Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemberian Upah di Perusahaan X Ditinjau dari Ketentuan Upah Minimum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Muhammad Rifqi Hakim; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12665

Abstract. According to Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, Article 88A paragraph 4 states: "Wage regulations established based on agreement between the Employer and the Worker/Labor or Trade Union must not be lower than the wage regulations stipulated in statutory regulations." The method used in this study is descriptive qualitative, with a juridical approach where law is examined from the perspective of internal elements and the legal norms that are the subject of the study. In this research, library materials and other relevant materials are used. The data collection technique employed is library research sourced from secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis method used is qualitative analysis. The results of the study indicate that the government has regulated wage standards for each region by determining the provincial minimum wage (UMP) and detailed regulations in the relevant law and regional regulations. Abstrak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja pasal 88A ayat 4 yang berisi “Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan metode pendekatan yuridis dimana hukum dikaji dari sudut pandang internal dan norma-norma hukum yang menjadi subjek kajiannya, dalma penelitian ini yang digunakan adalah bahan pustaka sekaligus bahan lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah menggunakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang dipakai adalah metode analisis kualitatif, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengatur mengenai pengupahan bagi setiap daerah dengan menentukan upah minimum provinsi (UMP) dan pengaturan secara detail dalam undang-undang sekaligus peraturan daerah yang bersangkutan.

Pemotongan Upah Pekerja Secara Sepihak oleh Pengusaha Karena Penurunan Laba di PT X Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Bilal Firdaus; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.14102

Abstract. Regulation of Government Number 36 of 2021 concerning Wages on Article 63 paragraph (1) regulates wage deductions that can be made by employers only for 6 (six) reasons. However, in reality, PT X Bandung City unilaterally cuts wages by 20% (twenty percent) of the basic wages of its workers without an agreement outside the 6 (six) reasons, namely on the grounds that the company has experienced a decline in profits. This study aims to determine the implementation of unilateral wage cuts made by employers due to decreased profits at PT X Bandung City in relation to Law Number 13 of 2003 concerning Labor (Labor Law) jo. Regulation of Government Number 36 of 2021 concerning Wages and to find out the legal protection of workers whose wages are unilaterally cut by employers due to decreased profits at PT X Bandung City. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications and the type of data used is secondary data. Data collection techniques used are field studies and literature studies and data analysis techniques used are qualitative analysis. The results of this study can be concluded that the unilateral wage cuts made by employers due to decreased profits at PT X Bandung City are not in accordance with the Labor Law and PP No. 36 of 2021 concerning Wages. Then, the legal protection of workers whose wages are unilaterally cut by employers due to decreased profits at PT X Bandung City based on economic legal protection is not fulfilled by PT X Bandung City. Abstrak. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pada Pasal 63 ayat (1) mengatur mengenai pemotongan upah yang dapat dilakukan oleh pengusaha hanya untuk 6 (enam) hal saja. Akan tetapi, pada kenyataannya, PT X Kota Bandung melakukan pemotongan upah secara sepihak sebesar 20% (dua puluh persen) dari upah pokok para pekerjanya tanpa kesepakatan di luar 6 (enam) alasan itu yakni dengan alasan perusahaan telah mengalami penurunan laba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan upah pekerja secara sepihak yang dilakukan oleh pengusaha karena penurunan laba di PT X Kota Bandung dihubungkan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) jo. PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja yang upahnya dipotong secara sepihak oleh pengusaha karena penurunan laba di PT X Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan serta teknik analisis data dipakai yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemotongan upah pekerja secara sepihak yang dilakukan oleh pengusaha karena penurunan laba di PT X Kota Bandung tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Lalu, perlindungan hukum terhadap pekerja yang upahnya dipotong secara sepihak oleh pengusaha karena penurunan laba di PT X Kota Bandung berdasarkan perlindungan hukum ekonomis tidak dipenuhi oleh PT X Kota Bandung.

