Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

TINGKAT KEMANDIRIAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI SUMATERA BARAT Yurike Yurike; Mahdi Mahdi; Yonariza Yonariza
JURNAL HUTAN LESTARI Vol 11, No 1 (2023): JURNAL HUTAN LESTARI
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jhl.v11i1.58857

Abstract

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sumatera Barat merupakan salah satu KPH Model yang dibentuk oleh pemerintah. KPH dibentuk untuk memastikan pengelolaan hutan tetap lestari dan berkelanjutan. KPH juga dituntut agar dapat menghasilkan pendapatan untuk membiayai dirinya sendiri dalam sebuah unit yang mandiri. Pembangunan KPH dianggap sebagai salah satu cara mengelola hutan di Indonesia Namun, pengelolaan KPH di Sumatera Barat tidak terlepas dari berbagai masalah yang ada baik dengan pemerintah, pihak swasta, masyarakat maupun masalah internal KPH itu sendiri. Setelah lebih kurang 6 tahun perjalanan KPH di Sumatera Barat perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja KPH sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan melihat tingkat kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan. Penelitian ini menggunakan kriteria dan indikator dari Forest Watch Indonesia versi 2.0. Hasil penelitian menunjukkan nilai indeks tingkat kemandirian KPH di Sumatera Barat berada di posisi sedang yaitu 2,33. Hal ini menunjukkan bahwa KPH masih dalam tahap pengembangan. Beberapa KPH yang ada sudah memiliki rencana bisnis dan sedang diimplementasikan, hal ini salah satu cara menuju kemandirian KPH. Tetapi sebagian lagi belum bisa merealisasikan rencana tersebut karena berbagai konflik. Pada tahap selanjutnya, diharapkan KPH bisa menjadi KPH Mandiri dengan kelembagaan yang dikembangkan menjadi PPK-BLUD, ketika itu sumber pembiayaan dapat berasal dari usaha-usaha KPH yang sah baik yang berasal dari pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.  Kriteria yang perlu di perhatikan lebih lanjut untuk diperkuat agar operasionalisasi KPH dapat berkelanjutan yaitu peningkatan kapasitas organisasi yang selama ini masih lemah, penanganan konflik, mekanisme investasi harus jelas dan kematangan rencana kelola KPH.
Dampak Program Perhutanan Sosial terhadap Pendapatan Masyarakat di Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Lisa Aletrino; Mahdi Mahdi; Rina Sari
Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Tropis) (JOSETA) Vol 3, No 1 (2021): April
Publisher : UNIVERSITAS ANDALAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/joseta.v3i1.408

Abstract

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan Negara yang melibatkan masyarakat yang tinggal disekitar hutan sebagai pelaku dalam meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan program perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan namun tetap menjaga kelestarian hutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan masyarakat dari hasil hutan dalam kawasan perhutanan sosial dan mengetahui sejauh mana program perhutanan sosial merubah pendapatan masyarakat dari hasil hutan dalam kawasan program perhutanan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survey, dengan alat analisis Uji Paired Sample T Test. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 29 responden masyarakat Sungai Buluh yang termasuk dalam anggota LPHN Sungai Buluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat per bulan setelah adanya program perhutanan sosial yaitu sebesar Rp 4.924.063 lebih besar daripada pengeluaran rumah tangga masyarakat per bulan yaitu sebesar Rp 3.433.621 sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat pengelola Hutan Nagari memiliki ketergantungan terhadap sumber daya hutan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya dampak program perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh. Hal ini diperoleh dari hasil Uji Paired Sample T Test yang memperoleh nilai t-hitung sebesar 11.127 t-tabel sebesar 2.048 sehingga H0 ditolak Ha diterima. Sehingga masyarakat Nagari Sungai Buluh diharapkan selalu menjaga kelestarian hutan agar dapat dimanfaatkan dengan baik.
Peran Stakeholder dalam Pengusulan Izin Hutan Nagari di Sumatera Barat (Studi Kasus Hutan Nagari di Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman) Visca Ramadhany; Mahdi Mahdi; Rusda Khairati
Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Tropis) (JOSETA) Vol 3, No 1 (2021): April
Publisher : UNIVERSITAS ANDALAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/joseta.v3i1.409

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para pihak (stakeholders) dalam pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari di Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, dilakukan wawacara mendalam dengan key informan, yakni orang yang berperan dalam pengusulan Penetapan Areal Kerja dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan dilakukan atas inisiatif masyarakat sendiri yang didampingi oleh Pemerintah dan LSM disetiap tahapan. Pemerintah dan LSM tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan. Pada pangusulan Hak Pengelolaan Hutan Nagari, semua stakeholder berperan berdasarkan tanggungjawabnya masing-masing. Dengan demikian, stakeholders sudah berperan sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Namun dalam pengelolaan Hutan Nagari selanjutnya diperlukan transparansi dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas.
Analisis Struktur Biaya dan Keuntungan Usahatani Padi pada Kawasan Sentra Produksi Padi Fastabiqul Khairad; Melinda Noer; Mahdi Mahdi
AGRISAINS: Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis Vol 5, No 2 (2023): AGRISAINS: Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis JULI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/agrisains.v5i2.2370

