Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Whistleblower Government System: Strategi Menuju Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Bersih di Bone Bolango Gita Septiani Abdullah; Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2766

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem whistleblower dalam mengungkap pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme whistleblower di Indonesia serta penerapannya di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem whistleblowing telah diimplementasikan sebagai bagian dari reformasi birokrasi, efektivitasnya masih rendah akibat lemahnya infrastruktur teknis, terbatasnya sumber daya manusia, dan belum adanya perangkat hukum daerah yang secara spesifik melindungi pelapor. Perlindungan terhadap whistleblower merupakan faktor penentu dalam keberhasilan sistem ini, karena tanpa jaminan keamanan dan perlindungan hukum, pelapor cenderung enggan untuk mengungkapkan pelanggaran. Diperlukan penguatan regulasi melalui peraturan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan budaya birokrasi yang mendukung transparansi agar sistem whistleblower dapat berjalan secara efektif. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan sistem whistleblower harus ditopang oleh integrasi antara regulasi, komitmen politik, dan kesadaran hukum masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Efektivitas Pemeriksaan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Persidangan Siti Nur’ain Habu; Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa; Jufryanto Puluhulawa
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i1.3333

Abstract

The examination of child victims of sexual violence in trials has not been effectively carried out in accordance with Law Number 11 of the Year, in trials of child victims of sexual violence the child victims must provide information again during the trial which has previously been explained during the inquiry and investigation process so that the child must remember again. incidents that make children afraid and traumatized, plus they have to meet the defendant or perpetrator who is someone who has caused trauma and damaged the child physically and psychologically, not to mention children who do not receive assistance and health and safety measures during the judicial process as in case number 117.Pid.Sus/PN LBo where the two child victims did not receive assistance from child protection agencies and from psychology for child safety and health efforts in accordance with Law Number 11 of the Year. This research uses an empirical juridical research method which is research and implementation in accordance with written legal provisions. Based on the results of the analysis of Law Number 11 of 2012, it provides protection and assistance to child victims, especially child victims of sexual violence, victims receive assistance treatment during the investigation and case investigation process until the completion of the case trial, but in fact in case 117.Pid.Sus/2022/ PN LBo, child victims experience deep trauma and even damage to the child's psychology, but there is no assistance from institutions that are experts in handling this case, such as women and children empowerment institutions, so that the examination of child victims of sexual violence in court has been effective but has not been carried out optimally.