Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Jurnal Komunikasi Hukum Sociological Jurisprudence Journal
I Ketut Mertha
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
The Effect of Tourism to Transnational and Conventional Crimes in Nusa Penida, Klungkung - Bali Mertha, I Ketut; Swardhana, Gede Made
Sociological Jurisprudence Journal Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.1.1.434.34-43

Abstract

Not all tourism has a positive impact sometimes have a negative impact. Events about tourists as victims of crime is also a lesson for us, but not infrequently also the tourists who visit Bali also there is a crime for the sake of survival and life. Many cases that happened, such as cases of money changer money changerSabtu February 4, 2017 and the cases that occurred Police resort of Klungkung area that also oversees Nusa Penida such as crime theft motor, gold theft, porn video penggugah, and others. In addition to the negative impacts found above, tourism is particularly vulnerable to transnational crime issues that not only undermine the existing tourism but have penetrated the international region. This research is important as a crime prevention effort in Klungkung Bali, and especially in Nusa Penida. By knowing the frequency of transnational crime and conventional crimes that occurred in the Klungkung Polreschief, Bali and the influence of tourism visits with crimes that occurred in the Klungkung Police area, especially in Nusa Penida can be seen the development of crimes that occurred and efforts to overcome them. This research uses criminological juridical approach, which is analytical descriptive with unstructured interview technique and processed and analyzed with qualitative analysis model. Data is processed and analyzed by systematically arranging data, identified, categorized or classified, connected between one data with other data, interpretation to understand the meaning of data in social situations, and then done the interpretation from the researchers perspective after understanding the overall data quality.
TANGGUNG JAWAB LESSEE TERHADAP MUSNAHNYA BARANG MODAL KARENA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM PERJANJIAN LEASING Agus Adi Mahardika, I Made; Mertha, I Ketut
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.391 KB)

Abstract

Leasing is a form of business which is used as an alternative to overcome the difficulties experienced by the capital that entrepreneurs and entrepreneurial individuals who are members of a legal entity. However, a problem not uncommon in the lease agreement, among which are the responsibility of the Lessee to the destruction of capital goods due to circumstances that force (force majeure). Therefore, in this paper will discuss whether the Lesse be prosecuted in terms of the destruction of capital goods because circumstances force (force majeure) by the lessee and whether efforts to be made by the lessor to anticipate problems in the case of capital goods destroyed because circumstances force (force majeure) the lease agreement.
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENERAPAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA Ratmaja, I Gede Sadia Dwi; Mertha, I Ketut
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43877