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP NOTARIS YANG TERMASUK PENGUSAHA KENA PAJAK Wulan Damayanti; Raden Emilda Ratu Paramitha; Naufal Hanifa; Rini Irianti Sundary
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17869

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang mendukung pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Sejak reformasi perpajakan Indonesia pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak beralih ke self-assessment, dimana Wajib Pajak (WP) bertanggung jawab menghitung, melaporkan, dan membayar pajak. Namun, kepatuhan WP masih rendah, sehingga pengawasan dan pemeriksaan pajak menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewajiban Notaris terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa yang diberikan dan pengklasifikasiannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Metode penelitian deskriptif analitis digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jasa notaris termasuk dalam jasa hukum yang dikenai PPN. Notaris wajib mengenakan PPN kepada klien dan harus dikukuhkan sebagai PKP jika penghasilannya melebihi batas yang ditetapkan. Meskipun begitu, penghasilan notaris yang di bawah Rp. 4.800.000.000 per tahun tidak diwajibkan memungut PPN. Kesimpulannya, notaris memiliki kewajiban perpajakan yang jelas terkait PPN, namun perlu pengukuhan sebagai PKP untuk menerapkan pajak ini secara sah. Kata Kunci: Notaris, Pengusaha Kena Pajak (PKP), kepatuhan Wajib Pajak.

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP NOTARIS YANG TERMASUK PENGUSAHA KENA PAJAK Wulan Damayanti; Raden Emilda Ratu Paramitha; Naufal Hanifa; Rini Irianti Sundary
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17869

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang mendukung pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Sejak reformasi perpajakan Indonesia pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak beralih ke self-assessment, dimana Wajib Pajak (WP) bertanggung jawab menghitung, melaporkan, dan membayar pajak. Namun, kepatuhan WP masih rendah, sehingga pengawasan dan pemeriksaan pajak menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewajiban Notaris terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa yang diberikan dan pengklasifikasiannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Metode penelitian deskriptif analitis digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jasa notaris termasuk dalam jasa hukum yang dikenai PPN. Notaris wajib mengenakan PPN kepada klien dan harus dikukuhkan sebagai PKP jika penghasilannya melebihi batas yang ditetapkan. Meskipun begitu, penghasilan notaris yang di bawah Rp. 4.800.000.000 per tahun tidak diwajibkan memungut PPN. Kesimpulannya, notaris memiliki kewajiban perpajakan yang jelas terkait PPN, namun perlu pengukuhan sebagai PKP untuk menerapkan pajak ini secara sah. Kata Kunci: Notaris, Pengusaha Kena Pajak (PKP), kepatuhan Wajib Pajak.

Accountability of Peer to Peer Lending Organizers to Lenders from a Responsibility Theory Perspective Indah Sari, Yuliana; Ratna Januarita; Rini Irianti Sundary
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 2 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i2.4023

The presence of Peer To Peer Lending in Indonesia emerged in 2015 and became a solution for Borrowers with easy requirements without collateral. Although peer to peer lending provides convenience for borrowers (borrowers) on the other hand peer to peer lending has an impact or risk for lenders (borrowers) namely the non-return of loan funds that have been given (lenders) to borrowers through the Peer To Peer Lending organizer, the non-return of funds as agreed, is considered a default, so that the Organizer can be held for the incident. This research is a normative and descriptive analytical research using primary legal materials such as POJK Number: 77 / POJK.01 / 2016 concerning information technology-based money lending services, POJK Number 18 / POJK.07 / 2018 concerning Consumer Complaints Services in the Financial Services Sector, and POJK Number 31 / POJK.07 / 2020 concerning the Provision of Consumer and Community Services in the Financial Services Sector, and Hans Kelsen's theory of responsibility. The results of this study indicate that the Theory of Responsibility initiated by Hans Kelsen says that a person is legally responsible for a certain act or that he bears legal responsibility, the subject means that he is responsible for a sanction in terms of a separating act. Hans Kelsen stresses that there must be sanctions that can be applied, the implementation of Hans Kelsen's Theory of responsibility is not realized in this case, because civil sanctions in the form of compensation that should be given by the organizer to the lender are not given so that equality of action in law is not realized which should be the law can protect the injured and weak parties.

