Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Performance Analysis of Production Forest Management Unit (PFMU) of Dharmasraya District, West Sumatra Province Mahdi, Mahdi; Yonariza, Yonariza; Yuerlita, Yuerlita; Yurike, Yurike; Syafruddin, Yudha Saktian
Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education Vol 4 No 1 (2020): Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education (SJDGGE)
Publisher : Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.132 KB) | DOI: 10.24036/sjdgge.v4i1.273

Abstract

The Production Forest Management Unit (PFMU) in Dharmasraya is the operational implementing organization of the Forest Service in the field and carries out forest management up to the site level (block / footprint). However, the successful management of the PFMU Dharmasraya cannot be separated from the dynamics of existing problems, such as conflicts between the government and the community around the forest area, the high level of occupation of the forest area by the community and claims of customary rights to the forest area, completion of the boundary process, the lack of good human resources quantity and quality and still weak security guarantees of investing in the PFMU area. The purpose of this study is to analyze the development performance of the Dharmasraya PFMU in the management and implementation of forestry programs at the site level. This study uses criteria and indicators from Forest Watch Indonesia version 2.0. The results showed the value of the development/development PFMU Dharmasraya index was at a moderate level with a value of 2.08. This means that as a forest manager at the site level, PFMU Dharmasraya is quite ready in realizing its functions and duties. Some criteria that need to be considered for improvement are organizational capacity, conflict resolution, investment mechanisms, and stability of the forest management unit area to be strengthened to ensure operation at the site level.
VALUASI NILAI EKONOMI KARBON MANGROVE DI KAWASAN MANDEH KECAMATAN KOTO XII TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Syafruddin, Yudha Saktian; Yurike, Yurike
Jurnal Spasial Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22202/js.v7i1.4144

Abstract

This research discusses the function of mangrove ecosystem in the area of Mandeh Koto XII Tarusan South Coast district. Mangrove is a plant that is able to survive in high salinity condition. Mangrove ecosystems that have a high ecological and economic value are equally good with the ability of Carbon Sink four times higher than other primary forests. The absorption of mangrove carbon has a high economic value as a global carbon emissions absorber, so it is necessary to see the valuation of economic value on the existence of mangrove so that we can preserve and protect the existence of mangrove forest for joint prosperity.
Patterns of Forest Encroachment Behavior Based on Characteristics of Immigrants and Local Communities Yurike Yurike; Yonariza Yonariza; Rudi Febriamansyah
International Journal of Engineering, Science and Information Technology Vol 1, No 4 (2021)
Publisher : Master Program of Information Technology, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.897 KB) | DOI: 10.52088/ijesty.v1i4.175

Abstract

This study aims to analyze the comparison of the behavioral characteristics of forest encroachers between migrants and local communities. The research method uses descriptive analysis. Sampling using the snowball sampling method. The results showed that the behavior of forest encroachment was formed based on the number of respondents from the most, namely the behavior of sustainable, mixed and unsustainable use. However, when viewed based on land area, it turns out to be inversely proportional to where the area of rubber plantations is at least 822 ha, while the area of oil palm plantations reaches 1203 ha. In addition, it should be noted that the highest land area is found in a mixed pattern. This means that local people have started to look at oil palm plantations for cultivation. Overall, based on the age that dominates the forest encroachers, the range is 31-50 years. The education of migrants is higher than that of local communities, but the pattern of encroachment of local communities is more sustainable when compared to migrants. The number of family members of immigrants is mostly in the medium category, while the number of family members of local communities is mostly in the small category. In addition, squatters whose main occupation is farmers tend to be more sustainable when compared to other occupations. Efforts to resolve the problem of forest encroachment in the Dharmasraya PFMU area can be resolved through sustainable community empowerment activities, improving the handling of encroachers, and increasing the effectiveness of PFMU management.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SELUMA Ikhwan Efendy; Agus Susatya; Bieng Brata; Yurike Yurike
Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Vol. 10 No. 2 (2021)
Publisher : Badan Penerbitan Fakultas Pertanian (BPFP), Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/naturalis.10.2.20400

