Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Potensi Ekonomi dan Peluang Pasar Atas Kebijakan Reforma Agraria di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2024 Sudibyanung, Sudibyanung; Iswahyuni, Dani; Katon Prasetyo, Priyo
Jurnal Pertanahan Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v14i2.276

Abstract

Penataan akses sebagai tindak lanjut dari program penataan aset di Desa Krakitan pada dasarnya ditujukan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk diteliti peluang usaha yang ada dari sisi produktivitas maupun pasarnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis biaya produksi dan peluang pasar. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga jenis usaha masyarakat yang dominan di Desa Krakitan, yaitu: usaha pertanian jagung, peternakan sapi, serta produksi pupuk organik. Dari hasil analisis produktivitas menunjukkan bahwa usaha pertanian jagung mempunyai prospek yang cukup baik, namun dari sisi peluang pasar menunjukkan telah terjadi excess supply. Untuk jenis usaha peternakan sapi, hasil analisis menunjukkan produktivitas yang relatif kecil, yaitu hanya menghasilkan keuntungan sebesar Rp1.182.500,-/ekor atau masih di bawah besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang berlaku tahun 2024 yang besarnya mencapai Rp2.244.012/bulan. Dari sisi peluang pasar pun usaha ini juga kurang mempunyai prospek yang baik karena jumlah permintaan sapi per tahun di Kabupaten Klaten rata-rata hanya sekitar 18.347 ekor, sedangkan ketersediaan sapi diestimasi sekitar 93.000 ekor, atau telah terjadi excess supply. Berbeda halnya dengan jenis usaha pupuk organik. Hasil analisis menunjukkan bahwa produktivitas usaha ataukeuntungan mencapai besaran Rp8.852.800,-/bulan atau jauh di atas besaran UMK. Selain itu, peluang pasar juga sangat terbuka, di mana hal tersebut ditunjukkan dari kebutuhan pupuk per tahun di Kabupaten Klaten adalah sebesar 47.562 ton, sedangkan pupuk yang tersedia dari mekanisme subsidi pemerintah hanya sebesar 37.474 ton. Dengan kata lain, kebutuhan pupuk masih kurang sebesar 10.088 ton, atau secara ekonomi telah terjadi excess demand.    As a follow-up to the asset structuring program in Krakitan Village, access structuring program is essential to achieve community welfare. Therefore, it is important to study existing business opportunities in terms of productivity and market potential. This research uses a descriptive quantitative approach, employing production cost analysis and market opportunity methods. The findings reveal that there are three dominant types of community businesses in Krakitan Village: corn farming, cattle farming, and organic fertilizer production. The productivity analysis shows that corn farming has promising prospects; however, market opportunities indicate an excess supply. For cattle farming, the analysis reveals relatively low productivity, with a profit of only IDR 1,182,500 per head, which is below the 2024 regional minimum wage (UMK) of IDR 2,244,012 per month. Market opportunities for cattle farming also appear unfavorable, with an annual demand for cattle in Klaten Regency averages at around 18,347 heads, while the supply stands at approximately 93,000 heads, indicating an excess supply. Conversely, organic fertilizer production has different results. The analysis shows that the business productivity or profit reaches IDR 8,852,800 per month, significantly exceeding the regional minimum wage. Furthermore, market opportunities are highly favorable, with an annual demand for 47,562 tons of fertilizer in Klaten Regency, whereas the supply through government subsidy mechanisms is only 37,474 tons. This indicates that there is a shortage of 10,088 tons, representing an economic excess demand.
Komunikasi Pengelolaan Aduan Layanan Pertanahan dan Peningkatan Citra pada Media Sosial Instagram @kementerian.atrbpn Reza Nur Amrin; Asih Retno Dewi; Sudibyanung Sudibyanung
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i3.8864

Abstract

The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency via its Instagram account @kementerian.atrbpn uses social media to share land information and build its image. The information posted gave rise to various comments by netizens. This research aims to find out netizens' comments on posts in 2023 and the admin's response to these comments as well as finding out their efforts to improve their image in 2024. Qualitative analysis methods using media content are used in this research. A list of netizen comments and admin responses was collected through data collection, observation, and documentation studies. Netizens' comments dominate in the form of complaints and questions about land services and land mafia problems. The response often given by admins is to accept or thank them, tag the relevant work unit's Instagram account, and respond substantively. These comments are a form of community participation in the programs being held. Efforts to improve image are carried out through human resource development and collaboration, socialization of communication strategy and complaint management programs, and creation of land mafia and making contemporary posts.
Mengukur kepercayaan masyarakat atas kinerja Kementerian ATR/BPN melalui analisis sentimen pada platform digital Amrin, Reza Nur; Darman, Ridho; Dewi, Asih Retno; Sudibyanung, Sudibyanung
Widya Bhumi Vol. 6 No. 1 (2026): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v6i1.254

Abstract

Governments increasingly leverage social media for institutional reputation management, yet a significant gap often persists between institutional narratives and public perception. This study aims to analyze the topical and sentimental disparities between the Instagram posts of Indonesia’s Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) and netizens' responses throughout 2023. Employing a quantitative approach, this research applies lexicon-based sentiment analysis and descriptive content analysis to 15,198 comments across 1,213 posts. The results reveal a striking digital communication paradox. While the institutional agenda is heavily dominated by the celebration of land certificate handovers and ministerial visits, 56.5% of public comments exhibit negative sentiment. Netizens actively repurpose the comment section into a grassroots grievance mechanism for agrarian disputes, bureaucratic hurdles in land certification, and reports of land mafias. Consequently, there is a diametrical clash in the contextualization of the core lexicons "land" and "certificate" between the glorification of government performance and the reality of public service delivery. This study concludes that social media exposure does not holistically reflect successful land governance. The findings highlight a critical policy implication, urging government institutions to shift their digital governance paradigm from a mere public relations tool to an evaluative instrument for responsive public service.   Pemerintah semakin gencar memanfaatkan media sosial untuk membangun citra kelembagaan, namun seringkali terdapat kesenjangan antara narasi institusi dan persepsi publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis disparitas topik dan sentimen antara unggahan Instagram Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan respons warganet sepanjang tahun 2023. Menggunakan pendekatan kuantitatif, studi ini mengaplikasikan analisis sentimen berbasis leksikon (lexicon-based) dan analisis isi deskriptif terhadap 15.198 komentar dari 1.213 unggahan. Hasil penelitian menyingkap sebuah paradoks komunikasi digital. Sementara agenda institusi didominasi oleh selebrasi kinerja penyerahan sertipikat dan kunjungan kerja menteri, 56,5% komentar warganet justru bersentimen negatif. Warganet secara aktif mengalihfungsikan ruang komentar menjadi wadah pengaduan sengketa agraria, hambatan prosedur administrasi, hingga pelaporan indikasi mafia tanah. Terdapat benturan pemaknaan diametral pada leksikon "tanah" dan "sertipikat" antara glorifikasi kinerja pemerintah dan realitas layanan publik di akar rumput. Studi ini menyimpulkan bahwa eksposur media sosial belum merefleksikan keberhasilan tata kelola pertanahan secara holistik. Implikasi dari temuan ini menuntut institusi pemerintah untuk menggeser paradigma tata kelola digital dari sekadar instrumen kehumasan (public relations) menjadi instrumen evaluasi pelayanan publik yang responsif.