Syah Firdaus
Universitas Jenderal Soedirman

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

The search for a common livelihood space between rural and industrial areas Andi Ali Said Akbar; Oktafiani C. Pratiwi; Indaru S. Nurprojo; Syah Firdaus
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 33 No. 1 (2020): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.646 KB) | DOI: 10.20473/mkp.V33I12020.87-100

Abstract

Rural areas, according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, are placed as the economic power behind the villages themselves, especially concerning the agricultural sector. Ideally, the village focused on the development of the agricultural sector. However, there are 158 factories in Purbalingga Regency located in rural areas. While the protection of the rural areas and the spatial planning of industry is unclear, there are conflicts primarily related to the designation of rivers, irrigation canals, agricultural features, settlements, and water and air pollution. This research explains the study of industrial space and the related functional arrangements, especially in the agriculture-based rural and industrial areas of Purbalingga. This paper based on the research results, which were determined using qualitative methods and a case study approach. The data collected through observations, a document-based study, and interviews. The informant selection techniques used were purposive and snowball. Data validity was confirmed using an interactive analysis model. This study interviewed eleven informants who were from the Agricultural Office in addition to the Chief of the Urban Village, a Former Chief of the Village, a Former Chief of the Urban Village, a Chief from Village, Village Officers, Public Society Institution activists, and affected farmers. The results of the study are as follows 1) Purbalingga Government has an unclear vision concerning its long-term planning for industrial areas. The lack can see it of harmony present in the development of rural and industrial areas causing conflict between the actors involved, 2) the high investment from Purbalingga Government brings in a new problem, which is the neglecting of both the agricultural and environmental interests present. This research concludes, the government allowed for the development of rural areas that otherwise prioritized the development of the industrial sector. It is done without considering spatial planning, causing a sustained conflict between the actors.
Demokrasi dalam Pandangan Zainal Abidin Ahmad Ahmad Sabiq; Syah Firdaus
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.931 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2262

Abstract

Pandangan Zainal Abidin Ahmad tentang demokrasi tampak dipengaruhi oleh ide demokrasi parlementer Barat dan sekaligus prinsip-prinsip ajaran Islam. Terkait dengan Islam ia berpandangan bahwa Islam adalah agama demokratis bahkan merupakan pionir dari demokrasi parlementer. Pemikiran politiknya pada masa itu relatif radikal dan menempatkannya di luar arus utama teori politik Islam yang ada. Pertama, ia sepenuhnya menerima kedaulatan rakyat sementara banyak pemikir lain yang masih mempertahankan pentingnya kedaulatan Tuhan. Kedua, ia menawarkan syarat yang sederhana untuk menjadi wakil rakyat. Ketiga, ia mengkritisi konsep perbedaan warga Negara dalam dzimmi dan non dzimmi serta menginterpretasikannya dalam cara berfikir baru yang lebih egaliter dan demokratis.
Dinamika Politik Lokal Menjelang Pemilukada Kota Tasikmalaya Syah Firdaus
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.554 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i1.2254

Abstract

Dinamika Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012 dalam perjalanannya melahirkan proses berdemokrasiĀ  yang menarik untuk dikaji. Satu hal yang membuatnya unik adalah adanya prose bargaining position antar kekuatan politik lokal di Kota Tasikmalaya. Kekuatan tersebut mengkerucut pada upaya untuk mempopulerkan, mesin parpol, peningkatan kharisma, dan media yang memberikan kontribusi efektif bagi calon-calon tertentu dalam membentuk kekuatannya. Di sisi lain masyarakat sebagai calon pemilihsangat beragam dalam melihat pelaksanaan Pemilukada, dari mulai yang antipati sampai yang antusias. Tentunya hal ini memberikan dinamika tersendiri yang secara detail dikaji dalam penelitian ini.
Paradigma Rational Choice dalam menelaah fenomena Golput dan prilaku pemilih di Indonesia Syah Firdaus
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.838 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2260

Abstract

Pasca reformasi seiring gelora demokratisasi digelar, geliat golput juga semakin meningkat. Asumsi golput yang paling gampang dari jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya. Namun asumsi tersebut masih bisa diperdebatkan, pemilih terdaftar yang tidak menggunakanhaknya tidak bisa serta merta dikelompokkan sebagai golput. Golput hanyalah mereka yang memang sengaja tidak mau menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara atau sengaja merusak suaranya. Dalam pembahasan tulisan ini, dengan pendekatan konsep rational choice untuk menelaahgolput, adalah keputusan rasional untuk memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara preferensi kelompok elit politik dengan publiknya di bawah. Fenomena golputĀ  semestinya dianggap sebagai bagian dari koreksi dan kritikan sosial baik secara politisĀ  maupun administratif. Pilihan untuk menekan golput berada di tangan para elit dengan kesadaran mereka untuk mendeteksi bagaimana menekan persentase angka golput setiap kali pemilu digelar
Menemukan Modal Pengakaran Partai melalui pembenahan wajah partai di level organisasi dan level pemerintahan Andi Ali Said Akbar; Syah Firdaus
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 3 (2013): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.667 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i3.2277

Abstract

Partai memiliki tiga arena interaksi dan kontestasi yang saling mempengaruhi. Pertama, partai di pemerintahan. Banyak kandidat publik partai yang gagal menjadi pemimpin inovatif dan justru menjadi pelaku utama korupsi. Kedua, wajah partai di parlemen. Produktivitas legislatif pusat dan daerah sangat rendah dan mengecewakan. Kehadiran dan mutu produk legislasinya tidak mencerminkan posisi strategisnya sebagai wakil rakyat. Kedua wajah itu berdampak pada respon partai diwajah ketiga yaitu ditengah masyarakat. Gejala deparpolisasi mewabah terlihat dari angka golput dan swing voters semakin tinggi. Partai harus berbenah ditiga arena jika tidak ingin tersingkir dari benak publik. Reformasi partai ditiga wajah melalui perbaikan sisem kaderisasi dan kandidasi, penguatan kapasitas kandidat publik serta adaptasi program populis.