Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Analisis Yuridis Terhadap Peran Hakam Dalam Pencabutan Cerai Gugat Hilman Yusuf; Yandi Maryandi
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 1 Juli 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i1.6467

Abstract

Abstrak. Proses perceraian gugat kasus 1377/Pdt.G/2022/PA.Pwk. Hakam yang ditentukan sebagai penengah dalam konflik antara suami dan istri oleh majelis hakim merupakan hakamain atau kedua orang tua dari masing-masing pihak. Sebelum melakukan pengkajian terhadap peran hakam dalam kasus ini, melakukan analisa yuridis terhadap pengajuan cerai gugat dirasa penting untuk dapat melakukan pengamatan terhadap keseluruhan proses dalam peran hakamain. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif Teknik pengumpulan data diambil dari data pustaka yaitu buku-buku, kitab-kitab dan literatur-literatur yang membahas tentang peran hakam serta cerai gugat. Hasil dari penelitian ini perkara cerai gugat antara penggugat dan tergugat kembali rujuk dengan beberapa syarat serta berdasarkan tafsir al-Misbah yang dikarang Quraish Sihab adanya pengutusan hakam adalah sebagai upaya mencari jalan damai antara kedua belah pihak yang bertikai yakni suami dan isteri. Peran hakam hanya sebagai utusan yang diharapkan mampu mencari dan menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan pertikaian yang terjadi. Abstract. Contested divorce process case 1377/Pdt.G/2022/PA.Pwk. The hakam determined as the mediator in the conflict between husband and wife by the panel of judges is hakamain or both parents of each party. Before conducting an assessment of the role of hakam in this case, conducting a juridical analysis of the filing of a contested divorce is important to be able to observe the entire process in the role of hakamain. The method used in this research is a qualitative method. Data collection techniques are taken from library data, namely books, books and literature that discuss the role of hakam and contested divorce. The results of this study are the case of contested divorce between the plaintiff and the defendant reconciled with several conditions and based on the interpretation of al-Misbah authored by Quraish Sihab, the sending of hakam is an effort to find a peaceful way between the two conflicting parties, namely husband and wife. The role of hakam is only as a messenger who is expected to be able to find and find the best solution in resolving the disputes that occur.
Latar Belakang Pengajuan Dispensasi Nikah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Fauzan, Ahmad Zaky; Amrullah Hayatudin; Yandi Maryandi
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 2 Desember 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i2.8396

Abstract

Abstrak. Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bandung cukup tinggi, dengan 134 perkara pada tahun 2023 dan 88 perkara di tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2023–2024; dan pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara langsung dengan panitera Pengadilan Agama Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama permohonan dispensasi nikah adalah kehamilan di luar nikah. Dalam hukum Islam, tidak disebutkan batas usia minimal pernikahan, selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Sementara itu, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur usia minimal menikah adalah 19 tahun. Ketidaksiapan mental dan ekonomi pasangan muda menjadi pertimbangan penting bagi pengadilan dalam mengabulkan atau menolak permohonan. Meskipun dispensasi bisa diberikan, hakim mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan spiritual pasangan. Dalam perspektif hukum positif, dispensasi hanya dapat diberikan untuk alasan yang sangat mendesak. Abstract. The number of marriage dispensation applications at the Bandung Religious Court is quite high, with 134 cases in 2023 and 88 cases in 2024. This study aims to determine The background of marriage dispensation applications at the Bandung Religious Court in 2023–2024; and The views of Islamic law and Marriage Law No. 16 of 2019 on this practice. This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach, through direct interviews with clerks at the Bandung Religious Court. The results show that the main cause of marriage dispensation applications is pregnancy outside of marriage. In Islamic law, there is no stated minimum age for marriage, as long as the conditions and pillars are met. Meanwhile, Law No. 16 of 2019 regulates the minimum age for marriage at 19 years. The mental and economic unpreparedness of young couples are important considerations for the court in granting or rejecting applications. Although dispensation can be granted, judges consider the psychological, social, and spiritual aspects of the couple. From a positive legal perspective, dispensation can only be granted for very urgent reasons