Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Perbandingan Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dengan Dewan Hisbah PP Persis terhadap Pernikahan Wanita Hamil karena Zina Mardiah Saidah; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Regarding the marriage of pregnant women due to adultery, there are differences of opinion between Islamic organizations such as Muhammadiyah and Persis in this matter they have different opinions. People are confused by the existence of different decisions, with those that allow it to be a negative impact for people to commit adultery in order to get married. To limit this problem, the author formulates the problem of how the legal basis and legal istinbath method used by the Tarjih Council in determining the law regarding marriage of pregnant women due to adultery and according to the Hisbah Council. The purpose of this research is to answer the formulation of the problem. The method used in This research is a normative juridical method by collecting data in the form of: literature study and using secondary data types with primary materials. Then the data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results of his research are that the law of marriage for pregnant women due to adultery according to the fatwa of the Tarjih PP Muhammadiyah assembly is that it is permissible to marry the woman as long as the man who impregnates her. Meanwhile, according to the PP Persis's Council Hisbah PP Persis, marriage for pregnant women due to adultery is not permissible except after the woman gives birth because they think that the period of iddah of a pregnant woman is seen after she gives birth. Abstrak. Mengenai pernikahan wanita hamil karena zina terjadi perbedaan pendapat antar organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Persis dalam hal ini mereka berbeda pendapat. Masyarakat dibuat bingung dengan adanya keputusan yang berbeda, dengan adanya yang membolehkan menjadi dampak negatif untuk orang-orang melakukan perzinahan supaya dinikahkan. Untuk membatasi masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah bagaimana dasar hukum dan metode istinbath hukum yang digunakan Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum tentang pernikahan wanita hamil karena zina dan menurut Dewan Hisbah. Tujuannya penelitian ini untukmenjawab rumusan masalah tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan cara pengumpulan data berupa studi pustaka dan menggunakan jenis data sekunder dengan bahan primer. Kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa hukum pernikahan wanita hamil karena zina menurut fatwa majelis Tarjih PP Muhammadiyah adalah boleh menikahi wanita tersebut asalkan kepada laki-laki yang menghamilinya. Sementara hukum pernikahan wanita hamil karena zina menurut Dewan Hisbah PP Persis tidak diperbolehkan kecuali setelah wanita itu melahirkan karena mereka berpendapat masa iddah seorang wanita hamil itu dilihat setelah dia melahirkan.

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kawin Paksa Karenina Nurissa Karen; Yandi Maryandi; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Marriage according to Islamic law is marriage, which is a very strong contract miitsaqan ghaliizhan to obey Allah commands and is a form of worship. At this time forced marriages are commonplace, forced marriages are marriages not of their own will in their own decisions but under the compulsion of their guardians or other people without their willingness. Cases like this were found in the village of North Cikareo, which were committed by parents against their daughters. Maqasyid sharia are the goals that Islamic law wants to realize as the reason it was revealed for the benefit of the servants of Allah. Researchers in their research formulate the formulation of the problem as follows: How is the Maqashid Sharia Review on forced marriages; How does forced marriage affect spouses and parents; The purpose of this research is to answer the problem formulation. This research is a field research, using qualitative descriptive analysis. The results of his research that forced marriages in North Cikareo Village are in accordance with the pillars and conditions of marriage and are included in the level of daruriyat benefit because they can maintain religion, soul, property, intellect and offspring; The forced marriage carried out in North Cikareo Village brought many positive impacts for himself, his family, and the environment. Abstrak. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan merupakan suatu bentuk ibadah. Pada saat ini perkawinan secara paksa lumrah terjadi, perkawinan paksa merupakan suatu pernikahan bukan kehendak sendiri dalam keputusannya sendiri melainkan atas keterpaksaan dari wali ataupun orang lain tanpa adanya kerelaan dalam dirinya. Kasus seperti ini dijumpai di Desa Cikareo Utara yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuannya. Maqasyid syariah merupakan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat islam sebagai alasan diturunkannya demi kemaslahatan hamba-hamba Allah. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah terhadap kawin paksa; Bagaimana Dampak perkawinan paksa terhadap pasangan dan orang tua; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa pernikahan paksa di Desa Cikareo Utara sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dan termasuk kedalam tingkatan kemaslahatan daruriyat karena dapat memelihara agama,jiwa,harta,akal dan keturunan; nikah paksa yang dilakukan di Desa Cikareo Utara ini banyak membawa dampak positif bagi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungan.

