Garuda - Garba Rujukan Digital

Perceptions of Masalembu Island Communites on Importance and Threat Values of Small Island Resources Ihsannudin Ihsannudin; Sukmo Pinuji; Rif’ah Inayati; Subejo Subejo; Suadi Suadi
Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya Vol 23, No 1 (2021): (June)
Publisher : Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jantro.v23.n1.p101-109.2021

Small islands have the nature of remoteness and vulnerability and commonly occupied by multi-ethnic communities that cause differences in the way they perceive natural resources. This study aimed to find out the communities perceptions on the importance and threat values of resources. This study was conducted through a survey method in Masalembu island, Sumenep Regency, East Java, Indonesia. The data were analyzed using descriptive frequency analysis method. The study shows the resources perceived very important are the sea, mosques and 4 resources with the same score (schools, madrasah, public health centers, and markets). Meanwhile, the top 3 resources that highly threatened are the sea, breakwater, and sand mining. There exists a paradox for marine resources because they are perceived very important and contrastively very threatened at the same time. Comprehensive regulations, programs, and policies are needed in the development related to the sea. In this case, social development, education, health, and economic cannot be ignored. Rehabilitation of mangrove vegetation should be encouraged in ex-mining and abrasion areas, taking roles asbreakwateras well as a means to increase the wealth of marine and coastal resources.

Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy” Sukmo Pinuji
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Land information has important roles in Spatial Data Infrastructure (SDI), as it contains information of land use,utilization, even land value. Land information also has specific characteristic: dynamics and has sensitivity related to the needs ofdifferent parties. Moreover, the “new paradigm of Land Information System (LIS)” should be able to promote spatial based decisionmaking for sustainable development, thus demand the integration of LIS to National SDI (NSDI), to facilitate spatial data accesswithin stakeholders. Nonetheless, this condition has not been met. This research identified and analyzed some “critical points” ofthe integration of LIS to NSDI, based on six elements of SDI, through the implementation of Geo-KKP, a milestone of theimplementation of SDI in the organization of Ministry of Agrarian and Land Use Planning/NLA. The results show that Geo-KKP isdeveloped mainly to support land registration, and has not been developed to support NSDI. Furthermore, the integration of LISto support NSDI can be effectively achieved through the comprehensive development of the six elements of SDI.Key words: LIS, IDS, Geo-KKPIntisari: Informasi pertanahan memiliki peran penting dalam Infrastruktur Data Spasial (IDS), karena menyediakan informasimengenai pemilikan, pemanfaatan sampai informasi nilai tanah. Selain itu, perkembangan “paradigma baru” bahwa Sistem InformasiPertanahan (SIP) harus berperan dalam spatial based decision making untuk terwujudnya sustainable development menjadikantantangan tersendiri dalam menciptakan sistem yang terintegrasi ke dalam Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN), agar informasispasial dapat dengan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam implementasinya, SIP belum dapat secaraoptimal terintegrasi dalam IDSN. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis berbagai “titik sensitif” dalam pengintegrasianSIP ke dalam IDSN, berdasarkan enam elemen IDS, melalui implementasi Geo-KKP, yang merupakan rintisan IDS di level organisasiKementerian ATR/BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Geo-KKP masih dikembangkan secara parsial dari konsep IDSN,sebatas untuk mendukung kegiatan pendaftaran tanah, dan belum mencakup kepentingan yang lebih luas sebagaimana yang diinginkanoleh konsep IDS.Untuk dapat mengembangkan SIP yang dapat memenuhi tuntutan tersebut, keenam elemen IDS tersebut harusdiafiliasi secara komprehensif dan menyeluruh, dan tidak secara parsial.Kata kunci: SIP, IDS, Geo-KKP

