Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Sociological Jurisprudence Journal
I Ketut Mertha
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
The Effect of Tourism to Transnational and Conventional Crimes in Nusa Penida, Klungkung - Bali Mertha, I Ketut; Swardhana, Gede Made
Sociological Jurisprudence Journal Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.1.1.434.34-43

Abstract

Not all tourism has a positive impact sometimes have a negative impact. Events about tourists as victims of crime is also a lesson for us, but not infrequently also the tourists who visit Bali also there is a crime for the sake of survival and life. Many cases that happened, such as cases of money changer money changerSabtu February 4, 2017 and the cases that occurred Police resort of Klungkung area that also oversees Nusa Penida such as crime theft motor, gold theft, porn video penggugah, and others. In addition to the negative impacts found above, tourism is particularly vulnerable to transnational crime issues that not only undermine the existing tourism but have penetrated the international region. This research is important as a crime prevention effort in Klungkung Bali, and especially in Nusa Penida. By knowing the frequency of transnational crime and conventional crimes that occurred in the Klungkung Polreschief, Bali and the influence of tourism visits with crimes that occurred in the Klungkung Police area, especially in Nusa Penida can be seen the development of crimes that occurred and efforts to overcome them. This research uses criminological juridical approach, which is analytical descriptive with unstructured interview technique and processed and analyzed with qualitative analysis model. Data is processed and analyzed by systematically arranging data, identified, categorized or classified, connected between one data with other data, interpretation to understand the meaning of data in social situations, and then done the interpretation from the researchers perspective after understanding the overall data quality.
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENERAPAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA Ratmaja, I Gede Sadia Dwi; Mertha, I Ketut
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43877

Abstract

Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan penerapan dokumen elektronik dalam persidangan perkara pidana. Data dikumpulkan menggunakan metode kepustakaan dengan didasarkan pada pola pendekatan ndang-undang dan konsep. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Kedudukan dokumen elektronik sebagai bukti untuk penanganan perkara pidana umum berdasarkan UU ITE menjelaskan bahwa bukti yang bersifat elektronik menjadi alat dan perluasan pembuktian yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dasar pertimbangan hakim menerapkan dokumen elektronik sebagai alat bukti bahwa hakim tidak diperkenankan untuk melakukan penolakan terhadap proses pemeriksaan, penolakan untuk membuat putusan, dan juga seoarang hakim dengan minimal menggunakan dua alat bukti yang sah beserta keyakinannya dapat memberikan putusan dalam persidangan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Surat Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Kontitusi juga menyatakan dokumen yang bersifat elektronik dapat digunakan dalam proses persidangan perkara pidana.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT LEGISLATIF NEGARA I Gede Dion Raharja; I Ketut Mertha; I Wayan Suardana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.459 KB)

Abstract

Semakin berkembangnya zaman dan semakin merebaknya kejahatan korupsi bahkan yang dilakukan oleh kalangan atas (upper class) yaitu pejabat legislatif negara (anggota dewan perwakilan rakyat). Seorang pejabat negara yang harusnya menegakkan hukum justru marak melakukan korupsi. Permasalahan yang hendak dibahas yaitu Bagaimanakah kebijakan aplikatif dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat legislatif negara? Dan Apakah kebijakan ancaman pidana yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi? Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Berangkat dari terjadinya kekaburan norma mengenai sanksi yang jelas diperuntukkan bagi anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi.Hasil penelitian menyatakan bahwa Kebijakan aplikatif tindak pidana korupsi dapat dilihat dari upaya memproses tindak pidana korupsi yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan cara melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan.Kebijakan ancaman pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh pejabat legislatif. Sebagaimana ketentuan UU Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara.
PENERAPAN PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA HUKUMAN MATI Nikita Kesumadewy; I Ketut Mertha; Ida Bagus Surya Darmajaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (53.094 KB)

