Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Case Law Indonesian State Law Review (ISLRev)
Evi Noviawati
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH Evi Noviawati
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.745 KB) | DOI: 10.25157/jigj.v4i1.410

Abstract

Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja daerah. Pemerintah Daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah. Dengan pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat.
DISKURSUS AKSES INTERNET SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA Nugraha, Firman; Evi Noviawati
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4678

Abstract

Perkembangan teknologi internet telah menciptakan suatu kehidupan baru yang disebut dengan era digital. Internet telah menawarkan fungsi yang mendasar bagi perwujudan berbagai kebutuhan-kebutuhan dasar manusia di era modern. Realitas tersebut pada gilirannya mendorong wacana untuk menjadikan akses internet sebagai hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bermaksud untuk melakukan ulasan diskursus mengenai akses internet sebagai hak asasi manusia untuk mencari jawaban apakah akses internet merupakan hak asasi manusia, serta bagaimana konseptualisasi yang proporsional berdasarkan instrumen hukum dan pemikiran hak asasi manusia yang berkembang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-udangan dan konseptual. Penyajian analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada dokumen HAM deklaratif yang secara expressis verbis menyatakan akses internet sebagai hak asasi manusia tersendiri, tetapi konseptualisasi dalam pemikiran hak asasi manusia yang berkembang menempatkan secara proporsional akses internet sebagai hak pendukung (auxiliary right) bagi pelaksanaan hak asasi manusia primer terkait (primary rights).
Can Crowdsourcing Revolutionize Constitutional Amendments in Indonesia? A Comparative Study of International Experiences Nggilu, Novendri; Ramdhan Kasim; Evi Noviawati; Andi Inar Sahabat; Tampubolon, Muhammad Hatta Roma
Indonesian State Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian State Law Review, April 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v8i1.20618

Abstract

In the context of improving political systems and democracy, public participation in constitutional amendments has become increasingly important, but is often limited by existing mechanisms. In response to these limitations, Iceland and Estonia have implemented crowdsourcing models to engage the public in their constitutional amendment processes. This research aims to analyze the successes, challenges and potential of crowdsourcing in constitutional amendment, with a comparison between Iceland and Estonia, and its relevance for Indonesia. The findings show that while crowdsourcing has been successful in increasing public participation and transparency, significant challenges related to inequality in access to technology and the quality of public input remain. The novelty of this research lies in identifying the factors that influence the effectiveness of crowdsourcing in constitutional reform, as well as proposing an adaptation model for Indonesia that takes into account its social diversity and existing digital infrastructure. The research suggests that for the successful implementation of crowdsourcing in Indonesia's constitutional amendment, efforts are needed to create a more inclusive system and address existing digital inequalities.
Co-Authors Andi Inar Sahabat Muhammad Hatta Roma Novendri M Nggilu NUGRAHA, FIRMAN Rakhmat Ceha Ramdhan Kasim Tamyiz Dery