Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Can Crowdsourcing Revolutionize Constitutional Amendments in Indonesia? A Comparative Study of International Experiences Nggilu, Novendri; Ramdhan Kasim; Evi Noviawati; Andi Inar Sahabat; Tampubolon, Muhammad Hatta Roma
Indonesian State Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian State Law Review, April 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v8i1.20618

Abstract

In the context of improving political systems and democracy, public participation in constitutional amendments has become increasingly important, but is often limited by existing mechanisms. In response to these limitations, Iceland and Estonia have implemented crowdsourcing models to engage the public in their constitutional amendment processes. This research aims to analyze the successes, challenges and potential of crowdsourcing in constitutional amendment, with a comparison between Iceland and Estonia, and its relevance for Indonesia. The findings show that while crowdsourcing has been successful in increasing public participation and transparency, significant challenges related to inequality in access to technology and the quality of public input remain. The novelty of this research lies in identifying the factors that influence the effectiveness of crowdsourcing in constitutional reform, as well as proposing an adaptation model for Indonesia that takes into account its social diversity and existing digital infrastructure. The research suggests that for the successful implementation of crowdsourcing in Indonesia's constitutional amendment, efforts are needed to create a more inclusive system and address existing digital inequalities.
Implementasi Program Pemerintah dalam Menurunkan Angka Stunting: Studi Kasus Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Suko, Mohammad Apriandi; Andi Inar Sahabat; Devika Rahayu Daud
WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Mei : WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/wissen.v3i2.739

Abstract

Stunting is a condition of impaired growth and development in children. It is a social issue that frequently occurs in communities, particularly in developing countries like Indonesia. This research aims to explain the implementation of stunting reduction programs conducted in the Kota Selatan District and to identify the inhibiting factors in the implementation of these programs in Gorontalo City. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach, which allows for a more detailed understanding of the issues being examined.Based on the research findings, the stunting prevention and reduction program in the Kota Selatan District has been implemented properly. The program involved cross-sector collaboration, including the district head, the Gorontalo City Health Department, and the Kota Selatan Community Health Center. As of 2024, the number of children experiencing stunting in the district was recorded at 42. However, several factors were identified as problems with effective implementation. These include the lack of community awareness and participation, which hinders program effectiveness, the aid distribution that is not well-targeted and poor coordination and communication between institutions. These factors collectively slow down the stunting program's implementation process.
Analisis Hukum Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Dipengadilan Agama Gorontalo Ariyanti S. Yatiti; Karmila Damariani Radjak; Gito Alan Ali; Andi Inar Sahabat; Muhammad Rachmad Tahir
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11430

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menaikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bertujaun untuk melindungi anak dari resiko perkawinan dini. Meski demikian, Undang-Undang tetap membuka ruang pemberian dispensasi kawin apabila terdapat alasan mendesak, yang memberikan ruang dikresi bagi hakim. Dipengadilan agama Gorontalo, permohonan dispensasi menunjukan angka yang cukup tinggi, terutama karena alasan kehamilan diluar nikah. Fenomena ini menciptakan ketegangan antara norma hukum ideal (das sollen) dan kenyataan praktik hukum (das sein). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gorontalo, dengan menitik beratkan pada pertimbangan hakim dalam kasus kehamilan diluar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Menggunakan pendekatan hukum empiris, penelitian ini menggabungkan statute approach terhadap UU Perkawinan dan PERMA No. 5 tahun 2019, serata case approach melalui analisis terhadap tiga putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan hakim, orang tua pemohon, petugas PTSP, dan observasi persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan dispensasi telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hakim berupaya menyeimbangkan ketentuan batas usia dengan pertimbangan kemaslahatan, terutama dalam kondisi kehamilan di luar Kawin, sebagai bentuk perlindungan hukum yang realistis dan manusiawi.Penetapan Dispensasi kawin dipengadilan agama gorontalo mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan penegakan batas usia Perkawinan dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, terutama dalam kasus kehamilan diluar Kawin.
Legal Protection of Debtors in Court Decision Number 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/Commercial Court at Surabaya Zulkifli Halim, Nur Azizah; Andi Inar Sahabat; Gito Alan Ali; Ridwanto Irigisa; Muhammad Rachmad Tahir
DE'RECHTSSTAAT Vol. 12 No. 1 (2026): JURNAL HUKUM DE' RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v12i1.21182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur dalam perkara kepailitan, khususnya dalam putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, serta mengkaji pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari kajian dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait kepailitan, dan literatur hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menafsirkan dan memberikan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur dalam putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby belum optimal. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kepailitan cenderung lebih fokus pada menyertakan hak-hak kreditur, sementara hak-hak debitur kurang mendapat perhatian yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang dinilai terlalu ketat dan kurang mempertimbangkan kondisi kesulitan keuangan yang dialami debitur akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum kepailitan yang lebih berimbang antara kepentingan kreditur dan debitur. Selain itu, hakim diharapkan lebih cermat dan bijaksana dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan kondisi debitur, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.
Optimalisasi Lahan Pekarangan melalui Sistem Biointegrasi : Upaya Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga Desa Buntulia Tengah Pohuwato Daud, Devika Rahayu; Andi Inar Sahabat; Gito Alan Ali; Jumiati; Risnayanti R. Djuramang
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joong-ki.v5i3.15498

Abstract

Ketahanan pangan dan kesehatan keluarga merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan, namun pemanfaatan lahan pekarangan di Desa Buntulia Tengah masih belum optimal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola pekarangan secara produktif melalui sistem biointegrasi tanaman apotek hidup, serta meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan pendekatan kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek perubahan di empat dusun sasaran. Tahapan kegiatan meliputi observasi, sosialisasi, praktik penanaman (kemangi, bidara arab, ketumbar), serta pendampingan intensif. Hasil pengabdian menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat yang mulai memandang pekarangan sebagai sumber pangan dan obat herbal, dibuktikan dengan pembuatan demplot percontohan dan partisipasi aktif warga. Selain itu, program kolaborasi lintas jurusan berupa edukasi kesehatan gigi dan inovasi tempat sampah berbahan bambu berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi lingkungan. Secara keseluruhan, integrasi program ini berkontribusi positif terhadap penguatan ketahanan pangan dan kemandirian kesehatan keluarga di Desa Buntulia Tengah.