Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Patterns of Forest Encroachment Behavior Based on Characteristics of Immigrants and Local Communities Yurike Yurike; Yonariza Yonariza; Rudi Febriamansyah
International Journal of Engineering, Science and Information Technology Vol 1, No 4 (2021)
Publisher : Master Program of Information Technology, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.897 KB) | DOI: 10.52088/ijesty.v1i4.175

Abstract

This study aims to analyze the comparison of the behavioral characteristics of forest encroachers between migrants and local communities. The research method uses descriptive analysis. Sampling using the snowball sampling method. The results showed that the behavior of forest encroachment was formed based on the number of respondents from the most, namely the behavior of sustainable, mixed and unsustainable use. However, when viewed based on land area, it turns out to be inversely proportional to where the area of rubber plantations is at least 822 ha, while the area of oil palm plantations reaches 1203 ha. In addition, it should be noted that the highest land area is found in a mixed pattern. This means that local people have started to look at oil palm plantations for cultivation. Overall, based on the age that dominates the forest encroachers, the range is 31-50 years. The education of migrants is higher than that of local communities, but the pattern of encroachment of local communities is more sustainable when compared to migrants. The number of family members of immigrants is mostly in the medium category, while the number of family members of local communities is mostly in the small category. In addition, squatters whose main occupation is farmers tend to be more sustainable when compared to other occupations. Efforts to resolve the problem of forest encroachment in the Dharmasraya PFMU area can be resolved through sustainable community empowerment activities, improving the handling of encroachers, and increasing the effectiveness of PFMU management.
PENGELOLAAN ULAYAT OLEH MASYARAKAT LOKAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP DEFORESTASI DI HUTAN PRODUKSI DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATRA BARAT Abdul Mutolib; Yonariza Yonariza; Khoirul Anam
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.364 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2020.17.1.17-31

Abstract

Satellite analysis in the forest on working area of Production Forest Management Unit (PFMU) Dharmasraya shows that there has been deforestation from 2000 to 2014. Generally, deforestation is due to the conversion of forests into plantations. Deforestation is supported by activities of trading communal land with outside community. This study aims to identify local forest management irregularities of forests claimed as ulayat lands and the impacts to deforestation. This research was conducted in the PFMU Dharmasraya, West Sumatra. Data collection was conducted from February to August 2017. The study implements qualitative research design with snowball sampling to determine the research informants. The results show that local communities contribute to deforestation in the working area of PFMU Dharmasraya through the process of trading the ulayat land. In the last 14 years, secondary forest has decreased from 28,278 to 6,118 hectares.  Trading of the land is through two processes: “manaruko” and “non-manaruko”. Traditionally, the manaruko sale of the customary land is in accordance with customary law while non-manaruko sale of ulayat land is not in accordance with customary rules. This process was initiated by the ulayat rulers without “adat diisi, limbago dituang” process.
Telaahan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Dalam Pengelolaan Kawasan Daerah Aliran Sungai di Indonesia Reni Ekawaty; Yonariza Yonariza; Eri Gas Ekaputra; Ardinis Arbain
Jurnal Ilmu dan Teknologi Terapan Pertanian Vol 2 No 2 (2018): Journal of Applied Agricultural Science and Technology
Publisher : Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32530/jaast.v2i2.42

Abstract

DAS merupakan kawasan yang khas dan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hidrologi. Sekarang ini kawasan DAS di Indonesia telah mengalami kerusakan. Kerusakan ini telah menimbulkan berbagai bencana seperti longsor, erosi dan banjir. Hal ini umumnya disebabkan oleh terjadinya perubahan penggunaan lahan. Bencana alam serta aktivitas manusia juga telah menimbulkan pencemaran pada air sungai. Dewasa ini hampir sebagian besar sungai-sungai di Indonesia telah mengalami pencemaran, bahkan di pulau Jawa pencemaran sungai sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Perubahan penggunaan lahan dan pencemaran sungai telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penyebab dari kerusakan ini antara lain disebabkan oleh pertambahan penduduk, kelembagaan, kemiskinan, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat seperti sandang, pangan dan pemukiman, perkebunan, pertambangan dan partisipasi masyarakat yang sangat rendah dalam melakukan konservasi. Beberapa cara penanggulangan telah dilakukan mulai dari konservasi secara teknis yaitu teras dan guludan, agroforestri, pelibatan masyarakat serta harmonisasi kelembagaan. Namun masih terjadi kerusakan di dalam DAS. Perlu dikaji lebih lanjut akar permasalahan yang sebenarnya sehingga bisa dicari penanggulangan yang tepat.
Intensifikasi Lahan Melalui Sistem Pertanian Terpadu: Sebuah Tinjauan Filya Hidayati; Yonariza Yonariza; Nofialdi Nofialdi; Dwi Yuzaria
Unri Conference Series: Agriculture and Food Security Vol 1 (2019): Seminar Nasional Pembangunan Pertanian dan Pedesaan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.505 KB) | DOI: 10.31258/unricsagr.1a15