Dinamika dan Tantangan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pulau Kecil Sukmo Pinuji; Muh Arif Suhattanto; Tjahjo Arianto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Small island land resource management has specific characteristic, differ from its main island, due to its geographical characteristic. Moreover, small Island is also vulnerable due to climate changes. Located on Sumenep District, East Java, Masalembu is one of the example of inhabited small island in Indonesia, represent the dynamic and land use management in small island area. This research use DPSIR (drivers, pressures, states, impacts, and responses) method to capture those dynamics. The results show that thedynamics of land use and utilization in Masalembu are described as follow: (i) land use and utilization activities are highly influenced by economic growth, climate change due to the fluctuation of marine products, and population growth; (ii) climate change, together with exploitation of marine resources,resulting the decrease of marine products, thus drive the population to start and to cultivate the land for improving their income. In the long run, land products from agriculture and farming sectors become competitive commodities beside fisheries; (iii) the absence of zonation, strategic, and action plans on landuse and utilization control giving the consequences of unstructured, unplanned, and unsustainable land use and utilizationIntisari: Pengelolaan sumberdaya tanah di pulau kecil memiliki ciri khusus yang berbeda dengan pulau induk, terkait karakteristik geografisnya. Selain itu, pulau kecil juga memiliki kerentanan terhadap fenomena perubahan iklim. Masalembu, merupakan salah satu contoh dari ribuan pulau kecil berpenghuni di Indonesia yang dapat mewakili gambaran dinamika pengelolaan dan pemanfaatan lahan di wilayah pulau kecil. Penelitian ini menggunakan metode DPSIR (drivers, pressures, states, impacts, dan responses) untuk menangkap gambaran dinamika tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika penggunaan dan pemanfaatan lahan di Pulau Masalembu dapat dilihat sebagai berikut: (i) aktivitas penduduk atas tanah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, perubahan iklim yang menyebabkan pasang surutnya hasil perikanan laut, dan pertumbuhan penduduk baik yang terjadi karena kelahiran maupun migrasi; (ii)perubahan iklim serta eksploitasi sumberdaya laut yang berlebihan sehingga tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, menjadi faktor pendorong masyarakat untuk mulai memanfaatkan tanah sebagai alternatif penghasilan, yang kemudian beralih menjadi komoditas unggulan, serta (iii) tidak adanya rencana zonasi dan rencana strategis penggunaan dan pemanfaatan tanah membuat pola-pola penggunaan dan pemanfaatannya menjadi tidak terstruktur dan terencana, serta tidak memenuhi prinsip sustainability.

Reforma Agraria Di Kawasan Hutan Sungaitohor, Riau: Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Wilayah Perbatasan M. Nazir Salim; Sukmo Pinuji; Westi Utami
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Since 2007, seven villages in Tebingtinggi Timur have been listed on the concession scheme of Industrial Plantation Forest of PT. LUM, covering area of 10,390 Ha. At the end of 2008, PT LUM began to built canals for land clearing and transporting acacia seeds to the area. Since canalization, the surrounding land, especially community land, began to dried up, triggering forest f ire in the area. The peak occured in 2014, when big forest f ire occured, devouring more than 2400 Ha of community land in Sungai Tohor and its surrounding. In 2014, the community invited president to do “Blusukan Asap” in Tebingtinggi Timur, and resulted on the revoking of PT. LUM’s permit and handed over forest management to the 7 villages with Social Forestry (Village Forest) scheme. Currently, the community is on the process to manage social forestry, and some settlement and livelihood area on social forestry will be excluded from the concession, based on Presidential Regulation No. 88 of 2017 about the Change of Forest Area Boundaries. By observation and direct involvement with the community, this study found that the level of participation and motivation of the community to manage village forest is high. Keywords: Sungaitohor, Tebingtinggi Timur, Village Forest, Agrarian Reform, BorderIntisari: Sejak tahun 2007, tujuh desa di Tebingtinggi Timur masuk dalam skema konsesi Hutan Tanaman Industri PT LUM, seluas 10.390 Ha. Akhir tahun 2008 PT LUM mulai beroperasi membangun kanal untuk kepentingan land clearing dan memasukan bibit akasia. Sejak kanalisasi, lahan sekitarnya terutama lahan masyarakat mulai mengering dan kebakaran mulai terjadi. Puncaknya terjadi pada tahun 2014 yang menghabiskan lahan masyarakat lebih dari 2400 Ha. Tahun 2014 masyarakat mengundang Presiden Joko Widodo untuk “Blusukan Asap” di Tebingtinggi Timur. Pasca blusukan asap, presiden lewat Menteri LHK mencabut izin PT LUM dan menyerahkan klelola hutan ke 7 desa dengan skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa). Kini masyarakat sedang memproses untuk mengelola hutan tersebut dan berusaha untuk mengeluarkan sebagian dari Hutan Desa, khususnya pemukiman dan lahan penghidupan agar diselesaikan lewat Perpres No. 88 Tahun 2017, perubahan tata batas wilayah hutan. Dengan observasi dan pelibatan langsung ke masyarakat, temuan dalam kajian ini menunjukkan tingkat partisipasi dan motivasi warga desa cukup tinggi untuk mengelola hutan desanya. Kata Kunci: Sungaitohor, Tebingtinggi Timur, Hutan Desa, Reforma Agraria, perbatasa