Abstract

Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan penerapan dokumen elektronik dalam persidangan perkara pidana. Data dikumpulkan menggunakan metode kepustakaan dengan didasarkan pada pola pendekatan ndang-undang dan konsep. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Kedudukan dokumen elektronik sebagai bukti untuk penanganan perkara pidana umum berdasarkan UU ITE menjelaskan bahwa bukti yang bersifat elektronik menjadi alat dan perluasan pembuktian yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dasar pertimbangan hakim menerapkan dokumen elektronik sebagai alat bukti bahwa hakim tidak diperkenankan untuk melakukan penolakan terhadap proses pemeriksaan, penolakan untuk membuat putusan, dan juga seoarang hakim dengan minimal menggunakan dua alat bukti yang sah beserta keyakinannya dapat memberikan putusan dalam persidangan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Surat Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Kontitusi juga menyatakan dokumen yang bersifat elektronik dapat digunakan dalam proses persidangan perkara pidana.
PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA DENPASAR I Gede Ardian Paramandika; I Ketut Mertha; Gede Made Swardhana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Maret 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementation Guidance inmates in Denpasar Penitentiary Class IIA aims to determine how the implementation of coaching prisoners in Denpasar Penitentiary Class IIA and determine the factors that become resistor in the process of implementing coaching Inmates in Prison Class IIA Denpasar. The results showed that the implementation of coaching Narapiadana in Denpasar Penitentiary Class IIA through future stages of the introduction of the environment, followed by the formation of religious awareness, legal awareness, intellectual, spiritual physical health coaching, and skill-building work has not been done to the fullest. Factors affecting the implementation of coaching prisoners in Denpasar Penitentiary Class IIA include lack of infrastructure, insufficient number of security officers, the number of prisoners who exceed prison capacity limited number of teachers, as well as a lack of interest in prisoners.
PENANGGULANGAN TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DENPASAR (STUDI KASUS POLRESTA DENPASAR) I Nyoman Budi Perdana Putra; I Ketut Mertha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor sering terjadi di masyarakat dan sangat meresahkan masyarakat. Pelaku pencurian melakukan modus operandi untuk setiap melakukan aksi pencurian untuk mengambil kendaraan bermotor itu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus operandi apa sajakah yang sering dipakai pelaku dan bagaimana pihak kepolisian menanggulangi pencurian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dimana berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaiamana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat. Kesmipulan dari penelitian ini adalah modus operandi yang sering dipakai pelaku pencurian kendaraan bermotor di Denpasar dengan menggunakan kunci T dan upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian adalah upaya pre-emtif, preventife, dan represif.
KEJAHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING GUNA MENGATASI DEFORESTASI HUTAN MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA Ni Luh Ketut Dewi Yani Putri; I Ketut Mertha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengambil judul “Kejahatan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging Guna Mengatasi Deforestasi Hutan Melalui Sistem Peradilan Pidana” Istilah Illegal logging yang dimaksud yakni pembalakan liar, dan untuk seterusnya akan dipergunakan istilah tersebut. Judul diatas dilatar belakangi oleh dampak dari Illegal logging yang menjadi penyebab terbesar deforestasi hutan. Hal itu dapat mengancamkelangsungan kehidupan masyarakat, karena illegal logging merupakan transnational crime (kejahatan lintas negara) dan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Penegakkan tindak pidana illegal logging dalam pasal 8 ayat 2 UU No 18 Tahun 2013 yakni dengan menindak secara hukum kepada pelaku melalui Sistem Peradilan Pidana sebagai gerak sistemik. Masalah yang hendak dikaji yakni untuk mengetahui kejahatantindak pidana illegal logging dan penegakan hukumnya melalui lembaga-lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni penelitian hukum normatif, karena dalam penulisan ini menguraikan permasalahan yang ada dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Ditentukan bahwa kejahatan illegal logging secaratekstual dan tersurat dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam praktiknya, penegakan hukum dapat dituntaskan melalui lembaga-lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana.
PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI DENPASAR) Kuwat Kuwat; I Ketut Mertha; A.A Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehidupan di masyarakat terdapat hubungan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Dalam suatu interaksi sosial tersebut akan muncul suatu ketimpangan pendapat sehingga dapat memicu suatu kejahatan dimana kejahatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila kejahatan tersebut diatur rumusannya dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal yang didambakan oleh pasangan dalam suatu pernikahan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang mampu meberikan kebahagian yang kekal serta menciptakan kerukunan dan kedamaian disamping untuk mendapatkan keturunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai penghapusan kekerasan rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dewasa ini penelantaran rumah tangga terhadap istri masih sering terjadi, meskipun telah dilakukan berbagai usaha untuk mengurangi bahkan untuk menanggulanginya. Berdasarkan