Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Penyelesaian Tindak Pidana Dan Penerapan Sanksi Asusila Oleh Anak Di Bawah Umur Di Gorontalo: (Studi Kasus : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Gorontalo) Alfian Sompie; Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa; Lisnawaty W. Badu
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i1.1671

Abstract

Cases of crimes involving children as perpetrators of crimes bring their own phenomena. Considering that children are individuals who are still emotionally unstable have become legal subjects, the handling of crime cases with child perpetrators needs special attention, starting from the Criminal Procedure Law applicable to children. The Code of Criminal Procedure of the child regulates in particular the obligations and rights acquired by the child. The handling of children as perpetrators of criminal acts from year to year has always drawn criticism from academics, practitioners and the public. This is more due to the culture that is maintained from generation to generation in the mindset of law enforcement in dealing with criminal offenders. Regarding the systematics or legal order that in fact discusses about children, the existence of child criminal law if a child is committing a criminal act while he is still relatively underage or not legally competent. Children commit immoral acts that are currently happening in Gorontalo. This case really happened and the way the punishment turned out to be very different from adults in general. Cases of crimes involving children as perpetrators of crimes bring their own phenomena. Considering that children are individuals who are still emotionally unstable have become legal subjects, the handling of crime cases with child perpetrators needs special attention, starting from the Criminal Procedure Law applicable to children. The Code of Criminal Procedure of the child regulates in particular the obligations and rights acquired by the child.
Whistleblower Government System: Strategi Menuju Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Bersih di Bone Bolango Gita Septiani Abdullah; Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2766

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem whistleblower dalam mengungkap pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme whistleblower di Indonesia serta penerapannya di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem whistleblowing telah diimplementasikan sebagai bagian dari reformasi birokrasi, efektivitasnya masih rendah akibat lemahnya infrastruktur teknis, terbatasnya sumber daya manusia, dan belum adanya perangkat hukum daerah yang secara spesifik melindungi pelapor. Perlindungan terhadap whistleblower merupakan faktor penentu dalam keberhasilan sistem ini, karena tanpa jaminan keamanan dan perlindungan hukum, pelapor cenderung enggan untuk mengungkapkan pelanggaran. Diperlukan penguatan regulasi melalui peraturan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan budaya birokrasi yang mendukung transparansi agar sistem whistleblower dapat berjalan secara efektif. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan sistem whistleblower harus ditopang oleh integrasi antara regulasi, komitmen politik, dan kesadaran hukum masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.