Abstract

Tinjauan ini bertujuan untuk melihat dan mengumpulkan informasi tentang potensi lahan yang belum termanfaatkan secara optimal pada penerapan sistem pertanian terpadu. Intensifikasi pertanian yang merupakan pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana. Meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, khususnya menjaga kesuburan lahan. Sistem pertanian berkelanjutan adalah kembali kepada alam, yaitu sistem pertanian yang tidak merusak, tidak mengubah, serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan atau pertanian yang patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah alamiah sehingga akan dapat diwujudkan suatu sistem pertanian yang berkelanjutan. Tulisan ini menggunakan kajian studi kepustakaan pada jurnal-jurnal terkait dengan lahan pada sistem pertanian terpadu dengan mencari kesamaan, perbedaan, memberikan pandangan, serta meringkas hasil penelitian terdahulu guna mencapai tujuan tulisan ini. Tulisan ini mencakup studi kepustakaan pada perkembangan dan penggunaan lahan yang terjadi pada sistem pertanian terpadu pada daerah-daearah pertanian dengan lahan yang luas di indonesia pada saat dulu dan sekarang. Dari studi kepustakaan ini di dapatkan hasil bahwa dengan mengintesifkan penggunaaan lahan pada sistem pertanian terpadu bisa meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, meningkatkan lapangan pekerjaan, penciptaan teknologi terbarukan, dan pentingnya dukungan pemerintah terkait untuk terciptanya peluang bagi petani dalam meningkatkan skala pertaniannya serta meningkatkan kesuburan tanah sehingga pertanian berkelanjutan dapat terjadi dan lebih mensejahterakan petani dimasa yang akan datang.
KONFLIK AGRARIA DAN PELEPASAN TANAH ULAYAT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SUKU MELAYU DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT) Abdul Mutolib; Yonariza Yonariza; Mahdi Mahdi; Hanung Ismono
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2015.12.3.213-225

Abstract

The conflict of  forest management in Indonesia is increasing. Forest management conflicts often caused by legal pluralism between government and society.  This study aims to describe the land conflicts between Melayu tribe community with government and communal land release process in Melayu tribe in Dharmasraya Forest Management Unit ( MU). Research method  Production PF was using descriptive qualitative. The study was conducted in FMU in Nagari Bonjol, Koto Besar Dharmasraya Regency. results showed that 1) Agrarian conflict in FMU Dharmasraya between community and the government occured due to the recognition of  legal pluralism in the forest, and 2) Communal land release occured through the buying and selling which  controlled by Datuak process of are customary authorities.  Evidence of  trading activities  the issuance of  "alas hak" as a sign that the communal land are controlled by has been sold. The of trading activities of  communal land were communal land and the high public interest to increase due to low prices of plant in communal land owned by Melayu tribe.  Some strategies are required to maintain the function of  forests in PFMU that has been acquired by local communit  without  local communities who depend on forestsy neglecting.
SIMULASI KONSERVASI LAHAN KRITIS TERHADAP HASIL AIR (WATER YIELD) DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KURANJI MENGGUNAKAN MODEL SWAT (SOIL AND WATER ASSESMENT TOOL) Doki Wardiman; Eri Gas Ekaputra; Yonariza Yonariza
Jurnal Teknologi Pertanian Andalas Vol 24, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764.709 KB) | DOI: 10.25077/jtpa.24.1.77-85.2020