Analisis FATWA DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/206 terhadap komoditas Upacara Maras Taun Anggun Hidayati; Yandi Maryandi; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5240

Abstract. Indonesia is a pluralistic and heterogeneous country that creates and shapes indonesia identity as a nation, one of wich is by maintaining a a sustainable cultural heritage. Sharia tourism is a tourism activity that is supported by various facilities and services in accordance with sharia principles. The legal instrument that serves as a legal basis related to the implementation of the sharia tourism business currently still refers to the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulama Council No: 108/DSNMUI/X/2016 concerning guidelines for organizing tourism based on sharia tourism principles. Sharia tourism is a tourist destination that is currently of great interest to various world travelers. Utilizing the tourism organization (UNWTON). The research method used in this research is qualitative research and the type used in this research is field research or called naturalistic research. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are using interview and observation techniques. The result of this research is the development of sharia tourism potential in Kab. East Belitung which takes from the side of Islamic customs and values whose process and implementation are not in accordance with the implementing regulations issued by DSN MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Abstrak. Indonesia merupakan negara yang majemuk dan hitrogen keberagaman tersebut yang membuat dan membentuk identitas indonesia sebagai suatu bangsa, salah satunya dengan cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Pariwisata syariah adalah suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen hukum yang berfungsi sebagai landasan hukum terkait pelaksanaan bisnis pariwisata syariah saat ini masih mengacu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No:108/DSNMUI/X/2016 tentang pedoman penyelnggaran pariwisata berdasarkan prinsip pariwisata syariah. Pariwisata syariah merupakan tujuan wisata yang saat ini banyank di minati di berbagai kalangan traveler dunia. Utillzing the tourism organization (UNWTON). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis yang digunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (fieled research) atau disebut penelitian naturalistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan potensi pariwisata syariah di Kab. Belitung Timur yang mengambil dari sisi adat Maras Taun yang proses dan pelaksanaan nya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

Analisis Fikih Muamalah dan Asas Pacta Sunt Servenda terhadap Praktik Jasa Penitipan Mobil Rifqi Permana; Panji Adam Agus Putra; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5302

Abstract. The Gumarang Padepokan Panglipur car storage service has several terms and agreements before leaving the car at this place. This study aims to, firstly find out the practice of car care services, secondly analyze the of fiqh mumamalat and the principle of pacta sunt servanda towards the practice of car care services at Gumarang Padepokan Panglipur Bandung City. The research method used in this research is qualitative with an empirical juridical approach, as for the type of data This research is field research with data sources taken from the field in the form of interviews and other written sources related to the discussion. Data collection techniques are observation, interviews, documentation and literature study. The results of the study show that the first practice of car care services in Gumarang Padepokan Panglipur, Bandung City, the contract used is an ijarah contract, but there are several terms and agreements, secondly, based on the analysis of fiqh mumamalat and the pacta sunt servanda principle that the ijarah contract in this matter is valid and the contract ends when Kang Sugeng decides to stop leaving his car, but the manager commits a default because he has violated the pacta sunt servanda principle by not fulfilling the agreed agreement. Abstrak. Jasa Penitipan mobil Gumarang Padepokan Panglipur memiliki beberaapa syarat dan perjanjian sebelum menitipkan mobil di tempat ini. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui praktik jasa penitipan mobil, kedua menganalisis fikih mumamalah dan asas pacta sunt servanda terhadap praktik jasa penitipan mobil di Gumarang Padepokan Panglipur Kota Bandung.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, adapun jenis data penelitian ini field research dengan sumber data yang diambil dari lapangan berupa wawancara dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan pertama praktik jasa penitipan mobil di Gumarang Padepokan Panglipur Kota Bandung akad yang digunakan adalah akad ijarah, namun ada beberapa syarat dan perjanjian, kedua berdasarkan analisis fikih mumamalah dan asas pacta sunt servanda bahwa akad ijarah dalam masalah ini adalah sah dan berakhir akad tersebut ketika Kang Sugeng memutuskan unutk berhenti menitipkan mobilnya, tetapi pihak pengelola melakukan wanprestasi karena telah melanggar asas pacta sunt servanda dengan tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati.