Abstract

Ketersediaan lahan di bidang pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya tekanan terhadap lahan, sehingga terjadi persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan non pertanian. Meningkatnya permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian pada akhirnya menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Seluma dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Seluma. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterprestasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki. Implementasi perlindungan lahan berkelanjutan masih menghadapi kendala. Mayoritas responden (75,00%) berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh tidak pernah dilakukan sosialisasi; implementor kurang responsif (68,75% responden); kurang paham terhadap kebijakan (72,25% responden); kurang lengkapnya data pendukung (62,50% responden); SOP yang tidak jelas (58,75% responden); koordinasi lintas sektoral masih jarang (73,75% responden); tekanan ekonomi (71,25 % responden).
Tingkat Kesejahteraan Nelayan Pada Dua Cluster Kondisi Hutan Mangrove Di Mandah Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia Yudha Saktian Syafruddin; Yurike Yurike; Mahdi Mahdi; Yuerlita Yuerlita
JURNAL ENGGANO Vol. 7 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/jenggano.7.1.121-135

Abstract

Kawasan hutan mangrove di Mandah mencapai 31.007 Ha yang berpotensi mengalami kerusakan. Kerusakan hutan mangrove tentunya mengancam kehidupan masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan hidupnya kepada hutan mangrove. Tujuan dari penelitian ini ingin mengkaji bagaimana ketergantungan mata pencaharian masyarakat terhadap hutan mangrove berdasarkan dua kawasan yang berbeda dan apakah keadaan hutan mangrove yang berbeda mempengaruhi kesejahteraan nelayan. Pengambilan sampel dilakukan secara sensus pada dua desa yang mengalami kondisi hutan mangrove yang masih baik dan yang sudah rusak, didapat 137 responden. Perbandingan analisis kesejahteraan nelayan di dua kawasan dengan menggunakan uji T.  Besar kecilnya proporsi pengeluaran konsumsi pangan untuk seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan rumah tangga. Pendapatan nelayan dihitung dengan pengeluaran untuk makanan dan non-pangan. Berdasarkan uji T menunjukkan perbedaan yang signifikan. Rumah tangga Nelayan pada kawasan mangrove baik di Bekawan dapat menghemat 33% dari pendapatannya sedangkan nelayan pada kawasan mangrove rusak di Pulau Cawan hanya 8%. Dapat disimpulkan nelayan di Bekawan lebih sejahtera dibandingkan dengan di Pulau Cawan.
ANALISIS ASET PENGHIDUPAN MASYARAKAT PADA DUA KONDISI KAWASAN MANGROVE Yurike Yurike; Yudha Saktian Syafruddin
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 17, No 1 (2022): JUNI 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v17i1.10934

Abstract

Penelitian ini dilakukan pada dua kondisi kawasan mangrove yaitu kawasan mangrove rusak di Pulau Cawan dan kawan mangrove yang masih bagus di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Pengambilan sampel dilakukan secara sensus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi aset penghidupan pada dua kondisi kawasan mangrove dan bagaimana aset penghidupan masyarakat berpengaruh terhadap kerusakan hutan mangrove. Analisis data menggunakan pendekatan penghidupan berkelanjutan dengan indikator modal manusia, modal alam, modal fisik, modal keuangan dan modal sosial. Perbandingan aset mata pencaharian dari masyarakat di kedua desa tersebut terdapat perbedaan nilai kepemilikan aset masyarakat. Nilai aset rumah tangga di Desa Bekawan lebih tinggi dari rumah tangga di Desa Pulau Cawan 5 aset penghidupan tersebut diantaranya dalam bentuk modal manusia, modal alam, modal keuangan, modal fisik dan modal sosial.
PERSEPSI PERAMBAH HUTAN TERHADAP KEPENTINGAN KEBERADAAN HUTAN DI KAWASAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) KABUPATEN DHARMASRAYA Yurike Yurike
Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Vol. 10 No. 1 (2021)
Publisher : Badan Penerbitan Fakultas Pertanian (BPFP), Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/naturalis.10.1.15053