Abstract

Perubahan iklim dan penggunaan lahan memiliki dampak yang besar terhadap keseimbangan air. Perubahan penggunaan lahan merupakan penyebab utama tingginya run off dibandingkan dengan faktor lainnya. Bencana alam yang terjadi di wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) merupakan indikasi bahwa fungsi hidrologi di wilayah DAS dalam keadaan terganggu dan tidak dapat mendukung sistem tata air yang optimal. Hampir setiap tahun terjadi banjir di kawasan DAS Kuranji yang menimbulkan kerugian secara materil dan korban jiwa. Salah satu bentuk upaya untuk menjaga kelestarian DAS adalah dengan melakukan konservasi pada wilayah – wilayah yang memberikan dampak buruk terhadap DAS seperti lahan kritis. Tujuan penelitian ini adalah mensimulasikan konservasi lahan kritis DAS Kuranji terhadap perubahan hasil air. Simulasi dilakukan terhadap 3 skenario penggunaan lahan yaitu konservasi 50 %, 80 % dan 100 % terhadap luas lahan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 818,92 ha lahan kritis yang bisa digunakan untuk lahan konservasi. Simulasi perubahan penggunaan lahan terhadap lahan kritis dari beberapa skenario menunjukkan bahwa skenario konservasi 100 % menunjukkan kondisi hidrologi yang lebih baik. Artinya, semakin luas lahan yang di konservasi menjadi hutan campuran maka akan menurunkan hasil air, sehingga menurunkan aliran permukaan dan menaikkan volume air tanah DAS
The Impact of Community Based Critical Land and Water Resources Management Program on Community Welfare (Case in Nagari Tanjuang Bonai, Lintau Buo, Tanah Datar, West Sumatera) Suresman Riad; Yonariza Yonariza; Ifdal Ifdal
International Journal of Agricultural Sciences Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/ijasc.3.1.30-35.2019

Abstract

Community Based - Critical Land and Water Resources ManagementProgram is a program to handle critical land and poverty alleviation inIndonesia. The objective of this program is to improve the condition ofthe poor living surrounding critical land forests. Participatory approach isemployed in this program by involving multi-stakeholders to improvecritical land to become productive land in order to increase income andwelfare of the community. The purpose of this study was to analyze theimpact of Community Based - Critical Land and Water ResourcesManagement Program on community’s income who were directlyinvolved in managing the critical land. This study uses a case studyapproach with application of descriptive quantitative and qualitativemethod in data analysis. Nagari Tanjuang Bonai, Lintau Buo UtaraDistrict, Tanah Datar District, West Sumatra Province was purposivelyselected as research location. The respondents were 32 farmers who aremembers of Sago Lestari farmer group (Poktan) as program implementersfrom 2012 to 2016. The primary data were collected using questionnairesfrom farmers, while interview guide was used to obtain information fromkey informants. The results of this study indicate that the program hasbeen able to provide benefits to community in form of increasing infarmers’ income. The average income increases by 34.11% of the totalfarmers’ income participating in the program. This implies that theprogram has been able to improve the community’s welfare. It indirectlyreduces the area of critical land and change it into productive land.
Forest Cover Change and Legal Pluralism in Forest Management: A Review and Evidence from West Sumatra, Indonesia R. Rudy; Y. Yonariza; Helvi Yanfika; Ali Rahmat; Winih Sekaringtyas Ramadhani; Abdul Mutolib
Indonesian Journal of Science and Technology Vol 6, No 2 (2021): IJOST: VOLUME 6, ISSUE 2, September 2021
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/ijost.v6i2.34190