The Role of the Tax Court as the First and Final Court in Resolving Tax Disputes Rina Rahmawati Sa’adah; Nida Muron Heriandini; Hanifah Purnamasari; Rini Irianti Sundary
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 03 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tax is an obligatory contribution to the state payable by individuals or bodies without direct compensation for state purposes to benefit the people. The tax dispute between PT Prima Globalindo Logistik, Tbk. and the Director General of Taxes on Tax Underpayment Assessment Letter Number 00176/6/207/19/048/21 shows how illegal tax collection can unfairly tax taxpayers. This study examines how people settle tax disputes over Directorate General of Taxes underpayment tax assessment letters through the tax court. As well as other goals to guide Tax Court judges' tax dispute decisions. This study applied normative juridical data collection methods to literature studies and secondary data. This study shows that taxpayers contest the Tax Underpayment Assessment Letter Number 00176/6/207/19/048/19 in two stages: objection efforts at the Tax Determination Office. Taxpayers seek an appeal if they haven't found a remedy. In the appeal, the tax court partially upheld the Director General of Taxes' decision on the taxpayer's challenge to Tax Underpayment Assessment Letter Number 00176/207/19/048/21.

Edukasi Pencegahan Stunting sebagai Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan UUD 1945 di Desa Peuteuycondong Rini Irianti Sundary; Efik Yusdiansyah; Hasyim Adnan; Dewi Kartikasari; Eyu Elya
Journal of Innovation and Sustainable Empowerment Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/jise.v4i3.140

Stunting dan gizi buruk masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik dan kognitif anak, tetapi juga secara fundamental melanggar hak-hak dasar anak yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Peuteuycondong mengenai pencegahan stunting dan gizi buruk melalui edukasi komprehensif. Jenis m etode yang digunakan adalah metode Community Participatory Research (CBPR) yaitu pendekatan yang melibatkan kolaborasi antara tim pengabdi dan peneliti dengan masyarakat dalam seluruh proses pengabdian, meliputi sosialisasi interaktif, penyuluhan gizi seimbang, demonstrasi pengolahan makanan bergizi lokal, serta pendampingan langsung kepada keluarga berisiko. Partisipasi aktif masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua, menjadi kunci keberhasilan program ini. Diharapkan, dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku positif, angka stunting dan gizi buruk di Desa Peuteuycondong dapat menurun secara signifikan, sehingga hak anak untuk tumbuh kembang optimal dan sehat dapat terpenuhi, sejalan dengan amanat konstitusi.

Kepastian Hukum Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) yang dibuat oleh Notaris Melalui Mekanisme Konfrensi Secara Online Rina Rahmawati Sa’adah; Faridha Zahra; Wulan Damayanti; Rini Irianti Sundary
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4177

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang luar biasa. Kemudahan ini juga dirasakan oleh pelaku usaha dalam lingkungan perseroan terbatas. Kegiatan RUPS yang dilakukan tidak jarang memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga RUPS yang dilakukan tidak jarang berbasis video conference atau online. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat Akta Berita Acara RUPS sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan dalam penlitian ini adalah PT. Y yang berkedudukan di Kabupaten Bandung melakukan RUPS secara online dari Kota Medan, dengan melibatkan notaris yang berkedudukan di Kota Bandung. Dalam hal ini, terdapat ketidak pastian hukum yaitu jika RUPS dilakukan secara online di Kota Medan, maka RUPS tersebut dilaksanakan diluar wilayah kerja notaris yang diikut sertakan dalam RUPS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh notaris melalui mekanisme konfrensi secara online.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search