Abstract

Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dharmasraya seluas 33.550 ha telah mengalami deforestasi mencapai 27.216,57 ha. Deforestasi dan degradasi hutan tidak terlepas dari perilaku masyarakat di sekitar hutan, mengingat hutan merupakan sumberdaya alam bernilai tinggi. Terbentuknya perilaku masyarakat ini diawali dengan persepsi mereka mengenai keberadaan kawasan hutan. Untuk itu, analisa persepsi penting untuk melihat pandangan masyarakat terhadap kondisi dan keberadaan kawasan hutan. Dari persepsi ini dapat diperoleh masukan bagi instansi terkait berdasarkan sudut pandang masyarakat, sehingga dapat dijadikan dasar atau bahan pertimbangan dalam merencanakan strategi pengelolaan dan kebijakan lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif berbasis survei. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, data sekunder, informan kunci, dan survei rumah tangga. Pengambilan sampel menggunakan teknik snowball sampling dengan total responden 250 rumah tangga. Analisis data persepsi menggunakan skala likert. Persepsi masyarakat tentang status hutan menunjukkan bahwa hutan bagi masyarakat merupakan tanah ulayat sehingga pentingnya izin Datuak ulayat saat membuka lahan baru (84,08%) dibandingkan dengan izin pemerintah (65,60%). Hal ini didukung dengan persepsi masyarakat tentang kelembagaan pengelolaan hutan mempersepsikan bahwa orang dari daerah lain atau siapa saja bisa membuka lahan di sini, namun tentunya seizin penguasa ulayat (84,80%). Persepsi mengenai kepentingan fungsi hutan mempersepsikan bahwa hutan merupakan lahan usaha untuk berkebun (86,96%). Namun jika ada program dari pemerintah, masyarakat juga ingin dilibatkan mulai dari rencana penetapan lokasi kegiatan (86,16%) sampai proses pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan menikmati hasilnya (91,28%). Mengenai kepentingan keberadaan hutan menunjukkan persepsi tertinggi tentang hak dan kewajiban perambah dalam pengelolaan hutan (86,42%). Hal ini tentunya  menyangkut lahan yang mereka kelola. Untuk itu, KPHP dan pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk mengubah persepsi masyarakat agar lebih melestarikan hutan. Selain itu, diperlukan integrasi program dari pemerintah terhadap lahan yang telah terlanjur mereka kelola. Perlunya dilakukan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan sebagai upaya mencari alternatif penghasilan untuk menggantikan penghasilan dari penjualan lahan secara ilegal.  
STRATEGI PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN MASYARAKAT PADA KAWASAN HUTAN MANGROVE DI MANDAH INDRAGIRI HILIR Yurike Yurike; Yudha Saktian Syafruddin
Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Vol. 11 No. 1 (2022)
Publisher : Badan Penerbitan Fakultas Pertanian (BPFP), Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/naturalis.11.1.18012