Abstract

This study analyzed the functions of shifting (phenomenon of legal pluralism) and identified forest conversion at Production Forest Management Unit of Dharmasraya (PFMU Dharmasraya), West Sumatra, Indonesia from March 2018 to December 2019 using a qualitative research design with a case study approach. The identification of changes in forest cover analyzed by satellite images using the NDVI method to obtain the distribution of forest cover. Discussion on legal pluralism were examined using a non-ethnographic qualitative research approach through interviews with local communities, companies/permit holders, and related institutions (government). From 2000 to 2019, the PFMU Dharmasraya forest area reduced from 86 to 12%, and plantations increased from 10 to 81% of the total area of 33,539 ha. The legal pluralism of forest ownership occurs because local communities use traditional law, claiming the PFMU Dharmasraya area as Ulayat land. In contrast, the government claims the forest belongs to the state. The motives for the conversion of forest functions are the expansion of oil palm and rubber plantations, forest clearing to mark forest ownership rights, and illegal logging.
Relationship of Tree Architecture on Canopy Throughfall and Stem Flow in The Upstream of Batang Mahat River Basin Lima Puluh Kota Regency Indonesia Reni Ekawaty; Yonariza Yonariza; Eri Gas Ekaputra; Ardinis Arbain; Rusnam Rusnam
Journal of Applied Agricultural Science and Technology Vol. 7 No. 1 (2023): Journal of Applied Agricultural Science and Technology
Publisher : Green Engineering Society

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55043/jaast.v7i1.85

Abstract

A study about the effect of tree architecture on canopy throughfall and stem flow was conducted upstream of Batang Mahat River Basin, Lima Puluh Kota Regency, West Sumatra, Indonesia. Four dominant tree species in the location, Voacanga foetida, Guioa sp, Schima wallichii and Rhodoleia champonii, were selected and represented in architecture by Scarrone, Schoute, Rauh and Leeuwenberg, respectively. Furthermore, the sample was three trees of each species. The throughfall canopy was measured using a 1 x 1 m plastic plot placed at the edge, while the stem flow was calculated by two meters plastic tube with a five-litre tank at the bottom. These data were collected eight times over one month. The study aimed to the analyzed relationship between tree architecture and canopy throughfall and stem flow upstream of the Batang Mahat River Basin. The result showed that Schima wallichii differed significantly in throughfall canopy relative to the other three species. Additionally, V. foetida significantly differed in stem flow compared to the other tree species. There was no correlation between throughfall canopy, stem flow and precipitation, but the two parameters were affected by three architectures. These findings are useful for soil and water conservation in the upper Mahat River Basin.
TINGKAT KEMANDIRIAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI SUMATERA BARAT Yurike Yurike; Mahdi Mahdi; Yonariza Yonariza
JURNAL HUTAN LESTARI Vol 11, No 1 (2023): JURNAL HUTAN LESTARI
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jhl.v11i1.58857

Abstract

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sumatera Barat merupakan salah satu KPH Model yang dibentuk oleh pemerintah. KPH dibentuk untuk memastikan pengelolaan hutan tetap lestari dan berkelanjutan. KPH juga dituntut agar dapat menghasilkan pendapatan untuk membiayai dirinya sendiri dalam sebuah unit yang mandiri. Pembangunan KPH dianggap sebagai salah satu cara mengelola hutan di Indonesia Namun, pengelolaan KPH di Sumatera Barat tidak terlepas dari berbagai masalah yang ada baik dengan pemerintah, pihak swasta, masyarakat maupun masalah internal KPH itu sendiri. Setelah lebih kurang 6 tahun perjalanan KPH di Sumatera Barat perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja KPH sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan melihat tingkat kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan. Penelitian ini menggunakan kriteria dan indikator dari Forest Watch Indonesia versi 2.0. Hasil penelitian menunjukkan nilai indeks tingkat kemandirian KPH di Sumatera Barat berada di posisi sedang yaitu 2,33. Hal ini menunjukkan bahwa KPH masih dalam tahap pengembangan. Beberapa KPH yang ada sudah memiliki rencana bisnis dan sedang diimplementasikan, hal ini salah satu cara menuju kemandirian KPH. Tetapi sebagian lagi belum bisa merealisasikan rencana tersebut karena berbagai konflik. Pada tahap selanjutnya, diharapkan KPH bisa menjadi KPH Mandiri dengan kelembagaan yang dikembangkan menjadi PPK-BLUD, ketika itu sumber pembiayaan dapat berasal dari usaha-usaha KPH yang sah baik yang berasal dari pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.  Kriteria yang perlu di perhatikan lebih lanjut untuk diperkuat agar operasionalisasi KPH dapat berkelanjutan yaitu peningkatan kapasitas organisasi yang selama ini masih lemah, penanganan konflik, mekanisme investasi harus jelas dan kematangan rencana kelola KPH.