Abstract

Clemency is the forgiveness of a crime such as conversion, mutation, remission,or cancelling the executions of penalty for the suspected offenders which is granted byPresident. Clemency request applied to get law determination and fair decicion.However, in some cases, clemency is not granted by President. Especially the offendersof death penalty. Therefore, this paper will describe the reasons of clemency rejection.Besides, this paper also describes the remedies that should be taken if clemency requesthas rejected by President.
KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TENTANG PENANGGUHAN SELURUH PENERIMAAN PENGUNGSI DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Rizky Amalia Pratiwi; I Ketut Mertha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.808 KB)

Abstract

Tulisan ini membahas tentang kebijakan Amerika Serikat tentang penangguhan seluruh penerimaan pengungsi yang ditinjau dari Hukum Internasional. Karya Ilmiah ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan fakta. Ada dua sudut pandang dalam menganalisis kebijakan Amerika Serikat, pertama dengan berdasarkan Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 dan kedua dengan menggunakan prinsip kedaulatan negara dalam hal ini yurisdiksi teritorial.
SUATU TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) Luh Putu Ayu Diah Utami; I Ketut Mertha; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.027 KB)

Abstract

Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang menimbulkan permasalahan diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang dimanfaatkan sebagai negara transit oleh pelaku penyelundupan manusia. Untuk menanggulangi kejahatan ini, Indonesia membentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang penyelundupan manusia, termasuk di didalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan transit serta mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan manusia menurut hukum positif Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan diperoleh kesimpulan bahwa sulitnya pengawasan terhadap wilayah Kepulauan Indonesia yang sangat luas, letak Indonesia yang sangat strategis, lemahnya instrumen hukum nasional yang ada serta adanya oknum pejabat yang berperan dalam kegiatan ini menempatkan Indonesia sebagai negara favorit untuk transit. Disamping itu, pertanggunjawaban pidana terhadap pelaku yang relatif ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian juga mengakibatkan kejahatan ini berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan di Indonesia.
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENERAPAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA Ratmaja, I Gede Sadia Dwi; Mertha, I Ketut
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43877

Abstract

Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan penerapan dokumen elektronik dalam persidangan perkara pidana. Data dikumpulkan menggunakan metode kepustakaan dengan didasarkan pada pola pendekatan ndang-undang dan konsep. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Kedudukan dokumen elektronik sebagai bukti untuk penanganan perkara pidana umum berdasarkan UU ITE menjelaskan bahwa bukti yang bersifat elektronik menjadi alat dan perluasan pembuktian yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dasar pertimbangan hakim menerapkan dokumen elektronik sebagai alat bukti bahwa hakim tidak diperkenankan untuk melakukan penolakan terhadap proses pemeriksaan, penolakan untuk membuat putusan, dan juga seoarang hakim dengan minimal menggunakan dua alat bukti yang sah beserta keyakinannya dapat memberikan putusan dalam persidangan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Surat Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Kontitusi juga menyatakan dokumen yang bersifat elektronik dapat digunakan dalam proses persidangan perkara pidana.
Co-Authors A. A. Putu Krisna Putra Akrom, Akrom Anak Agung Ngurah Wirasila Dewa Bagus Arta Guna Gde Made Swardhana I Gede Ardian Paramandika I Gede Dion Raharja I Gede Sadia Dwi Ratmaja I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Bagus Eka Pramana Putra I Gusti Ngurah Parwata I Kadek Satrya Budhi Prabawa I Ketut Eka Saputra I Made Agus Adi Mahardika I Made Gardita Sardana I Made Tjatrayasa I Nyoman Budi Perdana Putra I Putu Indra Yoga Abimaniu I Wayan Kartika Setiawan Ida Bagus Surya Darmajaya Komang Trie Krisnasari Kuwat Kuwat Luh Gede Lintang Arum Sena Luh Putu Ayu Diah Utami M. Dody Sutrisna Ni Luh Ketut Dewi Yani Putri Ni Made Destriana Alviani Ni Made Intan Pranita Dewanthara Ni Made Narayana Savitri Bhakti Utami Ni Putu Indah Amy Candradevi Ni Putu Nita Sugita Nikita Kesumadewy Rizky Amalia Pratiwi Selvi Marcellia Vida Azaria