Analisis FATWA DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 terhadap Komoditas Upacara Maras Taun Anggun Hidayati; Shindu Irwansyah; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5320

Abstract. Indonesia is a pluralistic and heterogeneous country that creates and shapes indonesia identity as a nation, one of wich is by maintaining a a sustainable cultural heritage. Sharia tourism is a tourism activity that is supported by various facilities and services in accordance with sharia principles. The legal instrument that serves as a legal basis related to the implementation of the sharia tourism business currently still refers to the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulama Council No: 108/DSNMUI/X/2016 concerning guidelines for organizing tourism based on sharia tourism principles. Sharia tourism is a tourist destination that is currently of great interest to various world travelers. Utilizing the tourism organization (UNWTON). The research method used in this research is qualitative research and the type used in this research is field research or called naturalistic research. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are using interview and observation techniques. The result of this research is the development of sharia tourism potential in Kab. East Belitung which takes from the side of Islamic customs and values whose process and implementation are not in accordance with the implementing regulations issued by DSN MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Abstrak. Indonesia merupakan negara yang majemuk dan hitrogen keberagaman tersebut yang membuat dan membentuk identitas indonesia sebagai suatu bangsa, salah satunya dengan cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Pariwisata syariah adalah suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen hukum yang berfungsi sebagai landasan hukum terkait pelaksanaan bisnis pariwisata syariah saat ini masih mengacu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No:108/DSNMUI/X/2016 tentang pedoman penyelnggaran pariwisata berdasarkan prinsip pariwisata syariah. Pariwisata syariah merupakan tujuan wisata yang saat ini banyank di minati di berbagai kalangan traveler dunia. Utillzing the tourism organization (UNWTON). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis yang digunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (fieled research) atau disebut penelitian naturalistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan potensi pariwisata syariah di Kab. Belitung Timur yang mengambil dari sisi adat Maras Taun yang proses dan pelaksanaan nya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

Perceraian pada pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Kota Bandung perspektif maslahah mursalah Wafa aini; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v3i1.6143

Abstract. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman in order to form a happy household as a husband and wife. In the household there are various things that can cause disputes, leading to divorce, especially during the Covid-19 pandemic, which is one of the causes of the increasing number of divorces in the Bandung Religious Court due to various factors. Maslahah mursalah is one of the theories of extracting law in Islam when there are no rules in the Qur'an or hadith. Researchers in their research formulated the following problem formulation: How is divorce law in Islam; What is the divorce rate during the Covid 19 pandemic in the city of Bandung; What is the impact of divorce during the covid 19 pandemic at the Bandung City Religious Court from the perspective of maslahah mursalah; As for the purpose of this study is to answer the formulation of the problem. This research is a field research, using an empirical juridical approach. The results of his research are that in Islam divorce talak is a divorce in which the husband submits a divorce application to the Religious Court, while the wife seeks divorce; Divorce cases during the Covid 19 pandemic at the Bandung City Religious Court have increased. And the impact of divorce during the Covid 19 pandemic at the Bandung Religious Court was in accordance with the maslahah mursalah by considering the reasons and factors for divorce to avoid harm and bring benefit. . Keywords: Marriage, Divorce, Covid-19 Pandemic, Maslahah Mursalah Abstrak. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam tujuan untuk memberntuk suatu rumah tangga yang Bahagia sebagai pasangan suami istri. Dalam rumah tangga terdapat berbagai hal yang dapat menyebabkan perselisihan, hingga menimbulkan perceraian terlebih pada masa pandemi covid-19 yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Bandung karena berbagai faktor. Maslahah mursalah merupakan salah satu teori penggalian hukum dalam Islam ketika tidak ada aturan dalam Al-Qur’an maupun hadist. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana hukum perceraian dalam islam; Bagaimana tingkat perceraian di masa pandemi covid 19 di Kota Bandung; Bagaimana dampak perceraian pada masa pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Kota Bandung perspektif maslahah mursalah; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitiannya bahwa dalam islam cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh suami ke Pengadilan Agama sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri; kasus perceraian pada masa pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Kota Bandung mengalami peningkatan. Dan dampak dari perceraian pada masa pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Bandung sudah sesuai dengan maslahah mursalah dengan mempertimbangkan alasan dan faktor perceraian untuk menghindari kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan. Keywords: Perkawinan, Cerai, Pandemi covid-19, Maslahah Mursalah

