one-size fits all solution. In its implementation, legal literacy becomes one ofthe most profound challenges the 2017 Act faces. Field research findings in three areas (Sukabumi, Lampung, and Jakarta) show that legal literacy on this Act remains sparse. This article will address problems in regards to the 2017 Act, its implementation, and solutionsto develop more tangible legal instruments in protecting Indonesian migrant workers, in particular, women, who, in foreign lands, often face the risk of violence and abuse on a daily basis with little to no protection.  
Power Relations and Sexual Violence on the Campus Sulistyowati Irianto
Jurnal Perempuan Vol. 26 No. 2 (2021): Sexual Violence and Gender Inequality
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v26i2.576

Abstract

Sexual violence on campus is a crime against humanity that is difficult to uncover because of professors’ power relations and domination over students. Power relations also manifest at the structural level so that sexual violence is often dismissed and silenced by the administrators. The campus environment’s hierarchy of status and positions makes sexual crime cases go on for years without any accountability. On the other hand, there are efforts such as the collective action of lecturers across faculties to protect victims from the perpetrators and bring the perpetrators to justice. This study describes the author’s experience in dealing with sexual violence on campus and using a reflexive approach in addressing sexual violence in Indonesia.
Co-Authors Adiasih, Ning Agustinus Sem Porak Tangke Liku Andi Suriyaman Mustari Pide Ardianto, Yosia Cholidah, Ghanies Amany Dominikus Rato Kasuma, Iva Kunthi Tridewiyanti Lestrarini, Ratih Margaretha, Risma Nafi, Yvonne Kezia Nam Rumkel Nur Aida, Nur Prasanthi, Antarin Ratuanak, Andreas M.D. Rina Yulianti Rini Maryam Roberth Kurniawan Ruslak Hammar Rosnidar Sembiring Salsabila, Unik Hanifah St. Laksanto Utomo Sulastriyono . Titiek Kartika Hendrastiti Tri Trisnohandoko Wayan P. Windia Wulansari, Chatarina Dewi