hal tersebut maka timbul permasalahan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab penelantaran dalam rumah tangga dan bagaimana pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Maka diperlukan penelitian yaitu jenis penelitian hukum empiris. Dalam hal ini hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dan diteliti di lapangan. Faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran dalam rumah tangga yaitu masalah ekonomi, adanya perselingkuhan dan faktor tingkah laku. Permasalahan pemidanaan dari analisis kasus penelantaran dalam rumah tangga yang diangkat penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana kurungan 6 bulan penjara yang sangat ringan yang seharusnya dijatuhkan 3 tahun kurungan penjara dan denda senilai 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WEWENANG JAKSA AGUNG DALAM PENYAMPINGAN PERKARA (DEPONERING) Luh Gede Lintang Arum Sena; I Ketut Mertha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ilmiah ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Penyampingan Perkara (Deponering)”. Jaksa Agung memiliki beberapa wewenang yang salah satunya adalah berwenang untuk mengesampingkan perkara, atau yang dapat disebut dengan deponering. Penyampingan perkara pidana adalah salah satu wewenang dari Jaksa Agung untuk tidak diadakannya penuntutan atau pelaksanaan dari asas oportunitas yang diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa Agung sebagai penuntut umum untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Makalah ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam penulisan ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana wewenang Jaksa Agung dalam penyampingan perkara, yang jika ditinjau secara yuridis berdasarkan UU No. 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan. Tidak ada satupun peraturan hukum yang merincinya secara jelas. Sejauh ini hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf c UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. Jadi mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tersebut benar-benar mutlak menjadi kewenangan Jaksa Agung, yang mana sifatnya sangat relatif dan subjektif. Kata Kunci: wewenang jaksa agung, penyampingan perkara
KETERKAITAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DIDALAM PEMBERITAAN PERS Vida Azaria; I Ketut Mertha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberitaan yang dilakukan oleh pers dan media massa tidak jarangmenimbulkan pelanggaran terhadap asas Presumption of Innocence (praduga takbersalah) dalam hal ini pelanggaran terhadap hak tersangka di dalam proses peradilan.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa yang dijadikan dasar hukumeksistensi pers dan bagaimana peran asas Presumption of Innocence itu sendiri dalampemberitaan yang dilakukan media massa. Metode penelitian yang digunakan dalampenulisan ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif. Penelitianhukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupaproduk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Kesimpulan dari penulisanini adalah Dasar hukum eksistensi pers dapat dilihat di dalam UUD NRI 1945 pasal28F, Tap MPR No. XII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang –Undang No.39 Tahun 2000 pasal 14 ayat (1) dan (2) tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di dalam kaitannya dengan pemberitaan yangdi lakukan media massa, Asas Presumption of Innocence telah tercantum di dalam padaketentuan pasal 5 ayat (1) UU Pers dan didukung oleh butir ke-3 dan 5 Kode EtikJurnalistik.Kata kunci: Pers, Presumption of Innocence, Kode Etik Jurnalistik
KEABSAHAN PERNYATAAN MAJELIS HAKIM SIDANG TERBUKA DAN TERBATAS UNTUK UMUM (STUDI KASUS PENISTAAN AGAMA Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA) Made Sinthia Sukmayanti; I Ketut Mertha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul Keabsahan Pernyataan Majelis Hakim Sidang Terbuka dan Terbatas untuk Umum, yang membahas mengenai apakah sah penyataan Majelis Hakim sidang terbuka dan terbatas untuk umum ketika Majelis Hakim membuka sidang dalam persidangan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai literatur-literatur hukum yang terkait. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui tentang keabsahan pernyataan Majelis Hakim mengenai sidang terbuka dan terbatas untuk umum. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan Pasal 153 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, keabsahan pernyataan Majelis Hakim sidang terbuka dan terbatas untuk umum dalam perkara pidana penistaan agama yang di duga dilakukan oleh Ir. Basuki Tjahaja Purnama tersebut dapat dikatakan cacat hukum dan tidak dapat diakui keabsahannya. Serta yang ditujukan terbatas dalam perkara pidana penistaan agama yang di duga dilakukan oleh Ir. Basuki Tjahaja Purnama tersebut mengarah kepada media pers yang ingin meliput persidangan dalam hal siaran langsung dapat dilakukan pada bagian-bagian tertentu.Kata Kunci : keabsahan, sidang, terbuka, terbata
Co-Authors A. A. Putu Krisna Putra Akrom, Akrom Anak Agung Ngurah Wirasila Dewa Bagus Arta Guna Gde Made Swardhana I Gede Ardian Paramandika I Gede Dion Raharja I Gede Sadia Dwi Ratmaja I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Bagus Eka Pramana Putra I Gusti Ngurah Parwata I Kadek Satrya Budhi Prabawa I Ketut Eka Saputra I Made Agus Adi Mahardika I Made Gardita Sardana I Made Tjatrayasa I Nyoman Budi Perdana Putra I Putu Indra Yoga Abimaniu I Wayan Kartika Setiawan Ida Bagus Surya Darmajaya Komang Trie Krisnasari Kuwat Kuwat Luh Gede Lintang Arum Sena Luh Putu Ayu Diah Utami M. Dody Sutrisna Ni Luh Ketut Dewi Yani Putri Ni Made Destriana Alviani Ni Made Intan Pranita Dewanthara Ni Made Narayana Savitri Bhakti Utami Ni Putu Indah Amy Candradevi Ni Putu Nita Sugita Nikita Kesumadewy Rizky Amalia Pratiwi Selvi Marcellia Vida Azaria