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang Lina Nurfitriani; Yandi Maryandi
Jurnal Riset Perbankan Syariah Volume 1, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Buying and selling credit is a muamalah activity that often occurs in the community caused by human needs, as happened in Babakan Asem Village, Sumedang Regency, which has long practiced buying and selling house hold appliances on credit. This starts from the buyer ordering the goods first to the seller, then the seller is notified of the price and the billing system, then a contract is made directly by agreement between the two. This study aims to determine the practice of buying and selling credit in Babakan Asem Village, Sumedang Regency, to find out an overview of muamalah fiqh on the practice of buying and selling credit in Babakan Asem Village, Sumedang Regency. By using a qualitative approach. Sources of data in this study are primary and secondary data. Primary data comes from the author's interviews with credit sellers and consumers, while secondary data comes from documents from the Babakan Asem Village office. The results of the study concluded that from the credit sale and purchase agreement there were things that were violated by the seller, namely there was no agreement between the two parties regarding changes in the irregular billing schedule, causing the consumer to feel disappointed and disadvantaged.Abstrak. Jual beli kredit merupakan kegiatan muamalah yang sering terjadi pada masyarakat yang disebabkan oleh kebutuhan manusia, seperti yang terjadi di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang sudah sejak lama mempraktikan jual beli peralatan rumah tangga secara kredit. Hal ini berawal dari pembeli memesan barang terlebih dahulu kepada penjual, lalu diberitahukan harga beserta sistem penagihannya oleh penjual, kemudian terjadilah akad yang dilakukan secara langsung atas kesepakatan diantara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang, untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara penulis dengan pihak penjual kredit dan pihak konsumen, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kantor Desa Babakan Asem. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari kesepakatan akad jual beli kredit tersebut terdapat hal yang dilanggar oleh penjual, yaitu tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak terkait adanya perubahan jadwal penagihan yang kurang teratur sehingga menyebabkan pihak konsumen merasa kecewa dan dirugikan.

Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon terhadap Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Muthiazahro Ulya; Amrullah Hayatudin; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.7745

Abstract. Even though various institutions and laws have been formed that regulate marriage, underage marriages in the modern era are still common in various regions in Indonesia. For this reason, socialization is needed to prevent and reduce underage marriages. This research has a research objective, namely to find out some of the factors behind the occurrence of underage marriages in KUA Bandung Kulon District and the role of religious extension workers from KUA Bandung Kulon District in preventing underage marriages. This study uses a qualitative research method with an empirical juridical research approach. This study has the conclusion that underage marriages at the KUA in Bandung Kulon District in 2021-2022 are among the highest in the city of Bandung based on the data the researchers found. Factors that cause underage marriages are the lack of socialization of the marriage law, differences in understanding with the community regarding the age limit for marriage according to Islamic religion and law, educational factors, parental factors, economic factors, matchmaking factors, customary and cultural factors and the child's own will factor. The impact of early marriage, including negative impacts and positive impacts. The role of the KUA extension agent is to socialize the prospective bride and groom who want to get married to build a good household, love each other and advance deliberations if they encounter problems, the guidance is in the form of socialization or coming when attending invitations and giving counseling to the Kajang community. The law on marriage regarding the age limit for marriage regarding the correct reproductive system and the dangers and working with local village youth leaders or village officials and other agencies. Abstrak. Meskipun telah terbentuk berbagai lembaga serta Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan, namun pernikahan di bawah umur pada era modern sekarang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan sosialisasi dalam mencegah dan mengurangi pernikahan di bawah umur. Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Bandung Kulon serta peran Penyuluh agama KUA Kecamatan Bandung Kulon dalam pencegahan Pernikahan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini memiliki kesimpulan yaitu Pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Bandung Kulon tahun 2021-2022 termasuk paling tinggi di kota Bandung berdasarkan data yang peneliti temukan. Faktor penyebab terjadi pernikahan di bawah umur tersebut adalah Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Pernikahan, Bedanya pemahaman dengan masyarakat tentang batasan usia menikah menurut agma Islam dan Undang-Undang, Faktor Pendidikan, Faktor Orang tua, Faktor Ekonomi, Faktor Perjodohan, Faktor Adat dan Budaya dan Faktor kemauan anak itu sendiri. Dampak dari pernikahan dini, diantaranya dampak negatif dan dampak positif. Adapun peran penyuluh KUA adalah melakukan sosialisasi kepada calon mempelai yang mau menikah untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi dan mengedepangkan musyawarah jika mendapati masalah,bimbingan tersebut berupa sosialisasi atau datang pada saat menghadiri undangan dan memberikan penyuluh kepada masyarakat kajang. Undang-Undang pernikahan mengenai batas usia nikah tentang sistem reproduksi yang benar serta bahaya dan bekerja sama dengan tokoh pemudah desa setempat atau perangkat desa maupun intansi lainnya.