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada dua cluster kondisi hutan mangrove di desa Pulau Cawan dan desa Bekawan. Pengambilan sampel dilakukan secara sensus. Rumah tangga nelayan di kedua desa menerapkan tiga jenis strategi mata pencaharian, yaitu strategi intensifikasi / ekstensifikasi, diversifikasi dan migrasi. Secara umum, strategi yang paling banyak digunakan di kedua desa adalah intensifikasi /ekstensifikasi diikuti oleh diversifikasi dan strategi migrasi. Berdasarkan hal ini, perlu untuk melestarikan hutan mangrove, karena strategi intensifikasi /ekstensifikasi memberikan tekanan tinggi pada hutan mangrove. Strategi penghidupan berkelanjutan yang dianut oleh rumah tangga nelayan adalah strategi diversifikasi dan migrasi, hal ini dikarenakan strategi ini tidak memberikan tekanan pada hutan mangrove dan berada di luar hutan mangrove karena masyarakat mencari alternatif pekerjaan lain atau keluar dari tempat tinggalnya. Di sisi lain, perlu juga mengadopsi strategi Silvofishery untuk melestarikan hutan mangrove dan meningkatkan produksi perikanan tanpa merusak hutan mangrove. Dengan kondisi hutan mangrove yang baik, pendapatan masyarakat akan semakin baik
PEMBUATAN BAKSO SEHAT DENGAN PENAMBAHAN BUAH NAGA MERAH BAGI MASYARAKAT DI DESA SRIKATON, KECAMATAN PONDOK KELAPA, BENGKULU TENGAH Suharyanto Suharyanto; Edi Soetrisno; Y Yurike
Indonesian Journal of Community Empowerment and Service (ICOMES) Vol. 1 No. 1: December 2021
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.272 KB) | DOI: 10.33369/icomes.v1i1.19322

Abstract

Meatballs are meat-based processed products that are favored by most people. This is very positive because it can be a medium for increasing the consumption of animal protein from meat for the community. However, the popularity of this meatball must be balanced with its availability in a healthy formula for consumers. Problems that occur in Srikaton Village, including 1) The low awareness of the community to produce and consume healthy natural processed products; 2) Public awareness is still low in the consumption of protein derived from meat; 3) In the midst of the Covid-19 pandemic, the people of Srikaton Village need to increase their family business to increase family income. Based on the problems above, the solution offered is to provide training for making healthy meatballs with the addition of red dragon fruit. The purpose of this activity is to introduce the benefits of the importance of consuming animal protein and to utilize red dragon fruit in making meatballs to increase antioxidants, become very attractive preservatives and natural dyes. Besides that, it can also increase people's income because basically it can be done with a home industry scale and become a business for people who live in rural areas. Activities are carried out using the method of material presentation, discussion and practice.  The result of this community service is increasing public awareness in producing and consuming healthy natural processed products and the creation of meatball products with a nutritious mixture of dragon fruit. There is a need for the sustainability of this activity, especially the existence of innovation training or diversification of other food products. Keywords: Healthy meatballs; Red dragon fruit; Diversification; Innovation
KAJIAN KESESUAIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DALAM UPAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU yurike yurike; Ayub Sugara; Anitya Dwi Putri
Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Vol. 11 No. 2 (2022)
Publisher : Badan Penerbitan Fakultas Pertanian (BPFP), Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/naturalis.11.2.24254

Abstract

Ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan menghadapi persoalan serius karena ketersediaan lahan pertanian pangan yang dialihfungsikan ke lahan non pertanian terus meningkat. Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian cenderung terjadi di Kota Bengkulu. Kecamatan Muara Bangkahulu menjadi salah satu kecamatan yang mengalami laju konversi lahan yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu, dan mengetahui kesesuaian pelaksanaan alih fungsi lahan dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis spasial dan metode survei lapangan. Kesesuaian penggunaan lahan ditentukan dengan metode analisis spasial menggunakan aplikasi software SIG (Sistem Informasi Geografis). Selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu mengkaji penentuan kesesuaian bentuk penggunaan lahan didasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan perumahan di Kecamatan Muara Bangkahulu yang ada saat ini diperuntukan untuk kawasan permukiman berdasarkan peta rencana pola ruang Kota Bengkulu. Namun, jika dilihat dan segi tata guna lahan pada awalnya kawasan tersebut merupakan kawasan pertanian yang dikonversi menjadi kawasan perumahan. Hal ini berdampak terhadap produksi padi sawah yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selain itu, masih ada beberapa perumahan yang berada tidak sesuai dengan peruntukannya. Upaya pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih kurang. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu koordinasi dan mekanisme melalui sanksi yang tegas agar pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dapat terlaksana dengan baik tidak hanya sekedar Undang- Undang.