The Policy Challenge of Private Land Management for Conservation of Yellow-Crested Cockatoo and its Habitat in Masakambing Island, Indonesia Ihsanuddin Ihsanuddin; Kliwon Hidayat; Keppi Sukesi; Yayuk Yuliati; Sukmo Pinuji
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 3 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan (Special Edition)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jb.v5i3.390

Yellow-crested small cockatoo (Cacatoasulphureaabbotti) is an endangered species lives in residential area with private ownership in Masakambing Island, Sumenep Regency, East Java, Indonesia. Recently, the population of the bird only remains between 22-25 birds. Their habitat requires 3 important trees to support their living: nesting trees, sleeping trees and feeding trees. However, conservation efforts are not easy as they share space for living with human. Besides that, in a small island, land is scarce and available resources are limited. Therefore, its conservation effort needs community involvement. Generally, sharing access to the land resources are intended to social and economic aspects. The study was aimed at findingout the distribution of important treesas habitat for yellow-crested cockatoo and propose land management policy in supporting its conservation activities in Masakambing. The analysis uses qualitative method with interactive model. The results showed that 90% of the bird’s habitat was in a residential area with private ownership. The Private Land Conservation policy with conservation easement approach can be implemented to conserve yellow-crested cockatoo in Masakambing. Unfortunately, the Private land Conservation Policy and conservation easement approach hasnot been regulated clearly.

Make the Cities Work: Some Stories of Smart City Initiatives Around the Globe Sukmo Pinuji; Wahyuni Wahyuni
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 3 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan (Special Edition)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jb.v5i3.393

The concept of Smart City (SC) has been popular recently, and has been adopted by many cities in the world with various implementation and development. As the world most population now concentrates on urban area, a sustainable city planning and management become important. As the population keeps growing,pressure and tension on a city arise: space for living, waste management, traffic congestion, sufficient clean water resources, and other issues. Beginning in around 2009, the concept of SC was designed to solve problems related to city growth in a sustainable manner. By using technology, Internet of Things (IoT), and community participation, SC aims to make the city a livable place for its inhabitants, putting people as the center of interest and in quality of life in sustainable manners as ultimate goal. This paper aimed to deliver a study on the trend of SC adopted by two cities: Amsterdam and Jakarta. The study was conducted through literature review. The data were analyzed to compare the concept of SC in each city from different parameters, focusing on the developmentprocess, technological adoption, political and institutional arrangement and implementation. The results show that each city has specif ic strategy to implement SC, based on their economic, social, environment and demographic characteristics. It is also important to underline that the main concept of SC is to attract related stakeholders in taking charge of their roles for the success of SC. Furthermore, both cities has a sharing vision in putting environment as the main framework of the development of SC.

Perubahan Iklim, Sustainable Land Management dan Responsible Land Governance Sukmo Pinuji
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.430