Abstract

This article aims to compare the cost and profit structures of rice farming in areas inside and outside the rice production centers in Agam Regency. The production center area is determined by the West Sumatra Provincial government through Governor Decree number 521.305.2013. This comparison was made to see the problem of whether the production center area can have an impact on the efficiency of farming activities compared to outside the center area. In order to examine this problem, the theoretical reference of cost analysis and calculation of farming profits is used. Data collected through secondary data and primary data from interviews with 120 rice farmers and analyzed descriptively quantitatively using a comparative T-test. The results of the study concluded that there were no significant differences in profits between areas inside and outside the production center areas. This can be interpreted that the policy of determining the center area has not been fully able to increase the cost efficiency of farming activities in the center area. For this reason, special efforts from the government are needed to develop production center areas as centers of production activities.
ANALISIS EFISIENSI PEMASARAN JAGUNG DI KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA Hery Purwanto Manik; Rudi Febriamansyah; Mahdi Mahdi
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol 8, No 1 (2024): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v8i1.10865

Abstract

This study aims to analyze the structure, conduct and performance of the corn market in Sitiung District, Dharmasraya Regency. The research used a purposive sampling method, a sample of 50 farmers was selected as a respondent. The trader sample was carried out by following the flow of corn commodities from farmers to consumers. The research was conducted in December 2022-January 2023. Analysis of the market structure by analyzing the characteristics of the number of sellers and buyers, barriers, pricing ability and the types of products being traded. Analysis of market behavior by looking at the pricing system and the formation of prices between traders, selling and buying practices, and cooperation network systems between marketing agencies. Market performance analysis by calculating marketing margin and farmer's share. The results showed that the structure of the corn market has a tendency towards imperfect competition, namely oligopsony. Market conduct suggests that the final pricing system is a higher level marketing agency. Market performance shows that marketing channel II is assessed with the marketing channel with the highest level of efficiency because it has the lowest marketing margin percentage and the highest farmer's share.
Dampak Program Perhutanan Sosial terhadap Pendapatan Masyarakat di Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Lisa Aletrino; Mahdi Mahdi; Rina Sari
Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture Vol. 3 No. 1 (2021): April
Publisher : UNIVERSITAS ANDALAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/joseta.v3i1.408

Abstract

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan Negara yang melibatkan masyarakat yang tinggal disekitar hutan sebagai pelaku dalam meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan program perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan namun tetap menjaga kelestarian hutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan masyarakat dari hasil hutan dalam kawasan perhutanan sosial dan mengetahui sejauh mana program perhutanan sosial merubah pendapatan masyarakat dari hasil hutan dalam kawasan program perhutanan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survey, dengan alat analisis Uji Paired Sample T Test. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 29 responden masyarakat Sungai Buluh yang termasuk dalam anggota LPHN Sungai Buluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat per bulan setelah adanya program perhutanan sosial yaitu sebesar Rp 4.924.063 lebih besar daripada pengeluaran rumah tangga masyarakat per bulan yaitu sebesar Rp 3.433.621 sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat pengelola Hutan Nagari memiliki ketergantungan terhadap sumber daya hutan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya dampak program perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh. Hal ini diperoleh dari hasil Uji Paired Sample T Test yang memperoleh nilai t-hitung sebesar 11.127> t-tabel sebesar 2.048 sehingga H0 ditolak Ha diterima. Sehingga masyarakat Nagari Sungai Buluh diharapkan selalu menjaga kelestarian hutan agar dapat dimanfaatkan dengan baik.
Peran Stakeholder dalam Pengusulan Izin Hutan Nagari di Sumatera Barat (Studi Kasus Hutan Nagari di Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman) Visca Ramadhany; Mahdi Mahdi; Rusda Khairati
Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture Vol. 3 No. 1 (2021): April
Publisher : UNIVERSITAS ANDALAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/joseta.v3i1.409

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para pihak (stakeholders) dalam pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari di Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, dilakukan wawacara mendalam dengan key informan, yakni orang yang berperan dalam pengusulan Penetapan Areal Kerja dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan dilakukan atas inisiatif masyarakat sendiri yang didampingi oleh Pemerintah dan LSM disetiap tahapan. Pemerintah dan LSM tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan. Pada pangusulan Hak Pengelolaan Hutan Nagari, semua stakeholder berperan berdasarkan tanggungjawabnya masing-masing. Dengan demikian, stakeholders sudah berperan sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Namun dalam pengelolaan Hutan Nagari selanjutnya diperlukan transparansi dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas.
Post-Disaster Engineering Strategy for Anai River Debris Flow Management on Anai Valley National Road West Sumatra Indonesia Andriani Andriani; Bambang Istijono; Rahmad Yuhendra; Mahdi Mahdi; Muhammad Al Giffari; Arian Dodi; Bayu Martanto Adji
Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS) Vol. 6 No. 1 (2024): Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/jaets.v6i1.5845

Abstract

One of the causes of flash floods is eruption material from Mount Marapi that is carried downstream, disrupting transportation access and the local economy. This study aimed to design and implement an effective post-disaster engineering strategy for debris flow management in the Anai River and evaluate its long-term success. Data were collected through field observations to measure river profiles, photogrammetry, and sediment sampling. Secondary data were used to calculate rainfall intensity and flood discharge in the Anai River to plan debris flow control. The study results showed that the large catchment area and high rainfall contributed significantly to the high peak discharge. Disturbed soil samples taken from the river surface were saturated, indicating the influence of sediment from the debris flow from the eruption of Mount Marapi. The removal of material from the riverbed needs to be controlled to avoid overexploitation that could exacerbate erosion of the riverbanks, ultimately threatening bridge structures and other infrastructure along the Anai River. To overcome this problem, it is necessary to build sediment control structures such as check dams and groundsills, as well as secure riverbanks in the management of debris flows in the Anai River.