Analisis Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri Lifa Siti Kholipah; Titin Suprihatin; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.7967

Abstract. The background of this research is that there is repetition of the marriage contract in order to obtain a marriage book for the perpetrators of unregistered marriages, even though in Islamic law the repetition of the re-marriage contract is permissible because there is a defect in the pillars of marriage in the first marriage not to legalize unregistered marriages. And according to the Compilation of Islamic Law, to legalize unregistered marriages, you can do itsbat marriage at the Religious Court, not repeating the contract. The research conducted is qualitative and uses an empirical juridical approach. The data collection procedure used is by interview. Researchers used research objects as primary data sources and secondary data sources obtained from supporting hadiths, laws, books, fiqh books and journals. And researchers analyze the data inductively.The results showed that the factors causing the re-marriage contract were unregistered marriages that could not be submitted for itsbat and wanted to hold a walimah wedding. The position of a child born during an unregistered marriage causes the child to be considered an illegitimate child by the state, and the solution for the position of the child is to submit the child's origin to the Religious Courts. The re-marriage contract to get a marriage book should be done immediately for the perpetrators of siri marriage if indeed the siri marriage cannot carry out itsbat considering that siri marriage contains more madharat than mafsadat. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya pengulangan akad nikah guna memmeroleh buku nikah bagi para pelaku nikah siri, padahal dalam hukum islam pengulangan akad nikah ini boleh dilakukan karena ada kecacatan dalam rukun nikah pada pernikahan pertama bukan untuk melegalkan pernikahan siri. Dan menurut Kompilasi Hukum Islam, untuk melegalkan pernikahan siri bisa melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama bukan melakukan pengulangan akad ulang. Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Peneliti menggunakan informan sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hadis, Undang-undang, buku, kitab fiqh serta jurnal yang mendukung. Dan peneliti menganalisis data tersebut secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya akad nikah ulang adalah pernikahan siri yang tidak bisa diajukan itsbat dan ingin mengadakan walimah pernikahan. Kedudukan anak yang lahir pada saat menikah siri menyebabkan anak tersebut dianggap anak tidak sah oleh negara, dan solusi untuk kedudukan anak tersebut adalah mengajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Akad nikah ulang dalam hukum Islam boleh untuk dilakukan, tetapi lebih baik untuk tidak melakukannya. Dalam pelaksanaan akad nikah ulang tetap harus sesuai dengan syari’at Islam dimana memenuhi rukun dan syarat. Akad nikah ulang untuk mendapat buku nikah sebaiknya segera dilakukan bagi pelaku nikah siri jika memang pernikahan siri tersebut tidak bisa melakukan itsbat mengingat dalam pernikahan siri mengandung lebih banyak madharat daripada mafsadatnya.

Analisis Penyebab Meningkatnya Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur Sindi Nur Cahya; Muhammad Yunus; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.9415

Abstract. The age of marriage in Indonesia is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, marriage is only permitted for women aged 16 years and men 19 years old. The Marriage Law regarding the age limit for marriage has changed to Law Number 16 of 2019 that marriage is only permitted for women and men at least 19 years old, if there is a deviation, they can apply for marriage dispensation to the Religious Court. Due to changes in the age limit for marriage for women in the Marriage Law, there have been many applications for marriage dispensation, especially at the Garut Religious Court. This study aims to analyze the factors causing the increase in marriage registration petition cases in the Ga r ut Religious Court in2019-2022. This research uses an empirical juridical approach. Primary data sources were obtained from interviews with Garut Religious Court Judges and secondary data were obtained from relevant books and journals. The result of this study is Factors who cause marriage dispensation application cases to increase in the Garut Religious Court there are 5 (five) factors, first the factor is the change in the Marriage Law itself. Second, economic factors. Third, the factor of low education. Fourth, the cultural customs factor of the community. Fifth, the factor of pregnancy out of wedlock. Abstrak. Usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan bagi wanita berusia 16 tahun dan pria 19 tahun. Undang-Undang Perkawinan mengenai batasan usia perkawinan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi wanita dan pria minimal berusia 19 tahun, apabila terdapat penyimpangan maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Karena perubahan batasan usia perkawinan bagi wanita pada Undang-Undang Perkawinan menyebabkan banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah khususnya di Pengadilan Agama Garut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab meningkatnya perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Garut pada tahun 2019-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Garut dan data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah Faktor yang menyebabkan perkara permohonan dispensasi nikah meningkat di Pengadilan Agama Garut ada 5 (lima) faktor, pertama faktor perubahan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, faktor Pendidikan rendah. Keempat, faktor adat budaya masyarakat. Kelima, faktor hamil di luar nikah.

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search