Tuah Kalti Takwa
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERANAN PERADILAN PERIKANAN DALAM KASUS PENCURIAN IKAN DI WILAYAH KEPULAUAN RIAU Tuah Kalti Takwa; Erdianto '; Lady Diana
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2015): Wisuda Oktober 2015
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Geographical condition of Indonesia as a country that two-thirds of marine waters is composed of marine coastal seas, sea bays and straits give Indonesia the abundant riches, in terms of want to keep and preserve natural resources and biodiversity it is necessary judicial fisheries as one efforts to combat illegal fishing that occurs in the region of Riau Islands. Based on this understanding, the authors of this paper formulated the three formulation of the problem, namely: first, how the judicial role of fisheries in the theft of fish that occur in the Riau Islands? second, what are the barriers faced in overcoming the judicial fishery poaching in the Riau Islands? third, whether the efforts made by the judiciary in addressing illegal fishing fisheries that occur in the Riau Islands?The research method in this study, first, this kind of research is legal juridical sociology because in this study the authors directly conduct research on location or place ditelitit to provide complete and clear picture of the issues researched, the study was conducted in the District Court Cape nut, while the sample population was a total party related to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data tertiary data collection techniques in this study by observation, interview, and literature study.From the research, there are three main things that can be inferred. First, that Indonesia is very serious in combating illegal fishing that occur in Indonesia. by following the Law No. 45 of 2009, the Fisheries Justice in this case the judicial role of fisheries has contributed greatly to the handling of cases that continues for all cases of illegal fishing. Second, barriers encountered in the judicial role of fisheries in the case of illegal fishing in the area is Riau Islands, the lack of human resources in terms of number and quantity, the amount of which is owned by their respective regulatory agencies, are still limited means of infrastructures and budgets, yet orderly licensing that provides opportunities the occurrence of forgery permission. Third, the efforts made by the judicial fisheries in the case of illegal fishing in the Riau archipelago budget increase for supervisors and law enforcement agencies, conducted socialization to the community, the Act is to be synchronized, modernization of fishing vessels, vessel license restrictions. First author's suggestion to the court by the fisheries Act that have not been synchronized to remain steadfast in their duties, the Second to the ministry of marine fisheries and water police to be more assertive in the taskKeywords : Role - Justice Fishing - Fish Theft
Peningkatan Pemahaman Mahasiswa mengenai Isu Migrasi melalui Focused Group Discussion Bersama International Organization for Migration Yusnarida Eka Nizmi; Arif Wicaksa; Umi Oktyari Retnaningsih; Yessi Olivia; Syahroni Alby; Rahmi Yulia; Umunnisa Hidayati; Purwasandi, Purwasandi; Tuah Kalti Takwa
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Vol. 3 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Perkumpulan Cendekia Muda Kreatif Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61116/jpkm.v3i1.491

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau mengenai isu migrasi melalui Focused Group Discussion bersama International Organization for Migration (IOM). FGD melibatkan dosen, mahasiswa dari komunitas HI Mengajar, dan perwakilan IOM untuk menggali perspektif teoritis, respons kritis, dan solusi praktis terkait penanganan pengungsi di Pekanbaru. Metode FGD dipilih untuk memfasilitasi diskusi tentang kompleksitas isu migrasi, mulai dari dilema politik hukum Indonesia sebagai negara non-pihak Konvensi Pengungsi 1951 hingga dampak sosial-ekonomi di tingkat lokal. Hasil FGD menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami peningkatan kesadaran akan relevansi isu global dalam konteks lokal, serta menghasilkan aksi konkret berupa program sit-in perkuliahan bagi pengungsi remaja. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya pembelajaran akademis, tetapi juga menjadi model inovatif-kolaboratif dalam mengintegrasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Program sit-in, meskipun menghadapi tantangan seperti hambatan bahasa dan integrasi sosial, menawarkan solusi jangka pendek yang bermakna bagi pemenuhan hak pendidikan pengungsi. Kegiatan ini menjadi momentum bahwa pendekatan multi-pihak dapat lebih memasyarakatkan studi HI dengan menyentuh masalah nyata di masyarakat, sekaligus membuka peluang kolaborasi berkelanjutan antara akademisi, praktisi, dan mahasiswa.
Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan: Sosialisasi dan Identifikasi di Desa Banjar Seminai Kabupaten Siak Yusnarida Eka Nizmi; Umi Oktyari Retnaningsih; Yessi Olivia; Arif Wicaksa; Tuah Kalti Takwa; Umunnisa Hidayati; Purwasandi, Purwasandi; Syahroni Alby; Rahmi Yulia
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Vol. 3 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Perkumpulan Cendekia Muda Kreatif Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61116/jpkm.v3i2.631

Abstract

Perubahan iklim termasuk persoalan yang mengancam ketahanan pangan masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian, seperti di Desa Banjar Seminai, Kabupaten Siak. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada sosialisasi ketahanan pangan bagi perempuan khususnya ibu rumah tangga, yang memegang peran kunci dalam pengelolaan pangan domestik. Metode partisipatif melalui Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk mengelaborasi pemahaman, kerentanan, dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat, dengan kerangka konseptual Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 2. Hasil FGD mengungkapkan bahwa meskipun praktik ketahanan pangan telah dilakukan secara turun-temurun, pemahaman konseptual masyarakat masih terbatas pada aspek ketersediaan dan keterjangkauan pangan, belum mencakup pemanfaatan pangan yang bergizi dan beragam. Masyarakat juga cenderung memandang ketahanan pangan sebagai daya beli, sehingga rentan terhadap guncangan eksternal seperti fluktuasi harga dan dampak iklim. Di sisi lain, potensi komoditas lokal salak pondoh dan modal sosial yang kuat menjadi aset berharga. Pendekatan kedaulatan pangan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal dinilai paling tepat. Intervensi difokuskan pada identifikasi proses diversifikasi olahan salak untuk meningkatkan nilai ekonomi dan ketahanan pangan. Kegiatan ini berhasil menjembatani pengetahuan akademis dengan kearifan lokal, memperkuat peran perempuan, dan menawarkan model ketahanan pangan yang adaptif dan berkelanjutan bagi masyarakat di tengah tantangan perubahan iklim. Keberlanjutan program bergantung pada penguatan kelembagaan lokal dan dukungan akses ekonomi.