Climate change has become a global challenge affecting almost all aspects, including land management. In sustainable development goals, land management play role in 5 goals related to land. Land management paradigm, an aggregation of land policy function, and administration function (land tenure, value, use, and development), and land information infrastructure, play important roles in developing land management system adaptive to climate change. In the context of good land governance, this paper describes the roles of land administration in an attempt to build adaptive and resilient land management on climate change, including challenges that are particularly faced by developing countries. Some key points on the integration including (i) land policy formulation that affiliates climate change, including planning, implementation, and monitoring evaluation, affiliating vulnerable, minority and specific gender community and involving all key stakeholder; (ii) land right protection, including access to land and natural resources, with balance function of its tenure, value, use and development, and (iii) available land information infrastructure as a tool for spatial-based decision making.Keywords: sustainable development goals, land management, land governance, climate change. Intisari: Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang mempengaruhi hampir semua lini kehidupan, termasuk dalam manajemen pertanahan. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, manajemen pertanahan memegang setidaknya 5 (lima) tujuan utama yang berkaitan dengan pertanahan. Paradigma manajemen pertanahan yang merupakan kesatuan dari fungsi kebijakan pertanahan, administrasi pertanahan (land tenure, value, use dan development) serta fungsi infrastruktur informasi pertanahan memegang peranan penting dalam menciptakan manajamen pertanahan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Dalam kerangka tata kelola pertanahan, makalah ini mendeskripsikan peran administrasi pertanahan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, serta tantangan-tantangan yang dihadapi, utamanya di negara berkembang. Beberapa poin utama tersebut diantaranya adalah (i) rumusan kebijakan pertanahan yang mengafiliasi perubahan iklim, yang meliputi perencanaan, penerapan dan pemantauan evaluasi yang mampu mengafiliasi kelompok rentan, minoritas dan gender tertentu serta melibatkan seluruh stakeholder kunci; (ii) perlindungan terhadap hak atas kepemilikan tanah dan akses terhadap tanah dan sumberdaya yang berimbang antara fungsi land tenure, value, use dan development, dan (iii) tersedianya infrastruktur informasi pertanahan yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.Kata Kunci: tujuan pembangunan berkelanjutan, manajemen pertanahan, tata kelola pertanahan, perubahan iklim

Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan M Nazir Salim; Westi Utami; Diah Retno Wulan; Sukmo Pinuji; Mujiati Mujiati; Harvini Wulansari; Bunga Mareta Dwijananti
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v7i2.476

Abstract: The Agrarian Reform (RA) policy, especially land redistribution from the release forest areas, is considered slow. This was caused by several problems in the field, namely: leadership, institutions, regulations, and RA subjects-objects. Effective strategies to implement RA at central and regional levels has not been found, particularly on leadership and coordination between sectors at site level. This study is presented in the form of a policy forum by closely reviewing findings and solutions to RA practices in forest areas. Analysis, reduction, and interpretation of qualitative data were carried out to draw conclusions on real practices of RA at site level in the last three years. At macro level, the authors' findings confirm that the practice of RA experiences a fairly systematic problem due to the weakness of key actors controlling the implementation of RA, the ineffectiveness of the established institutions, and different interpretations of regulations impacted on the differences in understanding RA objects in the field. These findings emphasized that, resoundingly, strategic program of RA has not yet become a common agenda to be implemented in the framework of creating justice and welfare for the entitled people. Keyword: Agrarian reform policy, PPTKH, GTRA, TORA, release of forest area Abstrak: Kebijakan Reforma Agraria (RA) khususnya redistribusi tanah dari objek pelepasan kawasan hutan dianggap lambat. Pelambatan tersebut disebabkan karena beberapa problem di lapangan, yakni: kepemimpinan, kelembagaan, regulasi, dan objek-subjek RA. Sampai saat ini, belum ditemukan cara yang efektif untuk menjalankan tata kelola RA di level pusat dan daerah, khususnya kepemimpinan dan koordinasi antarsektor di level tapak. Kajian ini dimaksudkan untuk memetakan problem dan menawarkan solusi dengan basis observasi dan studi di lapangan selama tiga tahun terakhir (2018-2020). Studi ini disajikan dalam bentuk policy forum dengan me-review secara padat temuan-temuan dan solusi atas praktik RA di kawasan hutan. Analisis, reduksi, dan tafsir atas data-data kualitatif dilakukan untuk menarik kesimpulan, bagaimana sesungguhnya praktik RA di level tapak dalam tiga tahun terakhir. Secara makro, temuan penulis mengkonfirmasi bahwa praktik RA mengalami problem yang cukup sistematis akibat lemahnya aktor-aktor kunci pemegang kendali RA, tidak efektifnya kelembagaan yang dibentuk, dan perbedaan tafsir atas regulasi yang berdampak pada perbedaan pemahaman atas objek RA di lapangan. Berbekal temuan tersebut, secara meyakinkan program strategis RA belum menjadi agenda bersama untuk dijalankan dalam kerangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat yang berhak. Kata Kunci: Kebijakan RA, PPTKH, GTRA, TORA, Pelepasan Kawasan Hutan

Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas Tanah melalui Sertipikat Tanah Elektronik Sapardiyono Sapardiyono; Sukmo Pinuji
Widya Bhumi Vol. 2 No. 1 (2022): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v2i1.19

The innovation of electronic land certificates is one of the Indonesian government's efforts to improve modern land services with information technology and telecommunications. Nevertheless, it is crucial to anticipate and formulate policies for the application of this service product, so that one's ownership and rights are guaranteed to be valid. This research aims to analyze the position and function of electronic land certificates as evidence of ownership and rights to one's land in front of a judge. This research applies descriptive qualitative method. Primary and secondary data were obtained through interviews and document studies. The data were analyzed using a sociolegal approach. The results showed that the electronic land certificate is a legal product of a series of electronic land registration. Electronic land certificates are legally valid and are legally used as evidence of ownership of a person's land parcel in court. This research concludes that the suitability of physical and juridical data recorded electronically, stages and standardization of archiving is the key to modern land registration services. In addition, cross-country, public/private cooperation needs to be implemented immediately, in line with global cybersecurity threats. Inovasi atas sertipikat tanah elektronik menjadi salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan layanan pertanahan modern dengan teknologi informasi dan telekomunikasi. Namun demikian, antisipasi dan perumusan kebijakan penggunaan produk layanan tersebut menjadi penting, agar kepemilikan dan hak seseorang senantiasa terjamin keabsahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi sertipikat tanah elektronik sebagai alat bukti kepemilikan dan hak atas tanah seseorang di depan hakim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara serta studi dokumen. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sosiolegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat tanah elektronik merupakan produk hukum dari rangkaian pendaftaran tanah secara elektronik. Sertipikat tanah elektronik secara hukum sah dan legal digunakan sebagai alat bukti kepemilikan bidang tanah seseorang di pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesesuaian data fisik dan yuridis yang terekam secara elektronik, tahapan dan standarisasi pengarsipan menjadi kunci atas layanan pendaftaran tanah modern. Selain itu, kerja sama lintas negara, publik/swasta perlu segera dilaksanakan, seiring adanya ancaman keamanan siber yang bersifat global.

Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Kabupaten Karanganyar (Studi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional WOSUSOKAS dan Jembatan Kragan) Annis Naryana; Sudibyanung Sudibyanung; Sukmo Pinuji
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The study aims to determine the implementation of small–scale land procurement for development in Karanganyar Regency and to find out the factors that encourage and hinder the successful implementation of small–scale land procurement, especially for development in Karanganyar Regency. The research method is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used in this study was: interviews and documentation. The results of the study indicate that the mechanism for small–scale land procurement for development for the implementation of small–scale land procurement is only an agreement with landowners. The factors that drive the success of the implementation of small–scale land procurement, especially for development in Karanganyar Regency are: a) Arrangements regarding planning for small–scale land procurement indicate that the nature of planning and preparation in the land procurement stage is a synchronization stage between development needs with the location where the land was procured. b) Public consultation and socialization are very important stages and must be carried out according to the provisions. The factors that hinder the success of the implementation of small–scale land procurement, especially for development, are determining the price of land to be purchased by agencies that need land. The strategy for overcoming the inhibiting factors for the successful implementation of small–scale land procurement, especially for development in Districts of Karanganyar, is that the relevant agencies carry out deliberations on compensation pricing with village officials and the community until a price agreement is found. Keywords: driving, inhibiting, small–scale land procurement Intisari: Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan di Kabupaten Karanganyar dan mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat bagi keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil khususnya untuk pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan dilakukan dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Faktor–faktor yang mendorong bagi keberhasilan yaitu: a) Pengaturan mengenai perencanaan pengadaan tanah untuk skala kecil. b) Konsultasi publik dan sosialisasi merupakan tahap yang sangat penting dan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan. Faktor–faktor yang menghambat yaitu penentuan harga tanah yang akan dibeli oleh instansi yang membutuhkan tanah. Strategi untuk mengatasi faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil yaitu instansi terkait melaksanakan kembali musyawarah penetapan harga ganti kerugian dengah para aparat kelurahan dan masyarakat hingga ditemukan kesepakatan harga. Kata Kunci: pendorong, penghambat, pengadaan tanah skala kecil

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search